MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 08 Juni 2018 09:05
Teliti Developer sebelum Membeli Rumah
TEKAN BACKLOG: Rumah murah bisa didapatkan mulai Rp 124 juta. Namun, tak sedikit dalam praktiknya banyak pengembang nakal yang bikin kepercayaan publik lemah. (ANGGI PRADITHA/KP)

PROKAL.CO, NEGARA mengatur rakyatnya memiliki hak terhadap papan yang memadai, sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Rumah adalah kewajiban pemerintah kepada warganya. Meski berperan membantu penyediaan, misi itu tak bisa 100 persen. Kontribusi mayoritas masih diperlukan dari swasta; developer. Serta masyarakat itu sendiri.

Konsultan RP3KP Kaltim Elvyani NH Gaffar menyebut, pemerintah menggulirkan banyak program untuk menekan backlog atau kesenjangan dari jumlah rumah yang dibutuhkan. Dan dalam praktik penyediaan rumah, ada dua persoalan; backlog dan rumah tidak layak huni. Backlog pun terbagi dua poin lagi meliputi hunian dan kepemilikan.

“Misal orang tinggal di rumah mertua, itu kan berarti satu rumah dua KK, itu termasuk backlog kepemilikan,” jelasnya.

Langkah penyediaan rumah di Tanah Air dilakukan dengan program Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dokumen ini merupakan blue print perumahan dan permukiman, sebagaimana RTRW mengatur pemetaan daerah secara umum. Dari situ, pemerintah menentukan kawasan yang memungkinkan untuk developer mendirikan perumahan.

“Makanya, pemerintah pusat benar-benar mendorong seluruh daerah punya dokumen RP3KP. Kalau tidak, tentu tidak akan menerima bantuan perumahan, seperti rusunawa maupun rusus (rumah khusus),” urai Elvyani.

Melalui program rumah murah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah menargetkan menjangkau masyarakat Tanah Air untuk memiliki hunian. Dengan program satu juta rumah tersebut, pemerintah menyubsidi warga berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki rumah dengan fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP).

Lewat program tersebut, MBR dimungkinkan membayar rumah dengan bunga 5 persen per tahun. Dan itu flat. “Selain itu adalah pula subsidi selisih bunga (SSB), bantuan uang muka (BUM). Banyak sudah yang pemerintah lakukan untuk mengurangi backlog,” urainya.

Menurut dia, minat masyarakat Kaltim golongan pendapatan menengah ke bawah untuk memiliki rumah, sangat tinggi. Dan, developer diklaim menjadi ujung tombak realisasi kebutuhan tersebut. Beragam kebijakan diterapkan untuk melapangkan jalan pengembang membangun rumah murah. Permen maupun PP diterbitkan memangkas perizinan. Jika dulu sangat panjang, kini relatif lebih singkat.

Meski demikian, pekerjaan rumah tersisa adalah revitalisasi di bidang agraria. Terang Elvyani, sertifikasi tanah menjadi momok terbesar developer. Keadaan tersebut dirasa mereduksi tuntutan perizinan yang telah dipangkas.

“Di Samarinda, saya bisa katakan 95 persen perizinan (perumahan) sudah bebas. Lima persen sisa itu terutama masalah izin lokasi, masih diupayakan,” terangnya.

Menurut perempuan yang juga dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tersebut, kementerian terkait perlu merumuskan aturan khusus perihal sertifikasi yang berimbas langsung ke daerah. Dengan demikian, BPN di setiap kabupaten/kota tak kesulitan menerbitkan sertifikat.

“Apalagi pemecahan sertifikat itu mahal bagi developer. Persoalan sekarang ini, rumah sudah lunas bertahun-tahun tapi sertifikat belum kelar. Ini pekerjaan rumah besar,” tuturnya.

Bicara backlog maka tak lepas dari perizinan dan sertifikasi. Ketiga hal tersebut begitu erat kaitannya. Ketika developer membangun untuk mengurangi backlog, misi yang diusung kerap mentok di sertifikasi. Padahal, developer hanya dimungkinkan menjual dengan sistem FLPP jika rumah sudah 100 persen jadi. Demikian juga fasilitas listrik dan air yang telah terpenuhi.

“Persoalan saat ini, rumah sudah 100 persen jadi tapi listrik belum masuk, air belum masuk, akhirnya tak bisa KPR. Kasihan teman-teman, ada yang sampai enam bulan belum KPR. Ini jadi persoalan. Lama-lama gulung tikar,” urai Elvyani yang juga ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi) Kaltim.

Atas keluhan tersebut, asosiasi pengembang yang terkumpul dalam Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kaltim, telah menemukan win-win solution dengan lembaga terkait. Agar terpenuhi kebutuhan listrik dan airnya, pengembang diwajibkan berkomunikasi dengan PLN maupun PDAM untuk memasok utilitas di daerah yang dikembangkan.

Di Kaltim, Pokja PKP terbentuk pada 2011 dengan payung hukum SK Gubernur, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keberadaan pokja menjadi begitu penting sebagai perlindungan kepada publik saat membeli rumah.

“Masyarakat harus pandai ketika membeli rumah. Siapa developernya, harus dipastikan. Kemudian masuk asosiasi mana, dan banknya apa. Kalau tak masuk asosiasi, saya usulkan jangan dulu dibeli,” sarannya.

Imbauan tersebut bukan tanpa alasan. Tak jarang ada developer nakal. Ketika uang muka telah dibayarkan, ada saja pengembang yang kabur. Label “rumah murah Jokowi” jadi jualan untuk menggaet konsumen berpenghasilan Rp 4,5 juta ke bawah sesuai segmen rumah murah MBR.

Sesuai SK Gubernur, empat asosiasi pengembang di Kaltim terdiri dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi), Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (Apersi), Real Estate Indonesia (REI), dan Perumnas. Meskipun tak menutup kemungkinan terdapat asosiasi di luar itu, sejauh ini baru empat perkumpulan itu yang terdaftar dan melapor.

Praktik developer nakal bukan hanya meresahkan warga. Pengembang terdaftar juga termasuk yang mendapat imbas besar. Semua sepakat menelan pil pahit ulah developer nakal yang membuat ketidakpercayaan publik terhadap rumah murah.

Namun, praktik nakal bukan hanya berlaku bagi developer. Ada saja niatan curang dari konsumen untuk mendapatkan rumah murah sebagai gerbang baru investasinya. Rumah MBR bernilai Rp 124 juta, hanya dimungkinkan untuk pembeli yang pertama menempati rumah tersebut. Satu tahun saja rumah tak ditempati sejak dibeli, konsumen tak lagi dikenai bunga subsidi, melainkan bunga komersial yang jauh lebih tinggi. (tim kp)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 01:42

Janji Bawa Lagi ke Kasta Tertinggi

PERSIBA Balikpapan yang bakal kehilangan Syahril HM Taher masih menimbulkan spekulasi siapa pengelola…

Kamis, 11 Oktober 2018 08:46

Kaltim Juga Rawan Gempa

Kaltim memang tak karib dengan gempa, namun bukan berarti Bumi Mulawarman tak pernah mengalami guncangan.…

Senin, 08 Oktober 2018 12:34

Mengharamkan Nikah Siri

Menghalalkan hubungan cinta yang terjalin adalah mimpi bagi banyak pasangan. Namun, tak sedikit yang…

Senin, 08 Oktober 2018 12:32

Banyak Mudaratnya ketimbang Enaknya

RINI dan Joni, bukan nama sebenarnya, sudah saling kelewat sayang. Namun, restu orangtua sang pria tak…

Senin, 08 Oktober 2018 12:31

Penghulu Dadakan Tergoda Bayaran

SECARA hukum, negara melarang pernikahan siri terhadap setiap warganya. Namun, praktiknya masih cukup…

Senin, 08 Oktober 2018 12:29

Nikah Siri, Perempuan dan Anak Jadi Korban

OLEH: SUWARDI SAGAMA(Pakar Hukum Perlindungan Anak/Dosen Hukum Tata Negara IAIN Samarinda) NIKAH siri…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:26

Vegetarian= Jaga Tubuh, Jaga Bumi

Anda adalah apa yang Anda makan. Ungkapan itu menjadi tren seiring makin tingginya kepedulian gaya hidup…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:21

Pedang Bermata Dua

MESKI diklaim membuat tubuh fit, fresh dan awet muda, menjalani hidup sebagai vegetarian lebih tak selamanya…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:10

Tren Menanjak Minat Menjadi Vegetarian

HASRAT menjadi vegetarian bahkan vegan trennya menanjak. Termasuk Kaltim. Berikut wawancara dengan Koordinator…

Kamis, 27 September 2018 09:19

Memangkas Emisi, Menjaga Bumi

Perubahan iklim yang kian buruk tak muncul begitu saja. Hujan yang tak tentu hingga kemarau yang terbilang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .