MANAGED BY:
RABU
18 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Senin, 21 Mei 2018 11:14
Indisipliner, Dua ASN Diberhentikan

Sanksi Kabid Bolos Tunggu Hasil Klarifikasi Hari Ini

Tohar

PROKAL.CO, PENAJAM - Pegawai negeri sipil (PNS), selanjutnya disebut aparatur sipil negara (ASN), indisipliner di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) akan ditindak tegas. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar bahkan telah menandatangani rekomendasi pemberhentian dengan hormat sebagai ASN terhadap JH, seorang staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten PPU. Yang bersangkutan diketahui mangkir dari pekerjaannya selama kurang lebih satu tahun.

Rekomendasi tersebut ditandatangani Tohar, Jumat (18/5) lalu. Untuk selanjutnya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten PPU menyerahkan pemberian sanksi disiplin berat kepada JH. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Bupati PPU.  “Ini hukuman disiplin yang kesekian kalinya diajukan ke saya,” kata Tohar saat ditemui belum lama ini.

Awal 2018, BKPP pun telah mengeluarkan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat kepada YD, staf Badan Keuangan (BK) PPU. YD bolos selama hampir setahun. Dia diketahui sibuk mengurus usaha bengkel modifikasi kendaraan milik yang berada di Balikpapan. Kondisi yang sama diduga dilakukan JH. Jadi, tidak masuk kerja selama berbulan-bulan sebagai ASN.

Tohar merasa heran melihat fenomena ASN yang kebanyakan tidak masuk kerja dengan alasan mengurus usaha sampingannya ini. “Kalau memang lebih enjoy dengan usahanya, enggak ada masalah. Itu haknya. Kalau memang mau mengundurkan diri, enggak usah bikin cedera dulu. Berbulan-bulan enggak masuk,” terang mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setkab PPU ini.

Selain itu, masih ada masalah indisipliner ASN yang masih ditangani BKPP. Yakni CNS, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kabid Litbang) di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU yang bolos dari pekerjaannya selama 199 hari. Terhitung mulai Juni 2017 hingga April 2018. Oleh karena itu, yang bersangkutan akan dipanggil hari ini oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten PPU untuk dimintai klarifikasi terkait ketidakhadirannya tanpa keterangan selama hampir satu tahun ini.

“Bisa diberikan sanksi pemberhentian (dengan hormat) kalau memang memenuhi persyaratan (PP 53/2010),” ungkap Tohar. Pada Pasal 10 Ayat 9 PP 53/2010, ada empat kategori pemberian sanksi disiplin berat kepada ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Yakni, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31–35 hari kerja. Lalu, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi ASN yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36–40 hari kerja.

Sanksi lainnya berupa pembebasan dari jabatan bagi ASN yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41–45 hari kerja. Terakhir, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. “Makanya nanti diklarifikasi, apa penyebabnya (CNS) bisa seperti itu,” terang dia.

Kurang dari lima bulan, sudah ada dua sanksi disiplin berat yang sudah diterbitkan oleh BKPP. Satu sanksi berupa pemberhentian dengan hormat. Satu lagi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Kedua sanksi tegas tersebut telah diberikan kepada ASN yang jabatannya hanya staf. Yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari satu bulan. Akan tetapi, sanksi berbeda diberikan kepada pejabat eselon III yang bolos selama berbulan. Seperti yang telah dilakukan CNS.

“Besok (hari ini, Red), intinya kami menanyakan keberadaan yang bersangkutan. Kalau memang enggak sanggup, kami minta mengundurkan diri. Jadi, tidak menggantung statusnya,” kata Kepala BKPP Kabupaten PPU Surodal Santoso saat dihubungi kemarin. Sebelumnya, yang bersangkutan juga dipanggil atas kasus indisipliner serupa. CNS tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 97 hari. Mulai Juni hingga 6 November 2017. Akan tetapi, hanya diberikan sanksi disiplin ringan dari PPK berupa teguran lisan secara tertulis dan akan dimutasi dari jabatannya.

Padahal, menilik PP 53/2010, CNS sudah bisa direkomendasikan pemberhentian dengan hormat sebagai ASN. Diduga, hubungan kekerabatan dengan Bupati PPU jadi alasannya. Sebab, CNS adalah anak dari sepupu Rustini, yang tak lain adalah Istri Bupati PPU. Bahkan, Yusran Aspar mengatakan, alasan CNS mangkir dari pekerjaannya karena merasa tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, yang bersangkutan akan dimutasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain. “Itu karena kesalahan kita juga. Kita juga harus perhatikan itu. Banyak contohnya. Ada pegawai yang enggak bergairah, enggak aktif, malas. Tapi, pas ditempatkan di unit lain jadi hebat,” kilahnya. (*/kip/iza/k11)

 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 17 Juli 2018 11:37
Demo Petani Sawit di Kantor Bupati Paser

Tegaskan Instruksi Penetapan Harga

TANA PASER–Kekecewaan para petani sawit dan sejumlah forum serikat lainnya atas anjloknya harga…

Selasa, 17 Juli 2018 11:37

Tuding Perusahaan Turunkan Kualitas Rendemen

Senin (16/7), telah dilakukan aksi damai terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Aksi…

Selasa, 17 Juli 2018 09:06

KUKUH..!! Pria Ini Minta Pejabat Bolos yang Keluarga Istri Bupati Itu Dipecat

PENAJAM–Alimuddin berkeras sanksi pemberhentian diberikan pejabat pembina kepegawaian (PPK) kepada…

Selasa, 17 Juli 2018 09:05

Jangan Bebaskan Anak Gunakan Kendaraan

PENAJAM–Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian pihak…

Selasa, 17 Juli 2018 09:04

Koperasi TKBM Sumber Karya Peroleh Penghargaan Tingkat Nasional

TANA PASER–Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Sumber Karya Pelabuhan Tana Paser kembali…

Selasa, 17 Juli 2018 09:03

Bahas Jadwal dan Uji Kelayakan Calon Dirut Perusda

TANA PASER–Komisi I DPRD Paser menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pengawas…

Selasa, 17 Juli 2018 09:02

Pesimistis Dapat Jatah Formasi CPNS

PENAJAM–Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)…

Selasa, 17 Juli 2018 09:01

SAMBUT TAMU DARI KECAMATAN

DPRD Paser sepakat memberi dukungan terhadap rencana pendirian pabrik sawit di Kecamatan Long Ikis.…

Selasa, 17 Juli 2018 08:49

Harus Utamakan Keselamatan Penumpang

TANJUNG REDEB– Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau mengharapkan tranportasi  air  mulai…

Selasa, 17 Juli 2018 08:47

Masjid Rawan Longsor

BONTANG – Kondisi Masjid Nurul Jariah cukup memprihatinkan. Pasalnya, masjid yang terletak di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .