MANAGED BY:
JUMAT
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 17 Mei 2018 10:21
Minta Disusun Perbup Indikator Keluarga Miskin

--SPACE ¼ HALAMAN PAKAI BANNER PARLEMENTARIA PPU F—PARLEMENTARIA PPU HUMAS DPRD FOR KP BERGERAK CEPAT: Ketua Pansus II Anwar Sanusi menargetkan pengesahan raperda penanggulangan kemiskinan dan beberapa raperda perubahan lainnya bisa diparipurnakan

BERGERAK CEPAT: Ketua Pansus II Anwar Sanusi menargetkan pengesahan raperda penanggulangan kemiskinan dan beberapa raperda perubahan lainnya bisa diparipurnakan Juli mendatang.

PROKAL.CO, PENAJAM – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan kemiskinan terus dilakukan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kemarin (16/5), pansus yang dipimpin Anwar Sanusi ini melakukan pembahasan draf raperda usulan legislatif tersebut di Ruang Rapat Lantai III Kantor DPRD Kabupaten PPU.

Mengundang perwakilan dari Dinas Sosial (Dissos), Bagian Hukum Setkab PPU, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten PPU, rapat ini dihadiri Ketua Pansus II, Anwar Sanusi (Partai Gerindra), dan anggota pansus lainnya, AH Badaraini (Partai Hanura), Syarifuddin HR (Partai Demokrat), Suyadi (Partai Gerindra), dan Nisfahul Jannah (PAN). 

Anwar Sanusi meminta agar pemerintah daerah menyusun peraturan bupati (perbup) teknis yang mengatur indikator mengenai kemiskinan di Kabupaten PPU. Sembari melakukan sinkronisasi terhadap draf raperda tentang penanggulangan kemiskinan dari referensi di beberapa daerah. Harmonisasi draf raperda juga akan dilakukan dengan Bagian Hukum di Pemprov Kaltim.

“Kecepatan dan ketepatan perda ini sangat diperlukan. Kami menargetkan diparipurnakan bulan Juli nanti. Sebab, beberapa kebijakan pusat terkait APBN sudah menunggu dari tahapan waktu. Jika tidak, akan terlewat,” kata dia usai rapat kemarin.

Poin penting dalam pembahasan raperda penanggulangan kemiskinan adalah keterlibatan dari pihak RT, lurah, kepala desa, hingga camat untuk membantu melakukan pendataan warga miskin. Termasuk menghapus dan menambah warga yang masuk dalam kategori keluarga miskin. “Harapan kami, struktur pemerintahan harus bisa diberikan indikator. Untuk menyeleksi warga miskin di wilayahnya. Sebab, ada kearifan lokal akan dimasukkan di perda ini,” ucapnya,

Kearifan lokal yang dimaksud Sanusi adalah standar kemiskinan di Kabupaten PPU berbeda dengan kabupaten lain di Pulau Jawa. Semisal upah minimum kabupaten (UMK), geografis, jumlah penduduk, dan sumber daya alam. Selain itu, rotasi keuangan, yang dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk kebijakan Pemerintah Pusat, seperti mengganti bantuan beras sejahtera (rastra) dengan bantuan pangan nontunai (BPNT).

“Makanya untuk menyosialisasikan kebijakan ini, kami ingin mengundang lurah dan kepala desa untuk menyampaikan kajian lapangan yang sudah kami susun. Sebab, kepala desa bisa menggerakkan struktur desa. Saya rasa kegiatan ini pada bulan Ramadan bisa dilakukan,” kata politikus Partai Gerindra ini.      

Selain raperda tentang penanggulangan kemiskinan, Pansus II juga tengah melakukan pembahasan perubahan usulan eksekutif. Seperti Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Hanya satu raperda yang ditunda, yakni Raperda tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Penajam.

Karena ternyata, raperda ini belum memasuki tahapan Rencana Pembangunan Kabupaten atau RPK. Jadi, draf raperda ini dikembalikan ke Pemkab PPU. “Karena sudah masuk ke Banlegda (Badan Legislatif Daerah) dan sudah diparipurnakan untuk pansus, kami menunggu surat resmi dari Bagian Hukum. Untuk menyampaikan penundaan raperda ini,” katanya.

Pihaknya pun meminta raperda perubahan tersebut agar bisa didelegasikan ke dalam perbup. Karena banyaknya perubahan perda itu, anggota DPRD dari daerah pemilihan Waru dan Babulu ini meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengoptimalkan komunikasi dengan Bupati PPU. “Karena teknisnya ada di perbup,” ucap Sanusi.  Koordinator Verval Data Penduduk Miskin Dissos Kabupaten PPU Rochmat Agus Purwanto mengatakan, pembahasan draf raperda sudah selesai dilakukan. Tinggal penyempurnaan pasal demi pasal.

Akan tetapi, Pansus II meminta kepada Dissos untuk menyusun peraturan bupati (perbup) mengenai Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten PPU sebagai turunan dari Perda Penanggulangan Kemiskinan nanti. “Sudah kami siapkan. Tinggal pembahasan pasal-pasalnya,” kata Agus. Pembahasan pasal dalam perbup tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten PPU akan melibatkan Bagian Hukum dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU. Pembahasan itu dilakukan untuk menyinkronisasikan pasal dalam perda dengan pasal yang ada di perbup. Ke depannya, perbup dan perda mengenai penanggulangan masalah kemiskinan ini akan menjadi acuan untuk verifikasi data kemiskinan yang ada di Kabupaten PPU.

“Harapan kami, perda selesai, kami akan gerak cepat untuk memverifikasi data ke lapangan. Hasilnya akan kami sampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk data berikutnya. Agar menyesuaikan data yang dikumpulkan Dissos,” ucapnya. (adv/*/kip/iza/k11)


BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 11:48

Bentuk Tim Disiplin, DPRD Kritik Bupati

PENAJAM – Pemberian sanksi disiplin kepada Christian Nur Selamat atau CNS dianggap lamban. Pemkab…

Kamis, 24 Mei 2018 11:47

Tak Usulkan Honorer, Hanya 175 Formasi Umum

PENAJAM – Informasi mengenai penetapan e-formasi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon…

Kamis, 24 Mei 2018 11:47

Rekrutmen Pengawas TPS Masih Dibuka

TANA PASER – Sejak pekan lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Paser membuka pendaftaran…

Kamis, 24 Mei 2018 11:46

44 Tahun Beroperasi, Bandara Temindung Resmi Ditutup

SAMARINDA – Rabu, 23 Mei 2018 menjadi hari terakhir aktivitas penerbangan di Bandara Temindung,…

Kamis, 24 Mei 2018 11:45

Awang: Memadukan Potensi PAD dan Wisata Religi

SAMARINDA – Kembali Benua Etam, khususnya Kota Samarinda, memiliki sarana pendukung untuk pengembangan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:43

Gaji Ke-13 Masih Tanda Tanya

SANGATTA – Gaji ke-13 dan ke-14 atau  pengganti tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur negeri…

Kamis, 24 Mei 2018 11:42

Perempuan Penganiaya Balita Sudah Diperiksa

TANJUNG REDEB – Polres Berau telah bergerak cepat mengungkap tindakan kekerasan terhadap anak…

Kamis, 24 Mei 2018 11:41

Harga Sembako Dianggap Masih Wajar

BONTANG –Awal Ramadan ini beberapa bahan makanan dan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:40

Minta Semua RT Bersinergi Jaga Bontang

BONTANG –Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta seluruh ketua RT di Bontang bersama-sama menjaga…

Kamis, 24 Mei 2018 07:54

Bentuk Tim Disiplin, DPRD Kritik Bupati

PENAJAM – Pemberian sanksi disiplin kepada Christian Nur Selamat atau CNS dianggap lamban. Pemkab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .