MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 16 April 2018 08:39
Wajib Susun Bersama Pemulihan Lingkungan

PROKAL.CO, CATATAN:NIEL MAKINUDDIN
(
Pemerhati Sosial dan Lingkungan Kaltim)

KEJADIAN dahsyat di perairan Teluk Balikpapan menyisakan pekerjaan berat. Khususnya dalam proses pemulihan ekosistem yang terdampak. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pemulihan juga sangat bergantung. Tentu perlu melihat seberapa besar dan seberapa luas sebaran kerusakan yang ditimbulkan, serta teknologi dan kemampuan finansial.

Semakin berat dan luas kerusakan, umumnya memerlukan waktu semakin lama. Dalam beberapa kasus, nelayan tidak bisa menangkap ikan hingga 8–12 bulan. Sementara untuk kasus lain, bisa perlu waktu bertahun-tahun. Dalam upaya penanggulangan pencemaran, penting bagi otoritas terkait menyampaikan secara terbuka derajat dan sebaran kerusakan kepada masyarakat luas.

Semua itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang (UU), terutama bila mengacu Pasal 53 Ayat 2 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009. Isinya penjelasan tentang pemberian informasi kepada masyarakat yang merupakan salah satu langkah dalam upaya penanggulangan.

Ini amat penting karena bisa saja beberapa kampung atau desa yang dilewati jalur pipa minyak masih terdapat sebaran minyak. Jadi berpotensi terbakar dan menimbulkan korban tambahan bila ada kegiatan masyarakat terkait api. Namun, pertanyaan pentingnya, siapa yang harus melakukan pemulihan?

Apabila merujuk UU Nomor 32 Tahun 2009, pihak yang melakukan pencemaran yang wajib melakukan pemulihan termasuk bertanggung jawab kepada keluarga korban jiwa. Ini bisa terlihat di Pasal 54 Ayat 1 UU 32 Tahun 2009, pemulihan wajib dilakukan oleh pencemar.

Jadi, penting bagi pemerintah dan pencemar menyepakati rencana pemulihan yang disusun. Penyusunan rencana pemulihan ini, dalam kadar tertentu, sebaiknya melibatkan masyarakat luas. Terutama yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah terdampak.

Maka perlu dipastikan akuntabilitas dari proses pemulihan ini. Peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi strategis. Dalam konteks pemulihan ekosistem, pemerintah bisa mengikuti konsep biodiversity offset.

Namun, opsi ini memerlukan kalkulasi yang detail mengenai impak yang terjadi pada aspek biodiversity di wilayah terpapar dampak. Total luasan yang saat ini sering ditampilkan oleh berbagai pihak adalah luasan tumpahan. Padahal, ini masih memerlukan kajian detail.

Misalnya, mengumpulkan data dampak tumpahan ke biodiversity, luasan yang mana yang dianggap final. Sementara ini data masih berkembang, ada yang menyebutkan 34 hektare yang sudah teridentifikasi. Tetapi, data sebaran tumpahan menunjukkan 12.987 hektare.

Selanjutnya, data luasan dampak yang dialami terumbu karang, mangrove, hingga spesies atau habitat yang hilang. Contohnya dugong, burung, satwa lain yang hidup di laut dan pantai. Kemudian, mengumpulkan literatur ilmiah mengenai lama waktu dampak tumpahan minyak.

Setelah data terkumpul, lanjut dengan menyusun matriks program offset, luas area offset, lokasi, jumlah investasi yang dibutuhkan, serta pihak yang terlibat dalam proses pemulihan ekosistem. Hingga akhirnya sampai pada tahap mengusulkan program pemulihan sebagai pilihan offset. Program ini dapat dilakukan oleh pelaku pencemaran.

Sesungguhnya, dampak juga diukur bukan hanya satu waktu. Namun, menghitung berapa lama dampak akan berpengaruh secara multiyears. Sebab, dalam banyak kasus pemulihan pencemaran laut memerlukan waktu lama. Dengan menggunakan prinsip yang dikembangkan oleh Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), kalkulasi kewajiban offset bisa diusulkan dan disepakati.

BBOP adalah kolaborasi dari 75 institusi mulai profit, pemerintah, LSM, hingga lembaga riset. Tujuannya mendukung kegiatan konservasi biodiversity. Biasanya, BBOP merekomendasikan offset dua kali dampak yang terjadi sehingga kondisi bisa terpulihkan. (tim kp)


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2018 08:46

Kaltim Juga Rawan Gempa

Kaltim memang tak karib dengan gempa, namun bukan berarti Bumi Mulawarman tak pernah mengalami guncangan.…

Senin, 08 Oktober 2018 12:34

Mengharamkan Nikah Siri

Menghalalkan hubungan cinta yang terjalin adalah mimpi bagi banyak pasangan. Namun, tak sedikit yang…

Senin, 08 Oktober 2018 12:32

Banyak Mudaratnya ketimbang Enaknya

RINI dan Joni, bukan nama sebenarnya, sudah saling kelewat sayang. Namun, restu orangtua sang pria tak…

Senin, 08 Oktober 2018 12:31

Penghulu Dadakan Tergoda Bayaran

SECARA hukum, negara melarang pernikahan siri terhadap setiap warganya. Namun, praktiknya masih cukup…

Senin, 08 Oktober 2018 12:29

Nikah Siri, Perempuan dan Anak Jadi Korban

OLEH: SUWARDI SAGAMA(Pakar Hukum Perlindungan Anak/Dosen Hukum Tata Negara IAIN Samarinda) NIKAH siri…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:26

Vegetarian= Jaga Tubuh, Jaga Bumi

Anda adalah apa yang Anda makan. Ungkapan itu menjadi tren seiring makin tingginya kepedulian gaya hidup…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:21

Pedang Bermata Dua

MESKI diklaim membuat tubuh fit, fresh dan awet muda, menjalani hidup sebagai vegetarian lebih tak selamanya…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:10

Tren Menanjak Minat Menjadi Vegetarian

HASRAT menjadi vegetarian bahkan vegan trennya menanjak. Termasuk Kaltim. Berikut wawancara dengan Koordinator…

Kamis, 27 September 2018 09:19

Memangkas Emisi, Menjaga Bumi

Perubahan iklim yang kian buruk tak muncul begitu saja. Hujan yang tak tentu hingga kemarau yang terbilang…

Kamis, 27 September 2018 09:12

Ekonomi Menggiurkan dari Alam

RATANA Lukanawarakul begitu seksama mendengar penjelasan Agus, pemuda Desa Muara Siran, Muara Kaman,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .