MANAGED BY:
SELASA
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 13 Maret 2018 08:52
Ada Klaim yang Ditunda

Protes Jasa Pelayanan, Empat Dokter Spesialis Mundur

MERASA TAK DIHARGAI: Surat keberatan dr Manaek Parulian Sihotang yang sempat viral di media sosial belum lama ini.

PROKAL.CO, PENAJAM – Masalah pembagian jasa pelayanan di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) di Penajam Paser Utara (PPU) terus bergulir. Direktur rumah sakit itu, dr Jansje Grace Makisurat, mengklarifikasi surat keberatan dr Manaek Parulian Sihotang. Dia menyebut masih ada pembayaran jasa pelayanan yang ditunda BPJS Kesehatan karena persoalan administrasi. Jadi, besaran jasa pelayanan yang diterima Manaek tidak sesuai dengan jumlah pasien yang ditangani.

Dalam surat keberatan yang ditujukan kepada bupati PPU tanggal 8 Maret 2018 itu, Manaek protes uang jasa pelayanan medis yang diterimanya. Dalam rentang Juli–September 2017 dia mengaku hanya menerima Rp 7,56 juta. Padahal, ada 568 pasien yang ditangani.

Dia memerinci, dari jumlah tersebut, pasien yang telah ditangani melalui operasi sebanyak 48 orang. Sementara itu, pasien yang ditangani di poliklinik orthopedi traumatologi sebanyak 521 orang. “Itu memang benar angka jasa pelayanan yang diterima. Tetapi untuk penjelasan diambil dari jumlah pasien tidak seperti itu. Karena ada klaim pending dari BPJS Kesehatan,” ucap dr Jansje Grace Makisurat. 

Melalui suratnya, Manaek mengaku tidak bisa membayangkan betapa tidak berharganya seorang dokter di RSUD tersebut. Kesulitan menangani organ dan nyawa orang berisiko dituntut perdata dan pidana. Juga, operasi yang sulit dan membutuhkan waktu cukup lama. Namun, tulis dia, diapresiasi dengan sangat tidak layak dan tidak manusiawi.

“Jadi ada salah pemahaman pada pembayaran jasa pelayanannya. Misalnya baru dibayarkan BPJS Kesehatan ada empat pasien. Itu yang dibayarkan ke dia (Manaek). Sisanya di-pending. Dia kadang dapat banyak kok,” imbuh Grace lagi.

Saat dikonfirmasi Kaltim Post, Manaek enggan mengomentari surat keberatan yang disampaikannya kepada bupati. Dia mengaku enggan berpolemik dengan Grace. “Semua ditangani PABOI (Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia) wilayah Kaltim. Kita sudah sepakat. Supaya tidak melebar ke mana-mana dan menghindari polemik,” ucapnya melalui pesan singkat.     

Sebelumnya, Bupati PPU Yusran Aspar akan membahas masalah tersebut dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar. Setelah itu, pihaknya akan meminta klarifikasi dari manajemen RSUD. “Kalau melihat itu, kami akan perbaiki penghasilan para dokter itu. Enggak ada masalah,” ucapnya.

Yusran pun berjanji merevisi SK Bupati PPU Nomor 445/350/2017 tentang Penetapan Besaran Pembagian Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Bersumber dari Pelayanan Pasien di RSUD RPAB. Sebab, dalam SK itu, pendapatan bersih rumah sakit dikurangi dulu pengeluaran obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), dan makan-minum pasien.

Kemudian dilakukan pembagian sebesar 40 persen untuk jasa pelayanan medis dan sisanya 60 persen untuk jasa sarana rumah sakit. Nah, untuk jasa pelayanan medis tersebut, jumlahnya Rp 8,2 miliar yang dibagikan untuk 525 pegawai di RSUD RAPBD. Untuk pembayaran selama 10 bulan. “Pada 2018 akan kami perbaharui (SK bupati). Karena ternyata tahun 2017, melihat seperti itu, enggak layak lah. Padahal, tugas para dokter ini sangat berisiko. Kami memahami itu,” janjinya.

EMPAT DOKTER MUNDUR

Buntut masalah pembagian jasa pelayanan, empat dokter spesialis mengajukan mundur dari RSUD RAPB. Setahun belakangan, hubungan antara manajemen rumah sakit dan dokter spesialis sedang tak harmonis. Karena jasa pelayanan menurut para dokter spesialis tidak proporsional.

Ada dua dokter spesialis yang mengajukan berhenti sebagai PNS. Yakni, dr Manaek Parulian Sihotang (spesialis Orthopedi & Traumatologi) dan dokter spesialis saraf, dr Kristina Dwi Wahyuni. Keduanya beralasan masalah kesehatan dan keinginan merawat orangtua di tanah kelahirannya.

Selain itu, ada dokter yang mengajukan pensiun dini karena alasan kesehatan, yakni Robinson Manurung, spesialis penyakit dalam. Dan satu dokter lain mengajukan pindah tugas ke daerah lain, yaitu Ketut Widaya, spesialis kandungan. “Yang paling terang benderang alasan mereka mundur dari rumah sakit karena bermasalah dengan manajemen,” kata Grace.

Mundurnya empat dokter spesialis itu membuat RSUD RAPB kekurangan dokter spesialis. Sebelumnya ada sepuluh dokter spesialis berstatus PNS dan tiga dokter kontrak yang terdaftar. Saat ini hanya ada enam dokter spesialis berstatus PNS yang masih bertugas di rumah sakit pelat merah itu.

Mundurnya empat dokter spesialis dalam waktu berdekatan itu, menurut Grace, telah menyandera kepentingan pasien. Penanganan pasien menjadi terhambat. Manajemen mencoba menanganinya dengan mencari dokter spesialis lain dan bekerja sama dengan dokter spesialis di rumah sakit lain di luar PPU. Seperti RSUD Beriman Balikpapan dan RSUD Panglima Sebaya di Kabupaten Paser.

“Bergantung dokter yang bersangkutan untuk bekerja paruh waktu di RSUD Penajam. Ada juga pernyataan bantuan dari kawan-kawan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada), menyikapi permasalahan yang kami hadapi,” ucapnya.

Grace mengatakan tidak mengetahui sejauh mana proses administrasi mundurnya empat dokter spesialis itu dari RSUD RAPB. Sebab, surat pengunduran diri maupun permintaan pindah mereka diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU.

“Saya tidak tahu hasilnya. Karena mereka menyuratnya ke bupati, dan diproses BKD (BKPP) dan Inspektorat. Seperti apa hasilnya, saya kurang mendapat kabar terbaru,” aku Grace.

Sebelum terbitnya surat keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri, pensiun dini, dan pindah mutasi ke luar daerah, dia menyebut seharusnya empat dokter itu masih tetap menjalankan tugasnya. Namun, sejak menyerahkan surat pengunduran, lebih sepekan mereka tidak bertugas. “Sudah enggak pernah masuk. Kewajibannya sebagai ASN enggak dijalankan. Tapi mereka sudah dipanggil BKD (BKPP) dan inspektorat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian di BKPP PPU Khairudin mengungkapkan belum menerima surat pengunduran diri, permintaan pensiun dini, dan mutasi ke luar daerah dari dokter spesialis yang bertugas di RSUD RAPB. “Belum ada saya terima. Enggak tahu kalau Pak Surodal (Surodal Santoso, kepala BKPP PPU). Tapi kalau beliau sudah terima, pasti ada menyampaikan ke saya juga,” kata Khairudin.

Dia menjelaskan, sebagaimana Pasal 261 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP 11/2017), permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari pejabat bersangkutan. Keputusannya paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. “Suratnya harus bermaterai, kalau tidak, tidak bisa kami proses,” terangnya.

Sementara itu, untuk permohonan pensiun dini harus memenuhi syarat usia atau masa kerja. Usia minimal 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun. Begitupun dengan permohonan mutasi ke luar daerah. Syaratnya instansi yang ditinggalkan siap. Begitupun instansi yang dituju, juga siap menerimanya.

“Kalau syaratnya terpenuhi tetap bisa kami ajukan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara). Akan tetapi sebelum terbit SK-nya, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” pungkas Khairudin. (*/kip/dwi/k8)


BACA JUGA

Senin, 18 Juni 2018 08:19

Usai Lebaran, Selamat Datang Kemacetan

TENGGARONG – Hampir saban tahun saat Lebaran, jalan poros Balikpapan-Samarinda padat. Namun, titik…

Senin, 18 Juni 2018 08:05

TEGAS..!! RM Tahu Sumedang Harus Tutup saat Idulfitri

BATAS waktu pengurusan izin RM Tahu Sumedang, Jalan Soekarno-Hatta, Km 50, di kawasan Tahura Bukit Soeharto…

Senin, 18 Juni 2018 07:55

Bukan Panggung Rookie

PIALA Dunia 2018 bukan untuk rookie. Peringatan ini wajib didengar Inggris. Apalagi setelah melihat…

Senin, 18 Juni 2018 07:51

PLIISSSS NAH..!! Aturan KPR Dilonggarkan Dong....

SURABAYA – Pengembang properti meminta kelonggaran regulasi kredit pemilikan rumah (KPR). Itu…

Senin, 18 Juni 2018 07:50

Jalin Komunikasi dengan para Pemimpin hingga Jenguk Senior yang Sakit

Momen Idulfitri dimanfaatkan umat muslim untuk bersilaturahmi. Begitu juga yang dilakukan Gubernur Kalimantan…

Minggu, 17 Juni 2018 01:37

Libur Panjang Reduksi Kepadatan

SAMARINDA  –  Kebijakan pemerintah memberi porsi besar untuk cuti bersama pada periode…

Minggu, 17 Juni 2018 01:26

Ambulans saat Lebaran

SETELAH salat Idulfi tri, dari Balikpapan saya dan keluarga langsung bertolak ke Sangasanga, Kutai Kartanegara.…

Minggu, 17 Juni 2018 01:20

Perjalanan Via Darat, Waspada Mobil Terbakar

ANCAMAN  dalam setiap perjalanan darat, termasuk saat arus balik, bisa menimpa siapa saja. Tragedi…

Minggu, 17 Juni 2018 01:11

Minimalisir Kebakaran, Remajakan Listrik Setiap 15 Tahun

SANGATTA  -  Musibah tak mengenal momen. Perayaan Idulfitri hari kedua di Sangatta, diwarnai…

Minggu, 17 Juni 2018 01:08

Siapa pun yang Menang, Rakyat Korbannya

Seandainya koalisi tidak melancarkan serangan besar-besaran ke Al Hudaida pekan lalu, dunia mungkin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .