MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 08 Maret 2018 09:01
Disebut Tak Jujur, Saksi Rita Disemprot Hakim
TANPA BEBAN: Rita Widyasari (kanan) didampingi suaminya, Endri Elfran Syafril dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Sidang kasus gratifikasi dan suap yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari berubah jadi ajang pengadilan terhadap Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kukar Akhmad Taufik Hidayat. Ini terjadi karena pria yang saat itu mengenakan kemeja putih itu banyak membantah isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah disetujuinya saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 November 2017 lalu.

Aksi ini memicu kekesalan Hakim Ketua Sugiyanto. Dia pun mengingatkan mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kukar (DLH) itu agar berkata jujur. “Sekarang, dengan alasan beda persepsi dengan penyidik, kamu ubah ini (BAP). Kenapa bukan di hadapan penyidik (saat diperiksa). Saudara tidak jujur, penyidik disalahkan padahal tiap lembar BAP sudah diparaf oleh saksi sendiri,” ucap hakim dengan nada tinggi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin (7/3).

Poin penting yang dibantah Taufik di antaranya bahwa dalam pengurusan izin lingkungan, pengusaha atau konsultan diwajibkan membayar puluhan juta rupiah lagi. Selain biaya yang dikeluarkan saat pertama mengajukan permohonan, yakni Rp 50 juta untuk biaya pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan tambahan Rp 10 juta untuk biaya paraf sekkab Kukar, asisten I Kukar, kepala DLH Kukar, dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

Taufik juga membantah pungutan muncul sebagai tindak lanjut PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang memungkinkan pihaknya mengutip sejumlah biaya kepada pihak-pihak yang mengajukan izin lingkungan hidup seperti amdal.

Tak hanya itu, dia juga membantah keterangan saksi yang dihadirkan sebelum dia, bahwa staf khusus Bupati, yakni Abrianto Amin, memerintahkan pungutan dari penerbitan izin  untuk kemudian diserahkan ke Bupati bersamaan dengan dokumen amdal yang diajukan.

Bantahan Taufik memicu kekesalan hakim karena menurut saksi berlatar belakang konsultan, Hamsin MP dan Basori Alwi, pungutan puluhan juta rupiah itu berlaku sejak terbitnya PP 27, tak seperti sebelumnya yang diberikan secara sukarela. Keterangan Hamsin dan Basori menguatkan kesaksian Aji Muhammad Ali, kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Kukar, bahwa ada pungutan untuk permohonan izin lingkungan hidup untuk kemudian diserahkan ke Rita.

Soal adanya pungutan dalam permohonan izin lingkungan hidup dibenarkan Adi Nur, kepala DLH sebelum Taufik. Adi Nur membenarkan pungutan tersebut sudah ada sebelum dia menjabat, namun nilainya tak besar. “Honorarium untuk saya cuma Rp 500 ribu,” ungkap mantan kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar itu. Disebutkan pula, Abrianto yang mengarahkan dirinya melakukan pungutan.

Pungutan dalam hal penerbitan izin terjadi lagi saat Adi Nur menjadi kepala Distamben Kukar tahun 2012-2014. Kali ini dilakukan Khairudin, yang menurut saksi merupakan staf khusus Bupati. Pungutan sebesar Rp 1 miliar bisa diajukan pada perusahaan tambang yang mengajukan izin produksi batu bara. “Kata Pak Khoi (Khairudin) biayanya satu miliar rupiah,” ungkap pria berkacamata itu.

Namun karena takut ditangkap KPK, usul ketua KNPI Kaltim itu tak dilaksanakan. Izin tambang yang masuk diproses seperti biasa tanpa dipungut biaya seperti yang diusulkan Khairudin. Permintaan pria yang akrab disapa Khoi itu, menurut Adi Nur, menguatkan kecurigaannya bahwa mantan anggota DPRD Kukar itu ditunjuk bupati untuk mengurus izin pertambangan. “Kata Ibrahim (ajudan Rita, Red) semua berkas dari pertambangan dikoreksi sama Khoi,” sebutnya lagi.

Kecurigaannya makin menguat setelah dalam sebuah pertemuan, Rita sempat mengatakan Khoi telah ditunjuk sebagai staf khususnya. Semua kesaksian Adi Nur dibantah Khoi maupun pengacaranya dalam sidang kemarin. Alasannya tak ada saksi yang menguatkan keterangan Adi Nur. “Klien kami sarjana pertanian, bagaimana mungkin dia mengoreksi berkas pertambangan yang bukan bidangnya,” ucap Tubagus Deni, pengacara Khairudin.

Sementara, Rita menyebut tak pernah meminta kepala dinas untuk mengumpulkan uang dari hasil penerbitan izin. Taufik dan Adi Nur mengakui memang tak pernah ada perintah seperti itu dari Bupati. Dalam sidang kemarin, Rita dan Khairudin duduk sebagai terdakwa. (pra/rom/k11)

 


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 22:17

Pendirian Pabrik Semen di Kutai Timur Berlanjut

SAMARINDA - Tidak lama lagi, pabrik semen yang pertama di…

Jumat, 14 Desember 2018 22:14

Gubernur Tanya Isu Sawit ke Dubes Belgia, Begini Jawabannya...

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan pertemuan dengan Dubes…

Jumat, 14 Desember 2018 09:57

Bos Bank Indonesia Bilang, Harga Tiket Pesawat 2,1 Juta Masih Wajar

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor rapat bersama dengan Tim…

Jumat, 14 Desember 2018 08:25

Pahala yang Sia-Sia

CATATAN: BAMBANG ISWANTO (Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda) URUSAN…

Jumat, 14 Desember 2018 07:41

Banyak Pemdes Ngutang di Toko Bangunan, Sisa ADD Dipertanyakan

PENAJAM – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi kantor…

Jumat, 14 Desember 2018 07:37

NGANGGUR DAH..!! Kontrak Ribuan Honorer Bakal Dihapus

PENAJAM – Keberadaan tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer…

Kamis, 13 Desember 2018 22:01

CATAT NIH..!! Selama Dua Tahun, Tak Ada Proyek Besar di Kaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan periode tahun 2019…

Kamis, 13 Desember 2018 11:27
Kemelut Seleksi Komisioner KPU Kaltim

5 Pansel Komisioner KPU Kaltim Diminta Keterangan Lebih 5 Jam

SAMARINDA – Kerja panitia seleksi (pansel) komisioner KPU Kaltim periode…

Kamis, 13 Desember 2018 10:32

Jumlah Pemilih di Kaltim Bertambah, TPS-nya Juga Bengkak

SAMARINDA- KPU Kaltim akhirnya melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih…

Kamis, 13 Desember 2018 10:15

Persentase Kemiskinan Kaltim Dibawah Nasional, Pemprov Jangan "Silau"

SAMARINDA - Persentase kemiskinan Kaltim berkisar 5 persen lebih rendah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .