MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 22 Maret 2018 09:06
KDRT, Korban Tak Hanya Perempuan

PROKAL.CO, KEKERASAN dalam rumah tangga (KDRT) disebut-sebut pemicu tingginya perceraian di Samarinda. Diawali dari cekcok tak henti lantas berlanjut dengan kekerasan lewat fisik. Jika terus berulang dan masuk ranah penganiayaan, polisi bisa ambil tindakan.

"Korbannya memang cenderung dialami perempuan. Namun, dalam aturan, bisa mencakup siapa saja yang berbuat," ungkap Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana.

Pasal 1 Ayat 3 UU KDRT menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, yang dapat menjadi korban bisa saja suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.

"Karena itu, pembinaan dalam ruang lingkup rumah tangga penting. Sudah banyak program dan pemberdayaan dari kepolisian yang dilakukan," kata Ade.

Salah satunya menggerakkan bidang Bina Masyarakat (Binmas). Tugas Unit Binmas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas. Ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dalam sejumlah hal melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya kehidupan rumah tangga yang baik. Hingga mampu berpengaruh dan berperan dalam meminimalisasi gangguan kamtibmas," tuturnya.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga, tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana. Kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. Pasal 5 UU KDRT, kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sementara Pasal 6 UU KDRT termasuk pula perbuatan menampar, menendang, dan menyulut dengan rokok adalah dilarang. "Korban kekerasan berhak melapor secara langsung kepada kepolisian," katanya.

Apabila korban merasa jiwanya terancam dan tak bisa langsung melaporkannya, bisa memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begitu, kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, bisa melalukan upaya perlindungan. Apalagi jika yang mendapat kekerasan adalah anak.

"Namun, bagaimanapun pihak keluarga dan masyarakat sekitar yang punya peran penting untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban," sebutnya.

Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana.

"Karena itu pentingnya peran Bhabinkamtibmas untuk bisa mengetahui dan menyusun langkah agar bisa menghentikan kekerasan yang terjadi dalam wilayah pengawasannya," tuturnya.

Dalam UU KDRT, ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 UU KDRT, yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya.

"Yang perlu diketahui bahwa tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan). Jadi, apabila tidak ada aduan yang masuk, pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan," terangnya.

Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Merujuk data Polda Kaltim, KDRT sempat naik pada 2015 dengan 32 perkara. Sementara tahun 2017, hanya 7 kasus, itu pun terhitung Januari–April. Sementara dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kaltim mencatat, sepanjang 2017 terdapat 227 kasus KDRT dan semua itu terjadi di rumah.

BUAT PERJANJIAN

Harta jadi salah satu faktor penentu rumah tangga. Banyak pasangan yang menikah dan berpisah karena ekonomi. Untuk memastikan harta mereka aman setelah menikah, banyak pasangan yang sepakat untuk membuat perjanjian hitam di atas putih. Perjanjian pranikah atau Prenuptial Agreement.

“Perjanjian ini biasa dilakukan pasangan atau salah satunya pengusaha. Namun, di Kaltim kasusnya masih sedikit. Beda dengan Jakarta,” terang Notaris Nia Nuswantari.

Kebenaran perjanjian pranikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Yang menyatakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

“Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pranikah yang melindungi antarpasangan suami dan istri,” ucap alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai. Berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak. Jadi, bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian.

“Sepintas, perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan 100 persen tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain,” katanya.

Meski kesannya tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi, baik dari pihak suami atau istri, nantinya bila terjadi perceraian atau kematian. “Untuk gambaran umumnya seperti itu. Namun, ada yang memanfaatkannya juga,” sambungnya.

Manfaat yang dimaksudnya, pertama jika melihat dari sisi finansial. Misal, apabila suami merupakan seorang pengusaha. Kemudian, ketika menikah memindahkan nama sejumlah harta dan asetnya ke nama istrinya. Ini mencegah apabila usaha suami bangkrut maka asetnya aman. Karena pengadilan biasanya hanya menyita aset atas nama pemilik usaha.

“Ya, itu salah satu cara yang cerdas agar ekonomi keluarga bisa bertahan meski mengalami kebangkrutan,” tuturnya.

Namun, ada maksud lainnya, yakni seorang istri yang meminta perjanjian pranikah kepada suami, jika suaminya menikah lagi, semua harta menjadi milik sang istri. Ini biasanya terjadi karena negara mengizinkan adanya poligami sementara sang istri menentangnya. Jadi, ketika istri menggugat cerai, dirinya memastikan memperoleh harta.

Prenup (prenuptial agreement/ perjanjian pranikah) bukan cuma melindungi harta gono-gini setelah bercerai, tapi juga harta dan utang kalau salah satu meninggal duluan,” jelasnya.

Dalam KUH Perdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.

Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu, jika investasi atau harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian.

Nia mengakui, pembagian harta gono-gini dalam perceraian adalah hal yang kompleks. Banyak pasangan yang bercerai meski di hadapan notaris telah sepakat soal pembagian harta, namun seringkali mengungkapkan hal berbeda di depan hakim. Namun, sebenarnya hal ini bisa dihindari jika memang masing-masing pihak paham soal pembagian harta yang dimaksud dalam hukum Perdata.

“Lebih banyak mereka lebih berkeinginan untuk mendapatkan harta lebih banyak,” jelas lulusan Magister Kenotarisan Universitas Indonesia itu. (tim kp)


BACA JUGA

Jumat, 20 April 2018 09:10

Perlu Edukasi dan Dukungan

KANKER masih menjadi misteri. Penyakit satu ini menyerang tanpa disadari pengidapnya. Belum lagi…

Jumat, 20 April 2018 08:58

Pasien BPJS Mesti Lebih Bersabar

INSTALASI Kedokteran Nuklir RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda yang beroperasi Januari lalu…

Jumat, 20 April 2018 08:51

Nuklir untuk Kehidupan

OLEH: KADEK SUBAGIADA, M.Si(Dosen Program Studi Fisika di FMIPA Unmul, Samarinda) KETIKA mendengar kata…

Senin, 16 April 2018 08:56

Rangkul OPD PPU, Pertamina Bentuk Satgas

Pertamina menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ceceran minyak. Pertemuan demi pertemuan dilakukan…

Senin, 16 April 2018 08:48

Pulihkan Ekosistem Laut

SEHARI setelah kejadian pencemaran minyak Pertamina, Sabtu (31/3) lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)…

Senin, 16 April 2018 08:43

Perlu Komitmen Pemerintah

PENCEMARAN minyak di Teluk Balikpapan tak lagi urusan lokal. Kasus ini berkembang sebagai isu lingkungan.…

Senin, 16 April 2018 08:43

Efek Kerusakan Jangka Panjang

PENCEMARAN minyak di Teluk Balikpapan mengundang reaksi. Terlepas siapa yang bersalah memutus pipa milik…

Senin, 16 April 2018 08:39

Wajib Susun Bersama Pemulihan Lingkungan

CATATAN:NIEL MAKINUDDIN(Pemerhati Sosial dan Lingkungan Kaltim) KEJADIAN dahsyat di perairan Teluk Balikpapan…

Jumat, 13 April 2018 08:58

Tuntut Ganti Rugi Rp 122,9 M

YUSNADI sigap mengambil seluler yang tersimpan di tasnya ketika sidang ditunda sejenak dan kembali digelar…

Jumat, 13 April 2018 08:40

MANGROVE DAN KAMPUNG ATAS AIR

KONDISI mangrove Kampung Atas AirMargasari setelah hampir dua minggu kejadian tumpahan minyak di Teluk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .