MANAGED BY:
RABU
14 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 07 Juni 2018 17:08
TEGAS..!! Bu Risma Tetap Tak Bisa Ikut Titah Mendagri soal THR PNS
Risma

PROKAL.CO, JAKARTA- Serapan anggaran Kota Surabaya menjadi contoh bagi pemda lain di Indonesia. Tahun lalu penggunaan APBD di kota yang dipimpin Tri Rismaharini itu mencapai 92 persen. Tidak berlebihan jika permintaan geser anggaran dadakan oleh Mendagri untuk membayar THR sulit dilakukan di Kota Pahlawan.

Risma, sapaan Tri Rismaharini, menyatakan bahwa anggaran yang diplot di APBD sudah rigid. Tidak bisa diganggu gugat. Jika ada yang digeser-geser, pembangunan di Surabaya akan terganggu. Karena itu, Risma mengaku bingung dengan pernyataan Mendagri maupun Menkeu.

Memang benar APBD Surabaya termasuk tinggi, Rp 9 triliun pada 2018. Namun, semuanya sudah diplot untuk pembangunan Surabaya. Dana alokasi umum (DAU) yang disebut pemerintah pusat bisa menjadi sumber pembayaran THR, menurut Risma, tidak banyak.

"Saya katakan, DAU itu lho untuk gaji PNS tok kurang. Gak atek opo-opo (Tidak bisa buat membiayai pos lain)," tegasnya saat ditemui di balai kota. Sebagai gambaran, DAU Surabaya 2018 mencapai Rp 1,211 triliun. Nilainya sama dengan DAU 2017. Sedangkan belanja pegawai tahun ini Rp 2,6 triliun.

Pemkot, lanjut Risma, tidak bisa asal comot dana untuk menalangi THR PNS. Masing-masing pos sudah mendapat porsi anggaran. Kalaupun harus mencomot, anggaran itu harus melalui persetujuan DPRD Surabaya lebih dulu. "Tapi, terus terang saya nggak yakin. Apalagi kalau waktunya mendesak begini," paparnya.

Alasan Risma memang tidak berlebihan untuk menolak menggeser anggaran demi membayar THR. Belanja pegawai 28-30 persen dari APBD. Nilainya mencapai Rp 2,6 triliun untuk tahun ini. Artinya, belanja pegawai mencapai Rp 216,7 miliar per bulan.

Jumlah itulah yang setidaknya harus dipersiapkan Surabaya untuk membayar THR 18.970 PNS-nya. Soal sisa dana, beber Risma, setiap tahun memang ada. Namun, nilainya sangat kecil. Tahun lalu saja hanya 8 persen dari APBD. Itu sudah habis untuk kebutuhan tak terduga. Misalnya perbaikan infrastruktur.

Jika akhirnya PNS mendapat THR, Risma khawatir menimbulkan polemik lebih panjang. Pertama, pemkot nombok belanja pegawai. Kedua, keputusan pemkot bisa memantik kasakkusuk pegawai honorer.

Sebab, tenaga honorer otomatis tidak mendapat THR tersebut. Mereka tak tercakup dalam surat edaran Mendagri. Padahal, dalam aturan pemkot, honorer mendapatkan penghasilan pokok yang sama dengan PNS. "Mereka mesti protes kalau PNS-nya dapat. Yang guru-guru K-2, outsourcing," lanjutnya.

Meski begitu, pemkot tidak tinggal diam dengan instruksi pemerintah pusat. Agar tidak menyalahi surat edaran Mendagri, mereka akan berkonsultasi dulu dengan tenaga ahli. Risma mencontohkan pengalaman terdahulu terkait dengan pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi. Kala itu pemkot bersedia membantu pembiayaan siswa SMA/SMK di Surabaya. "Tapi, setelah konsultasi juga ternyata nggak bisa, kan." (deb/c19/ang/jpnn


BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 12:56

MUI Dukung Buku Nikah Diganti Kartu

Wakil Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mendukung,…

Selasa, 13 November 2018 12:52

Formasi Banyak Kosong, Gelar Tes CPNS Lagi?

Pemerintah menyiapkan kebijakan khusus untuk mengisi banyaknya formasi CPNS 2018…

Selasa, 13 November 2018 12:51

CEK DEH..!! Publik Dapat Menguji Data Kelulusan Peserta SKB CPNS 2018

JAKARTA- Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)…

Selasa, 13 November 2018 12:24

Sibuk Saling Sindir, Paling Rugi Petahana

Ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik genderuwo terus menuai…

Selasa, 13 November 2018 11:04
Fenomena Minum Air Rebusan Pembalut

Ini Zat Berbahaya yang Ada di Air Rebusan Pembalut

Masyarakat dihebohkan dengan kelakuan sekelompok remaja di Semarang, Jawa Tengah,…

Selasa, 13 November 2018 10:59

ENAK YA DI JAWA..!! Jakarta-Surabaya Hanya 8 Jam Lewat Tol Trans-Jawa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau kesiapan…

Selasa, 13 November 2018 10:57

CVR Lion air JT610 Diduga Rusak

Cockpit voice recorder (CVR) pesawat Lion Air PK-LQP belum ditemukan. Komite…

Selasa, 13 November 2018 10:52

SIAPA..!! Ada Pihak Yang Ingin Membunuh Karakter Habib Rizieq

 Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab dinilai tak…

Minggu, 11 November 2018 11:53

Nelayan Aceh Ditangkap Angkatan Laut Myanmar, 15 Belas Ditahan, 1 Meninggal

JAKARTA – Total 16 orang kapal Nelayan KM Bintang Jasa…

Minggu, 11 November 2018 10:23

BPBD Waspadai Risiko Tiga Bencana Alam

MEJAYAN–Hujan sepekan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .