MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Jumat, 09 Maret 2018 08:32
Dulu Hama, Sekarang Primadona yang Merana

Oleh: Ismail Fahmi Almadi

Ismail Fahmi Almadi

PROKAL.CO, KEBERADAAN  komoditas kepiting, khususnya kepiting bakau, sebelum 2000-an merupakan musuh bagi petambak. Karena sebagai kompetitor hidup udang windu (Penaeus monodon fab), dan sebagai perusak pematang tambak yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi.

Namun, setelah milenium kedua, perlahan tapi pasti menjadi primadona. Karena memiliki harga jual tinggi. Sekarang, untuk ukuran tertinggi yaitu kepiting bakau merah bertelur mencapai Rp 300.000 per kilogram. Bahkan lebih. Khususnya pada hari besar Tionghoa. Hal ini gambaran ketidakmampuan suplai mengimbangi tingginya permintaan. Khususnya ekspor.

Kepiting bakau di pesisir Kaltim yang hidup setidaknya ada empat jenis. Yaitu, Scylla serrata, Scylla oceanica, Scylla tranquebarica, dan Scylla paramomasain. Populasi yang paling banyak hidup dan mendominasi hutan bakau di Kaltim adalah jenis Scylla serrata. Pada sisi lain, tekanan kerusakan hutan mangrove yang merupakan habitat kepiting bakau di pesisir Kaltim sangat besar. Mencapai 75 persen atau 225.105 hektare dari 883.379 hektare.

Kondisi ini berdampak relatif mulai berkurangnya hasil tangkapan nelayan terhadap kepiting pada Desa Sepatin, Tani Baru, dan pantauan di Delta Mahakam. Sebagai gambaran, dari 132,67 ton pada 2012 menjadi 132,43 ton pada 2014. Menariknya, hasil produksi kepiting di tambak relatif meningkat. Hal ini disebabkan usaha penggemukan dan kepiting cangkang lunak soka (soft crab) yang mulai menggeliat.

Ancaman berkurangnya stok kepiting bakau di alam semakin tinggi didukung oleh sistem wild fishery yang diterapkan oleh pembudi daya kepiting. Sistem tersebut merupakan budi daya yang menggunakan benih dari alam. Pada 2016, pemerintah mulai memberlakukan peraturan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp) dan Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) lalu diperkuat lagi pada 2016 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp) dan Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia. 

Hal itu memicu terjadinya keresahan bagi pengumpul, pembudi daya, dan nelayan kepiting di Kaltim karena mulai terancam mata pencariannya. Walaupun pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran itu dibatasi ukuran. Hal tersebut menyebabkan pasar-pasar dibanjiri oleh kepiting bakau karena harga yang turun drastis. Namun, di sisi lain oknum tertentu mulai mencoba diam-diam mengekspor kepiting lewat jalur yang tidak biasa atau ilegal. Keadaan itu membuat kucing-kucingan terjadi antara pengekspor dan pemerintah. Tidak sedikit hasil razia berupa kepiting ukuran ekspor yang diamankan pihak karantina.

Mencermati kondisi ini perlu adanya kebijakan tepat berdasar data penelitian yang benar. Sebab, setiap wilayah khususnya pesisir memiliki karakteristik produksi sumber daya yang khas. Ciri khas pesisir adalah wilayah perairan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Wilayah ini merupakan common property (milik umum) yang memiliki potensi sumber daya wilayah yang berbeda-beda, sehingga perlu formulasi kebijakan yang tepat untuk menguntungkan semua pihak dan menjamin kelestarian produksi sumber daya pesisir (carrying capacity) berjalan terus. Secara berkesinambungan. 

Kebijakan penting yang lain adalah perlu adanya tempat-tempat penangkaran dan percepatan produksi benih kepiting di wilayah sentra produksi kepiting bakau, rajungan, dan lobster. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan budi daya yang ramah lingkungan dan tidak lagi memanfaatkan benih yang berasal dari alam untuk usaha budi daya. Selanjutnya dapat mendukung usaha budi daya pembesaran dan penggemukan (soft crab) yang telah berproduksi serta berperan menjadi pusat untuk restocking di alam.

Adapun kebijakan pengaturan perikanan tangkap perlu diatur waktu dan kuota tangkapan bagi nelayan sehingga stok di alam terus lestari atau tidak mengalami overfishing. Strategi ini merupakan bagian dari kompromi usaha konservasi dan produksi tanpa merugikan tiap-tiap pihak. (tim kp)


BACA JUGA

Minggu, 20 Mei 2018 07:15

Quo Vadis ASN dalam Pilkada

Oleh: Itcianday, SH.,MH(Pengelola Data dan Informasi Hasil Kajian PKP2A III LAN, Samarinda)“If…

Senin, 14 Mei 2018 09:42

Mencermati Kedok Investasi

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S-3–Doktor…

Sabtu, 12 Mei 2018 07:07

Upaya Preventif Perlindungan terhadap Anak

Kekerasan  terhadap anak adalah sebuah fakta yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari apalagi…

Kamis, 10 Mei 2018 07:26

Memaknai Penguatan Kelembagaan Pangan untuk Indonesia Berdaulat Pangan

OLEH: TRI NOOR AZIZA, SP. MP(Peneliti Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi…

Jumat, 27 April 2018 09:08

Ternyata Alquran Masih di Langit

Catatan: Bambang Iswanto (*) SUMBER otoritatif dan paling sahih ajaran Islam adalah Alquran. Diturunkan…

Kamis, 26 April 2018 08:39

Sertifikasi Halal, Mengapa Susah?

OLEH: SULISTYO PRABOWO PH.D(Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Ketua ULS…

Kamis, 26 April 2018 08:35

Peluang Era Industri Generasi Keempat

OLEH: BAMBANG SAPUTRA(Konsultan PUMKM KPw-BI Balikpapan) KONON, kita telah memasuki revolusi industri…

Rabu, 25 April 2018 08:17

Satu Tahun Menyongsong Pemilu Serentak

OLEH: NOOR THOHA SPD SH(Ketua KPU Kota Balikpapan) SATU tahun menyongsong pemilihan umum legislatif…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .