MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 11 April 2018 09:34
Keluarga Korban Dijamin Pertamina
-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Pelaksana Tugas Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memastikan Pertamina bakal menjamin keperluan hidup keluarga korban tragedi terbakarnya Teluk Balikpapan, Sabtu (31/3). Menurutnya, sudah ada komitmen bersama antara perusahaan minyak nasional tersebut dengan pemerintah kota (pemkot).

“Nyawa memang tidak bisa dinilai dengan materi. Tapi, yang namanya musibah, kita semua tak ada yang tahu. Pertamina sudah menyanggupi untuk bertanggung jawab,” kata Rahmad kemarin (10/4). Dia menyebut, tanggung jawab itu berupa pemberian santunan yang nantinya dihitung berdasarkan perhitungan yang layak.

Kemudian, jika ada ahli waris korban yang masih anak-anak, akan diberikan beasiswa. Sementara jika ahli waris sudah memasuki usia produktif, akan difasilitasi agar bisa bekerja para perusahaan rekanan Pertamina, ataupun di Pertamina sendiri.

Sementara, sampai saat ini, pemkot masih belum mencabut status darurat bencana yang ditetapkan Senin (2/4). Status tanggap darurat selama 15 hari tersebut dinilai belum layak dicabut, melihat kondisi di lapangan masih banyak yang perlu ditanggulangi.

Khususnya perairan di kawasan Kampung Baru, Balikpapan Barat yang masih perlu terus dibersihkan dari ceceran minyak. Perlu kerja ekstra karena minyak juga menempel pada sampah-sampah dan terbawa ke laut. “Jadi, bukan hanya minyaknya, termasuk sampahnya juga harus dibersihkan sekalian,” tambahnya.

Adapun, soal ganti rugi secara keseluruhan, Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Sayid MN Fadli menyebut, kewenangan penuntutan ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah kota sifatnya memberikan masukan serta support data. Makanya, pemkot sudah menggelar rapat dan sedang dalam tahap inventarisasi dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran minyak Pertamina di Teluk Balikpapan. 

“Kami menghitung dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait. Mengenai kompensasi apa yang bisa kita dapatkan. Ini juga sejalan dengan keinginan DPRD Balikpapan yang akan melakukan gugatan class action. Itu kan nanti datanya juga dari kami,” jelasnya.

Langkah itu sifatnya short term atau jangka pendek. Pemkot fokus pada penanganan dampak yang ada saat ini dan pengembalian ekosistem di Teluk Balikpapan seperti semula.

Untuk langkah jangka panjang, Pemkot Balikpapan sedang berjuang mendapatkan tambahan porsi dana bagi hasil sebagai daerah pengolah. Apalagi, berkaca pada bencana yang baru saja terjadi, perlu waktu yang lama untuk pemulihan kerusakan ekosistem akibat pencemaran minyak.

Tragedi yang terjadi di Balikpapan akan dijadikan momentum memperjuangkan kenaikan dana bagi hasil yang sudah diperjuangkan sejak era Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid. “Sebetulnya, sudah lama kami perjuangkan. Tapi, dengan kejadian ini, semakin meyakinkan kami bahwa perlu alokasi untuk memulihkan akibat langsung maupun tak langsung dari keberadaan kilang minyak di Balikpapan tersebut,” tambahnya.

Dalam hal ini, Pemkot Balikpapan tak sendiri. Tetapi, bersama-sama dengan Pemkot Bontang yang juga merupakan daerah pengolah. Kamis (12/4), akan dilakukan pertemuan di Balikpapan dengan beberapa daerah pengolah untuk membahas hal tersebut.

Rahmad Mas’ud membenarkan hal tersebut. Dia mengharapkan kepedulian pemerintah pusat terhadap daerah pengolah. Serta memenuhi tuntutan Pemkot Balikpapan. “Sebenarnya, ini sudah dalam pembicaraan di pusat. Insyaallah dikabulkan, tinggal besarannya berapa belum pasti,” pungkasnya.

Dua hari lalu, rombongan Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan dengan Pertamina di Gedung Solar, depan Kantor Besar Pertamina, Jalan Yos Sudarso, Balikpapan. Pertemuan itu untuk mendesak BUMN perminyakan tersebut mendahulukan sisi kemanusiaan. Terutama kepada pihak keluarga lima korban jiwa yang harus segera diberi kepastian.

“Penyelesaian terhadap korban harus segera diselesaikan dan harus manusiawi. Tidak boleh nyawa manusia yang menjadi korban hanya dihargai Rp 2,5 juta. Ini tidak manusiawi. Saya kira, masa depan mereka harus terjamin,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron.

Rapat tersebut diikuti 13 anggota DPR dari Komisi VII dan diterima jajaran manajemen Pertamina RU V dan Pertamina MOR VI. Herman yang memimpin rombongan itu menambahkan, karena korban sebagai tulang punggung keluarga, harus dijamin masa depan keluarganya. Bukan hanya terhadap lima korban itu, melainkan kepada semua masyarakat yang terkena dampak.

“Ini kan masih banyak masyarakat lain yang dirugikan. Ada jaring, ada kapal yang rusak. Jangan dibiarkan. Jangan menghitung yang lama-lama seolah-olah ini mengulur waktu. Selesaikan segera, dan jangan ditawar karena ini hak mereka,” tegasnya. (rsh/rom/k11)


BACA JUGA

Selasa, 23 Oktober 2018 06:51

Waspadai Pergerakan Bahan Pokok

BALIKPAPAN - Pemerintah kota maupun Provinsi Kaltim tampaknya harus mewaspadai risiko tingginya inflasi…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:49

UMP Harus Punya Klasifikasi

SAMARINDA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, upah minimum provinsi (UMP) Kaltim tahun ini bakal mengalami…

Senin, 22 Oktober 2018 06:47

Ribuan Anak Putus Sekolah, Pendidikan Kaltim Jadi Atensi

SAMARINDA – Pemprov Kaltim tampaknya harus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas sumber daya…

Minggu, 21 Oktober 2018 11:19

Penyelundupan Narkotika Didominasi Melalui Malaysia

JAKARTA— Kasus narkotika seakan tiada hentinya. Dari awal Oktober hingga pertengahan Oktober kasus…

Minggu, 21 Oktober 2018 07:16

Garansi Polder Tak Ada Buaya

SANGATTA – Kian dekat dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Kaltim 2018 di Kutai…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:05

Ekspor CPO Bantu Selamatkan Rupiah

SAMARINDA  -   Kinerja ekspor Kaltim pada Agustus mengalami penurunan 14,03 persen dibandingkan…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:00

Dorong Pendapatan Petani, Gubernur Mau Petani Jual Karet Langsung ke Perusahaan

SAMARINDA - Petani karet diimbau tidak menjual hasil perkebunannya kepada tengkulak alias langsung ke…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:51

Minta Perda Baca Tulis Alquran Disahkan

TANA PASER – Sebanyak 768 santri Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:35

Kaltim Peringkat Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran

SAMARINDA – Provinsi kaltim menempati urutan ke dua dalam peringkat nasional untuk kepemilikan…

Jumat, 19 Oktober 2018 08:39

Beruntung Dibimbing Langsung Pencetusnya di Rusia

Gelar ahli hukum banyak dimiliki masyarakat Indonesia saat ini. Namun, untuk urusan ahli hukum luar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .