MANAGED BY:
SELASA
17 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Jumat, 09 Maret 2018 08:32
Dulu Hama, Sekarang Primadona yang Merana

Oleh: Ismail Fahmi Almadi

Ismail Fahmi Almadi

PROKAL.CO, KEBERADAAN  komoditas kepiting, khususnya kepiting bakau, sebelum 2000-an merupakan musuh bagi petambak. Karena sebagai kompetitor hidup udang windu (Penaeus monodon fab), dan sebagai perusak pematang tambak yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi.

Namun, setelah milenium kedua, perlahan tapi pasti menjadi primadona. Karena memiliki harga jual tinggi. Sekarang, untuk ukuran tertinggi yaitu kepiting bakau merah bertelur mencapai Rp 300.000 per kilogram. Bahkan lebih. Khususnya pada hari besar Tionghoa. Hal ini gambaran ketidakmampuan suplai mengimbangi tingginya permintaan. Khususnya ekspor.

Kepiting bakau di pesisir Kaltim yang hidup setidaknya ada empat jenis. Yaitu, Scylla serrata, Scylla oceanica, Scylla tranquebarica, dan Scylla paramomasain. Populasi yang paling banyak hidup dan mendominasi hutan bakau di Kaltim adalah jenis Scylla serrata. Pada sisi lain, tekanan kerusakan hutan mangrove yang merupakan habitat kepiting bakau di pesisir Kaltim sangat besar. Mencapai 75 persen atau 225.105 hektare dari 883.379 hektare.

Kondisi ini berdampak relatif mulai berkurangnya hasil tangkapan nelayan terhadap kepiting pada Desa Sepatin, Tani Baru, dan pantauan di Delta Mahakam. Sebagai gambaran, dari 132,67 ton pada 2012 menjadi 132,43 ton pada 2014. Menariknya, hasil produksi kepiting di tambak relatif meningkat. Hal ini disebabkan usaha penggemukan dan kepiting cangkang lunak soka (soft crab) yang mulai menggeliat.

Ancaman berkurangnya stok kepiting bakau di alam semakin tinggi didukung oleh sistem wild fishery yang diterapkan oleh pembudi daya kepiting. Sistem tersebut merupakan budi daya yang menggunakan benih dari alam. Pada 2016, pemerintah mulai memberlakukan peraturan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp) dan Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) lalu diperkuat lagi pada 2016 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp) dan Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia. 

Hal itu memicu terjadinya keresahan bagi pengumpul, pembudi daya, dan nelayan kepiting di Kaltim karena mulai terancam mata pencariannya. Walaupun pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran itu dibatasi ukuran. Hal tersebut menyebabkan pasar-pasar dibanjiri oleh kepiting bakau karena harga yang turun drastis. Namun, di sisi lain oknum tertentu mulai mencoba diam-diam mengekspor kepiting lewat jalur yang tidak biasa atau ilegal. Keadaan itu membuat kucing-kucingan terjadi antara pengekspor dan pemerintah. Tidak sedikit hasil razia berupa kepiting ukuran ekspor yang diamankan pihak karantina.

Mencermati kondisi ini perlu adanya kebijakan tepat berdasar data penelitian yang benar. Sebab, setiap wilayah khususnya pesisir memiliki karakteristik produksi sumber daya yang khas. Ciri khas pesisir adalah wilayah perairan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Wilayah ini merupakan common property (milik umum) yang memiliki potensi sumber daya wilayah yang berbeda-beda, sehingga perlu formulasi kebijakan yang tepat untuk menguntungkan semua pihak dan menjamin kelestarian produksi sumber daya pesisir (carrying capacity) berjalan terus. Secara berkesinambungan. 

Kebijakan penting yang lain adalah perlu adanya tempat-tempat penangkaran dan percepatan produksi benih kepiting di wilayah sentra produksi kepiting bakau, rajungan, dan lobster. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan budi daya yang ramah lingkungan dan tidak lagi memanfaatkan benih yang berasal dari alam untuk usaha budi daya. Selanjutnya dapat mendukung usaha budi daya pembesaran dan penggemukan (soft crab) yang telah berproduksi serta berperan menjadi pusat untuk restocking di alam.

Adapun kebijakan pengaturan perikanan tangkap perlu diatur waktu dan kuota tangkapan bagi nelayan sehingga stok di alam terus lestari atau tidak mengalami overfishing. Strategi ini merupakan bagian dari kompromi usaha konservasi dan produksi tanpa merugikan tiap-tiap pihak. (tim kp)


BACA JUGA

Minggu, 15 Juli 2018 06:59

Pentingnya Menjaga Predikat Ulama

OLEH: ARIFUL AMIN(Penulis adalah koordinator Komunitas Pemerhati Balikpapan) BEGITU ada informasi tentang…

Kamis, 12 Juli 2018 10:37

“Tangkap Bandarnya”

MALAM semakin larut, ketika banyak orang sudah terlelap tidur, polisi masih terus bekerja. Melawan penjahat,…

Minggu, 08 Juli 2018 09:18

Seberapa Efektif Manajemen Blusukan

OLEH: ARIFUL AMIN(Koordinator Komunitas Pemerhati Balikpapan) PERIODE kepemimpinan dalam hal ini presiden,…

Minggu, 01 Juli 2018 07:24

Pemilih Partai Tidak Equal dengan Pilgub

OLEH: ARIFUL AMIN(Ketua Komunitas Pemerhati (KoPi) Balikpapan) PEMILIHAN Gubernur telah usai. Tapi bagi…

Rabu, 27 Juni 2018 06:58

Lalu Kita Pilih Siapa?

OLEH: ARDANIAH(Pemerhati Sosial Politik di Kalimantan Timur, Tinggal di Balikpapan) HARI ini (27/6)…

Selasa, 26 Juni 2018 08:43

Rasionalitas Publik di Pilkada

CATATAN: RINA JUWITA* PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak semakin mendekati saat yang menentukan.…

Selasa, 26 Juni 2018 08:03

Pemilih Cerdas Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Oleh: Aris Setiawan, Sekretaris PD IKADI Kabupaten Kutai Kartanegara TIDAK salah, bahkan perlu rasanya…

Minggu, 24 Juni 2018 07:15

Menggugat Pilkada Kaltim yang Melempem

OLEH: ANDRI MAHAKAM KONTESTASI politik di Kalimantan Timur sudah hampir mencapai puncaknya. Tapi, gereget…

Minggu, 24 Juni 2018 07:13

Menimbang Nilai Tambah Asian Games XVIII/2018

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S-3 Doktor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .