MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Selasa, 13 Maret 2018 08:17
Gali Potensi Pajak Tingkatkan Pendapatan
-

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB Tim gabungan kini terus bergerak mendatangi seluruh perusahaan pertambangan yang mengantongi perjanjian kontrak kerja batubara (PK2B) dan izin usaha pertambangan (IUP). Sasarannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah Berau.

Tim gabungan itu terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, UPTD Dispenda Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Redeb.

Upaya ini menurut Kepala Bapenda Berau Maulidiyah, merupakan langkah nyata memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

“Tercatat ada sembilan perusahaan pertambangan yang mengantongi izin PK2B dan IUP. Sudah ada delapan perusahaan yang kami datangi,” jelas Maulidiyah selepas sosialisasi di PT Berau Coal, Senin (12/3).

Pada kesempatan itu, tim sosialisasi lebih menegaskan agar perusahaan bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, baik pajak pusat, provinsi, maupun kabupaten.

“Kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman kepada perusahaan dalam pengurusan izin yang wajib dilakukan kepada pemerintah daerah. Pajak yang dibayarkan memberikan kontribusi nyata bagi daerah dalam mendukung pembangunan,” tegasnya.

Selama kunjungan ke perusahaan, Maulidiyah mengatakan banyak keuntungan yang diperoleh. Seperti temuan masih adanya sub-kontraktor perusahaan yang tidak terdaftar di pemerintah daerah. Dengan temuan ini, Bapenda sekaligus melakukan pendataan dan mengingatkan agar perusahaan ini bisa memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Dijelaskan, ada beberapa sumber pendapatan yang diperoleh dari investasi pertambangan di Kabupaten Berau. Saat ini ada 11 jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah, empat di antaranya berkaitan dengan perusahaan pertambangan, yaitu pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak restoran, serta pajak bumi dan bangunan.

Selain itu, dana perimbangan berupa royalti dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dengan pemerintah provinsi dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Begitu juga pajak penghasilan (PPh) 21 dan 25 yang dilakukan berdasarkan NPWP. Selama ini, NPWP dari pekerja perusahaan masih terdaftar di pusat, sehingga daerah tidak mendapatkan apa-apa. Padahal, para pekerja berusaha dan menetap di Bumi Batiwakkal. (hms5/san/k8)


BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 10:43

Dewan Dorong Pemkab Optimalkan Anggaran

SAMARINDA – Hasil pemeriksaan terhadap belanja daerah tahun 2017 dan…

Selasa, 18 Desember 2018 10:38

Stok Ayam dan Daging Sapi Diyakini Cukup

BONTANG - Salah satu komoditas pangan yang diburu saat Natal…

Selasa, 18 Desember 2018 10:32

NUNGGU CAIR..!! Pemilik Lahan Sudah Tak Sabar

PARA pemilik tanah tampaknya sudah tidak sabar menunggu penyelesaianpembebasan lahan…

Selasa, 18 Desember 2018 10:30

Tidak Ikut Job Fit, Siap-Siap Nonjob

PENAJAM–Rangkaian Uji Kesesuaian Jabatan atau job fit bagi seluruh pejabat…

Senin, 17 Desember 2018 08:05

Perlu Sentuhan Infrastruktur

SANGATTA - Beberapa objek wisata di Kabupaten Kutai Timur (Kutim)…

Senin, 17 Desember 2018 07:39

Akses Tiga Kampung Rusak

SENDAWAR - Musim hujan membuat akses tiga kampung di Kecamatan…

Senin, 17 Desember 2018 07:36

Wagub Terima Kasih, Patut Jadi Percontohan

Tiga pilar Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan mendapat…

Senin, 17 Desember 2018 07:29

Mutasi Segera Bergulir

PENAJAM - Isu mutasi di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU)…

Senin, 17 Desember 2018 07:27

Calon Komisioner KPU Tunggu Uji Kelayakan

PENAJAM - Tim Seleksi (Timsel) Wilayah II Kaltim akhirnya menetapkan…

Senin, 17 Desember 2018 07:21

Perbaikan Mulai Dikerjakan Akhir Desember

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya melakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .