MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 01 Juni 2018 14:00
Saksi Sebut Rita Tak Bisa Diperkarakan KPK
TIDAK LAYAK DIPERKARAKAN: Rita Widyasari (kiri) menghadirkan dua saksi ahli, I Gde Pantja Astawa dan Chairul Huda untuk membantunya lepas dari tuduhan gratifikasi olek KPK. (DOK/KP)

PROKAL.CO, JAKARTA - Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) I Gde Pantja Astawa menyebut, tindakan seorang kepala daerah menerbitkan surat keputusan (SK) tak otomatis jadi dasar bagi aparat hukum untuk menjeratnya dengan tuduhan pidana. Dari sisi administrasi, jika terjadi kesalahan pada SK tersebut, maka kepala daerah selaku pembuat bisa melakukan koreksi hingga pembatalan.

Sementara bagi pihak yang dirugikan akibat terbitnya SK, menurut Pantja, dimungkinkan melakukan perlawanan hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau terjadi kesalahan pada SK, bupati bisa mengubahnya. Jika ada gugatan tak menunda pelaksanaan SK,” ucap Pantja yang Kamis (31/5) dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pengacara Rita Widyasari, bupati Kutai Kartanegara nonaktif di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pendapat Pantja menanggapi pertanyaan pengacara terkait penerbitan SK izin lokasi perkebunan sawit PT Sawit Golden Prima (SGP) di Muara Kaman, Kukar. Di mana sesuai dakwaan jaksa KPK menjadi dasar penerimaan suap senilai Rp 6 miliar dari pengusaha Hery Susanto Gun alias Abun.

Koreksi dimungkinkan, tambah Pantja karena bupati tak punya waktu cukup mempelajari berkas yang masuk. Oleh karenanya, tanggung jawab telaahan terhadap berkas yang memerlukan persetujuan diserahkan pada staf organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sialnya, menurut dia, pengetahuan hukum maupun administrasi OPD di Indonesia masih lemah. Agar kesalahan tak terus terjadi, bupati harus melakukan pengawasan secara ketat. “Jadi, bupati perlu didampingi sebab tanggung jawabnya banyak banget, salah-salah kena jebakan,” ucap pria 61 tahun ini.

Hanya, Pantja tak setuju bila kekurangan personel yang cakap di lingkaran dekat bupati diisi oleh staf khusus. Alasannya, UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah hanya mengatur soal staf ahli bukan staf khusus. Walau tak diatur, nyatanya banyak kepala daerah yang mengangkat staf khusus dengan alasan ikut berjasa sebagai tim sukses saat pemilihan kepala daerah (pilkada). “Sah saja angkat staf khusus tapi gajinya gak boleh dari kas daerah,” ucapnya.

Staf khusus tak tercantum dalam produk hukum, lanjut Pantja, karena kedekatannya berpotensi menjual atau mencatut nama kepala daerah. “Siapa yang bisa jamin mereka (staf khusus) tidak menjual nama kepala daerah,” tegas Pantja.

Saksi lain yang kemarin dihadirkan pengacara Rita adalah Chairul Huda, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Chairul banyak ditanya soal definisi penyuap dan penerima suap. Dikatakan, kepala daerah tak bisa diperkarakan secara hukum, bila tak tahu orang dekatnya menerima suap. Namun, bila dalam perkembangan kasusnya ditemukan unsur pidanannya, kepala daerah tadi bisa ikut diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Rita didakwa melakukan gratifikasi senilai Rp 469 miliar melalui staf khususnya, Khairudin. Uang dikumpulkan sejak menjabat 2010 sampai 2017 dari berbagai proyek yang ada di salah satu kabupaten kaya di Indonesia itu. (pra/ndu/k15)


BACA JUGA

Rabu, 24 Oktober 2018 12:47

NAH KAN..!! MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

JAKARTA – BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan…

Rabu, 24 Oktober 2018 12:10
BARCELONA vs INTER MILAN

Bisa Apa Tanpa La Pulga?

BARCELONA-Pekan ini mungkin bakal menjadi waktu terberat bagi Barcelona sepanjang musim 2018-2019. Pemicunya…

Rabu, 24 Oktober 2018 12:08
Beber Kasus Khashoggi, Erdogan Tak Singgung MBS

Tiger Squad, 15 Orang yang Bunuh Jamal Khashoggi

ANKARA – Jamal Khashoggi merupakan korban pembunuhan berencana. Demikian kesimpulan Presiden Recep…

Rabu, 24 Oktober 2018 11:05
BREAKING NEWS

Begini Kondisi Toilet yang Akan Dipakai Presiden

SAMARINDA-  Tidak ada toilet khusus pejabat atau Very Very Important Person (VVIP) di Gedung Convention…

Rabu, 24 Oktober 2018 08:45
BREAKING NEWS

MENDADAK..!! Sehari Jelang Kedatangan Jokowi, Jalanan Mulus

SAMARINDA- Seperti sudah menjadi kebiasaan, jelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Samarinda, poros…

Rabu, 24 Oktober 2018 06:47

Iklim Kerja Mulai Membaik, Ini Indikatornya

BALIKPAPAN - Perselisihan hubungan industrial (PHI) atau perselisihan kerja di Kota Minyak tahun ini…

Rabu, 24 Oktober 2018 06:42

Soal Ini, Pengusaha Kaltim Klaim Sudah Penuhi Kewajiban

SAMARINDA - Kesadaran pengusaha kelapa sawit di Bumi Etam sudah cukup baik. Setidaknya ini dapat dilihat…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:35

TOP DAH..!! Isran-Hadi Siap Atasi Banjir di Tiga Kota

SAMARINDA – Sudah 23 hari, Isran Noor dan Hadi Mulyadi resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur…

Selasa, 23 Oktober 2018 07:51

MENGEJUTKAN..!! Ternyata Kabupaten Ini Potensi Teknologi Nuklir

UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, Kamis (18/10) menghadiri rapat presentasi…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:51

Waspadai Pergerakan Bahan Pokok

BALIKPAPAN - Pemerintah kota maupun Provinsi Kaltim tampaknya harus mewaspadai risiko tingginya inflasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .