MANAGED BY:
KAMIS
19 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Senin, 16 April 2018 07:15
Kaltim Butuh Inovasi Pembiayaan Infrastruktur

BI: Obligasi Daerah Harusnya Bisa Jadi Solusi

BUTUH ALTERNATIF: Proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda. Kaltim tak bisa bergantung penuh pada APBD sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. (ANGGI PRADITHA/KP)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Prosedur penerbitan surat utang atau obligasi yang semakin mudah diharap mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi untuk mengebut pembangunan infrastruktur, di tengah kondisi anggaran yang pas-pasan.

Hal tersebut disampaikan Manajer Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Christian. Sejatinya, kata dia, obligasi sarat keuntungan bagi daerah.

“Pembangunan infrastruktur bisa memanfaatkan cara ini. Ya kita tahu, infrastruktur di Kaltim perlu percepatan,” ucapnya saat bincang dengan Kaltim Post, beberapa waktu lalu.

Christian menyebut, sampai kini, belum ada satu pun produk obligasi yang diterbitkan pemerintah di bursa. Menurutnya, salah satu penghambat adalah belum adanya pengalaman untuk mengambil langkah fiscal ini.

Kalangan pemerintahan, disebutnya masih melihat prosedur penerbitan obligasi sebagai sesuatu yang rumit. Christian pun tak menampiknya. Dengan literasi yang belum terlampau dalam, pemerintah daerah di Kaltim memang enggan terlibat dalam kerumitan tersebut. “Prosesnya memang cukup sulit, karena obligasi daerah ini kan belum dijamin lewat regulasi dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dia melanjutkan, selain jaminan dari pemerintah pusta, pemda juga harus meminta izin ke DPRD. Lalu ada lagi proses ke Kementerian Keuangan, dan izin Kementerian Dalam Negeri. “Alur panjang itulah yang menyebabkan Pemda belum kunjung merealisasikan penerbitan obligasi daerah, meski sudah muncul wacana,” imbuh dia.

Padahal Christian menilai, langkah tersebut akan menjadi inovasi di sektor keuangan. Upaya tersebut dinilai perlu, agar daerah tak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun transfer dana dari pusat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerbitan obligasi daerah sudah memiliki legal framework. Yakni Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54/2005 tentang pinjaman daerah. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Christian mengatakan, Pemprov Jawa Tengah sudah menjadi mengambil langkah tersebut. Obligasi daerah dari provinsi tersebut akan terbit tahun ini. “Itu bisa jadi contoh. Kalau berhasil, Kaltim bisa menyusul,” sebutnya.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia menyatakan masih terus menanti penerbitan obligasi daerah dari pemda di Kaltim, Otoritas pasar modal menyatakan, setelah terakhir dibicarakan pada akhir tahun lalu, belum ada komunikasi lebih lanjut terkait rencana tersebut.

Kepala Perwakilan BEI Balikpapan Dinda Ayu Amalliya mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan tiga peraturan untuk mempermudah pemda dalam menerbitkan obligasi atau surat utang. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Selain itu, ada Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, serta Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

“Harapannya, pemda bisa memanfaatkan pembiayaan dari pasar modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Tapi, komunikasi kami dengan Pemprov Kaltim masih jalan di tempat. Terakhir pertengahan tahun lalu,” jelasnya kepada Kaltim Post.

Saat ini, sebut Dinda, Pemprov Kaltim saja bisa mengalokasikan dana dari bursa obligasi untuk mengongkosi sejumlah proyek strategis. Pertama, ditawarkan untuk menjadi pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan.

Dalam beberapa kesempatan sosialisasi, Dinda mengatakan pernah mendengar peserta bertanya, kenapa pemda harus berutang untuk membangun proyek. Padahal, penerbitan obligasi merupakan langkah penghimpunan modal.

Terlepas dari rencana penerbitan obligasi, Dinda menyebut, Kaltim bakal menyumbang daftar emiten baru di pasar modal. Dia menerangkan, ada tiga perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Sejauh ini, baru ada empat emiten aktif yang berasal dari Benua Etam. (aji/man2/k18)


BACA JUGA

Rabu, 18 Juli 2018 06:47

Berharap Bantuan Pemprov

SAMARINDA - Pemkot Samarinda berencana memperbaiki jalur logistik yang menghubungkan Terminal Peti Kemas…

Rabu, 18 Juli 2018 06:42
Keuntungan Indonesia Jadi Tuan Rumah IMF-WBG 2018 (1)

Ukir Tinta Emas Sekarang atau Menanti 564 Tahun Lagi

Tidak mudah bagi Indonesia mendapat kepercayaan dunia menggelar Annual Meeting International Monetary…

Rabu, 18 Juli 2018 06:38

YA TUHANKU...!! Bulan Mei, Utang Indonesia Tembus Rp 5.020 T

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir…

Rabu, 18 Juli 2018 06:37

Lindungi Industri Kelapa Sawit

JAKARTA - Industri Kelapa Sawit Indonesia dan India menyepakati pengembangan secara berkelanjutan. Itu…

Rabu, 18 Juli 2018 06:36

1 Agustus, Tindak Kendaraan Logistik Overload

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, mulai 1 Agustus 2018 penurunan muatan…

Selasa, 17 Juli 2018 07:10

Butuh Realisasi, Bukan Rencana

SAMARINDA - Rencana pemerintah menghadirkan sektor hilirisasi untuk komoditas seperti minyak kelapa…

Selasa, 17 Juli 2018 07:07

Laba Ditahan dan Warisan Masih Wacana

BALIKPAPAN - Pengusaha di Bumi Etam mendapat angin segar. Usulan pemerintah menjadikan laba ditahan…

Selasa, 17 Juli 2018 07:05

Rupiah Bisa Bertahan di Zona Hijau

JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini diperkirakan…

Selasa, 17 Juli 2018 07:03

Juni, Neraca Perdagangan Surplus USD 1,74 Miliar

JAKARTA - Kinerja perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat…

Selasa, 17 Juli 2018 07:02

Penduduk Miskin Turun

JAKARTA – Upaya pemerintah menekan angka kemiskinan di Tanah Air mulai menunjukkan hasil membanggakan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .