MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 12 April 2018 09:02
Tambang Diduga Ilegal Dekat Kantor Bupati Sudah Tak Beroperasi
Ada Tambang Ilegal, Ini Kata Bupati
-

PROKAL.CO, PENAJAM – Meski sudah berlangsung dua bulan dan hanya berjarak 1,6 kilometer dari Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), aktivitas tambang batu bara yang diduga tak berizin ternyata belum diketahui Yusran Aspar. Bupati PPU itu mengatakan tak pernah mendapat laporan dari bawahannya.

“Saya belum tahu lokasinya. Tapi, saya sudah baca tadi di koran,” ucapnya saat ditemui selepas meninjau lokasi longsor di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, kemarin.

Yusran merasa kecolongan dengan aktivitas keruk emas hitam itu di kawasan RT 01, Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, tersebut. Sebab itu, bupati yang habis masa jabatannya pada 31 Juli 2018 tersebut akan menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan operasional perusahaan yang izinnya diragukan itu.

Bupati PPU dua periode tersebut menegaskan tidak akan memberi toleransi setiap kegiatan tak berizin di Kabupaten PPU. Apalagi penambangan batu bara yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. “Kalau kita membiarkan kegiatan ilegal, kan salah. Nanti kita kerja sama dengan kepolisian untuk menindaknya,” janji dia.

Informasi yang dikumpulkan Kaltim Post, dua alat berat sudah mengeksplorasi lahan di RT 01, Kelurahan Lawe-Lawe, tersebut. Tak jauh dari sumur gas milik Perusda Benuo Taka. Posisinya di sebelah kiri dari arah Kantor Bupati PPU. “Sudah dari Februari kemarin,” kata sumber Kaltim Post.

Dia menceritakan, lahan seluas 1 hektare itu adalah milik Tb dan Ms. Keduanya bersepakat dengan Indriani yang diduga sebagai investor, untuk melakukan penambangan batu bara. Untuk memasuki areal pertambangannya, harus melalui jalan milik Suriansyah AM. Termasuk memobilisasi kendaraan berat untuk aktivitas eksplorasi maupun pengangkutan.

Sebagai timbal balik penggunaan akses jalannya, Suriansyah direkrut sebagai karyawan dari pihak penambang. Namun, seiring berjalannya kegiatan, pria kelahiran Lawe-Lawe, 54 tahun silam, itu mencurigai kegiatan tersebut tak berizin. Akhirnya Suriansyah mundur. Dia juga melarang pihak penambang menggunakan akses jalan miliknya. “Jadi tidak boleh lagi lewat jalan tersebut,” ucap sumber itu lagi.

Aktivitas penambangan tersebut diduga menimbulkan beberapa masalah. Seperti pengupasan lahan yang bisa menimbulkan banjir besar di wilayah sekitar yang memang kerap menjadi langganan banjir kala hujan. Dampak lainnya adalah pencemaran lingkungan terhadap petambak ikan di ilir Sungai Sesumpu dan sekitarnya. Sebab, lokasinya hanya berjarak ratusan meter dari areal pertambangan.

Kegiatan penambangan juga disebut tak sesuai aturan. Semisal pemindahan lapisan tanah penutup batu bara. Terlihat dari kegiatan penggalian yang hanya menggunakan ekskavator. Tanpa adanya alat berat lain, semisal dump truck.

Kejanggalan lainnya adalah tidak adanya kolam yang disebut settling pond atau bak galian penampung air hasil galian tambang batu bara. Bahkan, karyawan yang bekerja di sana tak menggunakan seragam kerja maupun alat pelindung diri (APD).

“Sosialisasi ke masyarakat soal amdalnya juga tidak ada. Makanya, kami simpulkan kegiatan tersebut ilegal. Karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apalagi dilakukan di areal yang masuk hutan kota,” tukasnya.

Menurut pengamatannya, ada sekira empat orang yang rutin bekerja tiap hari. Terbagi atas 1 wakar atau sekuriti, 2 operator alat berat, dan 1 pengawas. Mereka bekerja dengan sistem sif. “Satu hari kerja, satu hari off. Begitu terus selama ini,” imbuh sumber tersebut.

Lurah Lawe-Lawe Mardhani yang ditemui di kantor pun mengakui adanya kegiatan penambangan batu bara yang diduga ilegal tersebut. Itu berdasarkan laporan RT 01 dua pekan lalu. Namun, dia belum meninjau lokasi yang disebutkan. “Sempat beberapa kali ingin ke sana bersama RT, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tapi selalu hujan. Kalau hujan aksesnya sulit dijangkau,” dalihnya.

Pihaknya pun telah melaporkan kejadian tersebut ke kecamatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mardhani juga mengaku mendapat informasi bahwa aktivitas penambangan sudah dihentikan. “Itu informasi dari warga,” ujarnya.

Kaltim Post berupaya mengunjungi lokasi penambangan itu kemarin. Cuaca yang sedang terik membuat tak ada kesulitan mengakses lokasi. Jaraknya sekitar 500 meter dari jalan provinsi. Bisa ditempuh lima menit dengan berjalan kaki. Kontur jalannya berbukit dengan komposisi jalan tanah merah selebar 3 meter. Sebelum memasuki lokasi tersebut, ada plang kecil bertuliskan “Dilarang Masuk Mobil atau Alat Berat bila Jalan Tidak Kering. Mohon Pengertiannya”.

Setelah menuruni bukit dan sedikit menanjak, sekitar 200 dari jalan utama, ada sebuah portal yang disusun dari bambu. Diduga itulah akhir dari jalan milik Suriansyah yang tidak boleh digunakan oleh penambang. Saat berada di lokasi, tampak dua ekskavator yang diparkir berdampingan. Di depannya ada pondok bambu kecil, lengkap dengan peralatan rumah tangganya. Termasuk kasur dan dispenser air minum.

Tak jauh dari situ, ada empat penampungan air dalam posisi sejajar. Saat itu memang tidak ada kegiatan penambangan batu bara. Termasuk penjagaan dari wakar. Media ini bisa leluasa berkeliling mengamati lokasi pertambangan yang diduga ilegal itu.

Beberapa meter dari lokasi alat berat diparkir, ada lubang menganga bekas penggalian. Di sana terlihat tumpukan bongkahan batu bara yang belum diangkut. Seperti dibiarkan begitu saja. Bercampur dengan air sisa hujan. Luasnya kurang lebih kolam renang umum. Pohon-pohon sisa pohon penggalian pun belum dibersihkan di sekitar lubang.

Ketika akan meninggalkan lokasi, seorang wakar yang sebelumnya berjaga di sana, tiba. Dia sempat menjelaskan memang tidak ada kegiatan selama dua pekan di lokasi tersebut. Dia menyebut, penghentian kegiatan itu atas perintah Polres PPU. “Karena mau menghadapi pilkada. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang bisa menimbulkan gejolak,” kata wakar bertubuh gempal itu.

Dia mengatakan, kegiatan penambangan tersebut dilakukan PT KJM sejak dua bulan lalu. PT KJM berkantor di Balikpapan. Perusahaan itu menyewa alat berat untuk bekerja dan saat ini akan dikembalikan ke Long Ikis, Kabupaten Paser.

“Bagaimanapun caranya (alat berat) harus keluar. Kalau tidak malam ini (kemarin), besok (hari ini). Karena dua minggu sudah diam, enggak ada kegiatan,” katanya.

Wakar menyebut, memang ada larangan dari Suriansyah yang merupakan warga RT 01, Kelurahan Lawe-Lawe, untuk melintasi jalan miliknya. Sehingga dibuatlah portal bambu untuk menghalangi. Termasuk untuk membawa batu bara yang sudah digali keluar lokasi yang sudah ditambang sekitar 0,5 hektare itu. “Jadi selama ini batu (batu bara) enggak bisa keluar,” ungkapnya.

Wakar mengaku tak tahu-menahu soal izin. Yang dia tahu, pihak penambang telah memberikan uang muka kepada pemilik lahan, yakni Tb dan Ms. “Pemilik memperbolehkan (menambang), karena telah menerima DP (uang muka) Rp 25 juta,” jawabnya.  

Saat dikonfirmasi, penanggung jawab PT KJM, Firman, tak ingin berkomentar mengenai kegiatan pertambangan yang disebut dilakukan perusahaannya. Saat dihubungi melalui ponsel, dia melempar kewajiban menjawab kepada Doni. Tanpa menyebutkan jabatan Doni. “Mohon maaf perihal ini. Mohon maaf untuk keterbatasan ini, tidak ada info,” tulis Firman melalui pesan singkat terkait nomor kontak Doni.  

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU Achmad Bajuri menyebut, lokasi yang digunakan untuk kegiatan tersebut bukan wilayah hutan kota. Dia menjelaskan, di wilayah itu bisa dilakukan kegiatan penambangan batu bara jika memiliki hak konsesi. “Asal ada kesepakatan dengan warga yang memiliki lahan,” ucapnya.

Pihaknya pun baru mendapat informasi mengenai kegiatan pertambangan yang diduga ilegal tersebut. Juga belum mengecek ke lokasi lantaran disibukkan dengan kejadian tumpahan minyak dan kebocoran pipa PT Pertamina di wilayah Kabupaten PPU. “Setelah ini kemungkinan kami baru melakukan pengecekan ke sana,” tandasnya. (*/kip/dwi/k8)


BACA JUGA

Minggu, 21 Oktober 2018 10:39

Angka Partisipasi di Pemilu Menurun

BANJARMASIN–Angka partisipasi pemilih di Kalsel masih jauh dari memuaskan. Padahal, KPU merasa…

Minggu, 21 Oktober 2018 10:38

Investor Tergiur Makassar

PENATAAN kota tidak cukup sebatas mengoneksikan semua orang. Idealnya juga menyambungkan antara hati…

Minggu, 21 Oktober 2018 10:37

Kolosal, Masuk Kalender Event Nasional

BANYUWANGI–Perhelatan tari kolosal Festival Gandrung Sewu berlangsung spektakuler sore kemarin…

Sabtu, 20 Oktober 2018 18:26

Kebakaran Rumah Warga Sempat Macetkan Poros Samarinda-Balikpapan

SAMARINDA- Kejadian kebakaran rumah warga di  poros jalan Samarinda – Balikpapan , tepatnya…

Sabtu, 20 Oktober 2018 10:29

Tolak Keras LGBT di Bontang

JAKARTA - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menolak keras kehadiran transgender (LGBT) di Kota Taman.…

Sabtu, 20 Oktober 2018 10:28

Posisi Kepala Dinas Ini Loh yang Paling Diincar

BONTANG – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah menerima puluhan berkas…

Sabtu, 20 Oktober 2018 10:27

Gerakan Lindungi Hak Pilih dari Bawaslu

SANGATTA - Ketua Bawaslu Kaltim Saiful Bahtiar menyatakan, hak pilih warga Kutai Timur terancam hilang…

Sabtu, 20 Oktober 2018 10:26

Berdalih Pinjam, MN Bawa Kabur Ponsel

BONTANG - Pemuda 18 tahun dilaporkan melakukan tindak pidana dugaan penggelapan satu ponsel. Terlapor…

Sabtu, 20 Oktober 2018 10:26

Segera Diverifikasi Tim Provinsi dan Pusat

TANJUNG REDEB –SMP 2 Tanjung Redeb menjadi satu-satunya sekolah yang mewakili Kabupaten Berau…

Sabtu, 20 Oktober 2018 10:25

Berharap Ada Armada Damkar di Talisayan

TALISAYAN - Kebakaran yang terjadi di RT 6 Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kamis (18/10), menghanguskan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .