MANAGED BY:
RABU
20 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Kamis, 31 Mei 2018 06:50
Perlukah Impor Beras

PROKAL.CO, CATATAN: BAMBANG HARYO S
(Anggota Komisi VI DPR RI)

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) telah dua kali mengeluarkan izin impor beras dengan total kuota sebanyak 1 juta ton sepanjang 2018. Polemik terkait perlu atau tidaknya impor tersebut pun meluas.

Sebenarnya, stok beras Indonesia dalam keadaan surplus sehingga impor pada saat sekarang dianggap tidak perlu. Beras kita di 2017, sebenarnya surplus. Kemarin kan ketemunya 83 juta ton gabah yang di mana kebutuhan kita itu nggak sampai 70 juta ton gabah, berarti beras kita surplus dan sebenarnya tidak perlu lagi impor.

Di tengah situasi panen petani lokal seluruh Indonesia saat ini, stok beras terkalkulasi akan terus meningkat. Pada April 2018 saja, stok gabah Indonesia mencapai sekira 20 juta ton.

Jumlah tersebut karena pada Januari-Februari 2018, Indonesia memiliki stok gabah sekitar 10 juta ton. Pada saat inilah impor pertama dilakukan pemerintah sebanyak 500 ribu ton beras. Kemudian, stok gabah lokal pada Februari-Maret bertambah sekitar 10 juta ton.

Lantas, baru-baru ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sesi kedua sebanyak 500 ribu ton. Sehingga, kalau ini impor kembali di bulan Juni-Juli maka beras hasil impor itu tidak akan digunakan karena hasil petani ini sudah oversupply.

Koordinasi sebelum Penetapan Kebijakan Impor

Sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2014 dan PP 71 Tahun 2015 bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan 11 komoditas pangan termasuk beras. Maka impor beras terkadang menjadi solusi jika memang suplai dari Kementan tidak bisa memenuhi data demand di Kemendag.

Usai keputusan impor Kemendag menjadi kontroversi, kini Kementerian Pertanian seakan-akan menyalahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena Kemendag memutuskan untuk impor beras sedangkan Kementerian Pertanian mengaku oversupply.

Hal tersebut, mencerminkan komunikasi yang tidak “klik” antarkementerian dalam kabinet Jokowi itu.

Nah, harusnya Kemendag kalau melakukan impor harus mendapatkan data dulu dari Kementerian Pertanian, cukup atau tidak. Atau, berlaku sebaliknya, Kementerian Pertanian mendapatkan informasi dari Kemendag tentang data demand. Dia butuh berapa, harus sinkron.

Lalu, jika kedua kementerian itu tidak “klik”, apakah demikian juga halnya hubungan kedua kementerian itu dengan mitra kerja mereka di legislatif? Seperti diketahui, Kemendag bermitra dengan Komisi VI sementara Kementan dengan Komisi IV.

Terkait hal tersebut, hanya menyampaikan, Kemendag selalu mendapatkan data dari Kementan di samping data demand yang mereka (Kemendag) miliki sendiri.

Lha, itu selalu sudah ok, nggak ada masalah, mereka seakan-akan berkoordinasi. Apakah Kemendag berkoordinasi dengan Komisi VI sebelum menetapkan impor? (aji/ndu/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 09 Juni 2018 01:37

Soekarno dan Pancasila

Sebagai  negara kesatuan, Indonesia harus memiliki landasan negara. Dari landasan itulah maka akan…

Minggu, 03 Juni 2018 07:18

Pancasila, Indonesia, dan Budaya Hoax

OLEH: ARIS SETIAWAN(Pendidik dan Pegiat Literasi, Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Unmul) SAYA yakin,…

Minggu, 03 Juni 2018 07:15

Green Economy, Solusi Pariwisata Kaltim

OLEH: SUKARDI (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul) BENTANG lahan Indonesia yang sangat luas,…

Senin, 28 Mei 2018 08:41

Ngabuburit dan Budaya Konsumtif di Ramadan

Oleh: Rendy Putra Revolusi(Ketua Umum PC IMM Kota Balikpapan 2017-2018)TELAH lama muncul istilah yang…

Minggu, 27 Mei 2018 07:18

Ramadan, Pendidikan Karakter, dan Manajemen Konflik

OLEH: ARIS SETIAWAN (Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Unmul) RAMADAN sebagaimana kita pahami merupakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .