MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 12 Maret 2018 09:25
Gubernur Dilarang Menghambat

Surat Tak Direspons, Rizal Bisa Izin Cuti ke Mendagri

Awang Faroek

PROKAL.CO, SAMARINDA – Jalan Rizal Effendi menjadi calon wakil gubernur (cawagub) Kaltim makin rumit. Wali kota Balikpapan itu hingga kemarin (11/3) disebut belum mendapat restu dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim. Padahal, sepekan lalu surat pengajuan cuti itu sudah masuk meja gubernur.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Pj Sekprov Kaltim Meiliana terlihat menghindar. Dia juga belum bisa memberi kepastian. “Saya masih di Jakarta ini. Besok baru ke Kantor Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk konsultasi,” ujarnya dihubungi Kaltim Post lewat telepon seluler kemarin.

Ditanya apakah benar permohonan cuti Rizal belum ditandatangani gubernur, dia menjawab, “Ah enggak. Ini kan besok (hari ini) saya ke Kemendagri untuk konsultasi dulu. Kita lihat besok lah,” tambahnya.

Ketika ditanya lebih lanjut apa saja yang akan dikonsultasikan ke Kemendagri, percakapan dengan Meiliana tiba-tiba terputus. Media ini berusaha menghubungi kembali, namun tidak kunjung direspons.

Dari Jakarta, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono menyarankan, polemik di Pilgub Kaltim segera diakhiri agar tak berlarut. “Kami minta wali kota tetap ajukan cuti kampanye kepada gubernur, sesuai Permendagri 1 Tahun 2018,” pintanya.

Kemudian, surat cuti itu ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Direktorat Jenderal Otda. Bila tujuh hari sejak diterima permohonan tersebut, gubernur Kaltim tetap tidak merespons, maka wali kota diminta mengirimkan surat kepada Mendagri untuk permohonan izin cuti.

Menurut dia, secara etika seorang gubernur tidak boleh menghambat hak politik seseorang. Apalagi, lanjut dia, dengan menyalahgunakan wewenangnya. “Dalam tujuh hari tak ada respons dari gubernur, Kemendagri dapat mengambil alih pemberian izin. Namun terlebih dulu kami mengingatkan dan menyurati gubernur yang bersangkutan,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie. Dia mengatakan, bila Rizal Effendi nantinya mengirimkan surat permohonan cuti kampanye kepada Mendagri, akan segera ditindaklanjuti pihaknya. “Kalau sudah kami ambil alih, gubernur tidak berwenang menolak pengajuan cuti Pak Rizal. Karena kan aturannya sudah jelas,” tegasnya.

Dua hari lalu, Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Sayid MN Fadli menyebut, permohonan cuti sudah disampaikan ke Pemprov Kaltim sehari sebelum penetapan calon. “Sudah semua. Termasuk saya sudah paraf. Kalau tidak salah H-1 penetapan (6/3) sudah sampai di meja gubernur,” ucapnya.

BISA GUGUR

Diwawancarai terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Ida Farida mengatakan, Rizal Effendi telah ditetapkan sebagai cawagub Kaltim berpasangan dengan Andi Sofyan Hasdam sebagai calon gubernur (cagub). Semenjak ketetapan itulah, yang bersangkutan boleh kampanye sebagai calon. Bagaimana jika cuti sebagai wali kota tidak direstui gubernur? “Ah, enggak mungkin lah. Kan cuti selama masa kampanye saja,” ujarnya.

Terlepas dari itu, dia menyebut, KPU berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketika di luar itu ada mekanisme lain soal cuti wali kota ke Kemendagri lewat gubernur, dia tak ingin ikut campur. “Tapi pada prinsipnya setiap orang berhak untuk berpartisipasi menjadi dalam pilkada (pemilihan kepala daerah). Kami juga ikut pada regulasi bahwa wali kota yang menjadi calon cukup mengambil cuti,” jelasnya.

Beda pandangan datang dari Rudiansyah, komisioner KPU Kaltim yang lain. Dia menyebut dalam berkas pencalonan yang diajukan ke KPU pada 1 Maret lalu, salah satu syarat yang dilampirkan Rizal adalah surat bersedia cuti selama masa kampanye.

Menurut dia, jika kampanye tetap ditempuh sementara izin cuti tengah berproses, jelas timbul pelanggaran berat yang bisa menjalar ke berbagai aspek. “Syarat sebagai cawagub bisa gugur,” kata dia. Mestinya, sambung mantan komisioner KPU Samarinda itu, izin cuti dari tugas sebagai wali kota Balikpapan sudah didapat sejak ditetapkan sebagai cawagub.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Saiful Bahtiar menjelaskan, semestinya sejak ditetapkan oleh KPU sebagai cawagub, seorang kandidat sudah mengajukan cuti. “Agar yang bersangkutan bisa berkampanye dan menghindari penggunaan fasilitas negara,” terangnya. Dalam kasus Rizal, saat ini sudah mengajukan cuti. Selanjutnya Pemprov Kaltim bisa memberikan cuti. “Seorang calon berhak mendapatkan cuti,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi (AnNuR), Husni Fahruddin mengatakan, timnya sudah mengkaji. “Dari hasil kroscek kepada beberapa pihak terkait didapat kesimpulan, Pak Rizal hanya diwajibkan meminta cuti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, memang ada aturan yang menyebut seorang kepala daerah terpilih harus mundur dari kursi jabatannya bila ingin maju ke pilkada. Namun, kasus seperti itu bila si kepala daerah mencalonkan diri ke provinsi lain. “Sedangkan Pak Rizal kan nyalon di provinsi yang sama,” ujarnya.

Ditanya perkembangan pengurusan cuti Rizal, pria yang akrab disapa Ayub itu mengungkapkan sudah dikirim ke gubernur. “Kami hanya bisa menunggu sembari berkomunikasi dengan Pak Rizal,” ujarnya.

Dari hasil komunikasi dengan Rizal, wali kota Balikpapan dua periode itu akan menghadap ke gubernur setelah menjalani ibadah umrah. “Bagaimanapun, syarat agar Pak Rizal bisa kampanye adalah memperoleh cuti,” tuturnya.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi melihat bahwa gubernur harus bijak. Rizal telah menempuh jalur formal yang harus dilakukan seorang wali kota yang ingin mengajukan cuti. Sehingga sudah selayaknya izin itu diberikan.

Lutfi pun yakin belum keluarnya izin cuti untuk Rizal lebih karena memang sedang berproses. Apalagi perlu dipahami bahwa kondisi gubernur kurang fit. Ditambah lagi saat ini juga belum ada wakil gubernur setelah meninggalnya Mukmin Faisyal.  

Maka, dia mendorong Pemprov Kaltim untuk segera mengeluarkan klarifikasi agar persoalan ini tak berkembang menjadi bola liar. “Jangan sampai kondisinya memang tertunda karena sedang berproses, tapi orang sudah men-judge karena hal lain,” tambahnya.

Sepengetahuan dia, cuti seorang wali kota secara administrasi memang ditujukan kepada Kemendagri melalui gubernur. Maka, pemprov perlu menyampaikan bagaimana mekanisme itu kepada publik. Seperti apa prosesnya, dan berapa lama batas waktunya cuti itu harus segera dikeluarkan. (rsh/*/fch/sar/*/ryu/*/him/rom/k8)


BACA JUGA

Minggu, 09 Desember 2018 23:25

Naga Akhirnya Turun Kasta, Ini Kata Pelatih RD

Perjuangan itu akhinya kandas. Ya Mitra Kukar secara resmi dipastikan…

Minggu, 09 Desember 2018 23:19

Kenapa Prabowo-Sandi Pindahkan Markas ke Jawa Tengah?

Keputusan Tim Prabowo-Sandiaga memindahkan markas perjuangannya ke Jawa Tengah, banyak…

Sabtu, 08 Desember 2018 19:38

Jenazah Samuel Korban KKB Papua Tiba, Warga Menyambut dengan Duka

TENGGARONG  - Jenazah korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di lokasi…

Sabtu, 08 Desember 2018 10:42

Intensitas Hujan di Kaltara Masih Normal

TANJUNG SELOR–Intensitas hujan di Kabupaten Bulungan terus meningkat. Namun, menurut…

Sabtu, 08 Desember 2018 06:10

MANTAP WAL..!! Citilink Mulai Mengudara di APT Pranoto

SAMARINDA  -   Pilihan maskapai masyarakat Samarinda yang akan pergi…

Sabtu, 08 Desember 2018 06:06

Program Direct Call, Minta Utamakan Kapal Lokal

SAMARINDA  -  Program direct call atau ekspor-impor langsung dari Kaltim…

Jumat, 07 Desember 2018 08:23

Terkendala Cuaca, 7 Jenazah Belum Dievakuasi

WAMENA-Setelah menemukan 16 jenazah korban penembakan di Distrik Yal, Kabupaten…

Jumat, 07 Desember 2018 08:20
Kondisi 16 Jenazah yang Ditemukan TNI-Polri di Papua

Dada dan Kepala Tertembus Peluru

JAKARTA – Pencarian korban meninggal maupun selamat di Distrik Yigi,…

Jumat, 07 Desember 2018 07:38

Bangun Jalan Alternatif ke Bandara APT Pranoto, Ini yang akan Dilakukan Pemprov Kaltim

Samarinda - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim, Meiliana mengaku pihaknya…

Kamis, 06 Desember 2018 11:00

Pejabat Negara di Belakang Bisnis Tambang, Bikin Pemerintah dan Penegak Hukum Melempem

JAKARTA-Keterlibatan petinggi negara memiliki bisnis pertambangan bukan rahasia lagi. Salah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .