MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 11 Mei 2018 09:10
Eksklusif namun Dilupakan

KWPLH Disebut Jadi Beban Yayasan, Disarankan Tarik Retribusi Pengunjung

PROKAL.CO, DOSEN Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda Rustam menyebut, sejak awal pendiriannya pada 2005, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) eksklusif secara pengelolaan. Tanpa Yayasan Pro Natura yang berdiri pada 2013, Pemkot Balikpapan tak punya taring membuat KWPLH bisa berkembang. Peran satu-satunya hanya mengucurkan anggaran. Pemkot Balikpapan semakin menjauh ketika terbit UU Nomor 23 Tahun 2014. Pengelolaan beralih ke provinsi.

“Sebelum undang-undang (23/2014 terbit) pun, pengelolaan KWPLH juga terpisah dari Badan Pengelola HLSW (Hutan Lindung Sungai Wain) yang saat itu berada di bawah DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Balikpapan. Namun, kondisi semakin parah setelah wewenang pengelolaan HLSW diserahkan kepada Dinas Kehutanan Kaltim,” ucap Rustam.

HLSW dan KWPLH tidak terkelola maksimal. Semua kendali seolah diambil alih Yayasan Pro Natura. Bahkan, yang dia dengar, ada anggapan bahwa semua tanggungjawab KWPLH di bawah Yayasan Pro Natura. “Akhirnya kawasan ini menjadi beban bagi yayasan,” ucapnya.

Masalah yang dihadapi KWPLH bukan semata-mata soal peralihan kewenangan. Kendala juga datang karena kini pengelolaan KWPLH berada di tangan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Yang sifatnya Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembentukan KPH yang terhitung baru berjalan membuat kinerjanya belum maksimal.

“Apalagi sumber daya manusia di KPH masih terkejut dengan tugas dan ritme kerja yang baru. SDM terhitung kurang dan bermental lama. Biasa mereka duduk di kantor, tiba-tiba disuruh kerja ke hutan. Ini terjadi di seluruh KPH di Indonesia,” katanya.

Memang, ada upaya Dinas Kehutanan Kaltim memperkuat peran KPH. Misalnya dengan memberikan pelatihan tim. Nantinya KPH bukan hanya menggunakan APBN, mereka diminta mencari dana dari mitra untuk menjalankan program. Di satu sisi, masalah yang terjadi, Dinas Kehutanan Kaltim tidak bisa hanya fokus ke HLSW dan KWPLH. Sebab, mereka harus mengurus 21 KPH di Benua Etam.

“Sementara itu, dana mengelola KPH kurang. Terutama membangun mental baru SDM KPH. Kondisi ini mungkin satu sampai dua tahun ke depan masih sama. Ini terjadi di seluruh daerah,” sebut pria yang menjadi penilai kegiatan KPH.

Solusi penyelamatan KWPLH bergantung pada komunikasi DLH Balikpapan dan Dinas Kehutanan Kaltim. Kemudian mencari mitra yang dapat dirangkul. Sehingga peran KWPLH tetap dapat berfungsi menjadi kawasan pendidikan. Sarannya, pengelolaan KWPLH jangan eksklusif. Harus menggandeng kedua instansi tersebut. Solusinya harus ada yang menjembatani ketiga pihak. Agar bisa punya tujuan dan program yang sama.

“Tidak jalan dengan ego masing-masing,” imbuhnya.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah tidak ada retribusi bagi pengunjung. Sehingga tak ada dana tambahan untuk mengelola KWPLH. Sementara ini, Pro Natura sebagai pengelola juga tidak mungkin melakukan penarikan biaya atau tiket kepada pengunjung. Jika Pro Natura menarik retribusi berupa karcis tanpa aturan, mereka bisa terkena sanksi pidana. Sebab, retribusi merupakan kewenangan pemerintah.

“Padahal, kunjungan ke KWPLH jumlahnya ribuan orang, bisa jadi pasokan PAD (pendapatan asli daerah). Ini potensi besar yang belum tersentuh,” jelasnya.

Apabila KWPLH terus dibiarkan, bukan tidak mungkin aset akan hilang. Terutama gedung yang hancur dan lenyap sedikit demi sedikit karena tidak ada peran pengelola. Sangat disayangkan. Apalagi KWPLH merupakan tempat wisata yang sudah paten. Tidak perlu membangun dari awal.

“Tempat ini sudah bagus untuk wisata edukasi, wisatawan berkunjung pun tidak rugi. Tinggal bagaimana memperbaikinya lagi menjadi lebih bagus,” ujarnya.

GANDENG PERUSAHAAN

Potensi KWPLH menjadi wisata edukasi lengkap dengan enclosure, tak bisa dipandang sebelah mata. Meski tempat edukasi lingkungan di Kalimantan sangat banyak, sebagian besar memiliki keterbatasan aksesibilitas. Sementara itu, KWPLH berbeda, tempat ini mempunyai keunggulan kompetitif.

“Kalau dilihat dari aksesibilitas dan sarana yang sudah dibangun, KWPLH jauh lebih unggul. Konsep pengembangannya harus diarahkan ke wisata konservasi,” ucap Koordinator Peneliti Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) Yaya Riyadin.

Menurut dia, keberadaan KWPLH penting sebagai sarana pengembangan pendidikan lingkungan dan konservasi. Sehingga dalam pengelolaan, pemerintah seharusnya tetap hadir dan mendukung. Walau sudah ada kerja sama dengan yayasan. Kemudian, pengelola harus lebih kreatif mencari sumber pendanaan baru. Misalnya membuat paket wisata terintegrasi dengan tempat lain.

“Pengelolaan konservasi oleh yayasan tidak masalah. Karena yang penting tujuan utamanya bisa jalan yaitu penyelamatan dan perlindungan satwa serta sarana pendidikan lingkungan,” ungkapnya.

Yaya menyebut, peralihan wewenang KWPLH dari Pemkot Balikpapan ke Dinas Kehutanan Kaltim seharusnya bukan menjadi alasan hingga akhirnya membuat tempat agrowisata telantar. Sebab, sesama pemerintah tinggal duduk bersama dan membicarakan solusinya.

“Saat ini aset yang utama berupa makhluk hidup. Jadi pemerintah harus tetap kelola,” tuturnya.

Namun, bagian terpenting adalah sistem pengelolaan yang jelas. Baik pemerintah maupun yayasan saling kerja sama. Mengenai pembiayaan pengelolaan harusnya tidak sulit. Dia yakin, banyak perusahaan besar yang bisa mendukung keberlangsungan KWPLH.

Pemerintah harus lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif, namun tidak melanggar aturan. “Di Kaltim ini banyak perusahaan raksasa yang siap bantu. Apalagi yang mengajak kerja sama pemerintah, seharusnya bukan masalah besar,” pungkasnya. (tim kp)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 08:30
Menanti Wira Bumi Mulawarman

Moeis Hassan Layak Bergelar Pahlawan Nasional

Bersama enam provinsi lainnya, Kalimantan Timur belum punya pahlawan nasional. Padahal Bumi Mulawarman…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:09

Jeratan Uang Virtual

Cara menambang pundi kekayaan makin beragam. Mulai praktik lumrah, hingga yang tak lazim. Mulai yang…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:05

Pinjaman Online, Pisau Bermata Dua

PERKEMBANGAN teknologi tak sekadar memberi ladang mencari nafkah dari dunia virtual. Lewat jaringan…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Kamis, 16 Agustus 2018 08:52

Bitcoin Ilegal dan Berisiko

BERTRANSAKSI bitcoin adalah ilegal. Jika masih melakukannya, bersiaplah dengan konsekuensi hukum.…

Kamis, 16 Agustus 2018 08:50

Halal-Haram Bitcoin

KEHADIRAN Bitcoin diselubungi pro dan kontra. Kendati begitu, keberadaan mata uang digital itu memikat…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .