MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 17 Mei 2018 10:21
WUIIH SAKTI BANGET NIH..!! Pejabat Eselon III Ini Bolos 199 Hari, Kok Hanya Sanksi Disiplin Ringan..??
-

PROKAL.CO, PENAJAM – Nama berinisial CNS menjadi perbincangan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kabid Litbang) itu nyaris setahun tak pernah masuk kantor. Aksi mangkir dari pekerjaannya ini telah dilakukan sejak Juni 2017. 

Sekretariat Bapelitbang Kabupaten PPU mencatat, ketidakhadiran CNS tanpa keterangan sejak Juni 2017 hingga April 2018 sebanyak 199 hari. Sehingga memenuhi syarat untuk dimohonkan sanksi disiplin berat. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 10 Ayat 9 huruf d, permohonan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau ASN bisa diberikan kepada yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.

Surat permohonan untuk pemberian sanksi disiplin pun telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten PPU pada 30 April 2018. Surat yang keenam kalinya disampaikan itu sekaligus meminta pejabat sementara untuk mengisi posisi Kabid Litbang yang dijabat CNS. Sebab, rekomendasi pemberian sanksi disiplin sedang dan berat menjadi kewenangan BKPP Kabupaten PPU.

“Tapi, sampai sekarang, belum ada tindak lanjut dari BKPP,” kata Kepala Bapelitbang Kabupaten PPU Alimuddin saat disambangi di kantornya kemarin. Surat tersebut juga menyampaikan tindakan indisipliner yang dilakukan CNS. Dia dinilai menjadi contoh yang buruk bagi bawahan dan ASN lainnya. Tak hanya itu, ketidakhadirannya tanpa keterangan juga menghambat program kerja Bapelitbang. Apalagi, CNS memiliki tugas penting, khususnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di Bapelitbang.

Sebelumnya, Sekretariat Bapelitbang sudah meminta klarifikasi atas ketidakhadiran CNS. Pada pemanggilan yang dilakukan pada pertengahan tahun lalu itu, alasan ketidakhadirannya karena sakit. Namun, diketahui, yang bersangkutan sering mengunggah kegiatannya saat berlibur di akun media sosialnya. CNS pun diketahui berbohong dan mendapat sanksi disiplin sesuai PP 53/2010. Dia diberikan sanksi disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun karena tidak hadir tanpa keterangan selama dua puluh hari. Mulai tanggal 2 Juni hingga 14 Juli 2017.

Tak, hanya itu, CNS juga menerima sanksi disiplin ringan, berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, lantaran tidak hadir tanpa keterangan pada 2 Juni hingga 3 Juli 2017. Rupanya, tindakan indisiplinernya juga pernah dilakukan saat Bapelitbang masih bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kala itu, Kepala Bappeda dijabat Puguh Sumitro. Ada dua kali teguran lisan secara tertulis diberikan kepadanya. CNS waktu itu menjabat Kabid Penelitian, Pelaporan, Evaluasi Bappeda. Dia mendapatkan teguran lantaran tidak masuk selama enam hari pada Juni 2016. Lalu, tidak masuk selama tujuh hari pada Juli 2016.

Menurut pengakuan Kepala BKPP yang disampaikan kepada Alimuddin, yang bersangkutan juga sudah pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Bupati PPU. Pemanggilan itu tanpa dihadiri perwakilan dari Bapelitbang. Di hadapan bupati, katanya, CNS berjanji akan aktif untuk hadir ke kantor. Tapi, janjinya tidak ditepati. CNS justru tak pernah datang ke kantor lagi hingga kemarin. “Ujug-ujug datang pas acara Launching Pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, kemarin (Minggu, 13/5). Dia datang sebagai peserta lomba maraton dalam keadaan sehat,” ungkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) ini.

Hak CNS sebagai ASN pun dihentikan sementara atas permintaan Sekretariat Bapelitbang pada Februari 2018 lalu. Gaji dan tunjangan beserta insentif telah ditangguhkan sementara oleh Badan Keuangan (BK). Penangguhan itu dilakukan sampai CNS hadir memenuhi panggilan Sekretariat Bapelitbang untuk menjelaskan alasan ketidakhadirannya selama ini. CNS telah disurati sebanyak dua kali, yakni 31 Juli dan 25 September 2017, namun tak kunjung datang. “Sampai harinya, dia tidak datang,” tuturnya.

Kepala BKPP Kabupaten PPU Surodal Santoso menuturkan, akan membahas permasalahan ini dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Surodal irit bicara mengenai masalah ketidakhadiran tanpa keterangan dari CNS ini. Berdasarkan informasi yang ada, yang bersangkutan memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi PPU. “Semua kebijakan kembali kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata dia.

Pembahasan dengan Baperjakat, untuk pemberian sanksi kepadanya pun sudah pernah dilaksanakan BKPP pada November 2017 lalu. CNS hanya diberikan sanksi disiplin ringan. Padahal, menurut aturan, yang bersangkutan seharusnya mendapat sanksi disiplin berat. Sebab, saat itu tidak masuk kerja selama 97 hari. Mulai Juni hingga 6 November 2017. “Karena tahapannya seperti itu,” kata Bupati PPU Yusran Aspar.

Yusran menambahkan, alasan CNS mangkir dari pekerjaannya karena merasa tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, dirinya akan memerintahkan kepada BKPP untuk melakukan mutasi kepada yang bersangkutan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain. “Itu karena kesalahan kita juga. Kita juga harus perhatikan itu. Banyak contohnya. Ada pegawai yang enggak bergairah, enggak aktif, malas. Tapi, ditempatkan di unit lain jadi hebat,” katanya.

Saat dikonfirmasi, nomor ponsel yang biasa digunakan CNS tidak dapat dihubungi. Satu nomor ponsel Telkomsel berakhiran 66, diketahui bukan milik CNS. “salah sambung,” jawab pemilik nomor tersebut. Begitu pula dengan nomor Indosat berakhiran 12. Saat dihubungi, nomor tersebut menjawab “panggilan Anda sedang dialihkan”.  Berdasarkan pengakuan beberapa stafnya di Bapelitbang, mereka sudah lama tidak berkomunikasi dengan CNS. “Bahkan saya lihat mobil di depan rumahnya sudah berlumut,” ujar salah seorang ASNyang namanya enggan dikorankan. (*/kip/iza/k11)


BACA JUGA

Minggu, 20 Mei 2018 10:10

Transportasi Pendukung Akan Disiapkan

JAKARTA – Persiapan arus mudik yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk jalur mudik dan angkutan…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:25

Beasiswa 2018 untuk Stiper Muhammadiyah

TANA PASER – Defisit keuangan yang dialami Pemkab Paser sejak dua tahun terakhir, berdampak pada…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:24

Masjid Agung Berbenah Sambut Ramadan

TANA PASER – Masjid Agung Nurul Falah Tanah Grogot yang merupakan masjid terbesar dan kebanggaan…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:23

Rutan Tanah Grogot Perketat Pengamanan

TANA PASER – Guna menghindari masuknya barang-barang terlarang kepada tahanan dan narapidana di…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:23

WANTED..!! Pelaku Tabrak Lari, Bikin Pejalan Kaki Kritis

TENGGARONG- Insiden kecelakaan lalu lintas yang menimpa pejalan kaki bernama Galimin (65) di jalan poros…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:20

Anak-Anak Dijadikan Pengedar Narkoba

SENDAWAR- Anak-anak makin banyak dilibatkan dalam peredaran narkoba. Buktinya, sampai saat ini ada 44…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:20

Belum Buat Perbup Pengangkatan THL Satu Pintu, BKPPD Ngaku Tunggu Juknis

TENGGARONG - Desakan Forum Tenaga Harian Kukar (FTHK) yang meminta Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar)…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:18

HAISSSS...!! Lelang Causeway Tak Ada Kabar

SANGATTA – Progres pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta, Kutai Timur (Kutim) sangat lamban.…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:15

KPU Bingung, Libur Lebaran Berpotensi Tingkatkan Golput

SANGATTA – Jadwal libur Lebaran tahun ini diperkirakan bakal memengaruhi partisipasi pemilih pada…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:15

Lambat Serap Anggaran, Kades Dipanggil ke Jakarta

SANGATTA – Lama tak terdengar kabar soal dana desa (DD) Kutai Timur (Kutim). Ternyata, justru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .