MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Minggu, 11 Maret 2018 10:16
Perwali Tidak Diterapkan

FPS: Banyak Pedagang Roti Mengeluh -

PROKAL.CO, SAMARINDA - Keberadaan minimarket modern kerap dianggap mematikan pedagang lokal. Kemudian muncul tudingan bahwa banyak waralaba nasional melanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9/2015 tentang Penataan Pasar Modern. 

Sekretaris Forum Persatuan Saudagar (FPS) Kaltim Basnur mengatakan, perwali tersebut banyak menuangkan masalah teknis, namun hampir dilupakan. Misalnya, soal jarak maksimal berdiri waralaba nasional dengan pasar tradisional.

Perwali mengatur jarak tidak boleh di bawah 500 meter. Nyatanya bertolak belakang, banyak yang berdekatan dengan pasar tradisional. Padahal, pada Bab II Perwali, ada larangan membangun minimarket.

Pada Pasal 4 juga disebutkan, apabila sudah banyak pertokoan, tidak diperkenankan membangun (minimarket). “Kelayakan dan kepatutan di sekitar wilayahnya perlu diperhatikan,” ujarnya.

Meski begitu, banyak mini market baru berdiri  memakai kedok lokal. Hal itu bisa dideteksi dari ciri, tampilan, dan isi yang tidak jauh berbeda dengan minimarket nasional. “Waralaba nasional harus mengakomodasi semua produk lokal. Tapi, banyak UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah, Red) lokal yang tidak dapat berkembang. Mereka harus mengikuti merek waralaba nasional,” ungkapnya.

“Banyak pedagang roti mengeluh. Karena mereka mau masukin roti, tapi disuruh harus ubah merek, ikuti kemauan mereka (waralaba nasional) baru bisa masuk,” kata Bansur.

Hal itu tersebut membuatnya menganggap pemkot terkesan tidak adil dan membiarkan kejahatan terhadap pedagang kecil. “Satpol PP, BPPTSP (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Red) maupun Dinas Perdagangan tidak melakukan fungsi pengawasan dan penindakan. Terkesan pembiaran,” sebutnya.

Apalagi persoalan tersebut sudah sangat lama dikeluhkan pedagang lokal, tapi tak kunjung direalisasikan pemkot. “Kami minta pemkot menghentikan izin minimarket baru walaupun mengaku lokal.  Perwali harus dijalankan,” tegasnya.

Bagi yang melanggar perwali, kata dia, sanksinya harus dicabut izinnya alias ditutup. “Kami juga meminta Pemkot Samarinda untuk mengevaluasi semua oknum organisasi perangkat daerah yang diduga bermain,” tutupnya. 

Pada Jumat, 9 Maret lalu, FPS mendatangi Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin dan Dinas Perdagangan untuk menyampaikan keluhan tersebut. “Pak Sugeng sudah janji sedang evaluasi kelurahan. Dua minggu lagi, kami akan diinfokan hasilnya,” tandasnya. (*/dq/kri/k16)

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 09:34

Ada Keinginan Resimen Mahasiswa Diaktifkan Kembali

SAMARINDA- Perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) Provinsi Kalimantan Timur mengajak seluruh mahasiswa…

Kamis, 18 Oktober 2018 21:10

BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi K3 Jasa Konstruksi

SAMARINDA- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kamis (18/10) menyelenggarakan…

Kamis, 18 Oktober 2018 10:48
Polemik Masjid di Lapangan Kinibalu

Pemprov Menang, Tapi Warga Masih Ada Peluang

SAMARINDA- Dengan putusan Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan…

Kamis, 18 Oktober 2018 07:47

160 Ribu KTP-el Belum Dicetak

SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta meninjau kembali rencana memblokir data…

Rabu, 17 Oktober 2018 12:28
BREAKING NEWS

PTUN Menangkan Pemprov Kaltim Soal IMB Masjid Lapangan Kinibalu

SAMARINDA- Majelis Hakim PTUN Samarinda memutuskan bahwa pihak tergugat yaitu Kepala Dinas Pelayanan…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:12
BREAKING NEWS

Hari Ini, Sengketa IMB Lahan Lapangan Kinibalu Diputuskan

SAMARINDA- Rabu (17/10) hari ini dilaksanakan sidang ke tujuh kasus gugatan atas sengketa perizinan…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:03

"Pembahasan RZWP3K Kaltim Harus Berpihak pada Nelayan Tradisional"

SAMARINDA- Pembahasan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kaltim,…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:01

Dua Desa Turun Status

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Mohammad…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:10

Hak Lima Anggota DPRD Dibekukan

SAMARINDA – Hadirnya putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Samarinda atas gugatan warga terkait…

Rabu, 17 Oktober 2018 07:53

Hudoq Pekayang Jati Diri Daerah

UJOH BILANG - Kegiatan rutin Hudoq Pekayang merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .