MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 16 April 2018 08:39
Wajib Susun Bersama Pemulihan Lingkungan

PROKAL.CO, CATATAN:NIEL MAKINUDDIN
(
Pemerhati Sosial dan Lingkungan Kaltim)

KEJADIAN dahsyat di perairan Teluk Balikpapan menyisakan pekerjaan berat. Khususnya dalam proses pemulihan ekosistem yang terdampak. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pemulihan juga sangat bergantung. Tentu perlu melihat seberapa besar dan seberapa luas sebaran kerusakan yang ditimbulkan, serta teknologi dan kemampuan finansial.

Semakin berat dan luas kerusakan, umumnya memerlukan waktu semakin lama. Dalam beberapa kasus, nelayan tidak bisa menangkap ikan hingga 8–12 bulan. Sementara untuk kasus lain, bisa perlu waktu bertahun-tahun. Dalam upaya penanggulangan pencemaran, penting bagi otoritas terkait menyampaikan secara terbuka derajat dan sebaran kerusakan kepada masyarakat luas.

Semua itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang (UU), terutama bila mengacu Pasal 53 Ayat 2 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009. Isinya penjelasan tentang pemberian informasi kepada masyarakat yang merupakan salah satu langkah dalam upaya penanggulangan.

Ini amat penting karena bisa saja beberapa kampung atau desa yang dilewati jalur pipa minyak masih terdapat sebaran minyak. Jadi berpotensi terbakar dan menimbulkan korban tambahan bila ada kegiatan masyarakat terkait api. Namun, pertanyaan pentingnya, siapa yang harus melakukan pemulihan?

Apabila merujuk UU Nomor 32 Tahun 2009, pihak yang melakukan pencemaran yang wajib melakukan pemulihan termasuk bertanggung jawab kepada keluarga korban jiwa. Ini bisa terlihat di Pasal 54 Ayat 1 UU 32 Tahun 2009, pemulihan wajib dilakukan oleh pencemar.

Jadi, penting bagi pemerintah dan pencemar menyepakati rencana pemulihan yang disusun. Penyusunan rencana pemulihan ini, dalam kadar tertentu, sebaiknya melibatkan masyarakat luas. Terutama yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah terdampak.

Maka perlu dipastikan akuntabilitas dari proses pemulihan ini. Peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi strategis. Dalam konteks pemulihan ekosistem, pemerintah bisa mengikuti konsep biodiversity offset.

Namun, opsi ini memerlukan kalkulasi yang detail mengenai impak yang terjadi pada aspek biodiversity di wilayah terpapar dampak. Total luasan yang saat ini sering ditampilkan oleh berbagai pihak adalah luasan tumpahan. Padahal, ini masih memerlukan kajian detail.

Misalnya, mengumpulkan data dampak tumpahan ke biodiversity, luasan yang mana yang dianggap final. Sementara ini data masih berkembang, ada yang menyebutkan 34 hektare yang sudah teridentifikasi. Tetapi, data sebaran tumpahan menunjukkan 12.987 hektare.

Selanjutnya, data luasan dampak yang dialami terumbu karang, mangrove, hingga spesies atau habitat yang hilang. Contohnya dugong, burung, satwa lain yang hidup di laut dan pantai. Kemudian, mengumpulkan literatur ilmiah mengenai lama waktu dampak tumpahan minyak.

Setelah data terkumpul, lanjut dengan menyusun matriks program offset, luas area offset, lokasi, jumlah investasi yang dibutuhkan, serta pihak yang terlibat dalam proses pemulihan ekosistem. Hingga akhirnya sampai pada tahap mengusulkan program pemulihan sebagai pilihan offset. Program ini dapat dilakukan oleh pelaku pencemaran.

Sesungguhnya, dampak juga diukur bukan hanya satu waktu. Namun, menghitung berapa lama dampak akan berpengaruh secara multiyears. Sebab, dalam banyak kasus pemulihan pencemaran laut memerlukan waktu lama. Dengan menggunakan prinsip yang dikembangkan oleh Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), kalkulasi kewajiban offset bisa diusulkan dan disepakati.

BBOP adalah kolaborasi dari 75 institusi mulai profit, pemerintah, LSM, hingga lembaga riset. Tujuannya mendukung kegiatan konservasi biodiversity. Biasanya, BBOP merekomendasikan offset dua kali dampak yang terjadi sehingga kondisi bisa terpulihkan. (tim kp)


BACA JUGA

Jumat, 20 April 2018 09:10

Perlu Edukasi dan Dukungan

KANKER masih menjadi misteri. Penyakit satu ini menyerang tanpa disadari pengidapnya. Belum lagi…

Jumat, 20 April 2018 08:58

Pasien BPJS Mesti Lebih Bersabar

INSTALASI Kedokteran Nuklir RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda yang beroperasi Januari lalu…

Jumat, 20 April 2018 08:51

Nuklir untuk Kehidupan

OLEH: KADEK SUBAGIADA, M.Si(Dosen Program Studi Fisika di FMIPA Unmul, Samarinda) KETIKA mendengar kata…

Senin, 16 April 2018 08:56

Rangkul OPD PPU, Pertamina Bentuk Satgas

Pertamina menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ceceran minyak. Pertemuan demi pertemuan dilakukan…

Senin, 16 April 2018 08:48

Pulihkan Ekosistem Laut

SEHARI setelah kejadian pencemaran minyak Pertamina, Sabtu (31/3) lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)…

Senin, 16 April 2018 08:43

Perlu Komitmen Pemerintah

PENCEMARAN minyak di Teluk Balikpapan tak lagi urusan lokal. Kasus ini berkembang sebagai isu lingkungan.…

Senin, 16 April 2018 08:43

Efek Kerusakan Jangka Panjang

PENCEMARAN minyak di Teluk Balikpapan mengundang reaksi. Terlepas siapa yang bersalah memutus pipa milik…

Jumat, 13 April 2018 08:58

Tuntut Ganti Rugi Rp 122,9 M

YUSNADI sigap mengambil seluler yang tersimpan di tasnya ketika sidang ditunda sejenak dan kembali digelar…

Jumat, 13 April 2018 08:40

MANGROVE DAN KAMPUNG ATAS AIR

KONDISI mangrove Kampung Atas AirMargasari setelah hampir dua minggu kejadian tumpahan minyak di Teluk…

Senin, 09 April 2018 09:32
Siraman Modal di Aset Kusam

Cengkeraman Pakuwon, Jadikan GOR Sempaja Pusat Bisnis

Mal dan hotel dalam satu kawasan dengan gedung olahraga bakal tersaji di Samarinda. TATAPAN Agus Sujipto…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .