MANAGED BY:
SELASA
18 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 27 Maret 2018 09:02
KPK dan Proses Hukum Peserta Pilkada

PROKAL.CO, Oleh: Herdiansyah Hamzah, SH LLM
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Samarinda dan Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI)

DALAM sebuat kesempatan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, melontarkan pernyataan yang cukup memancing polemik. Pernyataan ini terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 ini. Agus secara terbuka menyampaikan ke publik bahwa beberapa kontestan peserta pilkada ini, berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dari beberapa kasus tersebut, 90 persen diyakini valid atau hampir pasti ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, KPK tinggal mengumumkan saja peningkatan status tersangka ini kepada publik. Pertanyaannya adalah kenapa KPK melontarkan informasi ini secara terbuka? Apa sesungguhnya pertimbangan yang mendasarinya?

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto justru membuat kegaduhan baru. Wiranto meminta KPK menunda proses hukum para calon kepala daerah hingga proses pilkada selesai. Apakah KPK mesti menunda proses hukum atau jalan terus demi menjaga semangat dan komitmen pemberantasan korupsi?

Early Warning

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa KPK sedang memainkan peran berbeda dari kebiasaannya selama ini. Jika biasanya KPK bekerja dalam senyap, kali ini KPK justru terkesan melancarkan perang psikologis (psywar) secara terbuka terhadap calon tersangka, khususnya calon kepala daerah yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Apakah KPK sedang menebar teror dan ancaman kepada para calon? Tentu saja tidak.

Pernyataan KPK ini seharusnya dianggap sebagai "alarm" atau semacam "early warning" terhadap calon-calon yang akan bertarung di pilkada serentak 2018 ini. Artinya, mereka yang merasa masuk radar KPK, sebaiknya bersiap-siap saja dengan kemungkinan penetapan tersangka baru. Yang berarti harus pula mempertimbangkan status pencalonannya dalam pilkada. Di sisi lain, pernyataan KPK ini juga bermakna sebagai referensi bagi publik perihal adanya calon yang integritasnya meragukan.

Perlu dipertegas bahwa sasaran tembak KPK sebenarnya bukanlah calon kepala daerah. Tetapi para penyelenggara negara yang kebetulan ikut bertarung dalam Pilkada 2018 ini. Itu dua hal yang berbeda. Dengan demikian, hal ini sekaligus membantah tudingan bahwa KPK dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik tertentu dalam pilkada. Meski demikian, pernyataan KPK ini tentu berimplikasi terhadap nama baik KPK. Seharusnya KPK bekerja saja dalam koridor hukum seperti biasanya.

Tidak perlu mengumbar mengenai potensi. Sebab, hukum tidak mengenal kalkulasi potensi. Tetapi bergerak berdasarkan fakta. Sederhananya, jika bukti-bukti memadai, segera ambil langkah-langkah hukum yang kongkret dan terukur. Jika tidak, KPK hanya akan dituding mengumbar sensasi. Ini tentu saja menjadi bagian dari “kritik” terhadap KPK. Jika pernyataan ini tidak terbukti, akan menjadi pertaruhan kredibiitas KPK secara kelembagaan.

Namun, di luar polemik soal pernyataan KPK ini, proses hukum bagi peserta pilkada tentu harus kita dukung. Setidaknya dengan beberapa alasan. Pertama, proses politik dengan penegakan hukum merupakan dua hal yang terpisah. Bagaimana mungkin, proses penegakan hukum justru ditentukan oleh aspek non-hukum?

Bahkan pernyataan Menkopolhukam pun bisa dianggap sebagai intervensi politik terhadap proses hukum yang sedang ditangani KPK. Jadi, biarkan saja proses hukum tetap berjalan di jalurnya. Kedua, proses hukum terhadap peserta pilkada akan menjadi saringan bagi lahirnya pemimpin yang bersih dan bebas korupsi. Pemilih akan disuguhkan referensi tentang calon yang bersih dan tidak. Ketiga, akan lebih sulit melakukan proses hukum terhadap seseorang yang memilki kekuasaan. Ini belum termasuk kemungkinan hilangnya barang bukti jika harus menunggu pilkada selesai terlebih dahulu.

Siapa Berikutnya?

Tanpa mendahului proses hukum, sebenarnya pertanyaan mengenai siapa saja yang masuk radar KPK untuk ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara korupsi dapat dijawab dengan nalar. Sederhananya, banyak sinyalemen yang bisa dijadikan dasar untuk menduga-duga, kepada siapa bedil senapan KPK hendak diarahkan. Prinsipnya, mustahil KPK menembak tikus tanpa peluru. Siapa yang menabur benih, akan menuai hasil.

Tetapi, jika kejahatan yang Anda tabur, penjara yang akan Anda tuai. Tidak mungkin menanam kacang tumbuhnya jagung. Setidaknya terdapat lima dugaan sementara pintu masuk yang akan digunakan KPK. Pertama, transaksi mencurigakan. Basisnya tentu saja laporan PPATK. KPK dan PPATK memang sedang bekerja sama untuk melacak aliran dana seputar Pilkada Serentak 2018 ini. Terdapat 368 transaksi yang mencurigakan. Saat ini yang sudah ada hasil analisis berjumlah 34 laporan.

Apakah para calon ada yang merasa transaksi keuangannya masuk radar PPATK? Transaksi “cash” tentu tidak masuk radar. Untuk itu, kebanyakan "mahar" atau "suap politik" yang berlabel biaya pemenangan, dilakukan secara "cash". Bisa jadi ini adalah salah satu modus atau cara mengelabui PPATK.

Kedua, mereka yang semasa atau yang masih menjabat hingga saat ini (petahana), diduga melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi. Sebagai contoh, Bupati Kutai Kertanegara nonaktif, Rita Widyasari, diduga meminta jatah sebesar 60 juta kepada setiap pengusaha yang mengurus izin amdal. Diduga, transaksi ini juga terjadi di semua jenis perizinan lain (izin usaha pertambangan, perkebunan, sektor jasa, konstruksi, dll).

Ketiga, yang paling mudah tentu saja korupsi anggaran daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dan terdapat kecenderungan, grafik penyalahgunaan (pemanfaatan) APBD setiap kali momentum elektoral pilkada menjelang. Kuat dugaan, APBD menjadi bancakan para elite politik untuk mengumpulkan modal pertarungan di Pilkada Serentak 2018. Ini terkonfirmasi dengan penangkapan beberapa kepala daerah terkait penyalahgunaan APBD.

Keempat, identifikasi perkembangan nilai harta kekayaan berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bagi yang grafik kekayaannya meningkat secara tidak wajar, sudah pasti masuk radar KPK. Boleh saja para penyelenggara negara menyajikan data fiktif, tetapi KPK seharusnya punya metode yang jauh lebih efektif untuk membongkarnya.

Kelima, karena kemungkinan besar penetapan tersangka ini berasal dari pengembangan penyelidikan, maka sebenarnya informasi awal mengenai siapa-siapa di antara calon kepala daerah yang masuk daftar tunggu KPK, dapat diprediksi. Publik tinggal melacak, daerah mana saja yang pernah didatangi oleh tim KPK dalam rangka upaya pencarian informasi tertentu. Jadi, berdasar uraian tersebut di atas, apakah Anda termasuk yang diincar KPK atau bukan? (*/one/k16)


BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 22:45

Daya Saing Indonesia di Pasar Bebas

Oleh : Muhammad Antung Candra Prodi Bisnis Managemant   Dikabarkan…

Minggu, 16 Desember 2018 22:09

ASN Turn Back Hoax

Oleh Dewi Sartika, SE., MM Peneliti Muda pada Lembaga Administrasi…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:02

Akibat Tambang, Kerusakan Meradang

KALIMANTAN  Timur adalah provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:00

Masa Depan 212

REUNI 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 di Kawasan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:27

Pelaku Penghina Fisik Harus Siap-Siap Dipidana

Oleh: Elsa Malinda (Warga Balikpapan) AKHIR-akhir ini istilah body shaming…

Jumat, 14 Desember 2018 07:25

Penggunaan "Kafir" dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: H Fuad Fansuri, Lc M Th I (Dosen Ilmu…

Kamis, 13 Desember 2018 07:28

Pembangunan Berkelanjutan Kaltim?

Oleh: Bambang Saputra (Sekretaris MES Balikpapan) PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development),…

Kamis, 13 Desember 2018 07:25

Menanam Toleransi Memetik Damai

Oleh: Arief Rohman Arofah MA Hum (Penyuluh Agama Islam Kementerian…

Kamis, 13 Desember 2018 07:21

Keterbatasan Data Bisa Hambat Pencapaian SDGs

Nama: Rezaneri Noer Fitrianasari (Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat…

Rabu, 12 Desember 2018 07:47

Menanti Hadirnya Taman Wisata Rohani

Oleh: Muslan PEMERINTAH tampaknya harus melakukan inovasi dalam memberikan pilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .