MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Kamis, 29 Maret 2018 07:32
Banjir, Tanggung Jawab Siapa?

PROKAL.CO, Oleh: Dr Bambang Irawan, M.Si
(Kepala Laboratorium Kebijakan Publik FISIP-Universitas Mulawarman)

"ALAM Bukanlah Warisan Nenek Moyang, melainkan Titipan untuk Anak Cucu Kita", Kalimat ini sering diperdengarkan, bahkan sering dijadikan jargon untuk mengingatkan kembali kepada kita semua untuk menjaga kelestarian alam, karena akan diturunkan kepada anak cucu. Dan alam tidak boleh dirusak hanya karena telah diwariskan kepada kita dan menjadi milik kita.
 
Ketika banjir mulai datang menghampiri kita dan menjadi teman akrab dalam keseharian, barulah kita tersadar akan pentingnya menjaga alam dan teringat kalimat tersebut.

Sebagai warga yang sudah 25 tahun tinggal di Samarinda, membuat saya “terbiasa” menikmati banjir yang menjadi agenda rutin Kota Tepian, selain hiruk pikuk pembangunan kota yang semakin maju. Namun, hati kecil saya mulai terusik oleh pertanyaan: apa yang kamu bisa lakukan dengan keadaan ini? Inilah yang menggugah saya untuk membuat artikel ini.

Musim hujan tiba, banjir melanda. Muncul pertanyaan sederhana dalam benak tentang sejak kapan sebenarnya bencana banjir melanda Samarinda? Sesungguhnya banjir sudah terjadi sejak dulu, hal ini sebagai konsekuensi dari kehidupan manusia yang bertumpu pada sungai. Wajar, karena memang manusia adalah makhluk yang paling banyak membutuhkan air untuk penopang hidupnya. Bahkan, tingkat kebutuhannya cenderung meningkat dan beragam seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.

Jadi, hubungan manusia dengan sungai bersifat absolut dan multifungsi. Karena di samping memberikan berbagai manfaat yang dibutuhkan oleh manusia, sungai bisa menjadi pembawa bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta lingkungan, apabila manusia tidak mampu memeliharanya.

Jika diamati, ancaman banjir yang sering melanda Samarinda cenderung menunjukkan peningkatan baik intensitasnya maupun lingkupnya. Hal ini terlihat ketika terjadi banjir di akhir minggu lalu, khususnya di kawasan Kecamatan Samarinda Seberang dan seputaran Kelurahan Loa Bakung yang menunjukkan genangan air lebih tinggi. Bahkan kawasan tersebut sebelumnya belum pernah mengalami banjir. Kondisi ini mempertegas bahwa penyebaran banjir di Samarinda sudah semakin luas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Beban berat ditanggung Pemerintah Kota Samarinda. Dengan luas wilayah 71.800 Ha, jumlah penduduk 930.224 (BPS, 2017), dan tingkat kepadatan penduduk per km2 sebesar 1.132 jiwa, menjadikan Samarinda salah satu kota terpadat di pulau Kalimantan. Dengan jumlah tersebut, penduduk Kota Samarinda membawa kontribusi sampah sebesar 2.941,46 M3 atau setara dengan 766,01 ton per hari (2017).

Sebenarnya, program penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sudah dilakukan melalui program jangka pendek, yaitu dengan melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) dan masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu, penanganan dan pengendalian banjir saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yakni di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, DI Panjaitan, kemudian melakukan pembuatan turap Sungai Karang Mumus dari Jalan S Parman hingga Jembatan Gelatik. Selain upaya jangka pendek tersebut, bahkan Pemerintah Kota Samarinda juga sudah memiliki masterplan, disusun sejak 1998 yang berisikan program jangka panjang tentang upaya normalisasi sungai, mengoptimalkan SKM, dan pembangunan bendungan serta kolam retensi.

Apa Penyebab Terjadinya Banjir?

Menurut penulis, kegagalan manusia mengatasi banjir disebabkan dua faktor. Pertama, cara pandang dan perilaku manusia terhadap sungai sebagai bagian dari ekosistem lingkungan hidup mereka. Bagi masyarakat tradisional, ada kecenderungan menyesuaikan diri dengan kondisi alam, sedangkan bagi masyarakat modern, cenderung mengabaikan hukum alam.

Kedua, kemajuan peradaban manusia yang semakin tinggi. Bagi masyarakat tradisional biasanya, cenderung adaptif dengan keadaan alam dan berusaha memeliharanya. Sedangkan masyarakat modern, cenderung menunjukkan kemampuannya untuk menaklukkan alam.

Kondisi itu, sejalan dengan faktor tersebut, yaitu kecenderungan bahwa masyarakat di Samarinda dikategorikan sebagai masyarakat modern yang memiliki perilaku berani melawan alam. Ini tergambar bahwa beberapa faktor krusial yang mengakibatkan terjadinya banjir di Samarinda, yaitu terjadinya penyumbatan aliran sungai ataupun selokan karena sampah.

Hal ini karena perilaku ingin mudah dan mengambil jalan pintas tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Selain sampah, penyumbatan yang terjadi karena sedimentasi atau pengendapan area hilir sungai sehingga mengurangi kemampuan sungai dalam menampung air, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan sungai tidak dapat menampung volume air, pendirian rumah di sepanjang sungai yang tidak terkendali, penggundulan hutan di kawasan hulu, sedikitnya daerah resapan air di wilayah kota.
 
Belajar dari Negara yang Berhasil Menangani Masalah Banjir
 
Curitiba, Brasil berhasil mengatasi masalah banjir dengan mengubah area yang rawan menjadi taman dan menciptakan danau buatan untuk menampung banjir. Sementara Tokyo, Jepang, membangun terowongan bawah tanah yang terintegrasi membuat kehidupan bawah tanah Tokyo sangat kompleks. Terdapat drainase kota, pengendali banjir, subway, underground highway, pipa air minum dan gas, dan lain-lain. Semuanya saling terintegrasi.
 
Kemudian Kuala Lumpur, Malaysia, membuat proyek pengendalian banjir yang disebut Stormwater Management and Road Tunnel (SMART). Lingkup proyek SMART ini mencakup pembuatan terowongan (bypass tunnel) sepanjang kira-kira 9,7 km, pembuatan kolam-kolam penampung air, dan pembuatan twin box culvert outlet structure. Dari kajian yang dilakukan, kolam-kolam penampung dan terowongan ini akan mampu menampung air banjir sebanyak 3 juta meter kubik.

Banjir? Tanggung Jawab Bersama

Penanggulangan bencana alam seperti banjir bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan terdapat beberapa pihak lainnya yang juga menanggung beban tanggung jawab di dalam menangani bencana alam tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain masyarakat, pemerintah, dan swasta. Beban terberat atas kejadian bencana alam tersebut tentu saja menjadi porsi pemerintah. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah memiliki segala sumber daya serta kewenangan untuk menangani bencana dari upaya pencegahan sampai dengan penanggulangan bencana banjir.

Pemerintah, dalam hal ini, memiliki sumber keuangan, sumber informasi, memiliki jaringan, memiliki kewenangan (kebijakan), dan sumber daya manusia. Selain itu, upaya lain yang paling penting adalah bagaimana pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat agar mampu menjaga keseimbangan lingkungan, dengan semakin memfokuskan upaya pemberian sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar kebijakan terkait penataan lingkungan. Sehingga, kelestarian ekosistem kota dapat dikembalikan kepada fungsinya.

Sedangkan bagi masyarakat, tanggung jawab yang perlu diperankan adalah adanya kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Hal lain yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat kepada lingkungan. Rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat serta rendahnya pengetahuan tentang lingkungan, semakin potensial terhadap besarnya korban akibat banjir tersebut.

Pihak yang juga sangat bertanggung jawab untuk meminimalisasi bencana alam banjir adalah mitra pemerintah dalam pembangunan, yaitu swasta. Pihak inilah yang selama ini dianggap paling tinggi kontribusinya pada terjadinya kerusakan lingkungan, dengan dalih untuk kepentingan ekonomi serta mencari keuntungan, namun dampak yang dirasakan adalah terjadinya kerusakan lingkungan tanpa memperhatikan ekosistem serta keseimbangan dari lingkungan tersebut.

Sinyalemen terjadinya “persekongkolan” antara pemerintah dan swasta untuk kepentingan mereka menjadi sorotan masyarakat yang menanggung dampak dari setiap kebijakan yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjangnya. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pembangunan fisik kota yang sebenarnya sangat tidak layak untuk melakukan pembangunan di wilayah yang sebenarnya merupakan wilayah resapan air. Namun, faktanya, pembangunan pada kawasan tersebut semakin masif dilakukan.    

Bagaimana Mengatasinya (Perspektif Kebijakan)?

"Rakyat adalah produk pemerintahannya. Dia tidak tiba-tiba jadi" (Riant Nugroho, 10 Maret 2018), sepenggal kata-kata bijak tersebut membuat penulis merenung dan mencoba merangkai semua persoalan dan tidak menumpahkan kesalahan pada satu pihak saja sebagaimana titik utama tulisan ini pada kalimat “Upaya Bersama Menghadapi Bencana”. Walaupun kalimat yang dibuat oleh Riant Nugroho sedikit provokatif, namun di sini, beliau mengisyaratkan bahwa harmonisasi semua komponen (pemerintah, swasta, dan masyarakat) di dalamnya harus saling mengisi dan bersatu dalam menyelesaikan masalah.

Belajar dari beberapa negara dalam mengatasi banjir bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau melakukan. Dibutuhkan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan dukungan semua pihak untuk mencapai hasil maksimal, sebagaimana Brasil (Curitiba) yang mengubah daerah rawan menjadi taman dan menciptakan danau buatan untuk menampung banjir, kemudian Jepang (Tokyo) dengan membangun drainase di bawah tanah serta hal yang sama dilakukan oleh Malaysia (Kuala Lumpur) dengan membuat proyek pengendalian banjir yang disebut SMART di bawah tanah.
 
Walaupun karakteristik negara ini berbeda, namun kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu dapat dilakukan jika kita mau berubah.

Pemerintah melalui kebijakan dan semua sumber daya yang dimiliki dapat dialokasikan bagi pencapaian target jangka pendek, menengah, maupun target jangka panjang. Pihak swasta dapat melakukan program Community Development yang diarahkan pada upaya penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat dapat dimulai membangkitkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dengan menjaga perilaku dan kesadaran tidak membuang sampah sembarangan, dimulai dari rumah, sekolah, hingga lingkungan sekitar.

Oleh karenanya, upaya nyata yang dapat dilakukan oleh semua pemangku kepentingan yang pertama adalah adanya upaya pencegahan, yaitu dengan cara membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan merencanakan pengendalian banjir. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong pencegahan banjir dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan membuat program dan kegiatan pengendalian banjir. Kemudian Pemerintah Kota Samarinda bisa melakukan kegiatan repressive control sehingga tidak mengulangi kesalahan dalam pengendalian banjir di Samarinda.

Dalam pengendalian banjir di Samarinda, pemerintah kota juga perlu melakukan evaluasi terhadap indikator kerja pengendalian banjir, sehingga hasil sesuai dengan yang telah direncanakan. Melakukan pengendalian berkala, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengendalian banjir, berupa pembuatan bendungan, drainse, gorong-gorong, dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan secara strukutral, pengawasan dari kepala seksi kepada staf, kemudian pengawasan kepala bidang kepada kepala seksi, kepala dinas melakukan pengawasan kepada kepala bidang, setelah itu wali kota mengawasi kepada dinas agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Oleh karena itu, sangat ideal jika dibentuk satu lembaga yang khusus berfungsi mengelola sungai-sungai yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. (*/one/*/ni/k11)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 08:17

Satu Tahun Menyongsong Pemilu Serentak

OLEH: NOOR THOHA SPD SH(Ketua KPU Kota Balikpapan) SATU tahun menyongsong pemilihan umum legislatif…

Rabu, 11 April 2018 08:35

Profesionalisme Kepala Sekolah

OLEH: NOOR AIDAWATI, M.PD.(Guru SMK 1 Samarinda) KEPALA sekolah adalah orang yang diberi wewenang dan…

Rabu, 11 April 2018 07:26

Konsekuensi Revolusi Industri (2-Habis)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan) MENANGGAPI revolusi industri…

Selasa, 10 April 2018 08:16

Jika Sungai Mahakam Tanpa Ikan

Oleh: Etik Sulistiowati Ningsih SP MSi(Lecture and Enumerator Unmul Samarinda) MENYUSUR sepanjang Sungai…

Selasa, 10 April 2018 07:05

Konsekuensi Revolusi Industri (1)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan) WALAU isunya sudah sedikit…

Minggu, 08 April 2018 07:55

Ketimpangan Akses Informasi Kesehatan

CATATAN: dr DANIAL* BEBERAPA waktu lalu, kesedihan menimpa seorang kerabat penulis. Betapa tidak, sang…

Jumat, 06 April 2018 08:40

Mewaspadai Politisasi Agama dalam Pilgub Kaltim

 OLEH: BAMBANG ISWANTO(Pemerhati Pemilu, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda) PROGRES…

Kamis, 05 April 2018 05:29

Retorika Nyinyir vs Retorika Data

OLEH: SYAMSUL RIJAL(Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)SERANGAN memang tidak melulu tentang…

Selasa, 03 April 2018 07:46

Menyambut Mal Pelayanan Publik di Kaltim

OLEH: RUSTAN AMARULLAH(Peneliti Birokrasi & Manajemen Pelayanan Publik-PKP2A III LAN) SETIAP kita…

Senin, 02 April 2018 08:57

Jadi Korban Skimming adalah Salah Kita Semua

OLEH: FIRDA Z. ABRAHAM(warga Samarinda yang menjadi peneliti di Kementerian Komunikasi dan Informatika…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .