MANAGED BY:
SENIN
21 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Minggu, 20 Mei 2018 10:10
KPK Lanjutkan Kasus Century

Sudah Bisa Naikkan Status ke Penyidikan

-

PROKAL.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melanjutkan penanganan kasus skandal korupsi bailout Bank Century. Keputusan itu diambil pimpinan KPK, Senin (14/5) lalu. ”Penanganan kasus ini (Century) diteruskan,” kata Jubir KPK Febri Diansyah kepada Jawa Pos kemarin (19/5).

Sikap tersebut diambil setelah para komisioner mendengarkan paparan hasil kajian kasus yang merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut dari tim penyidik dan tim penuntut. Kajian tersebut secara umum menguraikan peran sejumlah aktor yang terlibat dan alat bukti apa saja yang bisa memperkuat peran itu.

Febri memerinci, setidaknya ada tiga ruang lingkup yang diuraikan tim kasus Century di hadapan pimpinan. Yakni, terkait fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Century. Nilai bantuan FPJP itu Rp 650 miliar. Kemudian, lingkup yang diuraikan adalah tentang penetapan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik.

“(Lingkup) yang ketiga adalah PMS (penyertaan modal sementara),” tambah mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. Selain ketiga hal itu, Febri menyebut, pihaknya juga menyoroti proses merger dan permasalahan Bank Century jauh sebelum diselamatkan oleh BI. ”Prinsipnya, kami tengah mendalami bukti-bukti yang ada,” imbuh Febri.

Berdasar kajian tersebut, KPK sebenarnya sudah bisa menaikkan status perkara itu ke penyidikan. Sebab, kecukupan alat bukti yang diperlukan untuk dimulainya penyidikan sudah dikantongi KPK. Salah satunya, putusan hakim terhadap mantan Deputi Gubernur BI Bidang Moneter Budi Mulya. ”Kami tidak mau buru-buru,” kata Febri saat disinggung soal dimulainya penyidikan itu.

Sementara itu, koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK segera melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka sebagai tindak lanjut penanganan kasus Century. Sebab, bila penyidikan diulur-ulur, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa KPK tengah melakukan tawar-menawar politik. Mengingat, kasus Century santer melibatkan mantan Wakil Presiden RI Boediono.

”Jika KPK tidak segera menaikkan ke penyidikan, apa yang dikerjakan hanya upaya mengulur-ulur waktu sampai habis jabatan pimpinan periode ini,” tegas aktivis yang menang praperadilan kasus Century atas KPK di PN Jakarta Selatan tersebut. Boyamin mengatakan, berdasar putusan Budi Mulya, sedikitnya ada 10 orang yang disebut bersama-sama melakukan perbuatan korupsi Century.

Dari kelompok pejabat BI, ada nama Boediono (dulu gubernur BI), Miranda Goeltom, Muliaman D Hadad, Ardhayadi Mitroatmodjo, Hartadi Agus Sarwono, Budi Rochadi (sudah meninggal), dan Siti Fajriah (sudah meninggal). Dari komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) ada Raden Pardede yang sekarang menjabat direktur utama PT Perusahaan Pengelola Aset. Sedangkan dari Bank Century ada nama Robert Tantular (pemegang saham Bank Century waktu itu), dan Hermanus Hasan Muslim (bekas dirut Bank Century). (tyo/oki/jpg/iza/k8)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 20 Januari 2019 11:00

Presiden Kesampingkan Aturan Menteri

JAKARTA – Pemberian pembebasan bersyarat (PB) untuk terpidana kasus terorisme…

Minggu, 20 Januari 2019 10:59

Segera Tuntaskan 15 Kasus Umrah

JAKARTA – Regulasi acuan harga minimal paket Rp 20 juta…

Minggu, 20 Januari 2019 10:58

Tol Trans Jawa Tak Gratis Lagi

JAKARTA – Setelah sebulan lebih digratiskan untuk mendukung kelancaran arus…

Minggu, 20 Januari 2019 10:40

HOT BANGET..!! Rekaman Panas Itu Bener-Bener ...Uhhhhh.....

Adegan demi adegan dalam video panas pria dan wanita asal…

Minggu, 20 Januari 2019 10:23

TEGAS..!! Warga Kesal, Tolak Jablay Masuk Kampung

Warga Kampung Tegallega Palasari, Kecamatan Cipanas, Cianjur mengambil sikap tegas…

Jumat, 18 Januari 2019 10:44

Debat Pertama Ngga Seru, Ini Saran dari JK

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi masukan dalam Debat Pilpres…

Kamis, 17 Januari 2019 11:32

Aturan Kenaikan Gaji Tuntas Bulan Ini

JAKARTA – Pemerintah pusat menargetkan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP)…

Selasa, 15 Januari 2019 10:25
Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Jelang Pemilu, Kebijakan Populis Dikeluarkan

JAKARTA – Jelang pemilu, kebijakan populis kembali dikeluarkan pemerintah. Kali…

Selasa, 15 Januari 2019 10:12

Janjikan Transformasi di Lima Sektor Utama

JAKARTA – Isu swasembada di berbagai bidang menjadi poin utama…

Selasa, 15 Januari 2019 10:09

Kecewa Isu Perempuan Tak Masuk Debat

JAKARTA – Debat paslon presiden dan wakil presiden putaran pertama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*