MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 03 April 2018 07:46
Menyambut Mal Pelayanan Publik di Kaltim

PROKAL.CO, OLEH: RUSTAN AMARULLAH
(Peneliti Birokrasi & Manajemen Pelayanan Publik-PKP2A III LAN)

SETIAP kita (masyarakat) pasti pernah berurusan dengan birokrasi atau pemerintahan. Baik itu untuk mengurus dokumen kependudukan seperti, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran; pengurusan perizinan seperti IMB, Izin Usaha; pengurusan BPJS; pengurusan PLN; pengurusan PDAM; pengurusan dokumen pertanahan; atau misalnya mengurus pajak kendaraan dan pengurusan dokumen imigrasi. Berbagai pelayanan pemerintah tersebut dijalankan oleh unit atau instansi yang berbeda-beda, sehingga atas setiap urusan pelayanan tersebut, masyarakat perlu merelakan waktu untuk berpindah ke satu kantor ke kantor yang lain dengan jarak tempuh yang saling berjauhan. Memang diakui, bahwa masing-masing pelaksana pelayanan tersebut memiliki kewenangan tugas yang berbeda-beda, ditambah juga lingkupnya yang berbeda antara kantor yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BUMD, BUMN, dan pemerintah pusat. Akibat dari belum tercapainya integrasi atas seluruh pelayanan publik tersebut, masyarakat pengguna layanan masih perlu memahami tugas dan yang terpenting, letak dari masing-masing kantor penyedia layanan tersebut.

Berangkat dari persoalan tersebut, juga didasari keinginan untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman maka pengintegrasian pelayanan publik menjadi keniscayaan di era milenial saat ini untuk diterapkan di seluruh daerah, termasuk Kalimantan Timur. Pengintegrasian seluruh pelayanan publik tersebut dikenal dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Menggunakan istilah “mal” sudah serta-merta terbayangkan kelengkapan “jualan-layanan” yang ada di dalamnya sudah tersusun rapi dan modern dalam bentuk konter-konter pelayanan dengan petugas pelayanan yang ramah. Seluruh konter pelayanan publik tersedia mulai dari layanan BPJS, layanan PLN, layanan PDAM, layanan perpajakan, layanan perizinan, layanan kependudukan, layanan imigrasi, layanan ketenagakerjaan, layanan pertanahan, layanan ke-samsat-an, layanan kepariwisataan, layanan pengaduan, layanan data, layanan perbankan, hingga layanan spesifik lainnya sesuai kebutuhan daerah. Intinya, semua urusan pelayanan publik tersedia di satu tempat sebagai satu kesatuan lintas penyelenggara pelayanan publik, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Menteri PAN-RB, Asman Abnur secara tegas mengatakan, bahwa semua pelayanan dan pengurusan tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi antara daerah maupun pusat dalam satu gedung pelayan.

Hadirnya Mal Pelayanan Publik ini pada dasarnya adalah pengembangan dan perluasan dari pelayanan terpadu yang sudah lebih dahulu diterapkan pada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ataupun pelayanan terpadu satu atap yang fokusnya terbatas pada pelayanan perizinan pemerintah daerah. Hadirnya Mal Pelayanan Publik merupakan inovasi penting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan segala kemudahan pengurusan pelayanan publik, diharapkan iklim usaha, kemudahan berbisnis, kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat yang secara agregat akan memberikan keuntungan positif bagi pergerakan pertumbuhan ekonomi  dan kesejahteraan daerah.

Kesiapan daerah memang diuji jika hendak merealisasikan Mal Pelayanan Publik tersebut. Berbagai sumber daya yang dibutuhkan dan sumber daya yang dimiliki perlu diidentifikasi dan diinventarisasi secara akurat, sehingga solusi atas gap sumber daya tersebut dapat ditemukan. Tidak hanya bangunan tempat Mal Pelayanan Publik berada, sarana dan prasarana modern, serta kesiapan teknologi informasi yang tersedia juga patut diperhitungkan. Kunci untuk melengkapi gap yang ada adalah kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak-pihak lainnya. Di samping itu, kemampuan pemerintah daerah menjalin komunikasi untuk meyakinkan integrasi pelayanan publik tersebut dengan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik menjadi hal utama yang dibutuhkan. Pada aspek yang lain, kesiapan petugas layanan publik memberikan pelayanan yang excellent, termasuk pengembangan kapasitas dan kemampuan berkomunikasi efektif dengan user penting untuk dipersiapkan.

Beberapa contoh Mal Pelayanan Publik yang telah berhasil diterapkan di antaranya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 328 jenis layanan publik yang tersedia dengan rincian, 296 layanan dari Pemprov DKI, dan 32 layanan lainnya dari 7 kementerian/ lembaga. Juga Mal Pelayanan Publik milik Pemerintah Kota Surabaya yang menyediakan 164 layanan publik dari 21 OPD yang ada ditambah layanan dari instansi kepolisian, perpajakan, dan PDAM. Hadirnya Mal Pelayanan Publik tersebut, terbukti memberikan dampak meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena sangat menghemat waktu masyarakat dan tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk melakukan pengurusan pelayanan publik. Semua urusan pelayanan publik secara komplementer dapat diselesaikan di satu tempat dan ini merupakan capaian dari pelayanan prima yang selama ini diidam-idamkan.

Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak-Ibu, jika Mal Pelayanan Publik ini dapat terealisasi sempurna di Kaltim? (*/one/k15)


BACA JUGA

Minggu, 20 Mei 2018 07:15

Quo Vadis ASN dalam Pilkada

Oleh: Itcianday, SH.,MH(Pengelola Data dan Informasi Hasil Kajian PKP2A III LAN, Samarinda)“If…

Senin, 14 Mei 2018 09:42

Mencermati Kedok Investasi

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S-3–Doktor…

Sabtu, 12 Mei 2018 07:07

Upaya Preventif Perlindungan terhadap Anak

Kekerasan  terhadap anak adalah sebuah fakta yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari apalagi…

Kamis, 10 Mei 2018 07:26

Memaknai Penguatan Kelembagaan Pangan untuk Indonesia Berdaulat Pangan

OLEH: TRI NOOR AZIZA, SP. MP(Peneliti Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi…

Jumat, 27 April 2018 09:08

Ternyata Alquran Masih di Langit

Catatan: Bambang Iswanto (*) SUMBER otoritatif dan paling sahih ajaran Islam adalah Alquran. Diturunkan…

Kamis, 26 April 2018 08:39

Sertifikasi Halal, Mengapa Susah?

OLEH: SULISTYO PRABOWO PH.D(Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Ketua ULS…

Kamis, 26 April 2018 08:35

Peluang Era Industri Generasi Keempat

OLEH: BAMBANG SAPUTRA(Konsultan PUMKM KPw-BI Balikpapan) KONON, kita telah memasuki revolusi industri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .