MANAGED BY:
SELASA
17 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Sabtu, 14 April 2018 06:00
Menjamin Perlindungan Perempuan dan Anak di Kaltim, Siapa Berani?

PROKAL.CO, OLEH: SUWARDI SAGAMA SH MH
(Ketua Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah)
IAIN Samarinda

PERHELATAN pilkada serentak di Indonesia tinggal menghitung hari, tepat pada 23 Juni 2018 akan dilangsungkan pilkada. Baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Berbagai strategi politik dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dengan tujuan merengkuh suara sebanyak-banyaknya. Tim pemenangan cagub-cawagub atau cawali-cawawali dan cabup-cawabup juga berperan sangat penting memberikan sumbangsih tidak hanya tenaga dan pemikiran, melainkan materi juga. Isu-isu dalam perhelatan politik juga menjadi aroma sedap yang siap disantap oleh calon kepala daerah dan tim pemenangan.

Isu yang berada di tengah masyarakat dapat menjadi senjata ampuh untuk memenangkan pertarungan politik yang pada era masa kini mudah sekali untuk menerima dan melakukan analisis. Sehingga, semua lapisan masyarakat dapat melakukan analisis dan membuat kesimpulan tanpa meminta penilaian dari ahlinya.

Pilkada juga memperlihatkan kreativitas yang diproduksi baik bersumber dari calon kepala daerah maupun yang dirumuskan oleh tim pemenangan. Kreativitas yang dilakukan tecermin dari nama yang disingkat atau dipendekkan, mengampanyekan jargon, membuat meme dan kreativitas lainnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat mengenal calon kepala daerah, tidak hanya orangnya namun nama serta visi-misi yang dikemas dari kreativitas yang dilakukan.

Hasil kreativitas pada pilkada serentak tahun 2018 tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur akan menyelenggarakan hajatan besar, yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota untuk melanjutkan tongkat estafet sebelumnya. Kaltim merupakan daerah potensial untuk menarik masyarakat dari luar daerah Kaltim. Potensi terbesar Kaltim berada pada ketersediaan sumber daya alam, seperti batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas bumi lainnya.

Tidak heran jika investor akan menghiasi wajah Kalimantan Timur dengan janji dan harapan yang dibawa. Investor memiliki magnet yang dapat berimplikasi positif dan negatif. Secara positif, investor dapat melakukan pembangunan dan kegiatan yang akan membuka lapangan pekerjaan sehingga secara bertahap, akan memberikan pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut karena adanya siklus perekonomian.

Sedangkan pada dampak negatif akan dirasakan langsung oleh masyarakat karena ketika investor masuk, maka kegiatan pembangunan akan dilangsungkan dan langsung berdampak pada lingkungan, di mana pembangunan kerap kali menjadi penyumbang adanya kerusakan lingkungan. Selain itu, potensi sumber daya alam yang berlimpah ini dapat menjadi nilai positif bagi kepala daerah, namun dapat juga menjadi nilai negatif. Kepala daerah yang terpilih akan bernilai positif pada pendapatan asli daerah dan dapat juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berlimpahnya sumber daya alam dapat juga bernilai negatif, yaitu adanya tindakan kekerasan baik dalam kekerasan dalam rumah tangga maupun pada kekerasan di luar rumah tangga.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PILGUB KALTIM

Pilkada pada umumnya mudah untuk menjumpai tanda-tanda untuk mengenal calon yang mengikuti kontestasi pilkada. Begitu pula pada pilkada di Kaltim tahun 2018 masyarakat dengan mudah untuk menjumpai poster, pamflet, baleho, spanduk para cagub dan cawagub Kaltim. Sebagaimana kita ketahui pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim 2018 terdapat empat calon cagub-cawagub dengan berbagai tagline yang diusung. Pasangan calon pertama mengusung tagline AnNur, lain lagi dengan pasangan calon nomor dua menggunakan kata JaDi, sedangkan pada calon nomor tiga menggunakan tagline Kaltim Berdaulat dan pasangan nomor empat menggunakan tagline Kaltim Bermartabat.

Tagline yang “bertebaran” menjadi strategi pengingat kepada masyarakat, agar lebih dekat dan mengenal calon kepala daerahnya sehingga pada waktu pemilihan akan mencoblosnya. Selain itu, empat pasangan cagub dan cawagub juga menebar janji-janji dalam baliho yang dapat dijumpai dan dibaca dengan mudah pada tempat-tempat strategis yang sudah ditentukan oleh KPU Kaltim. Dari janji yang tertera dalam baliho berbagai ukuran, tidak ada yang mencantumkan mengentaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Namun, yang tertera terkait alokasi dana perdesaan/kelurahan, perbaikan infrastruktur hingga pembangunan infrastruktur pada umumnya, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Bukannya dana, perbaikan infrastruktur dan sarana-prasarana sudah menjadi kewajiban untuk diberikan karena telah masuk postur APBN di antaranya diperuntukkan pembangunan dan sumber daya manusia.

Mengapa tidak ada perlindungan terhadap perempuan dan anak, apakah tidak penting membahas pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Atau pembahasan akan dilakukan pada bagian tersendiri? Jika demikian, mengentaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan skala prioritas.

Perempuan dan anak di Kaltim setiap waktunya mendapatkan kekerasan mulai dari kekerasan penelantaran, kekerasan psikis hingga kekerasan fisik. Kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti tidak ada habisnya, bagaimana gunung es yang tidak tahu kapan mencair dan persoalan menjadi selesai. Faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim juga bervariasi.

Kekerasan penelantaran sebagian disebabkan kurangnya pengetahuan dan ketidakberdayaan untuk melawan. Semisal penelantaran yang disebabkan nikah bawah tangan atau bisa dikenal dengan istilah nikah sirih. Dari assessment yang dilakukan perempuan tidak mengetahui bahwa dengan nikah siri hak sebagai istri dan anak yang dilahirkan, suami atau laki-laki yang berhubungan dengannya tidak dapat dipaksa untuk bertanggung jawab.

Kekerasan psikis kerap kali terjadi akibat percekcokan dalam rumah tangga dan/atau di rumah pendidikan, advokasi yang pernah dilakukan adalah seorang perempuan yang diancam oleh suami dan/atau laki-laki lain sehingga menyebabkan rasa takut untuk beraktivitas.

Tidak jarang perilaku ini berujung dengan adanya kekerasan fisik seksual, hal ini juga berlaku pada anak yang berada di lingkungan rumah dan/atau sekolah. Artinya motif yang berbeda dan tindakan yang didapat sejatinya merupakan wewenang pemerintah untuk bertanggung jawab sebagai fungsi hukum administrasi negara, yakni memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram agar terwujud negara yang sejahtera.

Sebagaimana kasus yang ditangani atau laporan yang diterima pada kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kaltim dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2015– 2017 berjumlah 239 kasus dengan 12 jenis kasus, yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, penelantaran, kekerasan masa pacaran, hak asuh anak, penculikan, kekerasan terhadap anak, perselingkuhan, anak tidak mampu, penganiayaan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Dari 239 kasus terbanyak pada kasus KDRT dengan jumlah 94 kasus, berikutnya adalah kekerasan seksual berjumlah 42 kasus, hak asuh anak berjumlah 25 kasus dan sisanya terbagi dalam 9 kasus lainnya. Data yang berada di Kantor P2TP2A Kaltim tidak dapat dijadikan angka pasti kekerasan yang terjadi di Kaltim. Hal ini dikarenakan terdapat banyak organisasi yang menaungi atau menjadi tempat berlindung oleh para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan data yang didapat dari fakta lapangan.

Artinya, angka ini tentunya akan bertambah jika jumlahkan dengan organisasi perlindungan perempuan dan anak apabila melihat situasi masyarakat yang ada di Kaltim saat ini. Faktor lain sebagai pemicu tidak jarang korban, yakni perempuan dan/atau anak ketika mendapat kekerasan takut untuk melaporkan karena ketika mereka melaporkan tindakan yang mereka alami maka aib akan dibuka.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah dapat melakukan pencegahan atau upaya preventif karena selama ini, upaya represif yang menjadi pilihan selain tidak memberikan efek jera upaya ini memberikan serangan psikologi terhadap korban. Kewenangan pemerintah secara khusus diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu urusan wajib pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah Provinsi Kaltim adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (Baca: Perempuan dan anak).

Lex specialis derogat Lex Generalis kewajiban pemerintah dapat dilihat juga dalam undang-undang khusus tentang perlindungan anak, yakni dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Adanya ketentuan hukum ini menegaskan tidak ada alasan kepada pemerintah daerah untuk melepas tanggung jawab. Seperti halnya Provinsi Kaltim dalam melihat data fakta sudah menjadi kewajiban dapat memikirkan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan. Sehingga, tindakan cepat dan tuntas dapat terwujud.

Pada momen pilkada serentak tahun 2018, cagub-cawagub dan tim kampanye dapat memasukkan jika belum memasukkan, menambah jika masih kurang, mengedit jika ada yang salah baik pada rumusan visi dan misi yang sudah disiapkan dalam masa-masa kampanye ini.

Tindakan konkret juga dapat dilakukan jika belum tersedianya tim-tim yang membahas isu kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat memasukkan karena solusi konkret ketika perumus merupakan pelaksana juga. Tim pilkada dapat mereformulasi baliho, spanduk, pamflet, dan poster-poster yang sudah tertera setiap tempat yang sudah dianggap strategis. Apakah berani para pasangan cagub dan cawagub bersama tim memformulasikan ulang? Dari sini, akan terlihat kebijakan apa yang akan dikeluarkan apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltim tahun 2018-2023.

Dari sini juga akan menjadi bukti konkret yang tidak terbantahkan kepada pemerhati perempuan dan anak menuntut gubernur dan wakil gubernur Kaltim terpilih ketika tidak mengentaskan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi zero atau 0 persen. (*/one/k15)


BACA JUGA

Minggu, 15 Juli 2018 06:59

Pentingnya Menjaga Predikat Ulama

OLEH: ARIFUL AMIN(Penulis adalah koordinator Komunitas Pemerhati Balikpapan) BEGITU ada informasi tentang…

Kamis, 12 Juli 2018 10:37

“Tangkap Bandarnya”

MALAM semakin larut, ketika banyak orang sudah terlelap tidur, polisi masih terus bekerja. Melawan penjahat,…

Minggu, 08 Juli 2018 09:18

Seberapa Efektif Manajemen Blusukan

OLEH: ARIFUL AMIN(Koordinator Komunitas Pemerhati Balikpapan) PERIODE kepemimpinan dalam hal ini presiden,…

Minggu, 01 Juli 2018 07:24

Pemilih Partai Tidak Equal dengan Pilgub

OLEH: ARIFUL AMIN(Ketua Komunitas Pemerhati (KoPi) Balikpapan) PEMILIHAN Gubernur telah usai. Tapi bagi…

Rabu, 27 Juni 2018 06:58

Lalu Kita Pilih Siapa?

OLEH: ARDANIAH(Pemerhati Sosial Politik di Kalimantan Timur, Tinggal di Balikpapan) HARI ini (27/6)…

Selasa, 26 Juni 2018 08:43

Rasionalitas Publik di Pilkada

CATATAN: RINA JUWITA* PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak semakin mendekati saat yang menentukan.…

Selasa, 26 Juni 2018 08:03

Pemilih Cerdas Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Oleh: Aris Setiawan, Sekretaris PD IKADI Kabupaten Kutai Kartanegara TIDAK salah, bahkan perlu rasanya…

Minggu, 24 Juni 2018 07:15

Menggugat Pilkada Kaltim yang Melempem

OLEH: ANDRI MAHAKAM KONTESTASI politik di Kalimantan Timur sudah hampir mencapai puncaknya. Tapi, gereget…

Minggu, 24 Juni 2018 07:13

Menimbang Nilai Tambah Asian Games XVIII/2018

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S-3 Doktor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .