MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Minggu, 08 April 2018 07:55
Ketimpangan Akses Informasi Kesehatan

PROKAL.CO, CATATAN: dr DANIAL*

BEBERAPA waktu lalu, kesedihan menimpa seorang kerabat penulis. Betapa tidak, sang istri tercinta yang telah dinikahinya selama 25 tahun dan membahagiakannya dengan tiga anak, meninggalkannya untuk selamanya.

Tiga bulan sebelum berpulang, sang istri sempat mengonsultasikan keadaan sakitnya kepada penulis. Dia menceritakan keluhan pada sistem reproduksi yang dialami beberapa waktu terakhir. Maka dia berinisiatif untuk menemui dokter spesialis di kotanya.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, dokter pun mendiagnosisnya dengan Carcinoma Cervix stadium 1B. Suatu penyakit keganasan/kanker yang menyerang leher rahim. Dokter spesialis yang menanganinya menyarankan dan menyiapkan serangkaian treatment terbaik sesuai dengan kondisinya, termasuk operasi.

Permasalahan mulai muncul ketika sang ibu sedang gusar mempertimbangkan saran dokter, tiba-tiba mendapatkan informasi dari media elektronik (televisi maupun radio) yang mengiklankan suatu bentuk pengobatan dengan memberikan “garansi” akan kesembuhan penyakitnya.

Sang ibu yang termakan propaganda tersebut tampak begitu yakin dan percaya terhadap yang ditayangkan di media tersebut. Tanpa pikir panjang dan dengan ditemani oleh suami tercinta, mereka menemui “sang penggaransi”

Singkat cerita, setelah tiga bulan mengikuti pengobatan, walaupun pada awalnya memberikan kesan yang positif. Kondisi sang ibu bukannya menjadi lebih baik dan malah makin memburuk. Hal ini dibuktikan dengan keadaan fisik pasien makin lemah dan didukung oleh data penunjang medis akurat lainnya. Tidak berapa lama, sang ibu menemui ajalnya.

Dalam kegusaran batin penulis, “Seandainya sang ibu mengikuti saran dokter yang tentunya telah memberikan informasi dan menjelaskan segala sesuatu tentang penyakitnya, mungkin ending cerita akan lain. Tapi, itulah jalan-Nya.”

Yang dialami dan menimpa istri kerabat saya, bukanlah hal yang pertama terjadi di negeri ini. Mungkin sudah ribuan, bahkan lebih dan masih banyak lagi yang akan mengalaminya. Hikmah apa yang bisa kita petik di balik kisah nyata tersebut?

Tanggal 7 April 2018 adalah Hari Kesehatan Sedunia. World Health Organization (WHO) yang merupakan badan kesehatan sedunia mengusung tema “Universal Health Coverage (UHC): Everyone, Everywhere” yang artinya kurang lebih “kesetaraan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, bagi siapa pun dan di mana pun”.

Diangkatnya permasalahan ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa masih banyak terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Bahkan, di negara maju sekalipun, apalagi di negara sedang berkembang, tak terkecuali Indonesia.

Kenyataan tersebut terjadi di berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan. Salah satunya yang berhubungan dengan kisah yang saya paparkan di atas. Yaitu, ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam mendapatkan informasi kesehatan yang benar.

Dalam artikel ini, penulis tidak mempermasalahkan kenapa sang ibu mendatangi tempat pengobatan tersebut, juga tidak mempermasalahkan terstandar atau tidaknya pengobatan dan tindakan yang diberikan. Termasuk kompetensi petugas yang memberikan pengobatan. Bahkan tidak mempermasalahkan apakah tempat pengobatan tersebut legal, terdaftar, dan mendapatkan izin praktik dari instansi yang berwenang.

Yang terpenting dan menjadi masalah besar adalah apakah informasi yang disuguhkan secara masif dan tanpa henti lewat media, baik cetak maupun elektronik yang disimak oleh masyarakat luas hingga ke pelosok tersebut adalah benar? Ataukah malah menyesatkan?

Hal ini sangatlah krusial untuk didiskusikan. Misalnya dalam kasus di atas. Kalau si pasien yang telah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dari dokter, mengikuti saran dokter, kemudian dengan cepat ditangani. Maka hal ini akan lebih meminimalkan kerusakan akibat kankernya dan optimistis keadaan serta kualitas hidup pasien akan membaik. Walaupun tidak ada jaminan 100 persen.

Dibandingkan dengan kenyataan yang ditempuh oleh pasien dengan mengikuti terapi yang sudah menggaransi kesembuhannya, dan ternyata makin memburuk karena metastasis atau penyebaran sel kanker tersebut. Ingat, melawan keganasan dan penyebaran sel kanker artinya kita berpacu dengan waktu. Terlambat atau salah dalam memutuskan penanganan, maka sel kanker yang akan menang dan akibatnya sangat buruk.

Permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat ini menjadi mendesak untuk disikapi dengan serius. Sebab, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, setiap orang mempunyai hak yang sama memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (Pasal 5 Ayat 1). Kemudian setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Ayat 2).

Lalu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang berimbang dan bertanggung jawab (Pasal 7). Pertanyaannya, apakah semua hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut sudah terpenuhi?

Informasi yang diserap setiap waktu dan berulang-ulang sedikit banyaknya memengaruhi pola pikir dan perilaku dalam upaya kesehatan masyarakat. Apakah upaya kesehatan tersebut?

Seperti yang tercantum di Ketentuan Umum UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Propaganda akan pengobatan oleh pihak tertentu dengan jaminan kesembuhan (dengan istilah “kalau tidak, uang kembali”) dengan mudah kita bisa lihat brosurnya dibagikan di persimpangan jalan, ditempel di setiap sudut kota hingga di setiap batang pohon di pinggir jalan menuju pedalaman.

Yang kita ketahui tingkat pengetahuan dan perilaku kesehatan masyarakatnya masih rendah. Bagi sebagian masyarakat, utamanya di perkotaan yang terpelajar dan memiliki akses informasi pengetahuan serta wawasan tentang kesehatan yang baik. Ini mungkin tidak menjadi masalah.

Mereka bisa memilah informasi yang benar hingga dapat menentukan tempat pelayanan kesehatan yang tepat untuk dikunjungi. Ironisnya, masih banyak masyarakat kita dengan tingkat pendidikan rendah yang belum memiliki akses informasi, pengetahuan, dan wawasan kesehatan yang baik. Akibatnya keputusan upaya kesehatan yang keliru yang bisa berujung kepada kerugian materi, kecacatan, hingga kematian. Ini yang tidak kita inginkan!

Lalu, bisa apa kita? Permasalahan kesehatan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah (Kementerian Kesehatan), dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya saja. Melainkan menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap warga negara. Itu tercantum dalam Pasal 9 UU 36/2009 tentang Kesehatan: “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.

Maka, keterlibatan segenap pihak mulai pemerintah dan DPR sebagai penentu kebijakan, stakeholder penyedia layanan kesehatan, Komisi Penyiaran Indonesia, masyarakat pers, lembaga perlindungan konsumen, penyedia layanan informasi dan telekomunikasi, akademisi, dan tentunya masyarakat pengguna layanan kesehatan. Mereka harus duduk bersama dan bersinergi menyikapi dan mengupayakan tindakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan.

Pemerintah dengan segala kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang, seperti yang tercantum di UU 36/2009 tentang Kesehatan (Pasal 14, Ayat 1) “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.

Kemudian Pasal 17 berbunyi, “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Dengan tugas yang melekat sebagai pembina dan pengawas, maka sangatlah diharapkan “kehadiran pemerintah” dengan tindakan nyata berupa tersedianya akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang adil bagi setiap warga negara. Kepada siapa pun dan di mana pun di wilayah Indonesia.

Kemudian yang lebih penting adalah informasi kesehatan yang diterima masyarakat bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kesahihannya. Intinya adalah pemerintah seoptimal mungkin menghilangkan ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam memperoleh layanan kesehatan termasuk akses informasi kesehatan yang berkualitas untuk seluruh warganya.

DPR maupun DPRD sebagai legislator dan pengawas pemerintah, hendaknya senantiasa bersinergi dengan pemerintah. Mereka berinisiatif dan proaktif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kalau perlu, membuat atau menyempurnakan undang-undang yang sudah ada agar betul-betul bisa menjamin dan memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat dari informasi kesehatan yang menyesatkan.

Kepada stakeholder penyedia layanan kesehatan, selain menyiapkan, menyediakan, dan memberikan fasilitas pelayanan terbaik, terpenting juga adalah menyediakan dan memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan masyarakat, serta mudah diakses.

Komisi Penyiaran Indonesia, masyarakat pers, dan penyedia layanan informasi dan telekomunikasi harus memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing.

Peran akademisi tentunya juga sangat diharapkan kajian-kajian ilmiahnya dan menelurkan terobosan baru dalam rangka berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Yang terpenting, peran aktif dari masyarakat atau kelompok masyarakat dalam memberikan masukan, usulan dan kritik yang konstruktif.

Dengan berhimpunnya segenap potensi bangsa dengan berbagai peran, keahlian, tugas, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat. Maka, cita-cita pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia, salah satu indikatornya adalah terciptanya kesetaraan dalam menerima informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas bisa terwujud. Semoga. (rom/k8)

*) Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman


BACA JUGA

Rabu, 11 April 2018 08:35

Profesionalisme Kepala Sekolah

OLEH: NOOR AIDAWATI, M.PD.(Guru SMK 1 Samarinda) KEPALA sekolah adalah orang yang diberi wewenang dan…

Rabu, 11 April 2018 07:26

Konsekuensi Revolusi Industri (2-Habis)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan) MENANGGAPI revolusi industri…

Selasa, 10 April 2018 08:16

Jika Sungai Mahakam Tanpa Ikan

Oleh: Etik Sulistiowati Ningsih SP MSi(Lecture and Enumerator Unmul Samarinda) MENYUSUR sepanjang Sungai…

Selasa, 10 April 2018 07:05

Konsekuensi Revolusi Industri (1)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan) WALAU isunya sudah sedikit…

Jumat, 06 April 2018 08:40

Mewaspadai Politisasi Agama dalam Pilgub Kaltim

 OLEH: BAMBANG ISWANTO(Pemerhati Pemilu, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda) PROGRES…

Kamis, 05 April 2018 05:29

Retorika Nyinyir vs Retorika Data

OLEH: SYAMSUL RIJAL(Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)SERANGAN memang tidak melulu tentang…

Selasa, 03 April 2018 07:46

Menyambut Mal Pelayanan Publik di Kaltim

OLEH: RUSTAN AMARULLAH(Peneliti Birokrasi & Manajemen Pelayanan Publik-PKP2A III LAN) SETIAP kita…

Senin, 02 April 2018 08:57

Jadi Korban Skimming adalah Salah Kita Semua

OLEH: FIRDA Z. ABRAHAM(warga Samarinda yang menjadi peneliti di Kementerian Komunikasi dan Informatika…

Senin, 02 April 2018 07:21

100 Hari Blok Mahakam

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO TANCAP Gas. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan 100 hari…

Sabtu, 31 Maret 2018 07:24

Etos Kerja Berbudaya K3

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .