MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 10 Maret 2018 08:08
Gara-Gara Hal Ini, Dokter RSUD PPU Ngambek

Jasa Pelayanan Dibayar Tak Sesuai, Bupati: Nanti Kami Revisi

-

PROKAL.CO, PENAJAM  –   Kisruh pembagian jasa pelayanan medis di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), Penajam Paser Utara (PPU) mencuat lagi. Lantaran beredarnya surat dari Manaek Parulian Sihotang, dokter spesialis ortopedi traumatologi, yang keberatan dengan besaran jasa pelayanan medis yang diterimanya.

Surat bertanggal 8 Maret 2018 itu ditujukan kepada Bupati PPU Yusran Aspar. Dalam suratnya, dr Manaek Parulian Sihotang menjabarkan besaran jasa pelayanan yang diterima beserta jumlah pasien yang telah ditanganinya. Mulai Juli hingga September 2017. Jumlah pasien yang telah ditangani melalui operasi sebanyak 48 orang. Sementara pasien yang ditangani di poliklinik ortopedi traumatologi sebanyak 521 orang. Namun, dia hanya menerima jasa pelayanan sebesar Rp 7,56 juta.

Direktur RSUD RAPB dr Jansje Grace Makisurat saat dikonfirmasi kemarin, mengaku belum bisa menjelaskan perihal beredarnya surat keberatan dari Manaek. Karena dia belum mengetahui secara rinci, permasalahan sebenarnya. “Itu persepsi dia. Saya juga belum bisa menjawab karena saya belum tahu keadaan yang sebenarnya. Soalnya saya baru tiba dari rapat kerja kesehatan di Jakarta,” ucapnya saat dihubungi kemarin (9/3). 

Perempuan murah senyum itu mengakui surat tersebut juga beredar di media sosial (medsos). Bahkan, surat itu muncul dalam pesan berantai di aplikasi WhatsApp (WA). Terutama di grup WA dokter koleganya se-Indonesia.

Dan beberapa koleganya pun menanyakan perihal kebenaran surat tersebut. “Saya menjawabnya sama. Saya enggak tahu. Karena suratnya tidak ditujukan ke saya. Kebenarannya juga, harus dikonfirmasi ke teman-teman yang menyimpan data (pembagian jasa pelayanan) itu,” katanya.

Menghadapi masalah dokter spesialis yang keberatan itu, Grace mengaku heran. Karena menurut pegawai yang mengurusi dokumen pembagian jasa pelayanan medis, yang bersangkutan sudah diberi penjelasan mengenai penghitungan jasa pelayanan medis yang diterimanya.

Namun, ketika dijelaskan, yang bersangkutan tidak mau mengerti. Dan tetap merasa keberatan. Dia menyebut, saat ini Manaek sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai dokter PNS di RSUD RAPB. Dia pun sudah tidak masuk kerja selama lebih sepekan ini. “Sebagai PNS, kalau SK (surat keputusan) definitifnya dari PNS belum keluar kan seharusnya dia tetap kerja. Jangan kayak hantu saja gentayangan,” ketus dia.

Dia menyebut, pembagian jasa pelayanan tengah diselesaikan pihak RSUD RAPB. Untuk 525 pegawai yang bekerja di rumah sakit pelat merah tersebut. Karena sebelumnya, pembayaran jasa pelayanan medis sempat terhambat sekitar 10 bulan, dengan jumlah Rp 8,2 miliar.

Untuk pembagiannya, menggunakan aplikasi khusus. Jadi, jika dokter spesialis yang curiga dengan pembagian jasa pelayanan medis yang diterimanya, bisa melihat langsung melalui aplikasi itu.  

“Hampir semua sudah (bayar). Enam bulan sudah. Tinggal tiga bulan yang belakangan (belum dibayar) karena perhitungannya belum selesai. Tiap orang jumlahnya tak sama. Karena beda kompetensi dan beda tanggung jawab,” imbuh Grace. 

Dia mengungkapkan, masalah pembagian jasa pelayanan ini tidak seharusnya disebarkan secara umum. Sebab, menurutnya, masalah tersebut adalah masalah rumah tangga RSUD RAPB. Jadi, harus diselesaikan sendiri antara dokter spesialis dengan manajemen rumah sakit. “Tidak perlu diumbar ke mana-mana. Sama seperti masalah keluarga. Kenapa berkelahi? Karena pendapatan suami kurang. Toh bisa diselesaikan di dalam keluarga,” analoginya.

Bupati PPU Yusran Aspar saat ditemui di Kantor Pemkab PPU kemarin mengaku belum menerima surat yang ditujukan kepadanya itu. Namun, karena sudah telanjur tersebar, dia akan membahas masalah tersebut dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar. Setelah itu, pihaknya akan meminta klarifikasi dari manajemen RSUD RAPB. “Kalau melihat itu, kami akan perbaiki penghasilan para dokter itu. Enggak ada masalah,” ucapnya.

Yusran berjanji akan melakukan revisi terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Nomor 445/350/2017 tentang Penetapan Besaran Pembagian Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Bersumber dari Pelayanan Pasien di RSUD RPAB.

Karena dalam SK Bupati PPU itu, pendapatan bersih rumah sakit dikurangi dulu pengeluaran obat-obatan, bahan habis pakai (BHP), dan makan-minum pasien. Lalu, dilakukan pembagian sebesar 40 persen untuk jasa pelayanan medis dan 60 persen untuk jasa sarana rumah sakit. “Nanti akan kami perbarui (SK Bupati 445). Karena ternyata tahun 2017, melihat seperti itu, enggak layak lah. Padahal, tugas para dokter ini sangat berisiko. Kami memahami itu,” janjinya.

Manajemen RSUD RAPB melakukan pembayaran jasa pelayanan medis secara bertahap. Dihitung per tiga bulan dengan alasan mengantisipasi kesalahan pembayaran. Jadi, jika ada kekeliruan bisa dikompensasi pada tiga bulan berikutnya.

Selain itu, untuk menyesuaikan besaran jasa pelayanan medis yang akan diterima pegawai karena kenaikan pangkat maupun perubahan gaji. Sebab, dua hal tersebut menjadi indikator yang memengaruhi besaran jasa pelayanan medis yang diterima nanti. Termasuk pegawai yang telah pindah dan mengundurkan diri, tetap akan menerima. Dihitung dengan masa terakhir bertugasnya di RSUD RPAB, mulai periode Maret–Desember 2017.

Nantinya, untuk pembayaran jasa pelayanan medis ini akan dilakukan bertahap sebanyak tiga kali. Dengan perhitungan pembayaran April, Mei, dan Juni. Lalu Juli, Agustus, dan September. Ditutup dengan Maret, Oktober, dan November. Sementara Desember, belum bisa diklaim ke BPJS Kesehatan lantaran berkas pelayanan dari dokter belum diserahkan. Sebagai akibat dari penolakan pembagian jasa pelayanan medis yang diatur SK Bupati PPU itu.

Diketahui, setahun belakangan, uang jasa pelayanan medis di RSUD RPAB menjadi pergunjingan. Pembayaran kepada para dokter spesialis rumah sakit, dengan besar miliaran rupiah bahkan sempat mandek 10 bulan. Sejumlah dokter diketahui menjadi agen ganda, bekerja di rumah sakit di Balikpapan atau lebih mengurusi praktik. (*/kip/rom/k11)

 


BACA JUGA

Kamis, 24 Januari 2019 10:53

Keluarga Sebut Ba'asyir Bakal Tandatangani Janji Setia NKRI, Asalkan...

JawaPos.com melaporkan, keluarga Ustad Abu Bakar Ba'asyir tidak menampik jika…

Kamis, 24 Januari 2019 10:14

Faktor Tsunami Banten-Lampung, Kunjungan ke Maratua dan Derawan Menurun

TANJUNG REDEB- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik sepanjang liburan…

Kamis, 24 Januari 2019 06:53

Jaga Kualitas Uang di Masyarakat

SAMARINDA - Sepanjang 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim…

Kamis, 24 Januari 2019 06:48

Tiket Pesawat Jadi Momok

BALIKPAPAN - Mahalnya harga tiket pesawat diprediksi memberi pengaruh terbesar…

Rabu, 23 Januari 2019 11:42

Bendungan Bilibili Meluap, Banjir Hingga Atap

GOWA-- Ketinggian air di Bendungan Bilibili mendekati titik kritis. Tak…

Rabu, 23 Januari 2019 11:39
Bendungan Bilibili Meluap, Warga Panik, Dua Jembatan Ambruk

Karena Curah Hujan Tinggi, Pertama Kali di Bendungan Bilibili

MAKASSAR -Sirine berbunyi. Warga panik. Bilibili dalam status waspada. Inilah…

Rabu, 23 Januari 2019 08:58

Faktor Ini Masih Jadi Penyumbang Inflasi Besar di Kaltim

SAMARINDA  - Pada tahun 2019, diperkirakan inflasi Kaltim tetap terjaga…

Rabu, 23 Januari 2019 08:36

Gempa 3,4 SR Guncang Kutim

BALIKPAPAN – Data yang menunjukkan Kaltim aman dari gempa tampaknya…

Rabu, 23 Januari 2019 08:31

Sudah Surati Menteri dan BNPB, Warga Diminta Tenang

Pemprov Kaltara bergerak cepat menangani dampak abrasi di Desa Tanjung…

Selasa, 22 Januari 2019 12:27

PROTES..!! Australia Tak Ingin Ba’asyir Bebas Bersyarat

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengajukan protes atas rencana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*