MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Kamis, 17 Mei 2018 10:11
Perizinan Masih Dikeluhkan

Pengusaha Perlu Kepastian dan Kemudahan

Diddy Rusdiansyah

PROKAL.CO, SAMARINDA – Kepastian waktu pengurusan perizinan di Kaltim masih dikeluhkan pengusaha. Padahal, hal itu sangat penting untuk mendorong investor mau menanamkan modalnya di Bumi Etam. Demi mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kaltim didorong untuk menyederhanakan dan memberi kepastian dalam proses pengurusan perizinan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim Muchlis saat rapat pembahasan penyusunan standar pelayanan perizinan dan non-perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, kemarin (14/5). 

Muchlis menuturkan, persoalan kepastian pengurusan perizinan menjadi salah satu keluhan utama pengusaha. Selama ini, meski waktu pengurusan izin sudah ditetapkan, misal satu hari, seminggu, atau tiga bulan, soal kepastian belum terjamin. Padahal pengusaha sangat membutuhkan itu agar usaha yang ingin dijalankan efisien dan tepat waktu. 

“Mengurus perizinan memang butuh waktu dan kami sadar itu, tapi yang pengusaha butuhkan kepastian karena menyangkut kelangsungan bisnis,” ujar Muchlis ditemui usai rapat. 

Dia mengungkapkan, izin pemanfaatan kayu di sektor kehutanan contohnya. Izin tersebut perlu waktu yang tidak sebentar. Tidak hanya diurus di DPMPTSP, tapi juga lintas instansi. Nah, saat berada di instansi yang berbeda itu kerap membuat proses perizinan yang diajukan terkendala. 

“Kami dari pengusaha sangat mendorong ada transparansi dan online. Supaya izin yang kami ajukan cepat dan mudah,” ucapnya. 

Terpisah, Kepala DPMPTSP Kaltim Diddy Rusdiansyah mengakui, persoalan kemudahan dan kepastian waktu dalam proses pengurusan perizinan memang sangat diperlukan. Bahkan hal tersebut diatur jelas dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan.

Sehingga, pihaknya harus melakukan pembenahan dan perbaikan secara terstruktur untuk memastikan pelayanan publik yang ada dapat optimal dan sesuai harapan masyarakat. 

“Saat ini kami terus melakukan pembenahan. Tahun ini kami bakal menerapkan automatisasi perizinan dengan sistem online,” ujar Diddy. 

Dia memaparkan, saat ini setidaknya ada 139 perizinan yang ditangani DPMPTSP Kaltim. Sebanyak 40 izin di antaranya tahun ini ditargetkan sudah menerapkan sistem online.

“Sementara, sudah siap 25 jenis izin. Sisa 15 lagi yang belum dan sedang dipersiapkan,” ucap dia. 

Dari 25 perizinan yang sudah dapat dilakukan dengan sistem online tersebut, tambah dia, tiga di antaranya sedang dilakukan tahap uji coba dengan menggunakan tanda tangan digital. Harapannya dengan cara tersebut proses pengurusan perizinan jauh lebih cepat dan mudah.

Jika sebelumnya izin diurus perlu waktu berbulan-bulan, dengan sistem yang ada saat ini, izin yang diurus bisa selesai hitungan hari. Bahkan untuk izin yang tidak perlu pertimbangan teknis dari instansi terkait bisa diselesaikan dalam hitungan jam. “Kalau sistem online ini berhasil dan sesuai rencana, perizinan lain juga akan diterapkan,” ungkapnya. 

Meski begitu, dia mengatakan, sistem online dalam pengurusan perizinan ini belum familier di masyarakat. Perlu edukasi dan publikasi lebih masif agar diketahui banyak orang. Khususnya pengusaha yang hendak mengurus perizinan.

Di situs resmi DPMPTSP dpmptsp.kaltimprov.go.id misalnya, sudah tersedia formulir online untuk pendaftaran perizinan. Bahkan tersedia e-Tracking. Fasilitas yang disediakan khusus bagi pengusaha untuk mengetahui proses perizinan yang sudah didaftarkan. Jika terdapat kendala dapat diketahui secara cepat bahkan real time

Lalu, tersedia juga formulir pengaduan online. Pengusaha yang memiliki aduan dan mengalami kendala dipersilakan melaporkan kepada DPMPTSP Kaltim dan bakal ditindaklanjuti. “Semua itu kami siapkan agar proses perizinan di Kaltim bisa lebih cepat dan mudah,” tegasnya. 

Dia memastikan demi mendorong percepatan dan kepastian proses perizinan di Kaltim, pihaknya bakal merumuskan ulang semua standar pelayanan izin dengan pihak-pihak terkait. Mulai instansi teknis yang menangani, asosiasi, bahkan akademisi.

Revisi standar pelayanan itu penting dilakukan demi mendorong percepatan dan kemudahan investasi masuk ke Kaltim. “Sudah jadi komitmen Pak Awang Faroek. Kami tindak lanjuti. Memang butuh kerja keras dan komitmen dari semua pihak, tapi bisa asal ada kemauan,” pungkasnya. (*/him/kri/k16)

 


BACA JUGA

Minggu, 20 Mei 2018 10:05

Sekkot Bakal Panggil Dewan Pengawas PDAM

SAMARINDA – Surat rekomendasi terhadap hasil evaluasi terhadap kinerja direksi PDAM Tirta Kencana…

Minggu, 20 Mei 2018 10:04

Sirkuit Dadakan di Dekat Perumahan Elite

SALAT sunah Tarawih belum usai, motor-motor sekumpulan anak muda sudah berjejer di jalan selebar sekitar…

Jumat, 18 Mei 2018 10:20

Staf Unmul Klaim Bukan “Pengantin”

SAMARINDA – Penyerangan kelompok teroris tak bisa diketahui kapan waktunya, di mana lokasi atau…

Jumat, 18 Mei 2018 10:20

Membara di Hari Pertama Ramadan

SAMARINDA - Waktu berbuka puasa tiba, tak dinyana, warga di Jalan Juanda, RT 59, Kelurahan Sidodadi,…

Jumat, 18 Mei 2018 10:19
Soal Deklarasi Kota Tepian Bebas Anjal-Gepeng

Dewan Minta Samarinda Steril Dulu

SAMARINDA – Memasuki Ramadan, Dinas Sosial (Dissos) Samarinda berencana melakukan deklarasi Samarinda…

Kamis, 17 Mei 2018 11:44

CSR BPJS Ketenagakerjaan Sambut Ramadan, Bagi 300 Paket Sembako

SAMARINDA - Menyambut bulan suci Ramadan 1439 H, BPJS Ketenagakerjaan membagikan sembako kepada masyarakat…

Kamis, 17 Mei 2018 10:37

Peluang Tenaga Kerja Lokal

SAMARINDA - Rencana pembangunan kilang minyak Pertamina di Balikpapan dan kilang gas di Bontang dipastikan…

Kamis, 17 Mei 2018 10:36

Alhamdulillah, SBU Bandara APT Pranoto Sudah Terbit!

SAMARINDA - Kabar gembira untuk warga Kota Samarinda dan Kaltim pada umumnya. Sertifikat Bandar Udara…

Kamis, 17 Mei 2018 10:10

Bandara Dihijaukan, Jalan Akan Dilebarkan

SAMARINDA – Bandara APT Pranoto dipastikan mulai beroperasi 24 Mei mendatang. Pemkot Samarinda…

Kamis, 17 Mei 2018 10:09

Satgas Harus Bagi Waktu

SATUAN Tugas (Satgas) Illegal Mining menepis anggapan yang menyebut pihaknya terkesan tebang pilih,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .