MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 01 Juni 2018 14:00
Saksi Sebut Rita Tak Bisa Diperkarakan KPK
TIDAK LAYAK DIPERKARAKAN: Rita Widyasari (kiri) menghadirkan dua saksi ahli, I Gde Pantja Astawa dan Chairul Huda untuk membantunya lepas dari tuduhan gratifikasi olek KPK. (DOK/KP)

PROKAL.CO, JAKARTA - Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) I Gde Pantja Astawa menyebut, tindakan seorang kepala daerah menerbitkan surat keputusan (SK) tak otomatis jadi dasar bagi aparat hukum untuk menjeratnya dengan tuduhan pidana. Dari sisi administrasi, jika terjadi kesalahan pada SK tersebut, maka kepala daerah selaku pembuat bisa melakukan koreksi hingga pembatalan.

Sementara bagi pihak yang dirugikan akibat terbitnya SK, menurut Pantja, dimungkinkan melakukan perlawanan hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau terjadi kesalahan pada SK, bupati bisa mengubahnya. Jika ada gugatan tak menunda pelaksanaan SK,” ucap Pantja yang Kamis (31/5) dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pengacara Rita Widyasari, bupati Kutai Kartanegara nonaktif di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pendapat Pantja menanggapi pertanyaan pengacara terkait penerbitan SK izin lokasi perkebunan sawit PT Sawit Golden Prima (SGP) di Muara Kaman, Kukar. Di mana sesuai dakwaan jaksa KPK menjadi dasar penerimaan suap senilai Rp 6 miliar dari pengusaha Hery Susanto Gun alias Abun.

Koreksi dimungkinkan, tambah Pantja karena bupati tak punya waktu cukup mempelajari berkas yang masuk. Oleh karenanya, tanggung jawab telaahan terhadap berkas yang memerlukan persetujuan diserahkan pada staf organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sialnya, menurut dia, pengetahuan hukum maupun administrasi OPD di Indonesia masih lemah. Agar kesalahan tak terus terjadi, bupati harus melakukan pengawasan secara ketat. “Jadi, bupati perlu didampingi sebab tanggung jawabnya banyak banget, salah-salah kena jebakan,” ucap pria 61 tahun ini.

Hanya, Pantja tak setuju bila kekurangan personel yang cakap di lingkaran dekat bupati diisi oleh staf khusus. Alasannya, UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah hanya mengatur soal staf ahli bukan staf khusus. Walau tak diatur, nyatanya banyak kepala daerah yang mengangkat staf khusus dengan alasan ikut berjasa sebagai tim sukses saat pemilihan kepala daerah (pilkada). “Sah saja angkat staf khusus tapi gajinya gak boleh dari kas daerah,” ucapnya.

Staf khusus tak tercantum dalam produk hukum, lanjut Pantja, karena kedekatannya berpotensi menjual atau mencatut nama kepala daerah. “Siapa yang bisa jamin mereka (staf khusus) tidak menjual nama kepala daerah,” tegas Pantja.

Saksi lain yang kemarin dihadirkan pengacara Rita adalah Chairul Huda, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Chairul banyak ditanya soal definisi penyuap dan penerima suap. Dikatakan, kepala daerah tak bisa diperkarakan secara hukum, bila tak tahu orang dekatnya menerima suap. Namun, bila dalam perkembangan kasusnya ditemukan unsur pidanannya, kepala daerah tadi bisa ikut diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Rita didakwa melakukan gratifikasi senilai Rp 469 miliar melalui staf khususnya, Khairudin. Uang dikumpulkan sejak menjabat 2010 sampai 2017 dari berbagai proyek yang ada di salah satu kabupaten kaya di Indonesia itu. (pra/ndu/k15)


BACA JUGA

Senin, 17 Juni 2019 14:50
Atasi Banjir Samarinda, Sekkot Minta Bantuan Pemprov dan Pusat

Atasi Banjir di Samarinda, Ini Kuncinya...

Mengatasi banjir di sejumlah wilayah di Kaltim menjadi pekerjaan utama…

Senin, 17 Juni 2019 14:45

Begini Sistem Anyar Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri

Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN) tahun ini…

Senin, 17 Juni 2019 14:28

Pemprov Kaltim Sediakan Rp 10 Miliar Tangani Banjir

SAMARINDA - Usai musibah banjir hampir sepekan melumpuhkan sebagian aktivitas…

Minggu, 16 Juni 2019 23:00

Samarinda Harus Berani Tanpa Tambang

Mengatasi banjir Samarinda cukup pelik. Meski penyebabnya sudah diketahui. Hingga…

Minggu, 16 Juni 2019 22:09

Limbah Perusahaan Kayu Diduga Jadi Penyebab

PUSDALOPS BPBD PPU UNTUK KP TERULANG LAGI : Banjir di…

Minggu, 16 Juni 2019 12:56

Mahulu Mulai Surut, PPU Banjir

BANJIR di Samarinda memang semakin surut. Lalu lintas berangsur-angsur normal.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:55

Tujuh RT di PPU Terendam

BANJIR kembali menggenangi sejumlah wilayah di Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 16 Juni 2019 12:54
Melihat Pro dan Kontra Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Yang Kaya Bisa ke Swasta, Berprestasi Bebas Pilih Sekolah

Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih…

Minggu, 16 Juni 2019 12:14

Hongkongers Bersatu Tolak RUU Ekstradisi

Aksi massa besar-besaran yang dilakukan penduduk Hong Kong membuahkan hasil.…

Minggu, 16 Juni 2019 12:12

Dukungan kepada Carrie Lam Lenyap

CARRIE Lam memang harus menelan kembali kata-katanya yang sebelumnya menolak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*