MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Senin, 12 Maret 2018 07:15
KUR Hanya Tersalur 17 Persen

Debitur dari Bontang dan Balikpapan Tak Kebagian

PROKAL.CO, SAMARINDA - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan pemerintah pusat tak tersalur optimal di Kaltim. Dari Rp 8,60 miliar kuota yang disediakan tahun lalu, Rp 1,44 miliar atau sekitar 17 persen yang terserap. Bahkan, dari enam daerah yang dijatah mendapat pinjaman bersubsidi itu, tak ada debitur dari Balikpapan dan Bontang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim Fuad Asaddin. Dia mengakui, dibanding rasio rata-rata nasional, serapan KUR di Benua Etam memang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sepanjang tahun lalu, Fuad menyebut, dari sisi nominal serapan terbesar dicatatkan debitur dari Samarinda, dengan nilai Rp 842 juta. Sedangkan dari sisi rasio atas target serapan, paling tinggi dicatatkan paser, sebesar 43,6 persen. Yakni Rp 355 juta, dari Rp 814 juta yang ditargetkan. (selengkapnya lihat grafis)

“Untuk Balikpapan dan Bontang yang tak tersalur sama sekali, itu kebanyakan calon debiturnya tidak memenuhi syarat. Sebagian juga memang tak lagi mengajukan,” katanya saat diwawancarai Kaltim Post di kantornya, Jumat (9/3).

Fuad menjelaskan, tujuan program KUR dari pemerintah adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil. Khususnya dari kalangan usaha mikro dan kecil. Selain menekan angka kemiskinan, program ini juga diharap menghasilkan kesempatan kerja baru. “Caranya, dengan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil itu,” ujarnya.

Terkait syarat yang tak mampu dipenuhi calon debitur, kata dia, adalah karena pelaku usaha di segmen ini belum paham soal pelaporan keuangan, serta penataan manajemen bisnis yang baik. Keduanya, kata Fuad, merupakan syarat dan pertimbangan yang ditetapkan perbankan, sebelum menyalurkan dana berbunga rendah itu.

“Banyak yang catatan cash flow dan inflow tidak jelas. Bank penyelenggara pun sulit mengabulkan kreditnya. Kemungkinan, mereka sulit mengidentifikasi peluang kolektabilitas kreditnya nanti seperti apa,” ujar dia.

Karena itulah, Fuad menyebut, belakangan perbankan sering meminta rekomendasi dari pemerintah setempat. Yakni terkait UMKM layak mendapat alokasi KUR.

“Kami ini dari sisi pembinaannya. Kami sudah bina, untuk membuat izin usaha, membuat pembukuan yang bagus, manajemen bisnis. Tapi saat ini, masih kerap ditemukan yang tidak memenuhi syarat untuk KUR itu,” tutup dia.

Terpisah, Konsultan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim, Yusuf Arif Setiawan menjelaskan, pengusaha yang pernah mendapat KUR, sudah tergolong baik dalam mengelola pinjaman serta kolektabilitas. “Untuk mendapat penyaluran KUR sebenarnya tergolong mudah. Sudah bisa menggunakan surat keterangan dari kelurahan, jika pinjaman masih di bawah Rp 20 juta,” ungkapnya kepada Kaltim Post.

Namun, lanjut dia, memang ada kendala untuk pinjaman dengan plafon di atas Rp 100 juta. Perbankan, kata dia, masih mensyaratkan bukti legalitas usaha. Syarat itu pun disebutnya sudah tak sulit didapat. Di BPPTSP (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Samarinda, kata dia, mengurus legalitas itu gratis.

“Sebenarnya, masyarakat saja kurang informasi, atau malas mencari tahu. Padahal, gampang diurus kalau mau dapat penyaluran KUR itu. Kalau informasi sampai, penyaluran KUR bisa lebih baik,” tutupnya.

Dikhususkan untuk usaha mikro dan kecil, bunga KUR memang terus diupayakan seringan mungkin. Pada 2016 lalu, masih 12 persen, lalu menjadi 9 persen pada tahun lalu. Per 1 Januari tahun ini, pemerintah kembali menurunkannya menjadi hanya 7 persen.
Pemerintah juga menginginkan porsi penyaluran KUR di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi menjadi lebih besar. Tahun ini, ditarget minimal 50 persen, dari proyeksi penyaluran Rp 120 triliun secara nasional.

Selama ini, UMKM dinilai sulit mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Sebab, sektor produksi memang memiliki risiko relatif lebih tinggi ketimbang sektor perdagangan.

Untuk nilainya, plafon KUR Khusus ditetapkan Rp 25-500 juta untuk setiap debitur. Rinciannya, KUR Mikro maksimal Rp 25 juta per musim tanam atau siklus produksi, tanpa pembatasan total akumulasi plafon. Sedangkan KUR Mikro untuk sektor non-produksi memiliki akumulasi plafon Rp 100 juta. (*/ctr/man2/k15)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 06:56

Harus Sejalan Hadirkan Hilirisasi

SAMARINDA - Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 terkait penundaan dan evaluasi…

Selasa, 25 September 2018 06:55

Kejar Target Penerimaan

BALIKPAPAN - Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan tampaknya masih harus…

Selasa, 25 September 2018 06:49

Jaga Inflasi lewat Klaster Sapi

SAMARINDA - Pemerintah dan Bank Indonesia terus berinovasi dalam menjaga inflasi di Kaltim. Salah satunya…

Selasa, 25 September 2018 06:44

Waspada Perekonomian Global

JAKARTA - Para emiten harus mengantisipasi perekonomian global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai,…

Selasa, 25 September 2018 06:43

Ritel Turunkan Target Pertumbuhan 5–7 Persen

JAKARTA – Kinerja sektor ritel belum sepenuhnya pulih. Berdasar data yang dirilis Bank Indonesia…

Selasa, 25 September 2018 06:43

PLN Kembangkan Infrastruktur di Jember

JEMBER – PT PLN sedang mengembangkan sistem ketenagalistrikan tegangan tinggi di tiga lokasi di…

Selasa, 25 September 2018 06:42

Dorong Penjualan dengan Inovasi

SURABAYA – Kondisi pasar elektronik secara umum sedang menurun. Karena itu, produsen elektronik…

Selasa, 25 September 2018 06:42

Hadirkan Pembayaran Nontunai di SPBU

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus melakukan inovasi terkait sistem pembayaran nontunai di SPBU.…

Senin, 24 September 2018 07:08

Moratorium Jangan Dianggap Negatif

SAMARINDA – Pemerintah memenuhi komitmennya dalam melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit.…

Senin, 24 September 2018 07:06

Pertamina Keluhkan Suplai Minyak Nabati

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan mandatori Biodiesel 20 persen (B20) yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .