MANAGED BY:
SENIN
20 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 13 April 2018 08:58
Tuntut Ganti Rugi Rp 122,9 M

PROKAL.CO, YUSNADI sigap mengambil seluler yang tersimpan di tasnya ketika sidang ditunda sejenak dan kembali digelar 60 menit mendatang. Siang itu, sekitar pukul 13.15 Wita, 5 April 2018, direktur II PT Nabucco Maratua Resort (NMR) tersebut meminta pihak di balik sambungan udara mengantarkan akta notaris.

Akta tersebut berisi susunan kepengurusan PT NMR yang luput dibawanya kala sidang perdana gugatan perdata antara PT NMR dan sembilan ahli waris mendiang Jaji, pemilik izin penggarapan lahan di Pulau Bakungan Besar, Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua, Berau. “Segera ya,” ucapnya menutup panggilan.

Sementara rekannya, I Gede Bagus Made Haryana, sibuk menyusun kembali berkas kelengkapan sidang yang baru saja ditunjukkannya ke majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb yang dipimpin Ennierlia Arientowaty bersama hakim anggota, Hiralius Grahita Setya Atmadja dan Andika Perdana.

“Kami menilai, kuasa yang diberikan ke saudara Haryana oleh PT Nabucco (Maratua Resort) bukan sebagai kuasa hukum ke persidangan”. Pernyataan Syahrudin, kuasa hukum ahli waris almarhum Jaji, di muka sidang inilah yang memantik majelis hakim bersikap dan menilai sidang perlu ditunda agar pihak tergugat, PT NMR, menghadirkan persyaratan lain.

Sehingga sidang perdana dapat digelar dengan limitasi yang telah dipenuhi dan disepakati kedua pihak yang bersengketa. Akta notaris yang dinanti Yusnadi itulah yang menjadi syarat baru yang bakal dihadirkan PT NMR.

Menurut Syahrudin, otoritas yang diberikan ke Haryana hanya berlaku ke internal perusahaan. Bukan untuk seluruh persoalan hukum yang berkelindan di PT NMR. Namun, ketika sidang dari perkara yang teregistrasi dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tnr itu kembali dibuka, Syahrudin kukuh dengan pendapatnya.

Akta notaris yang baru saja dihadirkan sia-sia dan berakhir menjadi bukti pelengkap. Haryana punya dalih. Dalam akta notaris yang dibuat medio 2015 itu, meski dia selaku direktur I PT NMR, dia dapat pula menjadi kuasa hukum di meja hijau.

Apalagi, advokat memang profesinya jauh sebelum menjadi unsur pimpinan di PT NMR. “Sesuai Pasal 16 dalam akta notaris itu disebutkan, saya sebagai kuasa untuk menangani persoalan hukum di perusahaan, majelis,” tutur pria 63 tahun itu. “Baik internal maupun eksternal,” imbuhnya menegaskan.

Silang persepsi dari bunyi pasal di akta notaris itu memakan waktu lebih dari lima menit dan berakhir dengan Haryana yang enggan memperpanjang sawala. “Jika dirasa tak bisa, perusahaan tak didampingi kuasa hukum. Apalagi saya salah satu direktur di PT NMR,” tutupnya.

Di tengah hiruk-pikuk akan atol di Bumi Batiwakkal yang diduga dimiliki warga negara asing. Ada persoalan sewa pulau yang justru beringsut ke meja hijau. Hadirnya gugatan perdata berklasifikasi perbuatan melawan hukum ini di peradilan yang berkantor di Jalan Pemuda itu sekaligus menyurutkan prasangka yang menyerbak akhir-akhir ini.

Sembilan ahli waris almarhum Jaji yang mengajukan petisi itu, Mardeka, Maidi, Aloha, Maeda, Rosana, Sanusi, Effendi, Aslinda, dan Kasmanto. Mereka menyoal tak adanya surat perjanjian kerja sama (SPKS) untuk menindaklanjuti memorandum of understanding (MoU) yang dibuat kedua pihak pada 17 Desember 2005.

SPKS tak pernah direalisasikan, PT NMR telah mendirikan resor dengan nama Virgin Cocoa–Tropical Hideway Island di Pulau Bakungan Besar. Mulai beroperasi medio Agustus 2016 dengan pelbagai fasilitas, seperti, bungalow, kantor, hingga jalan yang telah disemen.

Padahal, delapan hari berselang selepas MoU itu dibuat, Mardeka yang mewakili keluarga mengusulkan nilai kompensasi dari penggunaan lahan garapan keluarganya sebagai destinasi wisata bahari itu sebesar Rp 154,4 juta per tahun.

Jumlah itu berasal dari 600 pohon kelapa yang mampu menghasilkan 8 ribu kerambil sekali panen dengan asumsi per buah dihargai Rp 1.000. Maka pendapatan keluarganya untuk empat kali panen dalam setahun mencapai Rp 32 juta.

Lalu, ada perkiraan harga dari telur penyu, sejak lahan di atol itu digarap mendiang orangtuanya pada 1958, per tahunnya, terdapat sekitar empat ekor penyu yang bertelur hingga 400 telur setiap bulannya di Pulau Bakungan Besar. Per buahnya, kala itu, telur dihargai Rp 3.000, sehingga jika dikalikan 400 telur selama 12 bulan maka ada kompensasi sebesar Rp 14,4 juta.

Tak luput, hasil laut yang menjadi piring nasi utama keluarganya sehari-hari. Keluarganya dan puak-puak lain di Pulau Maratua memang menggantungkan hidup di sektor hasil laut dengan estimasi pendapatan kala itu mencapai Rp 108 juta per tahunnya. “Namun, timbul angka sewa Rp 27,5 juta per tahunnya. Nominal yang jauh dari pendapatan sembilan bersaudara itu,” ucap Syahrudin selepas sidang.

Pengikatan kesepahaman belum ada kepastian, pada 6 Juni 2006, justru timbul SPKS yang diklaimnya tak pernah diketahui dan disetujui kliennya, Mardeka dan ahli waris almarhum Jaji lainnya. Di nota kesepahaman baru ini justru timbul nama Darmansyah yang tertulis sebagai perwakilan keluarga Jaji. “Kami juga melaporkan ihwal ini ke Polres Berau atas dugaan pemalsuan berkas,” lanjutnya.

Kasat Reskrim Polresta Berau AKP Andika Dharmasena yang ditemui terpisah mengatakan, proses hukum pembuktian dugaan tersebut tengah berjalan. “Laporannya masuk sejak akhir 2017. Sekarang kami terkendala permasalahan dokumen. Kami memerlukan dokumen asli dari kedua pihak untuk didalami,” ungkap dia.

Sampai sekarang, pihak kepolisian belum menerima dokumen asli. Padahal, dalam dugaan pemalsuan, dokumen berupa salinan tak bisa jadi acuan. “Sekarang hanya menunggu, kami tidak menentukan target. Kami minta secepatnya diserahkan (dokumen asli),” sebutnya.

Tentang alas hak lahan yang dimiliki nawa bersaudara itu, Syahrudin memastikan telah memiliki keabsahan di pemerintahan setempat dari kepala kampung di tingkat terendah hingga Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim. Semisal, izin membuka kebun kelapa di Pulau Bakungan Besar tertanggal 1 Januari 1958, surat penegasan hak milik kebun kelapa di atol itu pada 25 Juni 1964 yang diperoleh dari kepala kampung Bohe Silian, hingga Surat Hak Milik Adat bernomor 001/MBS/PD/1978 tertanggal 20 Juli 1978.

Bahkan, sembilan ahli waris Jaji itu telah memperbarui izin tersebut ke pemkab, dari izin membuka kebun beralih jadi surat keterangan penguasaan tanam tumbuh di atas lahan milik negara seluas 19.600 meter persegi. Surat itu bernomor 594/001/PEM-KAM-BS/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Maidi, kakak Mardeka. Dalam gugatan perdata ini, nawa bersaudara itu menuntut kerugian materiel atas penggunaan lahan itu mencapai Rp 122,9 miliar sejak beroperasinya Virgin Cocoa–Tropical Hideway Island di Pulau Bakungan Besar medio 2016.

Syahrudin mengaku nominal kerugian kliennya itu tak asal sebut, mereka punya dasar sebagai perkiraan kerugian. “Itu diperoleh dari penghasilan PT NMR sejak beroperasi pada 2016,” lanjut pokrol asal firma hukum Borneo Jakarta itu.

Profit itu, menurutnya, dapat ditakar dari tiga jenis paket inap yang diberlakukan pengelola, yakni Rp 1,57 juta untuk satu orang, bagi dua orang dihargai Rp 1,21 juta, dan bakal lebih murah untuk tiga orang, hanya dikenakan sebesar Rp 1,11 juta. Sementara untuk sekali menyelam, setiap orang dikenakan tarif Rp 175 ribu. Dengan 21 unit bungalow yang ada, Virgin Cocoa mampu menampung hingga 44 orang. Dengan begitu, PT NMR, ditaksir Syahrudin, mampu meraup hingga Rp 61,6 miliar setahunnya.

Yusnadi, direktur II PT NMR tak habis pikir dengan sengketa yang dilayangkan para ahli waris almarhum Jaji itu. Memang, mulanya mereka menerima somasi dari sembilan bersaudara itu pada Oktober 2017 untuk memutus kerja sama. Bahkan, Mardeka berdalih jika kerja sama yang berjalan tak pernah diketahuinya.

Pasalnya, tutur dia, gugatan untuk membatalkan kerja sama dilayangkan ketika kerja sama sudah berjalan 12 tahun lamanya sejak lahan pertama kali disewa pada 2006. Sejak dikontrak, lahan belum digunakan, baru pada 2014-2016 investasi mereka mulai membangun pelbagai fasilitas resor, dari bungalow, kantor, hingga kolam renang dan resmi beroperasi pertengahan Agustus 2016. “Kenapa baru sekarang, saat sudah beroperasi,” keluhnya. Apalagi, pembayaran sewa rutin dibayar per tahunnya tanpa kurang sepeser pun dan selalu ada bukti resmi yang terbubuhi tanda tangan setiap pihak.

Terlebih, buah dari pokok kelapa yang ada di Pulau Bakungan Besar itu sepenuhnya diserahkan kepada para ahli waris. Mereka bebas menjual buah itu ke luar atau ke pihak Virgin Cocoa–Tropical Hideway Island. “Tapi, kita ikuti proses persidangan saja seperti apa hasilnya nanti,” singkatnya.

OPSI MENUJU DAMAI

Mediasi kedua pihak yang bertikai ini digelar sehari berselang pada 6 April 2018. Di depan hakim mediator Andi Hardiansyah, ada dua opsi yang ditawarkan nawa bersaudara tersebut ke PT NMR untuk mengaras kata damai, mengganti kerugian sebesar Rp 122,9 miliar itu atau membuat kerja sama resmi tanpa perantara dengan harga sewa yang ditentukan pemilik izin lahan sekitar Rp 300 juta per tahunnya.

I Gede Bagus Made Haryana menilai angka yang ditawarkan terlalu besar. Meski dia direktur di PT NMR, harga yang disodorkan itu, dirinya perlu berkomunikasi ke induk perusahaan PT NMR, Ekstra Divers Worldwide (EDW) yang bermarkas di Jerman.

Sebelumnya, kala somasi dilayangkan para ahli waris medio Oktober 2017, CEO EDW Walter Harscher sempat berpesan untuk memenuhi permintaan para pengampu tersebut. Kemudian, memperbarui kontrak sewa lahan nyaris dua kali lipat dari harga sewa awal sebesar Rp 27,5 juta per tahun. “Berkisar Rp 50 juta per tahun. Makanya kami belum bisa komentar banyak,” akunya.

Apalagi, laba PT NMR yang ditaksir para penggugat terlalu berlebihan. Menurut pokrol yang berkantor di Mataram, Nusa Tenggara Barat itu, Virgin Cocoa–Tropical Hideaway Island tak beroperasi setiap hari dalam 365/366 hari kalender. Pangsa pasar PT NMR hampir 80 persen menyasar Eropa. Untuk Asia, mereka baru membuka pasar di Singapura pertengahan 2017. “Jadi, para turis mancanegara yang datang ke sana bergantung musim liburan atau musim dingin di Eropa,” akunya.

Sementara Syahrudin, kuasa hukum pengampu Jaji, menutup pintu lain sehingga tak ada tawar-menawar lagi tentang opsi damai. Dua preferensi sudah diberikan kliennya untuk guyub dari ripuh yang ada. “Jika tidak mau, lanjut bersidang,” tukasnya.

Kliennya sudah terlalu merugi sejak lahan disewa pada 2006 lalu jika menilik keuntungan yang diperoleh Virgin Cocoa–Tropical Hideaway Island jelang dua tahun beroperasi. Mengacu sewa yang dibayarkan mereka sejak perdana disewa sebesar Rp 27,5 juta, selama 12 tahun kontrak itu, keluarga hanya menerima Rp 330 juta. “Gap yang cukup besar jika disandingkan dengan keuntungan mereka yang sampai Rp 61,6 miliar,” nilainya. (tim kp)


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 08:54

Mewaspadai Sisi Gelap Uang Digital

Oleh: Suharyono Soemarwoto, MM MENGGEMPARKAN! Itulah kata tepat menggambarkan kemajuan mata uang berbasis                                            …

Jumat, 10 Agustus 2018 08:57

Rita Pergi, Siapa Ganti Edi?

Tensi politik Kota Raja memanas. Edi Damansyah makin mulus mengisi kursi bupati yang ditinggalkan Rita…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:54

Kasak-kusuk Golkar, Gerindra, dan PKS

TAK adanya larangan yang terang bagi kader partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:33

Kesultanan Berharap Putra Daerah Jabat Bupati

KUTAI Kartanegara (Kukar) mencari pemimpin baru. Setelah putusan hukum Rita Widyasari inkrah, Edi Damansyah…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:32

Parlemen Meminta Pendamping

JALUR perseorangan ternyata tak bebas dari aturan. Jika menang pilkada kemudian salah satunya (kepala…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:27

Kutim Dua Kali Tak Pilih Wakil

KEKOSONGAN jabatan kepala daerah yang terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar), sebenarnya sudah terjadi…

Jumat, 10 Agustus 2018 08:24

“Saya Belum Memikirkan”

DALAM hitungan hari setelah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari ditahan KPK dengan…

Rabu, 08 Agustus 2018 12:00

Target Sejuta Anak Divaksin

DINAS Kesehatan (Diskes) Kaltim mengaku tidak ingin berbicara soal halal atau tidaknya vaksin measles…

Rabu, 08 Agustus 2018 09:14

Label Halal Bikin Galau

Vaksin measles dan rubella (MR) mental. Belum mampu menembus urat nadi jutaan siswa sekolah dasar. Musababnya…

Rabu, 08 Agustus 2018 09:10

Boleh Imunisasi MR, asal…

SELEPAS salat Jumat (3/8), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Kesehatan akhirnya bertatap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .