MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 15 Mei 2018 08:41
Generasi Milenial dalam Birokrasi

PROKAL.CO, OLEH: RICKY NOOR PERMADI
(CPNS dan Kandidat Analis Kebijakan di PKP2A III – Lembaga Administrasi Negara)

GENERASI milenial adalah sebuah istilah yang sangat akrab di telinga kita saat ini. Pembagian manusia dalam kategori generasi sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1930-an. Para sosiolog setidaknya membagi manusia menjadi beberapa generasi, antara lain generasi PD II, generasi pasca PD II, generasi baby boomer, generasi X, generasi Y dikenal juga dengan generasi milenial, serta generasi Z. Saat ini, setidaknya dua generasi yang masih produktif dan memberikan pengaruh secara luas adalah generasi X dan Y (milenial). Namun demikian, pergeseran secara perlahan terjadi dan generasi milenial mulai mengambil peran secara aktif di berbagai bidang kehidupan.

Banyak studi dilakukan terkait kapan waktu mulai dan berakhirnya generasi milenial. Meskipun berbeda penentuan tahun pastinya, namun rentang waktunya bisa diketahui mulai dari tahun 1980 hingga tahun 1995. Sedangkan tahun setelah 1995 – 2010 masuk ke generasi Z. Maka usia termuda dari generasi milenial saat ini adalah 23 tahun dan yang tertua adalah 38 tahun. Generasi milenial merupakan generasi penghubung antara generasi X yang saat ini juga masih produktif dan juga generasi Z yang bersiap mengatur masa depan. Sehingga, bisa dikatakan juga bahwa generasi milenial adalah generasi tengah-tengah, yaitu yang menjalani setengah fase kehidupannya tanpa internet dan separuh lebih lagi hidupnya dalam dunia yang terkoneksi secara online.

Secara pasti, jumlah generasi milenial yang ada di birokrasi tidak diketahui, namun yang tertarik untuk masuk ke birokrasi bisa diketahui dari data tahun 2017. Menurut data Kementerian PAN & RB, pada saat saat dibuka lowongan calon ASN tahun penerimaan 2017, maka terjaring pendaftar sebanyak 2.433.656 orang untuk memperebutkan posisi sebanyak 37.138 formasi. Artinya terdapat rasio pelamar dengan posisi jabatan yang akan diduduki adalah 1:66. Sangat menarik dicermati bahwa para pendaftar pasti masih masuk kriteria generasi milenial, karena prasyarat maksimal menjadi calon ASN adalah 35 tahun. Lalu, apa yang menyebabkan karier sebagai abdi negara masih saja menarik di mata para generasi milenial itu?

Menjadi seorang ASN, berarti seseorang akan mendapat gaji dan tunjangan yang pasti setiap bulannya. Kepastian dan kejelasan pendapatan, menjadi prioritas pertama seseorang mendambakan menjadi ASN. Selain itu, potensi pengembangan diri pada saat menjadi ASN sangatlah besar. Kemungkinan mendapat beasiswa belajar ke luar negeri, mengikuti pelatihan kepemimpinan, serta pelatihan teknis lain dalam upaya peningkatan kompetensinya menjadi hal lain yang menarik dari profesi ASN.

Belum lagi bila duduk dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, maupun pengawas (struktural), akan menambah derajat kedudukan seseorang dalam strata sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, kadang jabatan disalahartikan menjadi tujuan utama ASN, serta menegasikan pelayanan kepada masyarakat serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Saat ini, birokrasi masih berusaha keras keluar dari stigma buruk di masa lalu, menuju birokrasi modern yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai pandangan yang masih melekat kuat itulah yang menyebabkan generasi milenial masih saja berbondong-bondong ingin bergabung dengan korps ASN.

Tantangan Birokrasi Indonesia Masa Depan

Masih jelas di depan mata kita, berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik bisa ditemui setiap hari. Masalah dalam birokrasi kini dan nanti memiliki karakteristik internal dan eksternal. Internal birokrasi berkenaan penyelenggaraan pemerintahan, dan juga pada sumber daya aparaturnya. Permasalahan internal tidak lepas dari masalah integritas, kinerja, proses bisnis, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, serta efisiensi aparatur dalam bekerja yang terus dipertanyakan publik. Sedangkan permasalahan eksternal lebih kepada tarik-menarik kepentingan politik dalam birokrasi, atau dikenal dengan politisasi birokrasi.

Generasi milenial dalam birokrasi kemungkinan berada pada level pelaksana hingga menengah saat ini, namun seolah terjebak dalam model lama birokrasi yang sangat kental dengan kultur paternalistik. Sedangkan menurut beberapa literatur, generasi milenial memiliki karakter kolaboratif, technology native, tidak suka terlalu diperintah, menghargai keberagaman, serta eksis di media sosial. Sehingga, perubahan model penyelenggaraan pemerintahan dari konvensional menuju online base system menjadi habitat yang pas dengan generasi milenial. Kejelasan sistem manajemen ASN yang mudah dilacak di mana pun berada menjadi tujuan di masa mendatang. Sehingga, generasi milenial dalam birokrasi akan lebih leluasa berekspresi dan bekerja. Model kepemimpinan yang ujungnya adalah like and dislike hanya akan membuat hubungan yang kontraproduktif bagi generasi milenial. Hal inilah yang masih sering terjadi di dalam birokrasi sekarang.

Kesalahan dalam pengelolaan aparatur generasi milenial dalam birokrasi, menyebabkan kerugian yang besar bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Generasi milenial dapat didorong untuk memberikan saran dalam meletakkan dasar kebijakan menghadapi masa depan yang didasarkan pada internet of thing (IoT). Sehingga, tantangan birokrasi masa depan Indonesia adalah bagaimana setiap generasi dapat bekerja sama, saling mendukung, serta memahami karakteristik masing-masing generasi untuk mengoptimalkan pembuatan kebijakan yang bisa menjawab tantangan hingga 50-100 tahun ke depan.

Birokrasi Berkelas Dunia 2024 di Tangan Generasi Milenial

Iklim organisasi modern yang telah sampai pada fase 4.0, memaksa organisasi sektor publik terus mendorong kreativitas dan inovasi aparaturnya. Semakin meningkatnya kesadaran para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan agar kreatif dan inovatif saat ini semakin tinggi. Karena itu pemerintah harus melakukan percepatan perbaikan sistem manajemen ASN serta melengkapi berbagai fasilitas dan juga melakukan pengembangan kompetensi ASN-nya. Pengembangan kompetensi ASN membutuhkan keseriusan karena memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun, output yang dihasilkan nantinya akan sebanding pengorbanan pengembangan kompetensi ASN jika itu dilakukan saat ini.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN tidak dapat ditawar lagi. Optimalisasi kontribusi hanya bisa didapat apabila ASN bersikap dan bertindak profesional. Profesionalisme sendiri adalah buah dari sistem manajemen ASN yang baik mulai dari: perencanaan, rekrutmen, pola karier, pengembangan kompetensi, penegakan reward and punishment, gaji dan tunjangan yang sesuai kinerja, serta persiapan masuk masa purnabakti yang dikelola dengan baik. 

Melahirkan birokrasi berkelas dunia masih membutuhkan usaha yang lebih keras lagi. Laporan kinerja pemerintahan menurut The Global Competitiveness Index 2017–2018 Rankings (World Economic Forum), menempatkan daya saing Indonesia di peringkat ke-36 dari 137 negara. Posisi Indonesia pada laporan kinerja ini berada pada posisi yang cukup baik, yaitu di atas Rusia yang menempati posisi ke-38. Namun demikian, “good is never enough”. Membangun daya saing tinggi harus terus dilakukan, antara lain dengan cara memiliki ASN yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika saat ini dunia telah memasuki era industri 4.0, maka ASN harus bisa segera menjadi ASN 4.0 juga untuk mengimbanginya.

Era 4.0, di mana segala sesuatu berdasarkan internet (internet of thing/ IoT), serta cloud system, menjadi makanan sehari-hari bagi generasi milenial yang ada di birokrasi. Pada praktiknya, salah satu penopang utama lahirnya pemerintahan berkelas dunia ada pada penerapan e-government. Apabila penerapan e-government baik, maka pergeseran dari era 3.0 ke 4.0 akan lebih mudah terjadi. Namun, bila kita lihat data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat melansir peringkat EGDI (E-Government Development Index) berdasarkan survei tahun 2016. Indonesia memperoleh peringkat ke-116 EGDI. Peringkat tersebut turun 10 tingkat dibanding tahun 2014 yang menduduki peringkat ke-106. Kondisi tersebut jelas masih jauh berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat ke-60) dan Filipina (peringkat ke-71).  Artinya sektor publik di Indonesia harus lebih bekerja keras membangun sistem e-government. Masih belum banyaknya ASN yang kompeten di bidang teknologi dan informatika harus menjadi catatan penting para pengambil kebijakan, baik di pusat dan daerah.

Oleh karenanya sekali lagi, saat dunia sudah semakin terkoneksi secara online maka organisasi sektor publik harus segera mengambil langkah-langkah strategis. Tidak boleh terlambat dalam menghadapi disrupsi di segala bidang. Adanya generasi milenial di tubuh birokrasi bisa menjadi peluang memperbaiki birokrasi agar kompatibel dengan kondisi saat ini. Generasi milenial adalah generasi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, fokus pada prestasi, optimis, dan lebih suka bekerja sama dalam tim. Intensitas yang tinggi dengan teknologi, dan memiliki wawasan serta jaringan berskala global menjadi nilai tambah yang harus dioptimalkan oleh pengambil kebijakan di organisasi sektor publik.

Strategi yang diambil saat ini oleh pemerintah dalam menyiapkan diri menghadapi era 4.0 adalah memperbaiki manajemen ASN melalui 6P, yaitu: perencanaan, penerimaan ASN (rekrutmen dan seleksi), pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi dan rotasi, serta purnabakti. Untuk generasi milenial yang sudah ada di dalam birokrasi, tentu memerlukan ruang mengaktualisasi diri.

Oleh karenanya, dukungan sistem penilaian kinerja yang adil, sistem karier yang jelas, serta pola pengembangan kompetensi yang terstandar akan menjadi pengungkit optimalnya kinerja para ASN, khususnya dari generasi milenial. Apabila persiapan-persiapan menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024 telah dilakukan, maka sudah semestinya generasi milenial yang saat ini ada di birokrasi juga mulai bergerak menyambutnya. Bersatu dan bergerak adalah kunci keberhasilan ASN berkelas dunia di tangan generasi milenial. (*/one/k15)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 07:05

Status WTP dan Paradoks Pembiakan Korupsi

OLEH: WIDIYASTUTI|(Calon Pegawai Negeri Sipil pada PKP2A III LAN Samarinda) SUDAH menjadi tuntutan bahwa…

Selasa, 25 September 2018 07:02

Kolaborasi Pentahelix Bisa Jadi Alternatif

OLEH: Handy Aribowo ST MM(Dosen STIE IBMT Surabaya) SAAT ini kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan…

Selasa, 25 September 2018 06:58

Defisit dan Perampingan OPD PPU

CATATAN: DR H ANDI SYARIFUDDIN MM MBA (Ketua Dewan Penasihat DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia) PERAMPINGAN…

Senin, 24 September 2018 07:21

Urgensi Pembenahan Parpol

OLEH: SOLIHIN BONE(Ketua Yayasan Insan Nusantara Malanga Samarinda dan Mengajar di Fakultas Hukum Untag,…

Sabtu, 22 September 2018 00:10

Ekoturisme sebagai Jalan Pulang

APA yang dibayangkan masyarakat luas ketika mendengar Kalimantan? Apakah sungai besar dan panjang? Hutan…

Jumat, 21 September 2018 08:22

Mulai Usaha? Begini Caranya

OLEH: AMIN HIDAYAT(Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) Kaltim dan Penasihat GENPRO Kaltim)…

Jumat, 21 September 2018 07:19

Coastal Road Ramah Publik

OLEH: SUNARTO SASTROWARDOJO (Dosen Sekolah Pascasarjana perencanaan wilayah, Universitas Mulawarman)…

Kamis, 20 September 2018 10:55

Menanti CPNS Berintegritas

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah di depan mata.  Bisa dipastikan, pendaftar bakal…

Rabu, 19 September 2018 07:18

Mengapa Membenci?

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan di Kutai Kartanegara) SEORANG pemikir ilmu sosial bernama…

Rabu, 19 September 2018 07:14

Hamil Dulu, Nikah Kemudian?

Oleh: Muthi' Masfu'ah(Owner Rumah Kreatif Salsabila, Koordinator Literasi DPW Kaltim dan Devisi Pengembangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .