MANAGED BY:
RABU
18 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 13 April 2018 08:50
Payung Hukum Lemah, Potensi PAD Luput
Resort Ilegal Terancam Disegel
PESONA: Perkembangan industri pariwisata di Maratua beriringan dengan pertumbuhan resort di pulau-pulau terluar kecamatan tersebut. Tampak bungalo di sisi barat Pulau Bakungan Kecil. (BOBBY LOLOWANG/KP)

PROKAL.CO, SOROTAN atas keberadaan resort milik asing di Pulau Maratua, Berau, meruyak ke pelbagai sisi. Dari isu pembelian pulau, hingga hadirnya resort-resort tak berizin alias ilegal. Untuk masalah yang terakhir, bukan isapan jempol belaka.

Pemkab Berau seakan luput mengawasi. Resort-resort itu berdiri tanpa melalui mekanisme perizinan di Bumi Batiwakkal. Padahal, kehadiran fasilitas itu terungkap sekitar tiga tahun silam, beriringan dengan dirujuknya Kepulauan di timur Berau itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Tujuh perusahaan sedang berkongsi menjadi satu badan hukum untuk mengelola kawasan itu.

Mappasikra Mappaseleng, kepala Dinas Pariwisata Berau, tak membantah alpanya pemerintah mengantisipasi administrasi perizinan resort di kawasan tersebut. "Kendala jarak, lalu proses sewa yang hanya lewat pemilik lahan," akunya.

Seiras nasi sudah menjadi bubur, pemkab hanya bisa mengawasi yang sudah terbangun serta mengambil kebijakan pemutihan. Ini menjadi pilihan karena Pemkab Berau tak mungkin membongkar resort yang sudah terbangun. Investasi yang telanjur terkucur harus diproses sesuai perizinan dari pemerintah setempat. Tim gabungan pun sempat turun satu per satu menilik beleid apa saja yang belum terpenuhi. Agar ada izin dan hak pemkab dapat diperoleh.

"Tak luput, mereka harus memproses izin di kementerian untuk menangani izin pengelola laut. Karena ada resort yang terbangun menjorok ke laut," ujarnya.

Tim gabungan sudah dibentuk pemda pada Februari lalu. Pemilik resort ditenggat tiga hingga empat bulan untuk merampungkan perizinan. Jika tidak, pemerintah bakal menyegel aktivitas pariwisata di sana.

Semula, aku pria yang karib dipanggil Sikra itu, keberadaan resort tak berizin menjadi temuan tim selepas adanya keluhan warga atas pungutan sebesar Rp 50 ribu bagi masyarakat yang hanya sekadar berkeliling di sana. Setelah dirundung rasa bersalah lantaran luput mengawasi perizinan, pemerintah tak ingin lagi berdiam diri.

Banyak potensi PAD luput, ditambah masih lemahnya payung hukum, pemerintah belum bisa berbuat banyak. Sementara regulasi masih dibahas di legislatif Berau seusai perda di tingkat provinsi dibakukan medio 2017.

Koordinasi Dispar selalu menjadwalkan agenda pemantauan pelayanan yang sudah berjalan. Sembari berkoordinasi untuk proses izinnya. "Karena di awal proses izin Dispar hanya selaku jenang," katanya.

Resort Nabucco di Pulau Pabahanan, Resort Nunukan di Pulau Bakungan Kecil, serta Virgin Cocoa di Pulau Bakungan Besar termasuk sanggraloka yang didapati belum mengantongi izin lengkap. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau Datu Kesuma sempat menepis.

Menurut dia, berdasarkan dokumen DPMPTSP, ketiga resort tersebut sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan pada 2006. Sedangkan untuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terbit 2011.

“SITU dikeluarkan tahun 2015, untuk Resort Nabucco dan Resort Nunukan saja. Kalau Virgin Cocoa (Pulau Bakungan Besar) baru diurus,” ujar pria yang baru menduduki DPMPTSP setahun lalu tersebut.

Keterlambatan mengeluarkan SITU disebabkan kelengkapan dokumen amdal yang baru saja diproses.

Nabucco Island Resort beroperasi sekitar 17 tahun. Sedangkan Nunukan Island Resort jelang 10 tahun dan Virgin Cocoa 2,5 tahun. Datu belum mengetahui detail keberadaan tiga sanggraloka tersebut karena alasan dirinya yang baru menjabat.

Di sisi lain, dia berdalih investasi asing tidak ditangani pemerintah daerah. Pengurusan PMA ditangani langsung pada pemerintah pusat. Apabila izin PMA turun, barulah boleh ditindaklanjuti daerah. “Ada rekomendasi dari pusat, sehingga pemda berikan izin. Dan mereka (Nabucco dan Nunukan) sudah memiliki,” tutur dia.

Meski demikian, sempat ada pencabutan pada 2013 lantaran pihak terkait tidak pernah memberikan laporan setelah mengantongi izin. Tetapi tidak terhenti, pihak Nabucco mengurus kembali sampai akhirnya kembali mengantongi izin. “Tapi harus masuk daftar pusat pariwisata (DPP). Waktu itu IMB dikeluarkan Disciptakot (Dinas Cipta Karya dan Tata Kota),” ungkapnya.

Dengan izin tersebut, pihak Nabucco telah mengantongi IMB, amdal, dan akhirnya mendapat SITU pada 2015. SITU wajib diperpanjang setiap dua tahun. “Sekitar dua bulan lalu mereka mengurus kembali. Termasuk perizinan untuk Resort Virgin Cocoa,” terangnya.

Walau begitu, ditegaskan bahwa IMB Virgin Cocoa perlu dibuatkan amdal berbeda. Regulasi tak memperkenankan perusahaan menggunakan amdal dari perizinan usaha sebelumnya. Lagi pula, amdal dari membangun di kawasan perairan harus keluar dari provinsi. “Makanya kami meminta untuk dilengkapi,” imbuhnya.

Banyaknya resort beroperasi tanpa memiliki izin lengkap membuat sisi pengawasan dipertanyakan. Namun, Datu lagi-lagi meminta permakluman karena dirinya yang baru satu tahun menjabat. Meski begitu, ditegaskan perlunya peran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) menyikapi hal ini. “Kejadian ini memberikan pelajaran. Pengawasan memang perlu ditingkatkan. Kami segera berkoordinasi,” pungkasnya.

Pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) via Berau Dalam Angka 2017, kabupaten tersebut memiliki total 99 hotel/penginapan, 7 resort/cottage, dan 171 homestay. Derawan tercatat sebagai kecamatan dengan unit terbanyak. Meliputi 27 hotel, 2 resort, dan 98 homestay. Sedangkan kecamatan tetangga Maratua memiliki 9 hotel, 5 resort, dan 55 homestay. (tim kp)


BACA JUGA

Selasa, 17 Juli 2018 09:14

Jamaah Terus Dibikin Menggantung

BALIKPAPAN – Ratusan orang berkumpul di Masjid Baitul Aman Mapolres Balikpapan, Senin (16/7).…

Selasa, 17 Juli 2018 09:05

Dua Bulan Lagi Didarati Boeing 737

SAMARINDA –Tarik ulur rencana penerbangan lintas provinsi di Bandara APT Pranoto Samarinda mulai…

Selasa, 17 Juli 2018 09:02

Coret Caleg Mantan Koruptor

SAMARINDA – Hari ini (17/7), menjadi batas terakhir pendaftaran calon legislatif (caleg) untuk…

Selasa, 17 Juli 2018 08:59

Mahfud Teratas Dampingi Jokowi

JAKARTA – Satu demi satu, nama-nama calon pendamping Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden…

Selasa, 17 Juli 2018 08:57

Wujudkan Smart City, Minta Jangan Gagap Teknologi

Perlahan namun pasti, janji Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Basri Rase terpenuhi.…

Senin, 16 Juli 2018 08:54

Les Bleus Bintang Dua

MOSKOW – Didier Deschamps mengulang memori indah 20 tahun lalu. Pada 1998, dia menjadi kapten…

Senin, 16 Juli 2018 08:47

Ubah Tradisi Sembilan Dekade

PEMINDAHAN jadwal Piala Dunia 2022 Qatar sudah diumumkan Presiden Gianni Infantino pada Kongres FIFA,…

Minggu, 15 Juli 2018 13:00

Gubernur Baru Bakal Pilih-Pilih Proyek

SAMARINDA – Beberapa proyek multiyears contract (MYC) atau tahun jamak berpotensi mangkrak. Pasalnya,…

Minggu, 15 Juli 2018 12:00

Giliran Ketua Komura yang Dieksekusi

BALIKPAPAN – Sekretaris Ketua Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Dwi Hari Winarno telah dieksekusi…

Minggu, 15 Juli 2018 07:51

Peringkat Tiga Milik Belgia

SAINT PETERSBURG – Belgia tak pulang dengan tangan hampa dari Piala Dunia Rusia 2018. Meski gagal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .