MANAGED BY:
JUMAT
22 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 10 Maret 2018 08:10
Awang Faroek Ngotot Minta Rizal Effendi Mundur, INI NIH KATA DITJEN OTDA ...

Plt Wali Kota, Ya, Wawali

Soni Sumarsono

PROKAL.CO, SAMARINDA –  Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kukuh menyatakan calon wakil gubernur (cawagub) Rizal Effendi harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai wali kota Balikpapan. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menyatakan kepala daerah yang akan maju pada pilkada yang masih dalam satu provinsi boleh hanya mengajukan cuti.

Kepada awak media kemarin (9/3), Faroek menyebut, hal tersebut juga dilakukan oleh Syaharie Jaang, calon gubernur (cagub) Kaltim nomor urut 2. "Begitu mendaftar, Pak Jaang membuat surat pernyataan kepada saya bahwa dia siap mundur dari wali kota Samarinda," ujarnya.

Kendati demikian, ditanya terkait status Jaang sekarang, Faroek menerangkan, status wali kota Samarinda dua periode itu cuti. "Karena itu sudah hak dia," terangnya. Faroek meneruskan, surat pernyataan siap mundur dari kepala daerah itu menjadi dasar bagi dia menyurati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunjuk penjabat sementara (Pjs) wali kota. "Untuk Samarinda saya tunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain," ujarnya.

Penunjukan Zairin Zain tak lain karena sebelumnya Wawali Nusyirwan Ismail juga maju sebagai calon wakil gubernur. Sehingga terjadi kekosongan kepala daerah, baik wali kota maupun wakil.

Awang Faroek menyebut, Rizal juga mesti mengikuti mekanisme yang sama. "Karena enggak boleh ada kevakuman," ujarnya. Mengenai surat pernyataan pengunduran diri tersebut, Awang menyebut, sebaiknya diserahkan sekarang.

Diwartakan sebelumnya, dengan majunya Rizal ke bursa pemilihan orang nomor wahid Kaltim tersebut, tak serta-merta membuat wakilnya menjadi pelaksana tugas (Plt) wali kota. Faroek menegaskan, penunjukan Plt adalah wewenangnya. Gubernur Kaltim dua periode itu mengaku, mekanisme tersebut dia ketahui setelah melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri).

Soal permohonan cuti Rizal, Faroek mengaku baru dia terima pada Kamis (8/3) malam. "Tapi, saya minta untuk ditelaah terlebih dahulu," kuncinya.

Sementara dari Jakarta, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono menjawab dan meluruskan semua pendapat Faroek. Kepada INDOPOS, Jawa Pos Grup di Jakarta, Soemarsono mengatakan, tidak ada kewajiban bagi kepala daerah yang maju di pilkada untuk mundur, jika pencalonan masih di dalam wilayahnya.

“Kecuali wali kota Balikpapan mencalonkan diri di Jakarta, baru ada kewajiban mundur. Tapi, kalau calon gubernur di Kaltim, ya enggak perlu mundur. Balikpapan kan masih Kaltim. Cukup cuti di luar tanggungan negara,” tegas Soemarsono.

Begitu juga terhadap rencana Faroek yang akan menunjuk Plt wali kota Balikpapan yang bukan Wawali Rahmad Mas’ud, tidak dibenarkan. Karena Plt wali kota harus dipegang oleh wawali-nya.

“Kecuali wawali-nya tidak ada, baru ditunjuk pejabat lain. Tapi, sepanjang wawali-nya ada, sehat dan tidak mencalonkan, ya wawali-nya dulu yang jadi Plt, jangan pejabat lain,” tegas Soemarsono.

Apakah Gubernur tidak mengerti aturan? “Mungkin salah tangkap saja. Ada komunikasi dengan saya (soal Rizal Effendi), ketika saya dalam perjalanan Bandung-Jakarta,” tambah Soemarsono.

Senada dengan Soemarsono, pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) Herdiansyah Hamzah menuturkan, pernyataan Gubernur tersebut mesti diluruskan. Dia menjelaskan, tidak ada kewajiban mundur bagi kepala daerah ketika mencalonkan diri. Yang benar, selama masa kampanye, kepala daerah diharuskan cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

“Ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,” jelasnya. Di situ disebutkan, cuti wali kota selama masa kampanye diberikan oleh gubernur atas nama menteri.

Diwawancarai terpisah, Komisioner KPU Kaltim Rudiansyah mengungkapkan, dari penyelenggara, melihat Rizal sebagai cawagub mesti mendapat cuti sebelum melakukan kampanye. “Nah, karena cuti belum keluar, pertanyaannya Rizal boleh kampanye atau tidak, beliau harus berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim,” ujarnya.

Pasalnya, hal tersebut diatur dalam aturan lain. Selain itu, Rizal masuk kategori lex specialis. Mengapa demikian? Jangan dilupakan bahwa Rizal berbeda dengan calon lain yang ditetapkan sebelum masa kampanye. Sedangkan Rizal ditetapkan pada masa kampanye berlangsung. Calon lain memiliki waktu sekitar tiga hari sebelum masa kampanye setelah ditetapkan sebagai cagub maupun cawagub. (*/fch/esa/dwi/k11)

 


BACA JUGA

Kamis, 21 Juni 2018 14:00
Argentina vs Kroasia

Gempur Habis-habisan

NIZHNY NOVGOROD – Aib terbesar Argentina di ajang Piala Dunia setelah pergantian abad datang pada…

Kamis, 21 Juni 2018 11:00

ADA APA INI..?? Bupati Yusran Sindir Cabup

PENAJAM – Bahasan mengenai pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan pada Debat Kandidat Pasangan…

Kamis, 21 Juni 2018 08:43

INGAT..!! Perpanjang Libur Kena Sanksi

JAKARTA – Setelah libur panjang Lebaran sejak Sabtu (9/6), para aparatur sipil negara (ASN) diharuskan…

Kamis, 21 Juni 2018 08:42
Cerita Mahasiswa Kaltim di Balik Gelaran Piala Dunia di Rusia (1)

Jual Merchandise, Pecahan 100 Rubel Paling Laris

Piala Dunia 2018 membawa berkah tersendiri bagi mahasiswa Kaltim yang mengenyam pendidikan di Rusia.…

Rabu, 20 Juni 2018 13:00

Nasib Jembatan Tol Teluk Balikpapan Terancam

PENAJAM – Komitmen pasangan calon bupati dan wakil bupati Penajam Paser Utara (PPU) menuntaskan…

Rabu, 20 Juni 2018 12:36
Iran vs Spanyol

Percaya De Gea

KAZAN – Kiper Spanyol David de Gea membuat kesalahan besar pada debutnya di Piala Dunia 2018.…

Rabu, 20 Juni 2018 08:25
35.903 Orang Keluar lewat Semayang, Yang Balik Sebelum Pilkada Hanya 5.400-an

Cepat Pulang, demi Masa Depan Kaltim

SAMARINDA – Kekhawatiran angka golongan putih (golput) meninggi pada pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Rabu, 20 Juni 2018 08:20
Pemkab Kukar Klaim Sudah Ajukan Izin Pemanfaatan Kawasan Tahura

Pusat Dituding Setengah Hati

TENGGARONG – Sejumlah objek yang beroperasi di atas Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto bakal…

Rabu, 20 Juni 2018 08:17

Alquran Salah Cetak Belum Ditemukan di Kaltim

SAMARINDA­ – Lembaran Alquran salah cetak beredar. Ayat-ayatnya tidak sesuai sehingga maknanya…

Rabu, 20 Juni 2018 08:16

Kota Beradab Memang Harus Punya Taman yang Menenangkan

Situs-situs perjalanan boleh saja tidak memasukkan Gorky Park ke dalam sepuluh besar taman paling dahsyat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .