MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 01 Juni 2018 14:00
Saksi Sebut Rita Tak Bisa Diperkarakan KPK
TIDAK LAYAK DIPERKARAKAN: Rita Widyasari (kiri) menghadirkan dua saksi ahli, I Gde Pantja Astawa dan Chairul Huda untuk membantunya lepas dari tuduhan gratifikasi olek KPK. (DOK/KP)

PROKAL.CO, JAKARTA - Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) I Gde Pantja Astawa menyebut, tindakan seorang kepala daerah menerbitkan surat keputusan (SK) tak otomatis jadi dasar bagi aparat hukum untuk menjeratnya dengan tuduhan pidana. Dari sisi administrasi, jika terjadi kesalahan pada SK tersebut, maka kepala daerah selaku pembuat bisa melakukan koreksi hingga pembatalan.

Sementara bagi pihak yang dirugikan akibat terbitnya SK, menurut Pantja, dimungkinkan melakukan perlawanan hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau terjadi kesalahan pada SK, bupati bisa mengubahnya. Jika ada gugatan tak menunda pelaksanaan SK,” ucap Pantja yang Kamis (31/5) dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pengacara Rita Widyasari, bupati Kutai Kartanegara nonaktif di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pendapat Pantja menanggapi pertanyaan pengacara terkait penerbitan SK izin lokasi perkebunan sawit PT Sawit Golden Prima (SGP) di Muara Kaman, Kukar. Di mana sesuai dakwaan jaksa KPK menjadi dasar penerimaan suap senilai Rp 6 miliar dari pengusaha Hery Susanto Gun alias Abun.

Koreksi dimungkinkan, tambah Pantja karena bupati tak punya waktu cukup mempelajari berkas yang masuk. Oleh karenanya, tanggung jawab telaahan terhadap berkas yang memerlukan persetujuan diserahkan pada staf organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sialnya, menurut dia, pengetahuan hukum maupun administrasi OPD di Indonesia masih lemah. Agar kesalahan tak terus terjadi, bupati harus melakukan pengawasan secara ketat. “Jadi, bupati perlu didampingi sebab tanggung jawabnya banyak banget, salah-salah kena jebakan,” ucap pria 61 tahun ini.

Hanya, Pantja tak setuju bila kekurangan personel yang cakap di lingkaran dekat bupati diisi oleh staf khusus. Alasannya, UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah hanya mengatur soal staf ahli bukan staf khusus. Walau tak diatur, nyatanya banyak kepala daerah yang mengangkat staf khusus dengan alasan ikut berjasa sebagai tim sukses saat pemilihan kepala daerah (pilkada). “Sah saja angkat staf khusus tapi gajinya gak boleh dari kas daerah,” ucapnya.

Staf khusus tak tercantum dalam produk hukum, lanjut Pantja, karena kedekatannya berpotensi menjual atau mencatut nama kepala daerah. “Siapa yang bisa jamin mereka (staf khusus) tidak menjual nama kepala daerah,” tegas Pantja.

Saksi lain yang kemarin dihadirkan pengacara Rita adalah Chairul Huda, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Chairul banyak ditanya soal definisi penyuap dan penerima suap. Dikatakan, kepala daerah tak bisa diperkarakan secara hukum, bila tak tahu orang dekatnya menerima suap. Namun, bila dalam perkembangan kasusnya ditemukan unsur pidanannya, kepala daerah tadi bisa ikut diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Rita didakwa melakukan gratifikasi senilai Rp 469 miliar melalui staf khususnya, Khairudin. Uang dikumpulkan sejak menjabat 2010 sampai 2017 dari berbagai proyek yang ada di salah satu kabupaten kaya di Indonesia itu. (pra/ndu/k15)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 11:00

Wisata Alam Kaltim Masih Jadi Idola

SAMARINDA - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kaltim pada Oktober…

Selasa, 11 Desember 2018 09:30

Ada Tambang Dekat Pemukiman, Laporkan ke Dinas ESDM

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Energi Sumber Daya…

Senin, 10 Desember 2018 11:32

KERAS..!! TNI Ultimatum Separatis Papua: Menyerah atau Kami Selesaikan!

Pencarian lima korban kebrutalan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua…

Senin, 10 Desember 2018 09:14

WOW..!! Gubernur Bertemu Dubes Rusia, Proyek Kereta Api Dilanjutkan

DENPASAR- Sempat vakum selama dua tahun, proyek kereta api di…

Senin, 10 Desember 2018 07:34

Air Mata Naga

JAKARTA – Ruang ganti Mitra Kukar mendadak hening. Semua penggawanya…

Minggu, 09 Desember 2018 23:25

Naga Akhirnya Turun Kasta, Ini Kata Pelatih RD

Perjuangan itu akhinya kandas. Ya Mitra Kukar secara resmi dipastikan…

Minggu, 09 Desember 2018 23:19

Kenapa Prabowo-Sandi Pindahkan Markas ke Jawa Tengah?

Keputusan Tim Prabowo-Sandiaga memindahkan markas perjuangannya ke Jawa Tengah, banyak…

Minggu, 09 Desember 2018 08:17

“Kakak Saya Lari, lalu Ditembak Mati”

BALIKPAPAN - Petrus Tandi sibuk dengan telepon genggamnya. Beberapa kali…

Minggu, 09 Desember 2018 08:12

Sulit Adang Pasokan Senjata

PEMBANTAIAN 16 pekerja di Papua menjadi indikasi bahwa pasokan senjata…

Sabtu, 08 Desember 2018 19:38

Jenazah Samuel Korban KKB Papua Tiba, Warga Menyambut dengan Duka

TENGGARONG  - Jenazah korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di lokasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .