MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTARA

Kamis, 12 April 2018 08:39
Jembatan Meranti Belum Dapat Digunakan
-

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Memasuki tahun ketiga setelah pembangunan Jembatan Meranti di Tanjung Selor selaku ibu kota Provinsi Kaltara, belum juga dapat digunakan masyarakat. Penyebabnya, masih terkendala pembebasan lahan menuju jembatan.

Padahal, sebelumnya upaya mempercepat penggunaan jembatan senilai Rp 37 miliar tersebut sudah dilakukan. Pemkab Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan membentuk tim appraisal. Tim itu membantu dalam penyelesaian masalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan dari masyarakat kepada Pemkab Bulungan. Termasuk, di dalamnya soal tanam tumbuhnya.

Kenyataan itu menjadi sorotan Ketua DPRD Bulungan Syarwani. Dia menyebut akan menanyakan tentang progres yang sudah berjalan selama ini. Apakah terkait langkah pembebasan tanah dan tanam tumbuh sudah terakomodasi secara keseluruhan atau belum.

Bahkan, disarankan jika menemui permasalahan yang belum ada titik keluarnya, DPRD meminta diagendakan kembali pertemuan dengan masyarakat setempat selaku pemilik lahan.

“Ini memang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Apalagi sudah dibentuknya tim appraisal. Maka, itu harus tetap dilanjutkan atau dijalankan sebagaimana fungsinya,” ungkap Ketua DPRD Bulungan Syarwani, Rabu (11/4).

Namun, DPRD berharap, masyarakat memahami kebutuhan pemerintah. Pembangunan jembatan itu merupakan kebutuhan publik, begitu juga soal jalur jalannya. Karena itu, kepada masyarakat yang memiliki lahan dan tanam tumbuh harus dapat memahaminya.

“Di sisi lain, saya juga menyarankan ke masyarakat sendiri dapat memahami. Sebab, jika jalan itu tembus dari jembatan akan memiliki manfaat yang jauh lebih besar untuk masyarakat,” jelasnya. 

Sedangkan mengenai adanya perjanjian hitam di atas putih sebelumnya antara pemerintah dan masyarakat, menurut Syarwani seharusnya saat itu sudah dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dengan adanya tim appraisal yang dibentuk belakangan bisa saja perjanjian yang sebelumnya digunakan dianulir.

“Pemerintah juga seharusnya sudah berpikir dalam merencanakan pembangunan. Tentunya, reaksi masyarakat akan muncul. Cuma saran tetap kembali kepada progres yang ada dari tim appraisal,” tutupnya. (omg/eza/san/k8)


BACA JUGA

Senin, 14 Januari 2019 07:27

Tahapan PLBN Labang Dimulai

TANJUNG SELOR – Pembangunan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN)…

Senin, 14 Januari 2019 07:26

Promosi Pariwisata lewat Simpar

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui Dinas Pariwisata, terus berupaya…

Senin, 14 Januari 2019 07:26

Tujuh Sekolah Raih Adiwiyata

TANJUNG SELOR – Tujuh sekolah di Kaltara meraih penghargaan nasional…

Senin, 07 Januari 2019 08:37

MANTULL PAK GUB..!! 2.500 Rumah Bakal Direhab Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Program rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu…

Senin, 07 Januari 2019 08:35

Dokter Spesialis Akan Diberi Fasilitas

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan memberikan sejumlah…

Jumat, 04 Januari 2019 07:48

Terkendala Minimnya SDM

TANJUNG SELOR – Program pemerintah berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap…

Jumat, 04 Januari 2019 07:48

4 DPD Tak Serahkan LPSDK

PROSES penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) peserta pemilu…

Jumat, 04 Januari 2019 07:46

Bakal Hadir Tiga Perda Retribusi

UPAYA peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi sudah disiapkan…

Jumat, 04 Januari 2019 07:44

Tidak Ada Anggaran untuk Korban Bencana

TARAKAN – Korban tanah longsor kemungkinan tidak mendapatkan bantuan dana…

Jumat, 04 Januari 2019 07:43

Penyegaran di Lingkungan Polres Bulungan

TANJUNG SELOR – Penyegaran di tingkat perwira pertama menjadi agenda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*