MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTIM

Kamis, 08 Maret 2018 08:37
Tiga Pekan, Tiga Laporan Pelanggaran Kampanye

Edwin Irawan

-Edwin.

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Masa kampanye pemilihan bupati (pilbup) Penajam Paser Utara (PPU) belum genap sebulan. Sejak dimulai pada 15 Februari 2018 lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) PPU sudah dibuat sibuk menangani kasus pelanggaran kampanye. Dalam kurun waktu tiga pekan, sudah ada tiga kasus pelanggaran kampanye yang ditangani Panwaslu PPU. Satu di antaranya, sudah diputuskan hasilnya. Sementara dua pelanggaran kampanye sisanya, masih dalam tahap pemeriksaan di Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Satu laporan yang sudah diketahui pelanggaran kampanyenya adalah temuan Panwascam Sepaku terkait kehadiran Camat Sepaku, Risman Abdul dalam kampanye pasangan calon nomor urut tiga, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Hamdam pada 18 Februari 2018. Risman saat itu hadir memberikan sambutan di kediaman Suparni, di Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku. Atas kehadirannya itu, Sentra Gakkumdu merekomendasikan bahwa Risman diduga melanggar kode etik PNS karena terlibat dalam kampanye paslon AGM-Hamdam. Rekomendasinya pun telah diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, untuk diteruskan ke Komite Aparatur Sipil (KASN). "Satu (temuan pelanggaran kampanye) sudah ada hasilnya. Dua (laporan pelanggaran kampanye) on progress," kata Komisioner Panwaslu PPU Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Edwin Irawan saat ditemui, Rabu (7/3).

Laporan pelanggaran kampanye yang masih dalam tahap pemeriksaan di antaranya laporan adanya mobil dinas pelat merah berada di sekitar kegiatan kampanye paslon nomor urut dua, Andi Harahap dan Fadly Imawan (AHLI) di Kecamatan Sepaku pada 27 Februari 2018. Mobil dinas itu, diduga digunakan oleh Samin, Kepala Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku. "Masih kami konfirmasi ke beberapa pihak. Apakah yang menggunakan mobil itu ada di tempat kampanye. Dan digunakan untuk kegiatan kampanye. Karena menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas dilarang dalam kegiatan kampanye," ujar mantan pewarta ini.

Laporan lainnya, ada Istri Wakil Bupati PPU non-aktif Mustaqim MZ, Yuli Maghfirah yang berfoto bersama seorang warga di depan Kantor Camat Waru. Dalam foto tersebut, Yuli mengacungkan jari mengisyaratkan angka satu, yang merupakan nomor urut paslon Mustaqim MZ dan Sofian Nur (MUSTIKA). "Walaupun dia (Yuli Maghfirah) bukan PNS, kantor Camat Waru adalah fasilitas negara. Jadi harus bersih dari kegiatan yang menjurus politik," ucap Edwin.

Ketika Camat Waru Suminto dikonfirmasi Panwaslu, dijelaskan saat foto itu diambil tidak ada kegiatan kampanye di kantor pemerintahan tersebut. Yuli Maghfirah berada di sana dalam kapasitas sebagai wakil ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) PPU. Dan pada 28 Februari 2018 lalu, ada kegiatan pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Waru yang dilaksanakan di Kantor Camat Waru. "Cuma pas foto ada memperlihatkan simbol paslon. Ini harus jadi atensi kita bersama, siapa pun itu, baik ASN maupun warga sipil ketika ada simbol paslon di fasilitas negara harus diberi peringatan," tegas ayah tiga anak ini.

Edwin menegaskan, pihaknya pasti akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran kampanye yang masuk ke Panwaslu. Akan tetapi, dia mengimbau bagi pelapor, untuk segera melaporkan dugaan pelanggaran kampanye. "Jangan hari ketujuh (dari waktu kejadian) ujug-ujug datang melaporkan. Ketika lewat itu, baru kami dianggap tidak mau menindaklanjuti. Jangan begitu," pesan dia.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilkada, laporan dari masyarakat kepada Panwaslu jika lewat dari tujuh hari sejak diketahuinya peristiwa tersebut, maka dianggap lewat batas waktu atau kedaluwarsa. "Kalau bisa ketika hari itu ada kejadian (pelanggaran kampanye), segerakan datang ke Panwaslu. Bawa saksi dan bukti, berupa foto atau video. Jangan ditahan-tahan untuk melaporkan pada hari terakhir," imbuh dia. (*/kip/rsh/k18)     

 


BACA JUGA

Rabu, 23 Januari 2019 08:13

Penerimaan P3K Masih Tunggu Arahan Pusat

TANA PASER - Isu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja…

Selasa, 22 Januari 2019 08:10

Kinerja Oke, Miliaran Rupiah Selamat

SENDAWAR - Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat (Kubar), sangat…

Selasa, 22 Januari 2019 08:07

Pekerjaan Melambat, Termin II Tak Cair

TENGGARONG - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik Kukar HM Marsandi…

Selasa, 22 Januari 2019 08:00

Ribuan Siswa Baru, Seragam Ditanggung Pemkab, Habiskan Duit Segini...

PENAJAM - Mulai tahun ajaran baru 2019/2020, orangtua siswa tak…

Senin, 21 Januari 2019 11:44

Pencuri Motor di Bawah Umur

TANA PASER – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah…

Senin, 21 Januari 2019 11:32

“Data BPJS Kesehatan Enggak Benar”

PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat…

Senin, 21 Januari 2019 11:20

Kontraktor Masih Resah

SANGATTA–Meskipun sudah mendapat janji manis berupa pelunasan utang paling lambat…

Senin, 21 Januari 2019 11:18

Tetap Gunakan Desain Sebelumnya

TANJUNG REDEB–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau…

Senin, 21 Januari 2019 11:17

Caleg Tersangka, KPU Tunggu Putusan

TANJUNG REDEB–Seorang calon legislatif (caleg) Kabupaten Berau ditetapkan tersangka oleh…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Jembatan Tering 17 Tahun Mangkrak

SENDAWAR - Dua proyek jembatan menyeberangi Sungai Mahakam di wilayah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*