MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Senin, 23 April 2018 09:42
Dorong Transparansi Lifting Migas

Komunikasi Daerah Penghasil dan KKKS Patut Dibangun

-

PROKAL.CO, TENGGARONG -  Masih minimnya komunikasi yang terjalin antara daerah penghasil migas dengan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tak ditampik pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Termasuk hasil produksi migas siap jual (lifting)\yang menjadi penentu besaran Dana Bagi Hasil (DBH) migas bahkan ABPD daerah penghasil.   

Sedangkan selama ini, daerah hanya mengetahui porsi DBH yang diterima setelah dihitung dengan mekanisme yang ada. Padahal, dalam penyusunan asumsi dana APBD, pihak daerah penghasil mestinya patut mengetahui besaran produksi serta produksi siap jual, sebagai bentuk transparansi potensi pemasukan.

Hal tersebut disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Ardimansyah dalam pertemuan antara awak media dan KKKS di Manado, Sulawesi Selatan belum lama ini. Ketimpangan informasi tersebutlah kata dia, yang membuat pihak daerah penghasil merasa selalu diperlakukan tidak adil. Sehingga, berimbas kepada sorotan aktivitas perusahaan KKKS yang dianggap tak memihak kepada masyarakat.

“Makanya dalam waktu dekat ini saya akan mengundang Sekda Se-Indonesia khusus dari daerah penghasil, untuk membicarakan hal ini. Terutama untuk membangun corong komunikasi antara daerah penghasil dan perusahaan KKKS yang beroperasi di daerah tersebut,” ujar Ardimansyah.

Diakuinya, selama ini banyak daerah penghasil di wilayah Kaltim seperti Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang bolek-balik ke Kemenkeu untuk menanyakan besaran DBH. Hal ini, untuk menentukan besaran asumsi APBD di tiap tahunnya. Jika salah memperkirakan, maka dikhawatirkan menjadi potensi piutang kepada pihak ketiga.

“Karena sudah banyak contohnya. Asumsi APBD terlalu besar, sehingga ketika pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, ternyata uangnya malah tidak ada. Makanya, komunikasi antara perusahaan KKKS dengan daerah penghasil sangatlah penting,” imbuhnya.

Di sisi lain kata Ardimansyah, pihak daerah penghasil juga patut memberikan segala kemudahan untuk kepentingan operasi perusahaan. Pasalnya, perusahaan KKKS menjadi mitra pemerintahan, yang hasil operasi kerjanya bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah.

“Sehingga, tidak lagi daerah penghasil migas dan KKKS jalan sendiri-sendiri. Sehingga banyak muncul konflik di daerah. Bahkan sampai ada isu hendak merdeka dari NKRI. Inilah yang harus kita jaga,” tambahnya lagi.

Diketahui, Kutai Kartanegara juga menjadi daerah penghasil migas dengan struktur APBD masih didominasi dari DBH migas. Sejumlah perusahaan KKKS beroperasi di kawasan pesisir Kukar. Seperti Kecamatan Anggana, Muara Badak, Sangasanga, Muara Jawa dan Samboja. (qi)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 10:39

LUMAYANLAH..!! UMK Paser 2019 Sebesar Ini...

TANA PASER–Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paser (Disnakertrans) Sancoyo…

Jumat, 14 Desember 2018 10:55

Lebihi Batas Tarif, Sanksi Menanti

SAMARINDA–Memasuki akhir 2018, tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltim…

Jumat, 14 Desember 2018 10:50

Sisa ADD Dipertanyakan

PENAJAM–Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi kantor DPRD Kabupaten…

Jumat, 14 Desember 2018 10:49

Harga Eceran Tabung Melon Sulit Dikendalikan

TANA PASER–Tabung melon atau elpiji 3 kilogram (kg) yang merupakan…

Jumat, 14 Desember 2018 10:39

Keluhan Petani Sawit Belum Ada Solusi

SENDAWAR - Belum ada solusi dari pemerintah maupun asosiasi perkebunan…

Jumat, 14 Desember 2018 10:38

Mes Perusahaan Jadi Arang

TENGGARONG – Peristiwa kebakaran kembali melanda Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis…

Jumat, 14 Desember 2018 10:34

Hoax Terpa Kutim Usai Pelaksanaan Porprov Kaltim VI, Kata Wakil Bupati Tidak Benar Ada Boikot

SANGATTA–Kabupaten Kutai Timur yang berhasil menjadi tuan rumah sekaligus meraih…

Jumat, 14 Desember 2018 10:33

Satu Personel Polres Terindikasi Narkoba

BONTANG–Ratusan anggota Polres Bontang menjalani tes urine dadakan untuk memastikan…

Jumat, 14 Desember 2018 10:31

Masih Banyak OPD Belum Setor RKA

SANGATTA–Semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Jumat, 14 Desember 2018 10:31

Jadi Penyadap Karet Sambil Jualan Sabu

BONTANG–Bekerja sebagai penyadap karet, penghasilan yang didapatkannya menurut anggapan PR…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .