MANAGED BY:
SABTU
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 11 Mei 2018 09:06
Tunggu Serah-Terima Aset
Wahyu Widhi

PROKAL.CO, KONDISI Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan terombang-ambing. Terutama pengelolaan aset di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 23, Balikpapan Utara, tersebut. Semenjak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan KWPLH beralih dari Pemkot Balikpapan ke Pemprov Kaltim. Lalu, apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan KWPLH? Berikut wawancara Kaltim Post dengan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Wahyu Widhi Heranata.

Bagaimana progres pengelolaan KWPLH yang dilakukan Dinas Kehutanan Kaltim?

Dinas Kehutanan Kaltim tidak keberatan mengelola KWPLH. Semua sudah ada aturan jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Saat ini, Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Bongan menjadi kepanjangan tangan Dinas Kehutanan Kaltim yang berwenang mengelola KWPLH. Kemudian, KPHL Bongan melakukan kerja sama dengan Yayasan Pro Natura dalam pengelolaan KWPLH. Perjanjian tersebut berlaku dengan jangka waktu lima tahun, 2017–2021.

Namun, statusnya masih dalam proses pengalihan aset dari Pemkot Balikpapan ke Pemprov Kaltim. Seharusnya sudah menjadi aset Pemprov Kaltim. Begitu serah-terima aset selesai dan resmi jadi aset Pemprov Kaltim, kami segera rehabilitasi. Sebenarnya sudah ada proposal dari tim Pro Natura, tetapi baru bisa kami tindak lanjuti jika sudah resmi menjadi aset Pemprov Kaltim. 

Apa yang menjadi kendala serah terima aset hingga menghabiskan waktu dua tahun?

Kenyataannya, Balikpapan belum menyerahkan (aset). Kalau belum jadi aset Pemprov Kaltim, kita tidak bisa rehabilitasi dan tidak dapat menggunakan APBD. Kita juga tidak berani kalau sudah menggunakan dana ABPD, padahal kenyataannya belum resmi menjadi aset Pemprov Kaltim. 

Saya sudah bersurat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekitar dua pekan lalu, terlampir juga proposal rehabilitasi KWPLH. Terutama bangunan yang belum tersentuh perbaikan.

Jadi, semua masih menunggu proses peralihan. Aturannya bisa dianggarkan (dana) apabila serah-terima aset sudah selesai. Saya minta KPHL Bongan meneliti dan mengawal proses peralihan aset ini. 

Dari mana dana untuk rehabilitasi KWPLH?

Rencana menggunakan APBD Perubahan, dana ini khusus untuk rehabilitasi bangunan di sana. Sayang sekali kalau aset tidak dikelola dan terpelihara. Bangunan perlu direhabilitasi, selama ini belum ada perbaikan. Kasihan asetnya karena bagus dan sudah terbentuk jadi tempat wisata.

Bagaimana soal biaya untuk mengelola binatang?

Sampai saat ini, kami masih mencari sponsor dan bantuan dana untuk kegiatan pengelolaan binatang. Sudah ada gambaran untuk mengembangkan KWPLH menjadi tempat wisata dan edukasi yang lebih baik. Saat ini, ada kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah Jerman. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jerman.

Sifat kerja sama antara government to government (G to G), kedua belah pihak sudah saling setuju. Skema dan program kerja sama ada di KLHK dan Pemerintah Jerman. Ada banyak kegiatan mulai isu perubahan iklim, penguatan capacity building untuk tim KPH, sampai membahas pengelolaan KWPLH. Kami dari pemprov Kaltim hanya meneruskan dan menerapkan program kerja sama.

Bagaimana gambaran kerja sama untuk KWPLH?

Dalam tahap awal ini, kerja sama kelembagaan dulu antara KPHL Balikpapan dan Forest Management Unit Jerman. Kami juga sambil menunggu kerja sama yang akan dilakukan KPHL Bongan dengan instansi lain. 

Bagaimana saat kerja sama dengan Yayasan Pro Natura berakhir?

Tidak ada masalah, nanti kami akan lakukan evaluasi hasil kerja sama. Pemprov Kaltim berhak meninjau. Jika hasil evaluasi bagus, kerja sama bisa berlanjut dan diperpanjang lagi. (tim kp)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 18 Juli 2018 08:29

Aliansi Hitam Merampok Bansos

Lagu lama kaset baru lagi-lagi terdengar. Penyelewengan miliaran rupiah APBD Kaltim dengan modus bantuan…

Rabu, 18 Juli 2018 08:24
Bansos yang Kerap Dikorupsi

Klaim Akal-akalan Oknum

HUMAS Pengadilan Tipikor AF Joko Sutrisno menyebut, meski di meja hijau para terdakwa membeber adanya…

Rabu, 18 Juli 2018 08:06
Bansos yang Kerap Dikorupsi

Rugi Triliunan, Desak Moratorium

RENTANNYA penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) mesti mendorong perbaikan oleh pemerintah.…

Rabu, 18 Juli 2018 08:05

Makin Ketat, Persyaratan Berlapis

MASALAH hibah dan bansos yang rutin mengisi meja hijau saban tahun, diakui Muhammad Suhaidy terjadi…

Rabu, 18 Juli 2018 08:04
Bansos yang Kerap Dikorupsi

Tekan LSM Fiktif, Ada yang Dapat Rp 20 M

MASIFNYA perkara hibah dan bansos di pengadilan membuat pemerintah bereaksi. Peraturan baru digodok…

Jumat, 13 Juli 2018 08:59

Terusir Gara-Gara Zonasi

Masalah klasik menggandoli rencana pemerataan kualitas pendidikan. Ada jurang kualitas dan fasilitas.…

Jumat, 13 Juli 2018 08:56

Lahirkan Tantangan Baru

BERJALAN di antara pro dan kontra, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diakui tak terlalu…

Jumat, 13 Juli 2018 08:36
Sengkarut PPDB Online di Kaltim

Tambah Rombel Bukan Solusi

KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Muhaimin mengatakan, pelaksanaan PPDB…

Jumat, 13 Juli 2018 08:30

Wajar Kurang karena Pertama Kali

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) perwakilan Kaltim ikut memantau pelaksanaan penerimaan siswa baru…

Rabu, 11 Juli 2018 09:15
Ongkos Pernikahan ala Milenial

Terjal Menuju Halal

Selain kelahiran dan kematian, menikah adalah momen penting, bahkan terpenting. Sebab, bisa direncanakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .