MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 17 Mei 2018 10:21
Minta Disusun Perbup Indikator Keluarga Miskin

--SPACE ¼ HALAMAN PAKAI BANNER PARLEMENTARIA PPU F—PARLEMENTARIA PPU HUMAS DPRD FOR KP BERGERAK CEPAT: Ketua Pansus II Anwar Sanusi menargetkan pengesahan raperda penanggulangan kemiskinan dan beberapa raperda perubahan lainnya bisa diparipurnakan

BERGERAK CEPAT: Ketua Pansus II Anwar Sanusi menargetkan pengesahan raperda penanggulangan kemiskinan dan beberapa raperda perubahan lainnya bisa diparipurnakan Juli mendatang.

PROKAL.CO, PENAJAM – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan kemiskinan terus dilakukan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kemarin (16/5), pansus yang dipimpin Anwar Sanusi ini melakukan pembahasan draf raperda usulan legislatif tersebut di Ruang Rapat Lantai III Kantor DPRD Kabupaten PPU.

Mengundang perwakilan dari Dinas Sosial (Dissos), Bagian Hukum Setkab PPU, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten PPU, rapat ini dihadiri Ketua Pansus II, Anwar Sanusi (Partai Gerindra), dan anggota pansus lainnya, AH Badaraini (Partai Hanura), Syarifuddin HR (Partai Demokrat), Suyadi (Partai Gerindra), dan Nisfahul Jannah (PAN). 

Anwar Sanusi meminta agar pemerintah daerah menyusun peraturan bupati (perbup) teknis yang mengatur indikator mengenai kemiskinan di Kabupaten PPU. Sembari melakukan sinkronisasi terhadap draf raperda tentang penanggulangan kemiskinan dari referensi di beberapa daerah. Harmonisasi draf raperda juga akan dilakukan dengan Bagian Hukum di Pemprov Kaltim.

“Kecepatan dan ketepatan perda ini sangat diperlukan. Kami menargetkan diparipurnakan bulan Juli nanti. Sebab, beberapa kebijakan pusat terkait APBN sudah menunggu dari tahapan waktu. Jika tidak, akan terlewat,” kata dia usai rapat kemarin.

Poin penting dalam pembahasan raperda penanggulangan kemiskinan adalah keterlibatan dari pihak RT, lurah, kepala desa, hingga camat untuk membantu melakukan pendataan warga miskin. Termasuk menghapus dan menambah warga yang masuk dalam kategori keluarga miskin. “Harapan kami, struktur pemerintahan harus bisa diberikan indikator. Untuk menyeleksi warga miskin di wilayahnya. Sebab, ada kearifan lokal akan dimasukkan di perda ini,” ucapnya,

Kearifan lokal yang dimaksud Sanusi adalah standar kemiskinan di Kabupaten PPU berbeda dengan kabupaten lain di Pulau Jawa. Semisal upah minimum kabupaten (UMK), geografis, jumlah penduduk, dan sumber daya alam. Selain itu, rotasi keuangan, yang dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk kebijakan Pemerintah Pusat, seperti mengganti bantuan beras sejahtera (rastra) dengan bantuan pangan nontunai (BPNT).

“Makanya untuk menyosialisasikan kebijakan ini, kami ingin mengundang lurah dan kepala desa untuk menyampaikan kajian lapangan yang sudah kami susun. Sebab, kepala desa bisa menggerakkan struktur desa. Saya rasa kegiatan ini pada bulan Ramadan bisa dilakukan,” kata politikus Partai Gerindra ini.      

Selain raperda tentang penanggulangan kemiskinan, Pansus II juga tengah melakukan pembahasan perubahan usulan eksekutif. Seperti Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Hanya satu raperda yang ditunda, yakni Raperda tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Penajam.

Karena ternyata, raperda ini belum memasuki tahapan Rencana Pembangunan Kabupaten atau RPK. Jadi, draf raperda ini dikembalikan ke Pemkab PPU. “Karena sudah masuk ke Banlegda (Badan Legislatif Daerah) dan sudah diparipurnakan untuk pansus, kami menunggu surat resmi dari Bagian Hukum. Untuk menyampaikan penundaan raperda ini,” katanya.

Pihaknya pun meminta raperda perubahan tersebut agar bisa didelegasikan ke dalam perbup. Karena banyaknya perubahan perda itu, anggota DPRD dari daerah pemilihan Waru dan Babulu ini meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengoptimalkan komunikasi dengan Bupati PPU. “Karena teknisnya ada di perbup,” ucap Sanusi.  Koordinator Verval Data Penduduk Miskin Dissos Kabupaten PPU Rochmat Agus Purwanto mengatakan, pembahasan draf raperda sudah selesai dilakukan. Tinggal penyempurnaan pasal demi pasal.

Akan tetapi, Pansus II meminta kepada Dissos untuk menyusun peraturan bupati (perbup) mengenai Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten PPU sebagai turunan dari Perda Penanggulangan Kemiskinan nanti. “Sudah kami siapkan. Tinggal pembahasan pasal-pasalnya,” kata Agus. Pembahasan pasal dalam perbup tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten PPU akan melibatkan Bagian Hukum dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU. Pembahasan itu dilakukan untuk menyinkronisasikan pasal dalam perda dengan pasal yang ada di perbup. Ke depannya, perbup dan perda mengenai penanggulangan masalah kemiskinan ini akan menjadi acuan untuk verifikasi data kemiskinan yang ada di Kabupaten PPU.

“Harapan kami, perda selesai, kami akan gerak cepat untuk memverifikasi data ke lapangan. Hasilnya akan kami sampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk data berikutnya. Agar menyesuaikan data yang dikumpulkan Dissos,” ucapnya. (adv/*/kip/iza/k11)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 10:42

Musyawarah, Loh Kok Kepala BPN Tak Ada...??

PENAJAM–Pembayaran atas lahan warga Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten…

Sabtu, 15 Desember 2018 10:39

LUMAYANLAH..!! UMK Paser 2019 Sebesar Ini...

TANA PASER–Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paser (Disnakertrans) Sancoyo…

Jumat, 14 Desember 2018 10:55

Lebihi Batas Tarif, Sanksi Menanti

SAMARINDA–Memasuki akhir 2018, tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltim…

Jumat, 14 Desember 2018 10:50

Sisa ADD Dipertanyakan

PENAJAM–Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi kantor DPRD Kabupaten…

Jumat, 14 Desember 2018 10:49

Harga Eceran Tabung Melon Sulit Dikendalikan

TANA PASER–Tabung melon atau elpiji 3 kilogram (kg) yang merupakan…

Jumat, 14 Desember 2018 10:39

Keluhan Petani Sawit Belum Ada Solusi

SENDAWAR - Belum ada solusi dari pemerintah maupun asosiasi perkebunan…

Jumat, 14 Desember 2018 10:38

Mes Perusahaan Jadi Arang

TENGGARONG – Peristiwa kebakaran kembali melanda Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis…

Jumat, 14 Desember 2018 10:34

Hoax Terpa Kutim Usai Pelaksanaan Porprov Kaltim VI, Kata Wakil Bupati Tidak Benar Ada Boikot

SANGATTA–Kabupaten Kutai Timur yang berhasil menjadi tuan rumah sekaligus meraih…

Jumat, 14 Desember 2018 10:33

Satu Personel Polres Terindikasi Narkoba

BONTANG–Ratusan anggota Polres Bontang menjalani tes urine dadakan untuk memastikan…

Jumat, 14 Desember 2018 10:31

Masih Banyak OPD Belum Setor RKA

SANGATTA–Semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .