MANAGED BY:
SELASA
21 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 11 Mei 2018 09:41
Nasib Beruang Madu di Kaltim
Lirik Jerman, Siap Go International

PROKAL.CO, SEJAK UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku, Dinas Kehutanan Kaltim memegang kendali atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan. Tugas ini diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan. Sebagai pengelola sementara dan koordinator unit 30. Meliputi Sungai Wain dan Sungai Manggar.

“Kami mendapat tugas ini terhitung 18 Januari 2017. Termasuk di dalamnya adalah KWPLH yang merupakan bagian dari KPHL Balikpapan di Sungai Manggar,” terang Kepala KPHP Bongan Eddy Riswanto.

Dia membela. Pemerintah bukan membiarkan atau lepas tangan. Untuk mengelola KWPLH perlu anggaran. Tetapi, mengingat sejak 2016 hingga 2017 lalu kondisi keuangan Kaltim terpuruk, pengurusannya diserahkan kepada Yayasan Pro Natura, yang sejak awal sudah menjadi bagian dari KWPLH. Perjanjian kerja sama Dinas Kehutanan Kaltim dengan Yayasan Pro Natura dibuat. Diikat dengan surat Nomor: 522/2908/DK-II/2016 dan Nomor: 05/YPN/PK/XII/2016.

“Kepedulian provinsi di mana? Tahun ini kami sudah ajukan anggaran perbaikan sapras (sarana dan prasarana),” ungkapnya.

Namun, masih ada masalah. Secara administrasi, belum ada serah terima aset dari Pemkot Balikpapan kepada Pemprov Kaltim. Dinas Kehutanan masih menunggu. Secara legal, pemprov masih pinjam pakai. Akan jadi masalah ketika ada anggaran dari provinsi. Sayangnya, secara hitam di atas putih, aset yang ada di KWPLH belum terdaftar di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

“Kami sudah dapat perintah untuk jemput bola. Agar proses serah terima ini berjalan lebih cepat. Sebab, kami memang sudah siapkan program dan anggaran,” sebutnya.

Meski begitu, ada proses birokrasi yang harus dilalui. Usai jemput bola, Pemkot Balikpapan diharap bisa segera membuat laporan ke gubernur terkait aset yang akan diserahkan. Lantas gubernur akan menyerahkannya ke Dinas Kehutanan. Kemudian, diteruskan ke UPTD. Saat ini sudah ada inisiatif. Ketika sudah ada surat dari gubernur ke dinas. Agar proses ini segera ditindaklanjuti. Pihaknya juga menurunkan tim untuk menginventarisasi aset. Namun, sekali lagi, aset masih digenggam Pemkot Balikpapan.

“Anggaran kan disusun berdasarkan bagaimana kondisi aset. Seberapa parah kerusakannya. Perlu perbaikan berapa. Nah, ini kan baru kami ketahui kalau sudah ada datanya,” sebutnya.

Pihaknya berterima kasih kepada Yayasan Pro Natura yang selama ini membantu mengurus KWPLH selama proses serah terima belum selesai. Tak hanya soal pemeliharaan sapras, namun juga mengurus binatang termasuk beruang madu. Karena pihaknya sadar, anggaran pemerintah tak mungkin bisa membiayai di tengah proses ini. Perlu diluruskan, jelasnya, Yayasan Pro Natura hanya bersifat mengelola.

“Kami tetap membantu. Sebab, apapun yang terjadi di KWPLH adalah tanggung jawab Dinas Kehutanan Kaltim,” ucapnya.

Kendala juga terdapat di sumber daya manusia. UPTD KPHP Bongan yang selama ini fokus di KPHP Bongan dengan luasan 335 ribu hektare kekurangan orang. Dengan bergabungnya KPHL Balikpapan, otomatis memecah kekuatan UPTD. Meski begitu, kata Eddy, ini bukan hal yang harus dikeluhkan. Sambil memberikan fokus ke KPHP Bongan, pihaknya telah melakukan pendekatan dan upaya untuk KPHL Balikpapan.

“Kami sedang upayakan KPHL Balikpapan. Termasuk KWPLH di dalamnya untuk go international. Kami berencana mengajak Jerman untuk join. Sudah kami lakukan sejak KPHL Balikpapan kami ambil alih,” ucapnya.

Pihaknya juga sedang melakukan penjajakan dengan PT Angkasa Pura I. Selaku pengelola Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, AP I mampu membuka jalan bagi KPHL Balikpapan untuk mendapatkan suntikan wisatawan. Konsepnya sedang disusun. “Sekali lagi. Tak ada niat pemprov untuk menelantarkan KWPLH,” tegasnya.

Lalu, bagaimana nasib KWPLH jika kerja sama dengan Yayasan Pro Natura berakhir? Eddy memastikan, Pemprov Kaltim siap untuk mandiri. Keyakinannya itu berdasarkan adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6940/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2017. Tentang pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Unit XXX Sungai Wain-Manggar periode 2018-2027.

“Kami enggak khawatir jika kerja sama dengan Yayasan Pro Natura berakhir. Kami sudah memiliki RPHJP ini,” katanya.

Pemprov pun membuka pintu kepada Pemkot Balikpapan jika ingin membantu. Karena memang, secara wilayah berada di Balikpapan. Beruang madu pun menjadi maskot Kota Beriman. Ada Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK). Yang bisa diajukan dari Pemkot ke gubernur. Jadi, anggaran dari APBD Balikpapan bisa masuk ke KWPLH.

“Tentu dengan NKK ini, Pemkot tak perlu lagi khawatir soal keinginan mereka agar bisa berperan dalam melestarikan beruang madu,” ungkapnya.

Soal jalan KWPLH yang rusak, Eddy mengakui jika hal tersebut diakibatkan aktivitas truk besar. Sebagai akses pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda. Hal ini disebutnya sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim. Respons sudah didapat dari kontraktor yang menggunakan jalan tersebut.

“Kontraktor bersedia langsung memperbaiki begitu proyek mereka selesai. Ini sudah diketahui oleh Dinas PU dan Dinas Kehutanan,” tuturnya.

Begitu pula soal adanya aktivitas perkebunan di dalam KPHL Balikpapan termasuk di KWPLH, pihaknya tak bisa serta-merta mengusir. Sebab, secara sejarah, masyarakat yang ada lebih dulu dibanding KPHL Balikpapan yang baru dibentuk pascabubarnya BPHLSW. Mereka dipersilakan untuk bercocok tanam dan menjaga hutan yang ada. Ada hak kelola dengan asas konservasi. Namun, memperhatikan zona yang sudah ditetapkan. Termasuk tidak direkomendasikan untuk menanam sawit.

“Kalau yang sudah telanjur ditanam di atas empat tahun, kami beri peluang satu daun. Atau satu kali panen. Di bawah usia tersebut, akan kami cabut. Dengan catatan, setiap hektare ditanam 100 pohon endemik,” tegasnya. (Tim KP)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 08:30
Menanti Wira Bumi Mulawarman

Moeis Hassan Layak Bergelar Pahlawan Nasional

Bersama enam provinsi lainnya, Kalimantan Timur belum punya pahlawan nasional. Padahal Bumi Mulawarman…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:09

Jeratan Uang Virtual

Cara menambang pundi kekayaan makin beragam. Mulai praktik lumrah, hingga yang tak lazim. Mulai yang…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:05

Pinjaman Online, Pisau Bermata Dua

PERKEMBANGAN teknologi tak sekadar memberi ladang mencari nafkah dari dunia virtual. Lewat jaringan…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Kamis, 16 Agustus 2018 08:52

Bitcoin Ilegal dan Berisiko

BERTRANSAKSI bitcoin adalah ilegal. Jika masih melakukannya, bersiaplah dengan konsekuensi hukum.…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:50

Halal-Haram Bitcoin

KEHADIRAN Bitcoin diselubungi pro dan kontra. Kendati begitu, keberadaan mata uang digital itu memikat…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .