MANAGED BY:
KAMIS
23 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 06 Juni 2018 13:20
Ketika Tahura-Tahu Sumedang Bersekutu
DISOAL LAGI: RM Tahu Sumedang di Km 50, Jalan Soekarno-Hatta, Kutai Kartanegara (Kukar). Foto bawah, rest area yang disiapkan pemda tak jauh dari rumah makan itu nasibnya terbengkalai.

PROKAL.CO, Seperti rotan. Fleksibel, mudah ditekuk dan dibengkokkan. Begitulah hukum yang berlaku di provinsi ini, khususnya jika berkait pelestarian Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Saat penguasa-pengusaha tahu sama tahu, Tahura pun berubah fungsi menjadi Tahu Sumedang.

RAPAT Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 2017 di Kantor Dishub Kaltim diakhiri dengan raut datar wajah Wahyu Widhi Heranata, kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim. Urun saran yang disampaikan tak menjadi keputusan dalam rapat tersebut. Pertemuan yang mencari solusi macet di Rumah Makan Tahu Sumedang, Km 50 Balikpapan-Samarinda mengambang. Padahal, peserta rapat sama-sama tahu, setiap libur Lebaran, parkiran rumah makan itu selalu menjadi biang masalah lalu lintas.

Bila pemerintah tegas, seyogianya, perkara itu dengan gampang diselesaikan. Rumah makan dan bangunan ilegal lainnya berdiri di lokasi terlarang. Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto adalah hutan konservasi. Jika hendak memanfaatkan, mesti mengantongi izin kolaborasi. “Selama jelang dan sehabis Lebaran ditutup (RM Tahu Sumedang). Harusnya begitu.  Karena itu trouble maker kemacetan,” ujarnya kepada Kaltim Post, Senin 29 Juni 2017.

Dia menyadari banyak pihak yang berkepentingan. Namun, mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim itu enggan berbicara terlalu jauh mengenai hal itu.

Didit, begitu disapa, memilih tiarap. “Mereka sudah salah masuk konservasi. Solusi jangka panjang, akan ada perda (peraturan daerah) supaya mereka membayar sewa sesuai luasan lahan yang digunakan. Silakan dimanfaatkan, tapi tidak bisa dimiliki,” katanya.

Hampir setahun berlalu, belum ada satu pun solusi terkait penertiban bangunan ilegal di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Namun, pernyataan Gubernur Awang Faroek Ishak pada 15 Mei lalu di hadapan pejabat Pemprov Kaltim membuat Didit bangun dari tiarapnya.

Waktu itu, Gubernur menyampaikan aktivitas ekonomi RM Tahu Sumedang akan dihentikan karena ilegal. Peringatan sudah dilayangkan. Namun, orang nomor satu di Kaltim itu menyebut, tak diindahkan pengelola.

“Sudah dari 2008 dilakukan sosialisasi penertiban. Tapi, ternyata dicueki saja. Makanya kali ini kita tertibkan atau tutup dulu operasinya pada 1 Juli mendatang. Sampai mereka memiliki izin,” ujar Didit, menjelaskan pernyataan Gubernur.

Menurutnya, celah pemanfaatan kawasan Tahura diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan, Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) adalah izin yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

IPPA terbagi dua, yaitu Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). “Jadi, bangunan memang tidak kita bongkar, tapi akan kita paksa mereka yang berada di dalam kawasan Tahura ini memiliki legalitas. Diutamakan dari Tahu Sumedang ini dulu. Selanjutnya yang lain,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan bangunan ilegal lain di kawasan Tahura Bukit Soeharto? Seperti deretan bangunan di Km 53 atau kerap disebut warung panjang. Didit menuturkan, pemilik bangunan bakal menyusul untuk dipaksa mengurus izin. Dia beralasan, penertiban dilakukan terlebih dahulu terhadap bangunan yang memiliki omzet dan aset paling besar, yakni Rumah Makan Tahu Sumedang.

Pada 2012, Pemprov berupaya melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan liar di Tahura Bukit Soeharto. Termasuk kawasan warung panjang di Km 53. Namun, pedagang menolak dipindahkan lantaran melihat RM Tahu Sumedang masih beroperasi.

Upaya Pemprov bersih-bersih bangunan ilegal di atas lahan Tahura Bukit Soeharto diperkirakan berlangsung alot. Menjamurnya perkampungan serta aktivitas ilegal lain jadi ujian keseriusan Pemprov Kaltim melindungi Tahura Bukit Soeharto agar tetap hijau. Mengingat, sejak 2006, sosialisasi terkait celah pemanfaatan kawasan Tahura dianggap minim. Pada 14 Agustus 2008 dan 2 Maret 2009, Pemprov Kaltim hanya mengeluarkan surat pemberitahuan terkait sosialisasi larangan melakukan perambahan hutan beserta ancaman sanksi-sanksi hukumannya. Termasuk mendirikan bangunan-bangunan liar.

Minimnya sosialisasi terkait pemanfaatan kawasan Tahura tersebut diungkapkan sejumlah pihak. Termasuk pengusaha RM Tahu Sumedang. “Kalau mesti mengurus izin, saya tentu mengurusnya,” ucap Nanang, pengelola RM Tahu Sumedang saat ditemui pekan lalu.

Dia mengaku, selama enam tahun, setelah sempat ditutup pada 2012 lalu, tak ada pihak yang menyampaikan agar pihaknya mengurus Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) sehingga usaha kuliner khas Jawa Barat itu tidak tutup. “Baru tahu bisa urus izin waktu diberi tenggat waktu untuk tutup,” terangnya.

PAJAK TAK ILEGAL

Tak hanya izin yang disorot Gubernur Awang Faroek terkait aktivitas Rumah Makan Tahu Sumedang di Km 50 Balikpapan-Samarinda. Gubernur juga meributkan uang yang diterima Pemkab Kukar dari usaha kuliner tersebut. Pengakuan Nanang, pihaknya setiap bulan menyetor pajak restoran ke Badan Pendapatan Daerah Kukar. Angkanya fluktuatif. Paling besar tercatat Rp 140 juta per bulan. Menurut Awang Faroek, pajak yang masuk ke kas daerah Kukar ilegal.

Namun, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim-Kaltara Samon Jaya meluruskan pernyataan Gubernur. “Yang disetor ke Pemkab Kukar itu adalah pajak restoran. Itu dipungut dari konsumen. Pajak itu, utamanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), tidak peduli legal atau ilegal. Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan atau orang pribadi, wajib bayar pajak. Ada penghasilan, wajib bayar pajak,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, pekan lalu. (tim kp)

 TIM PELIPUT

- RADEN RORO MIRA

- MUHAMMAD RIFQI

- FACHRIZAL MULIAWAN
- MUHAMMAD RIZKI

- NICHA RATNASARI

FOTOGRAFER

- FUAD MUHAMMAD


BACA JUGA

Rabu, 22 Mei 2019 18:47

Presiden Jokowi Bilang, Situasi Terkendali, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers terkait unjuk…

Rabu, 22 Mei 2019 11:35

Apa Tugas Terberat Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf..??

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo…

Rabu, 22 Mei 2019 11:32

KATANYA NGGA UNTUNG..!! Angkasa Pura Mundur Teratur, Batal Kelola APT Pranoto

BALIKPAPAN-Di tengah rencana Pemprov Kaltim untuk mengembangkan Bandara APT Pranoto,…

Rabu, 22 Mei 2019 11:20

Miliki Senpi, Mantan Danjen Kopassus Jadi Tahanan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko…

Rabu, 22 Mei 2019 11:00
Peluang Bisnis Jutaan ASN Jakarta Pindah ke Kaltim

Percepat Selesaikan Megaproyek, Guna Tunjang Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

SAMARINDA-Diperkirakan 1,2 juta warga Jakarta akan bermigrasi ke Kaltim. Itu…

Rabu, 22 Mei 2019 10:04

Bandara APT Pranoto Targetkan 7.000 Penumpang Setiap Hari

SAMARINDA- Sejak beroperasi pada 2018 lalu, Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT)…

Rabu, 22 Mei 2019 10:00

Dishub Kaltim Siapkan 2.555 Angkutan Lebaran

SAMARINDA-Untuk mengantisipasi lonjakan angkutan jelang Idulfitri, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim…

Rabu, 22 Mei 2019 00:49

Tak Ada Lampu Runway, Maskapai Ancam Tutup Penerbangan ke APT Pranoto

SAMARINDA- Bandara APT Pranoto Samarinda terus berusaha melengkapi fasilitasnya. Apalagi…

Selasa, 21 Mei 2019 14:37

WOW..!! Ada Wacana Bangun Mal di Bandara APT Pranoto

SAMARINDA- APT Pranoto Samarinda adalah salah satu bandara terbesar di…

Selasa, 21 Mei 2019 14:30
Bukit Soeharto, Nasibmu Kini

Pemprov Kesulitan Menindak Penambang Ilegal di Tahura

SAMBOJA-Dugaan penambangan ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*