MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 11 Maret 2018 08:56
Rizal Hormati Gubernur, Maju Pilgub Cukup Cuti,

Plt Wali Kota di Tangan Rahmad

Rizal Effendy

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  –  Polemik pencalonan dirinya sebagai calon wakil gubernur (cawagub), Rizal Effendi akhirnya buka suara. Dia meluruskan perihal dirinya yang belum berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Di tengah menjalani ibadah umrah, dia mendinginkan suasana dari Tanah Suci.

Lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya, Jumat (9/3) malam, Rizal menampilkan foto momen kebersamaan dengan gubernur ketika berada di Stadion Batakan, Balikpapan. Rizal tampak tersenyum lebar mendampingi gubernur yang melambaikan tangan pada warga yang memadati tribune penonton. 

Di bagian bawah foto, suami Yohana Palupi Arita itu tak lupa menyapa warga Balikpapan. Dia mengatakan ingin mengklarifikasi persoalan yang sedang berkembang setelah pulang umrah. Namun, melihat perkembangan yang ada, sengaja dia meluangkan waktu menanggapi pernyataan gubernur.

“Pertama, mengenai saya tidak izin menghadap langsung, saya kira Pak Gubernur paham karena situasi yang semua serba-cepat. Pencalonan saya memang sangat mendadak karena saya diminta menggantikan almarhum Bapak Nusyirwan Ismail,” ujarnya.

Persiapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan sangat mepet. Pada hari penetapan calon, Rizal sudah berangkat umrah yang telah tertunda beberapa hari. Jadi, rencananya Rizal baru menghadap gubernur sepulang ibadah umrah. Secara administrasi, Bagian Pemerintahan Setkot Balikpapan sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim terkait izin cuti wali kota.

“Perihal saya disuruh mundur dari jabatan wali kota Balikpapan, Dirjen Otda (Otonomi Daerah) sudah bilang, mungkin Pak Gubernur salah tangkap. Sesuai ketentuan, kepala daerah yang ikut pencalonan tidak perlu mundur jika masih satu provinsi. Sama seperti wali kota Samarinda (Syaharie Jaang) yang hanya cuti ketika berpasangan dengan putra Pak Awang (Awang Ferdian Hidayat),” tambahnya.

Rizal juga mengomentari perihal Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang bakal menjadi pelaksana tugas (Plt) wali kota Balikpapan ketika dirinya cuti. Menurut dia, itu sesuai keinginan warga Balikpapan dan sudah sesuai ketentuan.

“Ini berbeda dengan keinginan Pak Gubernur yang ingin menunjuk pejabat lain, mungkin di luar struktur aparatur Balikpapan. Dirjen Otda juga mengatakan sepakat jika Plt wali kota adalah wakil wali kota. Selama sehat dan tidak berhalangan,” imbuhnya.

Terlepas dari itu, dia menyampaikan hormat kepada gubernur. Dia yakin, tidak ada maksud buruk dari gubernur, apalagi mau menjatuhkan dirinya. Rizal menyampaikan permohonan maafnya karena harus umrah dan belum sempat menghadap. “Semoga situasi Kaltim selalu dalam keadaan damai. Boleh kita berbeda tapi tetap satu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebut, yang disampaikan Rizal sudah tepat. Prinsipnya, pihaknya menjalankan apa yang sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, Rahmad tetap menghormati yang disampaikan gubernur. “Bagaimanapun beliau adalah orangtua kita. Tentunya juga lebih bijak dalam melihat persoalan,” ujarnya.

Soal polemik siapa yang bakal menjadi Plt wali kota Balikpapan, Rahmad tak mau ambil pusing. Dia hanya menunggu. “Apakah nanti saya dilantik atau enggak saya tidak tahu. Karena yang terpenting kan tetap melanjutkan yang sudah menjadi tugas bersama. Sesuai visi-misi kami 2016–2021. Jadi kalau saya yang penting berbuat saja lah untuk Balikpapan,” pungkasnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Sayid MN Fadli menyebut, permohonan cuti sudah disampaikan ke Pemprov Kaltim sehari sebelum penetapan calon. “Sudah semua. Termasuk saya sudah paraf. Kalau tidak salah H-1 penetapan (6/3) sudah sampai di meja gubernur,” singkatnya.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Rizal Effendi, Piatur Pangaribuan, menyatakan yang disampaikan Kemendagri sudah jelas. Bahwa kepala daerah yang menjadi calon gubernur (cagub) atau calon wakil gubernur (cawagub) cukup mengambil cuti. Sehingga ketika seorang gubernur ngotot meminta kepala daerah mundur, hal itu menjadi tidak bijak.

Kan putra Pak Gubernur juga jadi calon (cawagub) dan berpasangan dengan Pak Syaharie Jaang yang cuti dari wali kota Samarinda. Kok tidak disoal. Giliran Pak Rizal jadi calon disoal. Kan jadi tendensius. Enggak negarawan,” ujarnya.

Menurut dia, ini terjadi karena kekhawatiran gubernur yang berlebihan. Padahal, seorang gubernur seharusnya mengayomi semua. Karena Kaltim bukan hanya Samarinda. “Menurut saya Pak Rizal sudah sangat santun dan hormat (dalam klarifikasinya). Menjelaskan secara aturan dan tak menyerang siapa pun. Menyejukkan. Komentar seperti itu yang seharusnya ditunjukkan oleh pejabat Kaltim,” tambahnya.

Karena itu, dia meminta kepada Gubernur Kaltim agar lebih bijak. Apalagi ke depan masih banyak persoalan Kaltim yang harus dihadapi. “Siapa pun yang menang dan kalah, semua dirangkul dan diayomi,” sarannya.

CUKUP CUTI

Polemik Rizal yang harus mundur dari wali kota Balikpapan kembali diluruskan Kemendagri. Kemarin (10/3), Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie mengungkapkan, jika seorang pejabat kepala daerah mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerahnya, maka pejabat yang bersangkutan dapat mengajukan cuti di luar tanggungan.

Menurut dia, hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 74  Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Kalau wali kota ikut pilkada maka bukan mundur, tetapi harus cuti selama kampanye. Itu semua sudah diatur sesuai permendagri,” jelas Arief kepada Kaltim Post di Jakarta.

Dikatakan, dalam Pasal 1 telah dijelaskan mengenai aturan cuti kampanye bagi para pejabat kepala daerah yang mengikuti pilkada dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat 6 tertulis.

“Pejabat sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota karena  gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.”

“Kemudian mengenai Pjs-nya nanti siapa, itu juga ada di dalam permendagri,” kata Arief. Dalam Pasal 4 Ayat 3 tertulis, “Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah atau Kemendagri.”

Namun, di dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa penunjukan Pjs juga bisa ditunjuk langsung oleh menteri. Yakni, Pasal 5 Ayat 3 berbunyi, “Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, maka Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.”

“Ini sifatnya kasuistik ya. Misalnya, wali kota dan wakil wali kota maju dalam pilkada, Pjs-nya bisa ditunjuk langsung oleh menteri atau gubernur. Tapi, kalau kondisinya wakil wali kotanya tidak ikut maju, wakil wali kotanya bisa menjadi Plt. Masa jabatan Plt ini sampai kepala daerahnya selesai melaksanakan cuti,” terang Arief.

Lain halnya, ketika wakil wali kotanya ditunjuk sebagai Plt, namun ternyata menyatakan tidak mampu atau tidak sesuai kriteria yang ditetapkan. Maka, gubernur boleh menunjuk yang lain. “Tapi logikanya, kalau wakil wali kotanya mampu, mumpuni, dan memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan oleh aturan, kenapa tidak?” jelasnya.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi menyebut, keinginan gubernur itu lebih kepada kepentingan pribadi. “Beliau (Awang Faroek) khawatir, kalau Rahmad Mas’ud yang jadi Plt, maka Rahmad punya kepentingan untuk memenangkan Rizal,” bebernya.

Sebab, lanjut dia, bila Rizal menang menjadi cawagub berpasangan dengan Sofyan Hasdam, Rahmad akan menjadi wali kota Balikpapan definitif. “Di permendagri, saya melihat malah gubernur tak punya kewenangan mengusulkan orang lain, sepanjang wakil wali kotanya mampu. Kecuali terjadi kevakuman atau kepala daerah dan wakilnya sakit tak bisa melaksanakan tugasnya,” papar dia.

Secara prosedur, lanjut dia, dalam kasus di Balikpapan, gubernur memang mengusulkan nama sebagai Plt wali kota ke Kemendagri. Tapi yang diusulkan adalah Rahmad Mas’ud yang notabene sebagai wakil wali kota.

Sebelumnya diwartakan, Rizal Effendi sebagai cawagub menggantikan Nusyirwan Ismail mendampingi Andi Sofyan Hasdam tak begitu mulus. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyebut, proses Rizal belum sesuai prosedur. Sejak pendaftaran hingga ditetapkan sebagai cawagub, Rizal belum berkoordinasi dengan dirinya.

Menurut Faroek, pejabat negara baik gubernur, wali kota, maupun bupati yang akan mengikuti pilkada harus mengundurkan diri. “Saya mesti melayangkan surat ke Kemendagri bahwa wali kota yang bersangkutan ingin maju pilkada,” ujarnya. Nah, setelah menteri menyetujui, itu yang menjadi dasar gubernur memberikan cuti. “Semua harus ada dasar,” terangnya.

Setelah menteri menyetujui, Faroek melanjutkan, biasanya ada perintah untuk menunjuk Plt wali kota. “Jadi, bukan wakilnya yang otomatis jadi Plt wali kota Balikpapan,” ucap dia. Penunjukan Plt wali kota adalah kewenangan gubernur. Faroek menerangkan, yang mengangkat wali kota adalah presiden, bukan DPRD. “Saya hanya mengingatkan, jangan sampai salah langkah,” tegasnya.

Dua hari lalu, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono meluruskan semua pendapat Faroek. Dia mengatakan, tidak ada kewajiban bagi kepala daerah yang maju di pilkada untuk mundur, jika pencalonan masih di dalam wilayahnya. “Kecuali wali kota Balikpapan mencalonkan diri di Jakarta, baru ada kewajiban mundur. Tapi, kalau calon gubernur di Kaltim, ya enggak perlu mundur. Balikpapan kan masih Kaltim. Cukup cuti di luar tanggungan negara,” tegas Sumarsono.

Begitu juga terhadap rencana Faroek yang akan menunjuk Plt wali kota Balikpapan yang bukan Wawali Rahmad Mas’ud, tidak dibenarkan. Sebab, Plt wali kota harus dipegang oleh wawalinya. “Kecuali wawalinya tidak ada, baru ditunjuk pejabat lain. Tapi, sepanjang wawalinya ada, sehat dan tidak mencalonkan, ya wawalinya dulu yang jadi Plt, jangan pejabat lain,” tegas Sumarsono. (rsh/sar/rom/k8)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 12:52

Bontang Paling Kecil dapat Bantuan Keuangan dari APBD Kaltim, Lalu Siapa yang Paling GONOL..??

SAMARINDA- Kota Bontang menjadi paling kecil mendapat kue bantuan keuangan…

Selasa, 18 Desember 2018 10:43

Banjir Kiriman Landa Kubar

SENDAWAR–Ratusan rumah di sejumlah kampung di Kecamatan Tering, Kutai Barat…

Selasa, 18 Desember 2018 07:48

WADUH..!! Masyarakat Ragukan Kondisi Ekonomi Baik

BALIKPAPAN – Kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bumi Etam…

Senin, 17 Desember 2018 21:14

Pemprov Kelebihan Bayar Rp 48 Miliar di 16 Pekerjaan, Ini Hasil Temuan BPK Lainnya

SAMARINDA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim melakukan Pemeriksaan…

Senin, 17 Desember 2018 14:15

SAKIT DAPATNYA..!!! 5 Anggota DPRD Diberhentikan dan Menggugat Gubernur, Ini Kata Isran...

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menilai gugatan terhadap Surat…

Senin, 17 Desember 2018 06:52

Daya Beli Turun, Sektor Retail Kaltim Paling Merasakan

MELANDAINYA Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Kaltim, yang dapat menunjukkan penurunan…

Minggu, 16 Desember 2018 11:26

Terancam Izinnya Dicabut, 50 Perusahaan di Kariangau Dievaluasi

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim berencana evaluasi sekitar 50 izin…

Minggu, 16 Desember 2018 08:26

Daftar Pemilih Tetap Naik 5,7 Juta

BUTUH 101 hari bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bolak-balik…

Sabtu, 15 Desember 2018 18:05

Bisakah Tol Balikpapan-Samarinda Dipakai Fungsional Saat Natal?

SAMARINDA- Tol Balikpapan-Samarinda saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Tol…

Sabtu, 15 Desember 2018 17:20

DPK Kaltim dan Kaltara di Bank Terkumpul Rp 98,82 Triliun

SAMARINDA - Hasil penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .