MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 10 Maret 2018 08:10
Awang Faroek Ngotot Minta Rizal Effendi Mundur, INI NIH KATA DITJEN OTDA ...

Plt Wali Kota, Ya, Wawali

Soni Sumarsono

PROKAL.CO, SAMARINDA –  Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kukuh menyatakan calon wakil gubernur (cawagub) Rizal Effendi harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai wali kota Balikpapan. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menyatakan kepala daerah yang akan maju pada pilkada yang masih dalam satu provinsi boleh hanya mengajukan cuti.

Kepada awak media kemarin (9/3), Faroek menyebut, hal tersebut juga dilakukan oleh Syaharie Jaang, calon gubernur (cagub) Kaltim nomor urut 2. "Begitu mendaftar, Pak Jaang membuat surat pernyataan kepada saya bahwa dia siap mundur dari wali kota Samarinda," ujarnya.

Kendati demikian, ditanya terkait status Jaang sekarang, Faroek menerangkan, status wali kota Samarinda dua periode itu cuti. "Karena itu sudah hak dia," terangnya. Faroek meneruskan, surat pernyataan siap mundur dari kepala daerah itu menjadi dasar bagi dia menyurati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunjuk penjabat sementara (Pjs) wali kota. "Untuk Samarinda saya tunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain," ujarnya.

Penunjukan Zairin Zain tak lain karena sebelumnya Wawali Nusyirwan Ismail juga maju sebagai calon wakil gubernur. Sehingga terjadi kekosongan kepala daerah, baik wali kota maupun wakil.

Awang Faroek menyebut, Rizal juga mesti mengikuti mekanisme yang sama. "Karena enggak boleh ada kevakuman," ujarnya. Mengenai surat pernyataan pengunduran diri tersebut, Awang menyebut, sebaiknya diserahkan sekarang.

Diwartakan sebelumnya, dengan majunya Rizal ke bursa pemilihan orang nomor wahid Kaltim tersebut, tak serta-merta membuat wakilnya menjadi pelaksana tugas (Plt) wali kota. Faroek menegaskan, penunjukan Plt adalah wewenangnya. Gubernur Kaltim dua periode itu mengaku, mekanisme tersebut dia ketahui setelah melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri).

Soal permohonan cuti Rizal, Faroek mengaku baru dia terima pada Kamis (8/3) malam. "Tapi, saya minta untuk ditelaah terlebih dahulu," kuncinya.

Sementara dari Jakarta, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono menjawab dan meluruskan semua pendapat Faroek. Kepada INDOPOS, Jawa Pos Grup di Jakarta, Soemarsono mengatakan, tidak ada kewajiban bagi kepala daerah yang maju di pilkada untuk mundur, jika pencalonan masih di dalam wilayahnya.

“Kecuali wali kota Balikpapan mencalonkan diri di Jakarta, baru ada kewajiban mundur. Tapi, kalau calon gubernur di Kaltim, ya enggak perlu mundur. Balikpapan kan masih Kaltim. Cukup cuti di luar tanggungan negara,” tegas Soemarsono.

Begitu juga terhadap rencana Faroek yang akan menunjuk Plt wali kota Balikpapan yang bukan Wawali Rahmad Mas’ud, tidak dibenarkan. Karena Plt wali kota harus dipegang oleh wawali-nya.

“Kecuali wawali-nya tidak ada, baru ditunjuk pejabat lain. Tapi, sepanjang wawali-nya ada, sehat dan tidak mencalonkan, ya wawali-nya dulu yang jadi Plt, jangan pejabat lain,” tegas Soemarsono.

Apakah Gubernur tidak mengerti aturan? “Mungkin salah tangkap saja. Ada komunikasi dengan saya (soal Rizal Effendi), ketika saya dalam perjalanan Bandung-Jakarta,” tambah Soemarsono.

Senada dengan Soemarsono, pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) Herdiansyah Hamzah menuturkan, pernyataan Gubernur tersebut mesti diluruskan. Dia menjelaskan, tidak ada kewajiban mundur bagi kepala daerah ketika mencalonkan diri. Yang benar, selama masa kampanye, kepala daerah diharuskan cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

“Ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,” jelasnya. Di situ disebutkan, cuti wali kota selama masa kampanye diberikan oleh gubernur atas nama menteri.

Diwawancarai terpisah, Komisioner KPU Kaltim Rudiansyah mengungkapkan, dari penyelenggara, melihat Rizal sebagai cawagub mesti mendapat cuti sebelum melakukan kampanye. “Nah, karena cuti belum keluar, pertanyaannya Rizal boleh kampanye atau tidak, beliau harus berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim,” ujarnya.

Pasalnya, hal tersebut diatur dalam aturan lain. Selain itu, Rizal masuk kategori lex specialis. Mengapa demikian? Jangan dilupakan bahwa Rizal berbeda dengan calon lain yang ditetapkan sebelum masa kampanye. Sedangkan Rizal ditetapkan pada masa kampanye berlangsung. Calon lain memiliki waktu sekitar tiga hari sebelum masa kampanye setelah ditetapkan sebagai cagub maupun cawagub. (*/fch/esa/dwi/k11)

 


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 22:17

Pendirian Pabrik Semen di Kutai Timur Berlanjut

SAMARINDA - Tidak lama lagi, pabrik semen yang pertama di…

Jumat, 14 Desember 2018 22:14

Gubernur Tanya Isu Sawit ke Dubes Belgia, Begini Jawabannya...

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan pertemuan dengan Dubes…

Jumat, 14 Desember 2018 09:57

Bos Bank Indonesia Bilang, Harga Tiket Pesawat 2,1 Juta Masih Wajar

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor rapat bersama dengan Tim…

Jumat, 14 Desember 2018 08:25

Pahala yang Sia-Sia

CATATAN: BAMBANG ISWANTO (Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda) URUSAN…

Jumat, 14 Desember 2018 07:41

Banyak Pemdes Ngutang di Toko Bangunan, Sisa ADD Dipertanyakan

PENAJAM – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi kantor…

Jumat, 14 Desember 2018 07:37

NGANGGUR DAH..!! Kontrak Ribuan Honorer Bakal Dihapus

PENAJAM – Keberadaan tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer…

Kamis, 13 Desember 2018 22:01

CATAT NIH..!! Selama Dua Tahun, Tak Ada Proyek Besar di Kaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan periode tahun 2019…

Kamis, 13 Desember 2018 11:27
Kemelut Seleksi Komisioner KPU Kaltim

5 Pansel Komisioner KPU Kaltim Diminta Keterangan Lebih 5 Jam

SAMARINDA – Kerja panitia seleksi (pansel) komisioner KPU Kaltim periode…

Kamis, 13 Desember 2018 10:32

Jumlah Pemilih di Kaltim Bertambah, TPS-nya Juga Bengkak

SAMARINDA- KPU Kaltim akhirnya melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih…

Kamis, 13 Desember 2018 10:15

Persentase Kemiskinan Kaltim Dibawah Nasional, Pemprov Jangan "Silau"

SAMARINDA - Persentase kemiskinan Kaltim berkisar 5 persen lebih rendah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .