MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Senin, 21 Mei 2018 06:23
Agustus, Akuisisi Pertagas Diminta Rampung
-

PROKAL.CO, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selesai paling lambat Agustus 2018. Peralihan kepemilikan saham Pertagas ke PGN tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan Pertamina sebagai holding BUMN Migas.

Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno berharap semua pihak bisa melaksanakan dengan baik apa yang sudah diputuskan pemerintah terkait holding BUMN Migas. Termasuk soal skema konsolidasi Pertagas dengan PGN, yang bertujuan untuk menetapkan PGN sebagai subholding bisnis gas Pertamina.

Dia menjelaskan, pada tahap awal pembentukan holding migas, sempat terbuka tiga opsi skema konsolidasi PGN dan Pertagas yaitu merger, inbreng (penyertaan atas saham) Pertamina di Pertagas ke PGN, dan akuisisi saham Pertagas oleh PGN.

"Di antara tiga pilihan tersebut, Kementerian BUMN pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada skema akuisisi, dengan alasan lebih cepat dibandingkan dengan merger," kata Fajar di Jakarta, Minggu (20/5).

Dia memperkirakan, proses akuisisi rampung dalam empat bulan sejak holding BUMN migas resmi berdiri pada 11 April 2018, atau tepatnya rampung Agustus 2018. Sementara, kalau lewat merger prosesnya bisa 1 tahun lebih.

"Opsi merger memang lebih murah karena tidak memerlukan dana tunai untuk menyelesaikannya, tetapi mendilusi otoritas kedua perusahaan. Sementara itu, akuisisi memerlukan dana dalam jumlah besar, tetapi memberikan otoritas absolut pada pihak pembeli," jelasnya.

Terbitnya restu Kementerian BUMN, agar PGN mengakuisisi Pertagas sudah melalui pertimbangan dan evaluasi yang matang. PGN diketahui memiliki jumlah aset produktif yang lebih banyak dibandingkan Pertagas yang sekarang merupakan anak usaha Pertamina. Diketahui, PGN telah mulai merintis pembangunan jaringan pipa gas di Indonesia sejak tahun 1974.

Tidak heran jika sampai akhir kuartal I-2018, PGN mengoperasikan 7.453 kilometer (km) pipa gas. Sedangkan, Pertagas baru mengelola pipa gas sepanjang 2.438 km. Secara keseluruhan, panjang pipa yang dioperasikan PGN setara dengan 80 persen total jaringan infrastruktur pipa gas di Indonesia.

Dari infrastruktur tersebut, PGN bisa menyalurkan 1.505 MMSCFD gas bumi ke 196.221 pelanggan. Mulai dari rumah tangga, UMKM, sampai pelanggan industri, yang tersebar bukan hanya di Pulau Jawa tetapi juga di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, sampai Sorong di Papua.

Selain itu, ditetapkannya skema akuisisi Pertagas oleh PGN dinilai memiliki keunggulan lebih banyak ketimbang merger dan inbreng dari sisi terjaganya intangible asset karena PGN memiliki brand kuat sebagai perusahaan distributor gas terbesar di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan sejarah pembentukan PGN oleh pemerintah pada 1965 silam, yaitu bertugas mengoptimalkan gas bumi yang dimiliki Indonesia sehingga dapat membantu membangun perekonomian nasional.

Oleh karena itu tidak heran jika dalam struktur holding BUMN migas, Kementerian BUMN menginstruksikan PGN sebagai subholding gas. Langkah ini mulai tampak pada saat Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi organisasi Pertamina dengan menghilangkan Direktorat Gas pada Februari 2018.

Dikutip dari Buku Putih Pembentukan Holding BUMN Migas yang diterbitkan Kementerian BUMN, pemerintah ingin proses integrasi saham dan aset Pertagas ke tubuh PGN bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Di tahun ini juga, pemerintah menghendaki PGN bisa menyusun rencana bisnis jangka pendek, jangka panjang, dan rencana implementasi bisnis perusahaan setelah mengelola aset Pertagas. Termasuk menyinergikan neraca keuangan seperti target penerimaan dan laba, belanja modal, dan rencana investasi.

Selain itu, PGN juga harus menyusun struktur organisasi perusahaan setelah bergabungnya Pertagas. PGN sendiri telah menjalankan amanat untuk memulai proses akuisisi Pertagas dengan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) rencana untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa (LB) pada Jumat, 29 Juni 2018.

Pelaksanaan RUPSLB merupakan tindak lanjut keputusan mata acara 6 RUPS tahunan PGN pada 26 April 2018. Di mana 80,7 persen pemegang saham menyepakati integrasi Pertagas ke dalam tubuh PGN. Rencana RUPSLB berikutnya adalah meminta persetujuan pemegang saham atas transaksi material terhadap Rencana Pengambilalihan Saham Pertamina pada Pertagas oleh PGN.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inas Nasrullah Zubir meminta Kementerian BUMN dan Pertamina untuk segera menjelaskan dinamika yang terjadi di Pertagas kepada seluruh karyawannya. Sehingga, tidak terjadi gejolak di internal Pertagas.

Menurut Inas, sebelum holding BUMN migas terbentuk, karyawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tidak setuju akuisisi Pertagas ke PGN. Penolakan tersebut menurutnya lebih disebabkan tidak adanya sosialisasi dari manajemen maupun Kementerian BUMN atas rencana besar pembentukan holding migas, yang bertujuan menciptakan perusahaan migas berskala dunia.

"Tidak pernah ada sosialisasi dari Kementerian BUMN tentang akuisisi ini, dan FSPPB tidak pernah diajak bicara," katanya.

Menurut Inas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pekerja yang tergabung dalam serikat tidak berwenang menentukan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan tempatnya bekerja. "Sebenarnya serikat pekerja tidak punya kewenangan tentang akuisisi, tapi harus diajak diskusi lah setidaknya," pungkasnya. (srs/jpnn/ndu/k18)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 06:59
Permintaan Bertambah, Harga Acuan Meningkat

Batu Bara Kembali Menjadi Primadona

SAMARINDA - Kaltim bisa membantu pemerintah dalam memacu kinerja ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan,…

Selasa, 18 September 2018 06:56

Waspada Investasi Bodong, 10 Tahun Terakhir, Kerugian Capai Rp 105 Triliun

SAMARINDA - Literasi keuangan di Indonesia masih harus ditingkatkan. Khususnya Kaltim. Penawaran keuntungan…

Selasa, 18 September 2018 06:53

Alat Berat Butuh Treatment Khusus

BALIKPAPAN - Mulai 1 September 2018, pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20)…

Selasa, 18 September 2018 06:52

Smartphone Tak Terdampak Pelemahan Daya Beli

BALIKPAPAN - Telepon pintar saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Ini terlihat dari penjualan…

Selasa, 18 September 2018 06:45

Sasar Komunitas Kaum Hawa

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BBTN) menyasar komunitas kaum hawa sebagai nasabah tabungan dan kredit.…

Senin, 17 September 2018 07:11

Selamatkan Devisa lewat B20

SAMARINDA – PT Pertamina (Persero) terus mengintensifkan monitoring implementasi mandatori Biodiesel…

Senin, 17 September 2018 07:09

Asa Pariwisata Kota Minyak

BALIKPAPAN – Pemerintah tampaknya harus bekerja lebih serius dalam meningkatkan pariwisata. Minimnya…

Senin, 17 September 2018 07:05

Cocok dengan Medan Kaltim

SAMARINDA – Hadirnya produk baru, New Triton Athlete berhasil mendongkrak penjualan mobil Mitsubishi.…

Senin, 17 September 2018 07:02

Impor Barang Rp 1,1 Juta Kena Bea Masuk

JAKARTA – Pemerintah mengubah ketentuan batas nilai impor barang kiriman dengan mengenakan bea…

Senin, 17 September 2018 06:58

Kredit Kendaraan dan Properti Dominan

SAMARINDA – Kinerja penyaluran kredit rumah tangga (RT) pada triwulan II 2018 mengalami penurunan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .