MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Kamis, 07 Juni 2018 06:47
Tradisi Mudik dan Darurat Energi

PROKAL.CO, CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO
(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S3-Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti)

MUDIK merupakan kebiasaan masyarakat kita yang telah berlangsung sejak zaman dulu ketika memasuki hari besar. Mereka berbondong-bondong menuju kampung halaman. Bersilaturahmi dengan orangtua serta sanak saudara. Satu sisi, kebiasaan ini merupakan kebaikan namun di sisi lain ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pribadi, keluarga, masyarakat maupun pemerintah mulai dari persiapan perbekalan, infrastruktur, waktu, pasokan bahan bakar minyak (BBM), transportasi,  keselamatan, dan lain-lain.

Ini pertanda, bahwa daya tarik kota sangat dahsyat, penuh harapan dan ke depan perlu dipacu lebih kencang lagi pemerataan pembangunan ke pelosok-pelosok nusantara untuk menyeimbangkan arus urbanisasi. Saat itu, kota-kota menjadi sepi, lalu lintas lengang, tanpa kemacetan dan fatik para pengguna jalan.

Jadi, jelaslah bahwa sumber kemacetan adalah volume kendaraan yang tidak sebanding dengan ruas jalan kota-kota besar. Solusinya stop mobil baru, stop impor agar kita tidak dijadikan bulan-bulanan negara-negara produsen otomotif; belum lagi jumlah kecelakaan yang meningkat. Lebaran tahun lalu terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 3.168 kasus. Korban luka ringan sebanyak 5.697 orang, luka berat sebanyak 687 orang, dan meninggal dunia sebanyak 742 orang.

Kebutuhan BBM

Lebaran tahun ini, konsumsi BBM diprediksikan naik hingga 15 persen dibanding tahun lalu. Pertamina telah mempersiapkan BBM untuk Jenis bensin (gasoline) meningkat 15 persen dari tahun lalu 91.541 kiloliter (kl) menjadi 104.877 kiloliter.  Solar meningkat 6 persen dari 32.085 kiloliter menjadi 33.989 kiloliter untuk mencukupi kebutuhan pemudik yang jumlahnya diprediksikan naik. Kemenhub memprediksi, bahwa  arus mudik jenis angkutan bus meningkat 1,76 persen, jumlah pemudik 8 juta orang. Pengguna sepeda motor ada 8,5 juta, pengguna mobil 3,72 juta. Moda transportasi udara juga ada peningkatan. Kereta api, alami peningkatan 5 persen. Kapal laut meningkat 2,27 persen.

Kemudian, terkait kebutuhan BBM secara nasional mencapai 1,6 juta barel per hari tidak dapat dipenuhi oleh produk BBM dalam negeri sebesar 780 ribu barel per hari. Hanya sekitar 48 persen yang bisa dicukupi selebihnya sekitar 62 persen impor.

Kita sudah tidak lagi menjadi negara pengekspor migas yang pernah kita banggakan. Kondisinya tragis dan berbalik arah menjadi pengimpor BBM dan kini dalam status darurat energi. Sumber daya alam yang melimpah ruah kepada bangsa Indonesia ternyata belum mampu dikelola untuk menyejahterakan rakyat. Tidak mampu dijadikan keunggulan komparatif maupun kompetitif karena tidak bisa diperbaharui, semakin berkurang dan tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Faktor Penyebab

Menurunnya produktivitas BBM disebabkan oleh banyak faktor, selain secara alamiah cadangan akan turun, juga disebabkan oleh kebijakan yang tidak berkelanjutan (sustainable) untuk mempersiapkan kebutuhan bagi generasi mendatang. Tidak adanya anggaran khusus untuk program- program seismik,  mencari cadangan-cadangan baru maupun penemuan bioenergi menjadi malapetaka besar dan terperosok dalam kedaruratan energi.

Kita abai akan prinsip sustainable (berkelanjutan) menuntut komitmen pemenuhan kebutuhan masa sekarang tidak mengorbankan keperluan generasi masa yang akan datang agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Jangankan untuk mereka, untuk kita saat ini saja tidak mencukupi. Diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara kepada Holding BUMN Migas Indonesia agar nantinya secara mayoritas wilayah kerja migas maupun sumber-sumber energi lainnya dikelola oleh BUMN demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Keberpihakan pada BUMN

BUMN harus berorientasi pada entitas komersial, sehingga leluasa mengembangkan organisasi dan bisnisnya, memperkuat modal dan sumber daya manusia (SDM) hingga mancanegara. Menurut hemat kami, harus dipisahkan dengan kepentingan lainnya seperti sosial ke masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.

Sementara itu, BUMN wajib membayar pajak dan dividen (keuntungan usaha) kepada negara sebagai pemegang sahamnya; 60 persen. Sisanya untuk investasi di dalam negeri maupun mancanegara. Misalnya, Pertamina yang menjadi induk Holding BUMN migas Indonesia harus didukung penuh oleh pemerintah menjadi NOC kelas dunia.

Diberi hak penuh mengelola wilayah migas dan sumber-sumber energi lainnya. Tidak dibebani dengan misi-misi lain, yang justru menggerogoti dan memperlemah Pertamina. Semua stakeholder harus berkomitmen untuk membesarkan Pertamina. Sekadar komparasi bahwa Petronas Malaysian National Oil Company maju seperti sekarang ini karena dukungan penuh dari pemerintahnya.

Perusahaan ini mendapatkan hak atas seluruh sumber daya minyak dan gas di Malaysia dan diberi kepercayaan mengembangkan dan menambah nilai sumber daya tersebut, karena Petronas menjadi sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Malaysia. Sebanyak 45 persen anggaran pemerintah bergantung pada dividen Petronas yang didirikan pada 1974.

Darurat Energi

Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN bidang energi agar memiliki kinerja membanggakan, meraup keuntungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.

Bagaimana mungkin kita (Pertamina) mencapai ketahanan maupun kedaulatan energi karena hingga saat ini baru mengoperasikan sekitar 25 persen dari seluruh wilayah kerja migas yang ada. Kondisi ini, diperparah dengan tidak adanya keberpihakan dari para stakeholder, misalnya tidak memberikan prioritas tawaran pengelolaan wilayah kerja pada Pertamina; justru memberikannya kepada pihak lain. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Keberpihakan dan kolektivitas kebangsaan mestinya bisa menghasilkan sinergi yang hebat jika terkait dengan daya saing dan produktivitas.  Faktor nonteknis untuk menggenjot produktivitas bangsa adalah mengartikulasikan dan mengimplementasikan secara nyata tri-ukhuwah kebangsaan yang lahir dari nilai keislaman.

Yakni mengembangkan sikap persaudaraan bukan hanya dengan sesama kaum muslim (ukhuwah islamiah), melainkan juga dengan sesama warga bangsa yang lain (ukhuwah wathoniyah) serta dengan warga dunia manapun tanpa diskriminatif (ukhuwah basyariyah).

Tri-ukhuwah tersebut diharapkan dapat menjadi pegangan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi persaingan global maupun era revolusi industry 4.0 pada 2020. Peran Dewan Energi Nasional (DEN) masih harus terus didorong untuk dapat mengawal Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) secara disiplin.

Penguatan tugas dan wewenang pada DEN mutlak dimandatkan secara tegas agar pengelolaan energi nasional benar-benar pada peta jalan yang benar. Undang-Undang Migas (UU No22/2001) yang tak kunjung selesai diperbaiki dapat menjadi prioritas kedua setelah penyempurnaan dan penerapan UU No. 30/2007 tentang Energi secara konsisten.

Ini bukan karena sektor migas yang sudah tidak penting, tapi justru harus menggabungkan pentingnya peran migas dalam mengembangkan energi lain (terutama energi baru terbarukan dan konservasi energi/EBTKE). Jika kita masih membuat dikotomi dalam pengembangan energi fosil (tak terbarukan) dengan EBTKE dalam undang-undang yang berbeda maka pengembangannya pun tidak serasi dan selaras. Kebijakan yang diterbitkan akan tumpang-tindih, bahkan kadang saling bertolak belakang, sehingga memberi ruang terhadap penyalahgunaan.

Banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan seperti panas bumi, matahari, angin, gelombang laut, biofuel dan nuklir. Jika dari dulu kita menyadari bahwa kita tidak lagi memiliki banyak energi fosil, tentunya energi terbarukan ini berkembang pesat.

Kita bisa berkaca pada negara-negara lain, di Filipina yang tidak banyak memiliki energi fosil tapi memiliki panas bumi yang dikembangkan sebagai sumber inti tenaga listrik. Mereka yang dulu belajar dari Indonesia, sekarang sudah lebih maju dalam pengembangan panas buminya. Begitu juga Jepang yang sejak dulu menyadari keterbatasan sumber energinya, maka mereka membuat kebijakan impor energi dari negara lain dalam bentuk LNG dari Indonesia dan negara-negara produsen LNG lainnya.

Infrastruktur pun dibangun disesuaikan dengan kebijakan energinya. Yang terakhir, Qatar yang mengembangkan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) dengan sangat masif, meskipun mereka kaya akan minyak dan gas bumi. Proyek tenaga listrik ini disubsidi negara dari hasil jualan migas-nya sehingga harga per kilowattnya paling murah sedunia. Mereka sadar bahwa kelimpahan sinar matahari menjadi ladang energi yang tak ada habisnya (terbarukan).

Tuntutannya, agar ke depan pemerintah lebih berpihak pada BUMN dari pada asing, Ini terkait erat dengan terlalu lama terlena dan terbuai bahwa Indonesia memiliki banyak sumber migas. Sudah lama kita memegang data berpuluh potensi cekungan migas tapi sedikit sekali yang berhasil ditemukan.

Padahal dengan tidak adanya temuan cadangan baru yang signifikan, bila dipaksakan untuk menaikkan produksi, justru akan mempercepat kebangkrutan perusahaan (industri) hulu migas itu sendiri, mengingat minyak dan gas bumi termasuk energi yang tidak terbarukan.

Sementara itu, temuan eksplorasi yang cukup berhasil (Lapangan Masela - Blok Abadi dan Natuna) tidak kunjung bisa diproduksikan. Semua wilayah kerja migas yang akan berakhir diserahkan kepada Pertamina serta menjadikan SDM Migas menjadi pilar ketenagakerjaan Indonesia. Seluruh  manpower cost ditanggung negara sebagai wujud keberpihakan kepada national human capital.

Dengan kondisi semacam ini, kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus kompak bangkit bersama-sama secara berdaulat dan mandiri untuk mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semoga. E-mail: [email protected]; www.webkita.net. (ndu/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:11

Berebut Suara Milenial di Pilpres 2019

PADA 20 September, KPU RI sudah menetapkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:10

Hari Pangan Sedunia dan Refleksi Pembangunan Ketahanan Pangan Kaltim

SETIAP 16 Oktober, dilakukan perayaan Hari Pangan Sedunia, termasuk Indonesia yang diselenggarakan di…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:14

Bekal untuk Para Caleg 2019

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan di Tenggarong) KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:07

Wujudkan Balikpapan Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Islam

Oleh: Siti Subaidah(Pemerhati Lingkungan dan Generasi) KOTA Balikpapan di usia 121 tahun sudah menjadi…

Rabu, 17 Oktober 2018 06:54

Persyaratan Bahasa Inggris bagi Pejabat Pemerintah: Yay or Nay?

Oleh: Veronika Hanna Naibaho[Widyaiswara di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga…

Selasa, 16 Oktober 2018 06:51

Mitigasi Bencana melalui Pengenalan Bencana Geologi

Oleh: Muhammad Dahlan Balfas(Dosen Program Studi S-1 Teknik Geologi Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman)…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:11

Mana Tanah Rakyat? Refleksi Hari Tani Nasional

HARI Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:10

Masihkah Sepak Bola Menjadi Alat Pemersatu Bangsa?

SEPAK  BOLA Indonesia kembali memakan korban. Duel klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta…

Kamis, 11 Oktober 2018 07:13

Teknologi Bisa Mengubah Kita

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan Warga Tenggarong) DALAM bulan September lalu, perusahaan…

Kamis, 11 Oktober 2018 07:11

"Enggak Perlu Pakai Helm"

Oleh: Hendrajati(Pendiri HSE Indonesia & Mahasiswa S-2 MP UAD Jogjakarta.) Enggak perlu pakai helm,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .