MANAGED BY:
SELASA
21 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 12 Mei 2018 07:28
Panelis Debat Pilgub Dikritik, KPU Dituntut Sajikan Acara Berkualitas
Isran Noor saat debat kedua.

PROKAL.CO, SAMARINDA  -  Debat kandidat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Rabu (9/5) malam lalu. Selain kurang gereget, tim panelis acara tersebut mendapat kritik. Mereka disebut memberikan pertanyaan melenceng dari tema.

Pada debat kedua ini, KPU Kaltim mengangkat tema Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Memajukan Potensi Lokal di Kaltim. Sayangnya, persoalan pokok terkait kesejahteraan rakyat dan potensi lokal Kaltim yang ingin ditingkatkan justru minim dieksplorasi.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi. Menurut Sofyan, ada yang aneh dalam debat kandidat kedua. Yakni, konten pertanyaan yang diajukan panelis dengan tema yang ditentukan tidak nyambung.

“Penilainya saya, panelis justru membuat pertanyaan yang hanya menguji intelektual bukan visi dan misi. Padahal, visi dan misi itulah yang mesti diuji dan dieksplorasi melalui pertanyaan yang diajukan,” kritik Aji Sofyan, kemarin (11/5).

Dia menganggap demikian karena tema yang dibicarakan sama sekali tidak membahas tentang tiga hal dalam penilaian indikator kesejahteraan rakyat (inkesra). Padahal, pembahasan soal inkesra sangat penting karena menjadi tolok ukur kondisi yang diinginkan pemerintah (kandidat) terhadap pencapai kesejahteraan rakyat dalam kurun waktu tertentu.

Menjadi ukuran kesejahteraan rakyat, masalah dan kesenjangan sosial yang terjadi. Serta, treatment yang diperlukan untuk mengatasinya. Belum lagi inkesra itu merupakan penilai dari kesuksesan pemerintahan berikutnya dibandingkan dengan satu daerah dengan daerah lain dari berbagai tingkatan, baik itu tingkat antarprovinsi, kabupaten, maupun wilayah.

Tiga inkesra yang luput dari debat kedua, sebut dia, yang pertama dalam aspek penentu keberhasilan kesejahteraan yang diinginkan kandidat. Seperti rasio guru dan murid, rasio dokter, dan rasio puskesmas yang direncanakan.

Kedua, aspek pembangunan berjalan kesejahteraan. Contohnya, rata-rata jam kerja, jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas, serta rasio kelahiran bayi yang dibantu bidan. Terakhir, hasil aspek kesejahteraan yang diinginkan. Seperti angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka partisipasi angkatan kerja. “Mestinya membahas seputar tiga inkesra itu. Jadi, publik bisa menilai visi dan misi kandidat apakah bisa menyejahterakan rakyat Kaltim atau tidak,” tuturnya.

Dia mencontohkan soal rasio dokter umum di daerah pedalaman seperti di Mahakam Ulu (Mahulu) yang sangat jomplang. Dengan jumlah penduduk hampir 30 ribu jiwa, kabupaten termuda di Kaltim itu hingga akhir tahun lalu hanya memiliki dokter sekitar 20 orang. Sangat jomplang dengan di perkotaan seperti Samarinda yang memiliki 668 dokter umum maupun spesial. Begitu juga Balikpapan 472 dokter.

Masalah itu justru sama sekali tidak dibahas dalam sesi debat kedua. Begitu pula dengan proses kelahiran dibantu bidan di wilayah pedalaman dan terpencil. Solusi dan cara mengatasinya oleh para kandidat tidak ada yang dipertanyakan. Justru yang muncul membahas soal banjir yang pada debat pertama sudah dibahas. “Belum lagi berbicara tentang angka kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin di Kaltim. Poin penting dalam inkesra ini tidak dibahas,” tambahnya.

Belum lagi, lanjut dia, berbicara tentang tema peningkatan potensi lokal Kaltim. Aspek potensi kelembagaan, ekonomi, seni-budaya, dan ketertiban tidak dieksplorasi lebih jauh. Aspek kelembagaan, contohnya, konsep kandidat dalam mendorong kesejahteraan rakyat Kaltim dengan memaksimalkan peran organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, dan pers tidak ada.

Begitu pula dengan potensi seni dan budaya Kaltim yang begitu kaya. Sama sekali tidak ditanyakan bagaimana program para kandidat terhadap hal tersebut. “Sehingga debat tidak menarik,” terangnya.

Dikatakan, terdapat satu pertanyaan tentang usaha mikro kecil dan menengah. Tapi sayang, pertanyaan itu tidak dipahami kandidat. Justru yang dibahas konflik Pulau Balabalagan yang masuk wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, namun aksesnya lebih dekat ke Kaltim. “Padahal, itu urusan pemerintah pusat,” ungkap dia.

Dia berharap, debat ketiga yang menjadi debat terakhir Pilgub Kaltim, baik panelis maupun KPU Kaltim sebagai penyelenggara, harus benar-benar memperhatikan kesesuaian tema dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian, fokus mengeksplorasi masalah-masalah yang berada di depan mata. Sehingga bisa menyajikan acara yang berkualitas.

Misal kontribusi kapal tongkang batu bara yang hilir mudik di Sungai Mahakam, namun sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Bahkan, berkali-kali menabrak Jembatan Mahakam. “Konsep dan program itu yang dieksplorasi, agar rakyat Kaltim sejahtera dan potensi lokal meningkat bagaimana caranya? Bukan justru yang lain kewenangan pemerintah daerah dibahas,” imbuhnya.

Wajar, sebut dia, selama debat banyak penonton yang mengaku geregetan. Baik pertanyaan maupun jawaban para kandidat mengambang dan tidak menyentuh pokok-pokok persoalan yang dibahas. “Apa memang sengaja dibuat seperti itu?” pungkasnya.

Untuk diketahui, terdapat tim panelis yang di dalamnya terdapat 14 anggota. Mereka merupakan para ahli di bidang masing-masing. Di antaranya, Prof Aji Ratna Kusuma (guru besar Unmul/ketua tim panelis), Prof Sarosa Hamongpranoto, dan Bernaulus Saragih (dosen Unmul). Adapun pertanyaan para panelis disampaikan oleh moderator debat.

Senada, pengamat ekonomi Unmul lainnya, Purwadi menilai, dalam debat kedua sama sekali tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh para kandidat. Bahkan, tidak menjawab pertanyaan masyarakat Kaltim. Mulai program cetak sawah, membuka lapangan kerja, pemanfaatan CSR, hilirisasi, dan dana desa Rp 1 triliun per tahun.

“Yang diperlukan sekarang itu ketegasan dan keberpihakan terhadap rakyat. Berani atau tidak komitmen memangkas anggaran operasional yang tidak penting untuk dialihkan ke program kesejahteraan dan meningkatkan potensi lokal? Bukan janji-janji saja,” tegas Purwadi.

Belum lagi, kealpaan kandidat dalam menjawab persoalan kelistrikan di Kaltim yang bahkan oleh panelis tidak dipertanyakan kepada kandidat. Padahal, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim. Investasi, sebut dia, tidak akan bisa masuk jika listrik biarpet.

“Panelis lupa mengeksplorasi visi dan misi kandidat yang menjadi keperluan dasar rakyat Kaltim. Justru yang muncul dalam debat kedua hanya program yang mengawang-awang. Sekadar mimpi yang ujungnya diingkari,” tegasnya.

Debat kandidat kedua yang kurang greget dan tidak menjawab masalah mendasar di Kaltim diakui oleh Rusman Yaqub, ketua tim sukses (timses) pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat. Politikus PPP itu menilai, pertanyaan yang diajukan panelis tidak terkait dengan tema yang ditetapkan, yakni soal kesejahteraan dan peningkatan potensi lokal. Justru yang dimunculkan persoalan lingkungan seperti banjir. Jadi, jalannya debat menjadi tidak relevan dan para kandidat tidak antusias. “Kami menyayangkan hal itu. Eksplorasi tema kesejahteraan dan potensi lokal kurang sekali,” ucapnya.

Namun, dia mengakui, itu tidak semata kesalahan panelis. Ada juga faktor yang membuat debat menjadi kurang dalam menggali visi dan misi kandidat. Yakni, persoalan keterbatasan waktu. “Hanya 2 menit memaparkan visi-misi dan program. Kemudian, menjawab pertanyaan satu menit ya wajar kalau tidak bisa dituntaskan,” katanya.

Tak ingin menilai performa kandidat lain, dia mengakui masih ada beberapa hal yang bakal diperbaiki dari penampilan kandidat nomor urut dua. Pihaknya bakal menyiapkan performa yang lebih baik pada debat ketiga.

“Selain itu, kami berharap, KPU Kaltim tegas kepada semua kandidat untuk mengikuti aturan main dalam debat. Kalau ada yang tidak taat mekanisme dan tidak beretika harusnya ditegur, tapi kanjustru dibiarkan. Debat seolah-olah banyolan bukan edukasi politik kepada publik. Itu tidak baik,” tuturnya. (*/him/rsh/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 20 Agustus 2018 09:13

Fokus dan Bonus

JAKARTA - Skuat Timnas Indonesia U-23 dijanjikan mendapat bonus jika mampu mengalahkan Hong Kong di…

Senin, 20 Agustus 2018 09:06

Empat Titik Keretakan di Mahakam

BALIKPAPAN - Meski dinyatakan aman, konstruksi Jembatan Mahakam, Samarinda masih sangat rawan. Sebab,…

Senin, 20 Agustus 2018 09:05

Getaran Gempa Susulan Terasa hingga Makassar

JAKARTA - Gempa susulan masih dirasakan masyarakat Lombok dan sekitarnya. Minggu (19/8), dua gempa…

Senin, 20 Agustus 2018 08:55

Cegah Korban Jiwa, Batu Diledakkan

KECELAKAAN kapal di Sungai Bahau, Long Aran, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau kerap terjadi. Untuk…

Senin, 20 Agustus 2018 08:50

Cita-Cita Menjadi Guru Berubah Gelap

Pada usia yang sangat muda, WA menanggung beban segunung. Dia diperkosa dan dihukum penjara. Keluarganya…

Minggu, 19 Agustus 2018 11:00
Duit Pemprov Pas-pasan, Berat Bayar Utang Proyek MYC

SUDAHLAH...!! Jangan Dipaksa, Sebaiknya Ditunda

SAMARINDA – Langkah Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim tampaknya makin berat. Upaya rasionalisasi…

Minggu, 19 Agustus 2018 08:36

Pesta Olahraga dengan Suguhan Rp 600 M

JAKARTA – Indonesia memulai Asian Games 2018 dengan sempurna. Opening ceremony yang berlangsung…

Minggu, 19 Agustus 2018 08:31

BPJN Tagih Perusahaan Bangun Fender

BALIKPAPAN - Tiang Jembatan Mahakam, Samarinda ditabrak tongkang, bukan lagi hal baru. Terakhir, Tongkang…

Minggu, 19 Agustus 2018 08:25

Rujukan Online BPJS Masih Lunak

BALIKPAPAN - Ribut-ribut sistem rujukan online di Samarinda tak sampai ke Balikpapan. Di Kota Minyak…

Minggu, 19 Agustus 2018 08:24

Pengumpulan Pajak Jangan Beratkan WP

JAKARTA – Target penerimaan dari sisi perpajakan diharapkan tidak membebani perekonomian. Dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .