MANAGED BY:
JUMAT
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Senin, 23 April 2018 09:42
Dorong Transparansi Lifting Migas

Komunikasi Daerah Penghasil dan KKKS Patut Dibangun

-

PROKAL.CO, TENGGARONG -  Masih minimnya komunikasi yang terjalin antara daerah penghasil migas dengan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tak ditampik pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Termasuk hasil produksi migas siap jual (lifting)\yang menjadi penentu besaran Dana Bagi Hasil (DBH) migas bahkan ABPD daerah penghasil.   

Sedangkan selama ini, daerah hanya mengetahui porsi DBH yang diterima setelah dihitung dengan mekanisme yang ada. Padahal, dalam penyusunan asumsi dana APBD, pihak daerah penghasil mestinya patut mengetahui besaran produksi serta produksi siap jual, sebagai bentuk transparansi potensi pemasukan.

Hal tersebut disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Ardimansyah dalam pertemuan antara awak media dan KKKS di Manado, Sulawesi Selatan belum lama ini. Ketimpangan informasi tersebutlah kata dia, yang membuat pihak daerah penghasil merasa selalu diperlakukan tidak adil. Sehingga, berimbas kepada sorotan aktivitas perusahaan KKKS yang dianggap tak memihak kepada masyarakat.

“Makanya dalam waktu dekat ini saya akan mengundang Sekda Se-Indonesia khusus dari daerah penghasil, untuk membicarakan hal ini. Terutama untuk membangun corong komunikasi antara daerah penghasil dan perusahaan KKKS yang beroperasi di daerah tersebut,” ujar Ardimansyah.

Diakuinya, selama ini banyak daerah penghasil di wilayah Kaltim seperti Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang bolek-balik ke Kemenkeu untuk menanyakan besaran DBH. Hal ini, untuk menentukan besaran asumsi APBD di tiap tahunnya. Jika salah memperkirakan, maka dikhawatirkan menjadi potensi piutang kepada pihak ketiga.

“Karena sudah banyak contohnya. Asumsi APBD terlalu besar, sehingga ketika pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, ternyata uangnya malah tidak ada. Makanya, komunikasi antara perusahaan KKKS dengan daerah penghasil sangatlah penting,” imbuhnya.

Di sisi lain kata Ardimansyah, pihak daerah penghasil juga patut memberikan segala kemudahan untuk kepentingan operasi perusahaan. Pasalnya, perusahaan KKKS menjadi mitra pemerintahan, yang hasil operasi kerjanya bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah.

“Sehingga, tidak lagi daerah penghasil migas dan KKKS jalan sendiri-sendiri. Sehingga banyak muncul konflik di daerah. Bahkan sampai ada isu hendak merdeka dari NKRI. Inilah yang harus kita jaga,” tambahnya lagi.

Diketahui, Kutai Kartanegara juga menjadi daerah penghasil migas dengan struktur APBD masih didominasi dari DBH migas. Sejumlah perusahaan KKKS beroperasi di kawasan pesisir Kukar. Seperti Kecamatan Anggana, Muara Badak, Sangasanga, Muara Jawa dan Samboja. (qi)


BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 11:48

Bentuk Tim Disiplin, DPRD Kritik Bupati

PENAJAM – Pemberian sanksi disiplin kepada Christian Nur Selamat atau CNS dianggap lamban. Pemkab…

Kamis, 24 Mei 2018 11:47

Tak Usulkan Honorer, Hanya 175 Formasi Umum

PENAJAM – Informasi mengenai penetapan e-formasi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon…

Kamis, 24 Mei 2018 11:47

Rekrutmen Pengawas TPS Masih Dibuka

TANA PASER – Sejak pekan lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Paser membuka pendaftaran…

Kamis, 24 Mei 2018 11:46

44 Tahun Beroperasi, Bandara Temindung Resmi Ditutup

SAMARINDA – Rabu, 23 Mei 2018 menjadi hari terakhir aktivitas penerbangan di Bandara Temindung,…

Kamis, 24 Mei 2018 11:45

Awang: Memadukan Potensi PAD dan Wisata Religi

SAMARINDA – Kembali Benua Etam, khususnya Kota Samarinda, memiliki sarana pendukung untuk pengembangan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:43

Gaji Ke-13 Masih Tanda Tanya

SANGATTA – Gaji ke-13 dan ke-14 atau  pengganti tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur negeri…

Kamis, 24 Mei 2018 11:42

Perempuan Penganiaya Balita Sudah Diperiksa

TANJUNG REDEB – Polres Berau telah bergerak cepat mengungkap tindakan kekerasan terhadap anak…

Kamis, 24 Mei 2018 11:41

Harga Sembako Dianggap Masih Wajar

BONTANG –Awal Ramadan ini beberapa bahan makanan dan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:40

Minta Semua RT Bersinergi Jaga Bontang

BONTANG –Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta seluruh ketua RT di Bontang bersama-sama menjaga…

Kamis, 24 Mei 2018 07:54

Bentuk Tim Disiplin, DPRD Kritik Bupati

PENAJAM – Pemberian sanksi disiplin kepada Christian Nur Selamat atau CNS dianggap lamban. Pemkab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .