MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 12 Maret 2018 09:25
Gubernur Dilarang Menghambat

Surat Tak Direspons, Rizal Bisa Izin Cuti ke Mendagri

Awang Faroek

PROKAL.CO, SAMARINDA – Jalan Rizal Effendi menjadi calon wakil gubernur (cawagub) Kaltim makin rumit. Wali kota Balikpapan itu hingga kemarin (11/3) disebut belum mendapat restu dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim. Padahal, sepekan lalu surat pengajuan cuti itu sudah masuk meja gubernur.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Pj Sekprov Kaltim Meiliana terlihat menghindar. Dia juga belum bisa memberi kepastian. “Saya masih di Jakarta ini. Besok baru ke Kantor Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk konsultasi,” ujarnya dihubungi Kaltim Post lewat telepon seluler kemarin.

Ditanya apakah benar permohonan cuti Rizal belum ditandatangani gubernur, dia menjawab, “Ah enggak. Ini kan besok (hari ini) saya ke Kemendagri untuk konsultasi dulu. Kita lihat besok lah,” tambahnya.

Ketika ditanya lebih lanjut apa saja yang akan dikonsultasikan ke Kemendagri, percakapan dengan Meiliana tiba-tiba terputus. Media ini berusaha menghubungi kembali, namun tidak kunjung direspons.

Dari Jakarta, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono menyarankan, polemik di Pilgub Kaltim segera diakhiri agar tak berlarut. “Kami minta wali kota tetap ajukan cuti kampanye kepada gubernur, sesuai Permendagri 1 Tahun 2018,” pintanya.

Kemudian, surat cuti itu ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Direktorat Jenderal Otda. Bila tujuh hari sejak diterima permohonan tersebut, gubernur Kaltim tetap tidak merespons, maka wali kota diminta mengirimkan surat kepada Mendagri untuk permohonan izin cuti.

Menurut dia, secara etika seorang gubernur tidak boleh menghambat hak politik seseorang. Apalagi, lanjut dia, dengan menyalahgunakan wewenangnya. “Dalam tujuh hari tak ada respons dari gubernur, Kemendagri dapat mengambil alih pemberian izin. Namun terlebih dulu kami mengingatkan dan menyurati gubernur yang bersangkutan,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie. Dia mengatakan, bila Rizal Effendi nantinya mengirimkan surat permohonan cuti kampanye kepada Mendagri, akan segera ditindaklanjuti pihaknya. “Kalau sudah kami ambil alih, gubernur tidak berwenang menolak pengajuan cuti Pak Rizal. Karena kan aturannya sudah jelas,” tegasnya.

Dua hari lalu, Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Sayid MN Fadli menyebut, permohonan cuti sudah disampaikan ke Pemprov Kaltim sehari sebelum penetapan calon. “Sudah semua. Termasuk saya sudah paraf. Kalau tidak salah H-1 penetapan (6/3) sudah sampai di meja gubernur,” ucapnya.

BISA GUGUR

Diwawancarai terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Ida Farida mengatakan, Rizal Effendi telah ditetapkan sebagai cawagub Kaltim berpasangan dengan Andi Sofyan Hasdam sebagai calon gubernur (cagub). Semenjak ketetapan itulah, yang bersangkutan boleh kampanye sebagai calon. Bagaimana jika cuti sebagai wali kota tidak direstui gubernur? “Ah, enggak mungkin lah. Kan cuti selama masa kampanye saja,” ujarnya.

Terlepas dari itu, dia menyebut, KPU berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketika di luar itu ada mekanisme lain soal cuti wali kota ke Kemendagri lewat gubernur, dia tak ingin ikut campur. “Tapi pada prinsipnya setiap orang berhak untuk berpartisipasi menjadi dalam pilkada (pemilihan kepala daerah). Kami juga ikut pada regulasi bahwa wali kota yang menjadi calon cukup mengambil cuti,” jelasnya.

Beda pandangan datang dari Rudiansyah, komisioner KPU Kaltim yang lain. Dia menyebut dalam berkas pencalonan yang diajukan ke KPU pada 1 Maret lalu, salah satu syarat yang dilampirkan Rizal adalah surat bersedia cuti selama masa kampanye.

Menurut dia, jika kampanye tetap ditempuh sementara izin cuti tengah berproses, jelas timbul pelanggaran berat yang bisa menjalar ke berbagai aspek. “Syarat sebagai cawagub bisa gugur,” kata dia. Mestinya, sambung mantan komisioner KPU Samarinda itu, izin cuti dari tugas sebagai wali kota Balikpapan sudah didapat sejak ditetapkan sebagai cawagub.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Saiful Bahtiar menjelaskan, semestinya sejak ditetapkan oleh KPU sebagai cawagub, seorang kandidat sudah mengajukan cuti. “Agar yang bersangkutan bisa berkampanye dan menghindari penggunaan fasilitas negara,” terangnya. Dalam kasus Rizal, saat ini sudah mengajukan cuti. Selanjutnya Pemprov Kaltim bisa memberikan cuti. “Seorang calon berhak mendapatkan cuti,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi (AnNuR), Husni Fahruddin mengatakan, timnya sudah mengkaji. “Dari hasil kroscek kepada beberapa pihak terkait didapat kesimpulan, Pak Rizal hanya diwajibkan meminta cuti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, memang ada aturan yang menyebut seorang kepala daerah terpilih harus mundur dari kursi jabatannya bila ingin maju ke pilkada. Namun, kasus seperti itu bila si kepala daerah mencalonkan diri ke provinsi lain. “Sedangkan Pak Rizal kan nyalon di provinsi yang sama,” ujarnya.

Ditanya perkembangan pengurusan cuti Rizal, pria yang akrab disapa Ayub itu mengungkapkan sudah dikirim ke gubernur. “Kami hanya bisa menunggu sembari berkomunikasi dengan Pak Rizal,” ujarnya.

Dari hasil komunikasi dengan Rizal, wali kota Balikpapan dua periode itu akan menghadap ke gubernur setelah menjalani ibadah umrah. “Bagaimanapun, syarat agar Pak Rizal bisa kampanye adalah memperoleh cuti,” tuturnya.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi melihat bahwa gubernur harus bijak. Rizal telah menempuh jalur formal yang harus dilakukan seorang wali kota yang ingin mengajukan cuti. Sehingga sudah selayaknya izin itu diberikan.

Lutfi pun yakin belum keluarnya izin cuti untuk Rizal lebih karena memang sedang berproses. Apalagi perlu dipahami bahwa kondisi gubernur kurang fit. Ditambah lagi saat ini juga belum ada wakil gubernur setelah meninggalnya Mukmin Faisyal.  

Maka, dia mendorong Pemprov Kaltim untuk segera mengeluarkan klarifikasi agar persoalan ini tak berkembang menjadi bola liar. “Jangan sampai kondisinya memang tertunda karena sedang berproses, tapi orang sudah men-judge karena hal lain,” tambahnya.

Sepengetahuan dia, cuti seorang wali kota secara administrasi memang ditujukan kepada Kemendagri melalui gubernur. Maka, pemprov perlu menyampaikan bagaimana mekanisme itu kepada publik. Seperti apa prosesnya, dan berapa lama batas waktunya cuti itu harus segera dikeluarkan. (rsh/*/fch/sar/*/ryu/*/him/rom/k8)


BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 13:00

Nasib Jembatan Tol Teluk Balikpapan Terancam

PENAJAM – Komitmen pasangan calon bupati dan wakil bupati Penajam Paser Utara (PPU) menuntaskan…

Rabu, 20 Juni 2018 12:36
Iran vs Spanyol

Percaya De Gea

KAZAN – Kiper Spanyol David de Gea membuat kesalahan besar pada debutnya di Piala Dunia 2018.…

Rabu, 20 Juni 2018 08:25
35.903 Orang Keluar lewat Semayang, Yang Balik Sebelum Pilkada Hanya 5.400-an

Cepat Pulang, demi Masa Depan Kaltim

SAMARINDA – Kekhawatiran angka golongan putih (golput) meninggi pada pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Rabu, 20 Juni 2018 08:20
Pemkab Kukar Klaim Sudah Ajukan Izin Pemanfaatan Kawasan Tahura

Pusat Dituding Setengah Hati

TENGGARONG – Sejumlah objek yang beroperasi di atas Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto bakal…

Rabu, 20 Juni 2018 08:17

Alquran Salah Cetak Belum Ditemukan di Kaltim

SAMARINDA­ – Lembaran Alquran salah cetak beredar. Ayat-ayatnya tidak sesuai sehingga maknanya…

Rabu, 20 Juni 2018 08:16

Kota Beradab Memang Harus Punya Taman yang Menenangkan

Situs-situs perjalanan boleh saja tidak memasukkan Gorky Park ke dalam sepuluh besar taman paling dahsyat…

Selasa, 19 Juni 2018 08:54

Gairah Salah

ST PETERSBURG – Mesir membutuhkan Mohamed Salah. Kekalahan The Pharaohs, julukan Mesir, di matchday…

Selasa, 19 Juni 2018 08:49

Soal Bangunan di Bukit Soeharto, Pemerintah Ikut Melanggar

TENGGARONG – Ketenangan warga yang bermukim di sepanjang jalan poros Balikpapan-Samarinda, mulai…

Selasa, 19 Juni 2018 08:47

Kelebihan Muatan, Kapal Tenggelam

SAMOSIR – Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang berlayar dari Pelabuhan Simanindo, Samosir tujuan…

Selasa, 19 Juni 2018 08:45

Kesalahan Fatal dan Cenderung Disengaja

JAKARTA – Untuk sekian kalinya terjadi kasus kesalahan cetak Alquran. Kali ini kabar kesalahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .