MANAGED BY:
RABU
27 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Senin, 23 April 2018 09:42
Dorong Transparansi Lifting Migas

Komunikasi Daerah Penghasil dan KKKS Patut Dibangun

-

PROKAL.CO, TENGGARONG -  Masih minimnya komunikasi yang terjalin antara daerah penghasil migas dengan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tak ditampik pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Termasuk hasil produksi migas siap jual (lifting)\yang menjadi penentu besaran Dana Bagi Hasil (DBH) migas bahkan ABPD daerah penghasil.   

Sedangkan selama ini, daerah hanya mengetahui porsi DBH yang diterima setelah dihitung dengan mekanisme yang ada. Padahal, dalam penyusunan asumsi dana APBD, pihak daerah penghasil mestinya patut mengetahui besaran produksi serta produksi siap jual, sebagai bentuk transparansi potensi pemasukan.

Hal tersebut disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Ardimansyah dalam pertemuan antara awak media dan KKKS di Manado, Sulawesi Selatan belum lama ini. Ketimpangan informasi tersebutlah kata dia, yang membuat pihak daerah penghasil merasa selalu diperlakukan tidak adil. Sehingga, berimbas kepada sorotan aktivitas perusahaan KKKS yang dianggap tak memihak kepada masyarakat.

“Makanya dalam waktu dekat ini saya akan mengundang Sekda Se-Indonesia khusus dari daerah penghasil, untuk membicarakan hal ini. Terutama untuk membangun corong komunikasi antara daerah penghasil dan perusahaan KKKS yang beroperasi di daerah tersebut,” ujar Ardimansyah.

Diakuinya, selama ini banyak daerah penghasil di wilayah Kaltim seperti Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang bolek-balik ke Kemenkeu untuk menanyakan besaran DBH. Hal ini, untuk menentukan besaran asumsi APBD di tiap tahunnya. Jika salah memperkirakan, maka dikhawatirkan menjadi potensi piutang kepada pihak ketiga.

“Karena sudah banyak contohnya. Asumsi APBD terlalu besar, sehingga ketika pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, ternyata uangnya malah tidak ada. Makanya, komunikasi antara perusahaan KKKS dengan daerah penghasil sangatlah penting,” imbuhnya.

Di sisi lain kata Ardimansyah, pihak daerah penghasil juga patut memberikan segala kemudahan untuk kepentingan operasi perusahaan. Pasalnya, perusahaan KKKS menjadi mitra pemerintahan, yang hasil operasi kerjanya bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah.

“Sehingga, tidak lagi daerah penghasil migas dan KKKS jalan sendiri-sendiri. Sehingga banyak muncul konflik di daerah. Bahkan sampai ada isu hendak merdeka dari NKRI. Inilah yang harus kita jaga,” tambahnya lagi.

Diketahui, Kutai Kartanegara juga menjadi daerah penghasil migas dengan struktur APBD masih didominasi dari DBH migas. Sejumlah perusahaan KKKS beroperasi di kawasan pesisir Kukar. Seperti Kecamatan Anggana, Muara Badak, Sangasanga, Muara Jawa dan Samboja. (qi)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 10:36

Kutim Peringati Hari Jilbab Sedunia

SANGATTA–Hari Jilbab Sedunia diperingati oleh segenap hijaber di Kutai Timur…

Selasa, 26 Maret 2019 10:31

Penyelesaian Sengketa Lahan Dikeluhkan

SENDAWAR–Penguasaan lahan dan hutan di Kutai Barat (Kubar) oleh perusahaan…

Selasa, 26 Maret 2019 10:30

Ceko Apresiasi Pemkab Berau

TANJUNG REDEB – Republik Ceko melalui Kementerian Luar Negeri Ceko…

Selasa, 26 Maret 2019 10:30

Tingkatkan Ekspor dan Investasi Daerah

TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi…

Selasa, 26 Maret 2019 10:27

PHK 390 Karyawan Dinilai Cacat Hukum

SANGATTA - Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutai…

Selasa, 26 Maret 2019 10:25

Truk Tangki Dievakuasi ke Jenebora

PENAJAM – Truk tangki yang tercebur ke laut di Pelabuhan…

Selasa, 26 Maret 2019 10:24

Honor Minim, Jadi Petugas KPPS Kurang Diminati

PENAJAM – Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Penajam Paser…

Senin, 25 Maret 2019 11:05

Distribusi Kotak Suara jadi Atensi Polres PPU

PENAJAM-  Segala kerawanan pada pemilu tahun 2019, sudah mulai diantisipasi…

Senin, 25 Maret 2019 11:03

ALHAMDULILLAH..!! 6 Kecamatan Kembali Dapat Program PISEW 2019

TANA PASER – Sama di tahun sebelumnya, program Kementerian Pekerjaan…

Senin, 25 Maret 2019 11:02

Utang Multiyears Lunas, DPRD Minta Proyek Dievaluasi

PENAJAM- Utang proyek yang dibiayai skema tahun jamak atau multiyears…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*