MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 08 Juni 2018 09:01
Warga Susah dapat Rumah, Reduksi dengan DP Nol Persen
Suharyono Soemarwoto

PROKAL.CO, MENDIRIKAN jutaan unit hunian tak serta-merta mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah. Warga tetap kesulitan memenuhi kebutuhan papan jika pendapatannya tak kunjung menyentuh level sejahtera.

Pendistribusian pendapatan yang belum berpihak kepada warga miskin menjadi alasan kesenjangan backlog akan sulit direduksi. Mendapatkan rumah dengan biaya irit belum tentu menekan biaya hidup setelahnya. Langkah bijak yang dapat diambil adalah pembenahan dari sumbernya, perbaikan secara langsung terhadap kesejahteraan warganya.

Pemerhati ketenagakerjaan dan ekonomi kerakyatan Suharyono Soemarwoto memberikan pandangan perihal persoalan backlog yang meresahkan. Berikut petikan wawancaranya.

Banyak program mengatasi backlog. Digulirkannya rumah murah salah satu yang mendapat konsentrasi saat ini. Namun, seberapa besar dampaknya untuk rakyat?

Yang paling penting sebenarnya adalah distribusi pendapatan. Artinya, warga yang miskin relatif kuenya kecil karena sudah diambil alih yang menengah ke atas. Menengah ke atas di Indonesia kalau dilihat persentasenya, kue yang sekitar 25 persen direbut dari warga miskin.

Kedua, solusi seharusnya pengembang besar punya kewajiban setidaknya mungkin 20–25 persen menyiapkan rumah murah untuk rakyat miskin dengan DP 0 persen seperti dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta.

Jadi kuncinya adalah distribusi pendapatan dan peran dari pengembang?

Kuncinya adalah distribusi pendapatan dan pengusaha besar menyiapkan setidaknya 25 persen untuk rumah murah tanpa DP. Ketiga, subsidi dari pemerintah. Bisa dari APBN maupun patungan orang-orang kaya atau developer di bidang itu. Itu mungkin yang tidak dilakukan di tempat kita. Mohon maaf, orang kaya merasa cukup dengan bayar pajak padahal bayar pajaknya dengan mengemplang.

Ternyata banyak hal yang saling berkaitan untuk mengurangi backlog…

Benang merahnya di situ. Bicara tentang distribusi pendapatan, rakyat miskin, golongan kecil, harusnya diberi kemampuan. Caranya bisa berupa pemberdayaan, bukan dengan langsung tunai, itu khusus untuk orang yang susah makan. Pemberdayaan lain bentuknya bisa berupa empowering. Yaitu, peningkatan power agar dia memiliki kemampuan. Bentuknya dengan pelatihan, bisa melalui BLK. Harusnya ada pendanaan yang dikumpulkan khusus untuk itu.

Siasat apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan kemiskinan?

Ada solusi bagus untuk menghilangkan kemiskinan, konsepnya gampang. Harusnya, orang kaya bisa menyantuni setidaknya satu orang miskin. Dengan begitu, selesai persoalan karena orang kaya lebih banyak daripada yang miskin. Nah, yang mengelolanya negara. Karena kalau orang kaya menyantuni orang secara langsung bisa-bisa menjadi tidak merata. Satu orang kaya bisa menyantuni 10–100 orang agar menjadi tidak miskin. Tapi, bentuknya bisa dibuat agar mereka lebih terampil dan mandiri.

Ada contoh keberhasilan dari pola demikian?

Paling agresif sebetulnya Jepang. Kalau di Arab, polanya satu orang kaya menyantuni anak yatim. Demikian juga negara lain Timur Tengah, sesuai ajaran Alquran. Tapi, menyantuni bukan sekadar uang tapi menghidupkan dia untuk tidak miskin.

Bila diterapkan di Indonesia, apa tantangannya?

Tantangannya adalah payung hukum yang harus dibuat. Dan itu bisa. Memungkinkan sekali. Karena itu hak. Anak yatim, anak telantar itu dijamin negara. Dan dalam rangka itu, salah satu di antaranya adalah pola tersebut. Nanti bisa diterapkan misal kompensasi pajak untuk orang kaya yang harusnya sekian miliar, dipangkas karena sudah mengambil satu orang miskin. Di sisi lain ini juga melatih masyarakat untuk bersosial, termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Orang kaya pun harus berjiwa Pancasila dengan uangnya, dengan macam-macamnya, berbagi dengan sesama.

Lantas, akankah program rumah murah efektif menekan backlog?

Kalau pengembang rumah murah, kecenderungan lokasi juga jauh dari permukiman. Orang mau menyentuh ke sana susah. Pertama, tidak ada infrastruktur jalan maupun transportasi. Jadi, kalau dihitung-hitung, biaya yang diperlukan jatuhnya tetap mahal. Memang, pengembang membangun murah tapi yang membeli siapa?

Para pengembang cukup merasa diringankan dengan subsidi pemerintah berupa perizinan yang dipangkas…

Subsidi pemerintah dalam hal itu untuk pengembang, bukan buat rakyat. Subsidi untuk rakyat yang paling nyata adalah DP 0 persen. Itu yang paling nyata tapi sifatnya tetap harus seleksi. Seleksi terhadap itu, proses penanganannya pun jangan sampai justru tidak tepat sasaran. Harusnya untuk rakyat kecil malah dinikmati orang besar, atau kroni-kroninya orang itu.

Bagaimana Anda memandang implementasi DP 0 persen di Jakarta, idealkah bila diterapkan di semua daerah, termasuk Kaltim?

DP 0 persen sebetulnya pengembang tetap mengantongi DP tapi kecil, diambil dari APBD DKI. Jadi, DP itu pemda yang mengambil. Luar biasa, karena keberpihakan untuk rakyat kecil bisa mendapat rumah dengan DP 0 persen. Pada dasarnya, DP dibayar oleh pemda. Tapi memang tidak sebesar dengan rumah menengah ke atas.

Tapi, karena ini untuk konsumen rakyat kecil, yang dilihat pertama infrastruktur dan lokasi yang sangat jauh. Kalau jauh, ongkos lebih mahal, operasional tak akan kuat untuk pekerja dengan UMR, sama saja tak bisa beli.

Kondisi daerah banyak diserang defisit keuangan. Bagaimana siasat agar bisa menjalankan program DP 0 persen di tengah kondisi tersebut?

Pertama, lakukan redefinisi terhadap proyek mereka, buat skala prioritas baru dan yang lebih penting, lakukan efisiensi terhadap proyek-proyek seperlunya saja. Contoh, perjalanan dinas. Sekarang dengan teknologi komunikasi yang sangat masif, tak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta atau belahan dunia mana pun. Bisa dengan teleconference. Cara ini bisa dilakukan daripada 10 orang berangkat sudah keluar berapa? Tapi, efisiensi jangan sampai memangkas anggaran untuk pegawai karena anggaran untuk pegawai rata-rata kurang dari 7 persen. Jadi harus cari kegiatan lain, kalau yang pegawai dikurangi justru semakin menurunkan kesejahteraan mereka.

Dalam pemenuhan ketersediaan rumah, keluhan dari pengembang adalah tingkat kepercayaan publik yang lemah karena praktik developer nakal. Bagaimana pengaruhnya terhadap program ini?

Pengembang itu umumnya memiliki utang di bank. Dengan kondisi ekonomi sekarang ini, tentu saja perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Cash flow-nya juga kesulitan karena memang pertumbuhan ekonomi juga hanya lima poin sekian. Pertumbuhan ekonomi dampaknya banyak. Akhirnya para pengembang itu ngemplang. Atau, malah justru ada yang fiktif. Ditambah nanti dengan dolar naik, orang-orang yang banyak main valas juga akan berdampak. Mungkin pengembang makin macet, bertahun-tahun mangkrak, akhirnya enggak jelas orang-orang yang sudah bayar DP. (tim kp)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 08:30
Menanti Wira Bumi Mulawarman

Moeis Hassan Layak Bergelar Pahlawan Nasional

Bersama enam provinsi lainnya, Kalimantan Timur belum punya pahlawan nasional. Padahal Bumi Mulawarman…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:09

Jeratan Uang Virtual

Cara menambang pundi kekayaan makin beragam. Mulai praktik lumrah, hingga yang tak lazim. Mulai yang…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:05

Pinjaman Online, Pisau Bermata Dua

PERKEMBANGAN teknologi tak sekadar memberi ladang mencari nafkah dari dunia virtual. Lewat jaringan…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Kamis, 16 Agustus 2018 08:52

Bitcoin Ilegal dan Berisiko

BERTRANSAKSI bitcoin adalah ilegal. Jika masih melakukannya, bersiaplah dengan konsekuensi hukum.…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:50

Halal-Haram Bitcoin

KEHADIRAN Bitcoin diselubungi pro dan kontra. Kendati begitu, keberadaan mata uang digital itu memikat…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .