MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Sabtu, 17 Maret 2018 09:59
Kurang Personel, Panwaslu Libatkan Masyarakat
-

PROKAL.CO, SAMARINDA - Keberadaan panitia pengawasan pemilu (panwaslu) di kabupaten/kota pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 menjadi harapan kenduri demokrasi lima tahunan Bumi Etam minim pelanggaran. Meski begitu, jumlah personel menjadi masalah. Tidak berbanding lurus dengan yang mesti diawasi.

Panwaslu Samarinda pada Rabu (14/3) lalu menggelar focus group discussion (FGD) di sebuah ruang pertemuan di hotel berbintang di Samarinda. FGD tersebut diikuti mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Panwaslu Samarinda berharap diskusi tersebut bisa membuka mata para mahasiswa tersebut turut membantu panwaslu mengawasi berjalannya pemilihan kepala daerah (pilkada).

Komisioner Panwaslu Samarinda Imam Sutanto menuturkan, tak dimungkiri, keberadaan mereka menjadi pihak yang tidak diinginkan oleh beberapa pihak. Pasalnya, panwaslu memiliki kewenangan baru, yakni melakukan penindakan. “Bahkan bila diteruskan, penindakan yang kami lakukan bisa berujung pembatalan pasangan calon (paslon),” ujarnya.

Imam mengatakan, masa kampanye masuk Ramadan pada Mei hingga Juni mendatang. “Bulan suci yang bertepatan dengan masa kampanye menjadi rawan tindakan money politic,” tuturnya. Imam mengatakan, pada bulan tersebut, agak susah membedakan yang mana santunan berupa sedekah dan tindakan money politic dari paslon. “Jadi sumir,” tuturnya. Untuk masalah tersebut, dia berharap Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) segera mengatur soal politik uang tersebut.

Dia berharap, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut. “Kembali kepada masalah yang kami alami, personel tak berbanding lurus dengan yang harus kami awasi,” tuturnya.

Ketua Panwaslu Samarinda Abdul Muin mengungkapkan, dalam FGD tersebut, juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Panwaslu Samarinda dan organisasi kemahasiswaan. “Selanjutnya mereka akan diberikan pembekalan terkait aturan-aturan pemilu,” ujarnya.

Sebab, pihak yang bisa melakukan penindakan hanya panwaslu, tugas masyarakat adalah melaporkan dugaan pelanggaran. “Tentu dengan bukti, minimal foto atau video,” terangnya. Selain itu, si pelapor mesti bersedia menjadi saksi.

Disinggung soal pelanggaran yang sudah ditangani Panwaslu Samarinda, Muin mengatakan, selama 2018, sudah ada dua penindakan. Pertama, soal dugaan sosialisasi salah satu paslon di luar masa kampanye, kedua ditemukannya dugaan aparatur sipil negara (ASN) tidak netral. “Untuk kasus pertama sudah selesai dengan penindakan berupa teguran,” ujarnya. Sementara itu, untuk temuan kedua, Panwaslu Samarinda sudah melayangkan rekomendasi ke pusat. “Biar pusat yang melanjutkan,” pungkasnya. (*/fch/iza/k16)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 08:16

Syarat Disebut Kurang, BK Tak Transparan

SAMARINDA – Keseriusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Samarinda mengevaluasi disiplin, etika, dan…

Selasa, 25 September 2018 08:15

MUI: Apa Susahnya Minta Maaf

LEBIH sepekan sudah, semenjak dua warga Balikpapan, WS dan AD yang mengendarai Yamaha Jupiter MX KT…

Selasa, 25 September 2018 08:11

Jalan Meranti dan Anggi Bakal Ditutup

SAMARINDA – Hari ini (25/9), belasan ribu masyarakat bakal ramai-ramai memadati Masjid Baitul…

Selasa, 25 September 2018 08:07

Senat “Dicekal” ke Luar Daerah

SAMARINDA – Hasil penelusuran rekam jejak tiga calon rektor Universitas Mulawarman (Unmul) oleh…

Selasa, 25 September 2018 07:48

Pengabdian Masyarakat dari Jurusan Teknik Elektro

SAMARINDA - Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), menggelar penyuluhan mengenai…

Senin, 24 September 2018 08:42

BK Siapkan Agenda Konfrontasi

SAMARINDA – Satu persatu penanganan kasus dugaan persekusi yang melibatkan tiga oknum anggota…

Senin, 24 September 2018 08:40
Masih Soal Persekusi 3 Anggota DPRD Samarinda dari PDIP

“Wakil Rakyat Harus Memberi Contoh”

PERSEKUSI atau pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti,…

Senin, 24 September 2018 08:39

Ada Lokasi Terbatas hingga Terlarang

SAMARINDA – Kepekaan Pemkot Samarinda terhadap seni dan keindahan tata kota diuji. Berdasarkan…

Senin, 24 September 2018 07:12

Belanja Daerah Naik Rp 1,5 Triliun

SAMARINDA – Nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran…

Senin, 24 September 2018 07:11

Segera Urus KTP Elektronik sebelum Disanksi

SAMARINDA­ – Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman mengimbau seluruh masyarakat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .