MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 08 Juni 2018 09:05
Teliti Developer sebelum Membeli Rumah
TEKAN BACKLOG: Rumah murah bisa didapatkan mulai Rp 124 juta. Namun, tak sedikit dalam praktiknya banyak pengembang nakal yang bikin kepercayaan publik lemah. (ANGGI PRADITHA/KP)

PROKAL.CO, NEGARA mengatur rakyatnya memiliki hak terhadap papan yang memadai, sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Rumah adalah kewajiban pemerintah kepada warganya. Meski berperan membantu penyediaan, misi itu tak bisa 100 persen. Kontribusi mayoritas masih diperlukan dari swasta; developer. Serta masyarakat itu sendiri.

Konsultan RP3KP Kaltim Elvyani NH Gaffar menyebut, pemerintah menggulirkan banyak program untuk menekan backlog atau kesenjangan dari jumlah rumah yang dibutuhkan. Dan dalam praktik penyediaan rumah, ada dua persoalan; backlog dan rumah tidak layak huni. Backlog pun terbagi dua poin lagi meliputi hunian dan kepemilikan.

“Misal orang tinggal di rumah mertua, itu kan berarti satu rumah dua KK, itu termasuk backlog kepemilikan,” jelasnya.

Langkah penyediaan rumah di Tanah Air dilakukan dengan program Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dokumen ini merupakan blue print perumahan dan permukiman, sebagaimana RTRW mengatur pemetaan daerah secara umum. Dari situ, pemerintah menentukan kawasan yang memungkinkan untuk developer mendirikan perumahan.

“Makanya, pemerintah pusat benar-benar mendorong seluruh daerah punya dokumen RP3KP. Kalau tidak, tentu tidak akan menerima bantuan perumahan, seperti rusunawa maupun rusus (rumah khusus),” urai Elvyani.

Melalui program rumah murah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah menargetkan menjangkau masyarakat Tanah Air untuk memiliki hunian. Dengan program satu juta rumah tersebut, pemerintah menyubsidi warga berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki rumah dengan fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP).

Lewat program tersebut, MBR dimungkinkan membayar rumah dengan bunga 5 persen per tahun. Dan itu flat. “Selain itu adalah pula subsidi selisih bunga (SSB), bantuan uang muka (BUM). Banyak sudah yang pemerintah lakukan untuk mengurangi backlog,” urainya.

Menurut dia, minat masyarakat Kaltim golongan pendapatan menengah ke bawah untuk memiliki rumah, sangat tinggi. Dan, developer diklaim menjadi ujung tombak realisasi kebutuhan tersebut. Beragam kebijakan diterapkan untuk melapangkan jalan pengembang membangun rumah murah. Permen maupun PP diterbitkan memangkas perizinan. Jika dulu sangat panjang, kini relatif lebih singkat.

Meski demikian, pekerjaan rumah tersisa adalah revitalisasi di bidang agraria. Terang Elvyani, sertifikasi tanah menjadi momok terbesar developer. Keadaan tersebut dirasa mereduksi tuntutan perizinan yang telah dipangkas.

“Di Samarinda, saya bisa katakan 95 persen perizinan (perumahan) sudah bebas. Lima persen sisa itu terutama masalah izin lokasi, masih diupayakan,” terangnya.

Menurut perempuan yang juga dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tersebut, kementerian terkait perlu merumuskan aturan khusus perihal sertifikasi yang berimbas langsung ke daerah. Dengan demikian, BPN di setiap kabupaten/kota tak kesulitan menerbitkan sertifikat.

“Apalagi pemecahan sertifikat itu mahal bagi developer. Persoalan sekarang ini, rumah sudah lunas bertahun-tahun tapi sertifikat belum kelar. Ini pekerjaan rumah besar,” tuturnya.

Bicara backlog maka tak lepas dari perizinan dan sertifikasi. Ketiga hal tersebut begitu erat kaitannya. Ketika developer membangun untuk mengurangi backlog, misi yang diusung kerap mentok di sertifikasi. Padahal, developer hanya dimungkinkan menjual dengan sistem FLPP jika rumah sudah 100 persen jadi. Demikian juga fasilitas listrik dan air yang telah terpenuhi.

“Persoalan saat ini, rumah sudah 100 persen jadi tapi listrik belum masuk, air belum masuk, akhirnya tak bisa KPR. Kasihan teman-teman, ada yang sampai enam bulan belum KPR. Ini jadi persoalan. Lama-lama gulung tikar,” urai Elvyani yang juga ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi) Kaltim.

Atas keluhan tersebut, asosiasi pengembang yang terkumpul dalam Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kaltim, telah menemukan win-win solution dengan lembaga terkait. Agar terpenuhi kebutuhan listrik dan airnya, pengembang diwajibkan berkomunikasi dengan PLN maupun PDAM untuk memasok utilitas di daerah yang dikembangkan.

Di Kaltim, Pokja PKP terbentuk pada 2011 dengan payung hukum SK Gubernur, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keberadaan pokja menjadi begitu penting sebagai perlindungan kepada publik saat membeli rumah.

“Masyarakat harus pandai ketika membeli rumah. Siapa developernya, harus dipastikan. Kemudian masuk asosiasi mana, dan banknya apa. Kalau tak masuk asosiasi, saya usulkan jangan dulu dibeli,” sarannya.

Imbauan tersebut bukan tanpa alasan. Tak jarang ada developer nakal. Ketika uang muka telah dibayarkan, ada saja pengembang yang kabur. Label “rumah murah Jokowi” jadi jualan untuk menggaet konsumen berpenghasilan Rp 4,5 juta ke bawah sesuai segmen rumah murah MBR.

Sesuai SK Gubernur, empat asosiasi pengembang di Kaltim terdiri dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi), Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (Apersi), Real Estate Indonesia (REI), dan Perumnas. Meskipun tak menutup kemungkinan terdapat asosiasi di luar itu, sejauh ini baru empat perkumpulan itu yang terdaftar dan melapor.

Praktik developer nakal bukan hanya meresahkan warga. Pengembang terdaftar juga termasuk yang mendapat imbas besar. Semua sepakat menelan pil pahit ulah developer nakal yang membuat ketidakpercayaan publik terhadap rumah murah.

Namun, praktik nakal bukan hanya berlaku bagi developer. Ada saja niatan curang dari konsumen untuk mendapatkan rumah murah sebagai gerbang baru investasinya. Rumah MBR bernilai Rp 124 juta, hanya dimungkinkan untuk pembeli yang pertama menempati rumah tersebut. Satu tahun saja rumah tak ditempati sejak dibeli, konsumen tak lagi dikenai bunga subsidi, melainkan bunga komersial yang jauh lebih tinggi. (tim kp)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 08:30
Menanti Wira Bumi Mulawarman

Moeis Hassan Layak Bergelar Pahlawan Nasional

Bersama enam provinsi lainnya, Kalimantan Timur belum punya pahlawan nasional. Padahal Bumi Mulawarman…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:09

Jeratan Uang Virtual

Cara menambang pundi kekayaan makin beragam. Mulai praktik lumrah, hingga yang tak lazim. Mulai yang…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:05

Pinjaman Online, Pisau Bermata Dua

PERKEMBANGAN teknologi tak sekadar memberi ladang mencari nafkah dari dunia virtual. Lewat jaringan…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Kamis, 16 Agustus 2018 08:52

Bitcoin Ilegal dan Berisiko

BERTRANSAKSI bitcoin adalah ilegal. Jika masih melakukannya, bersiaplah dengan konsekuensi hukum.…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:50

Halal-Haram Bitcoin

KEHADIRAN Bitcoin diselubungi pro dan kontra. Kendati begitu, keberadaan mata uang digital itu memikat…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .