MANAGED BY:
KAMIS
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Kamis, 08 Maret 2018 07:25
WADUH..!! Arus Pekerja Asing Meningkat Tajam
-

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Arus tenaga kerja asing (TKA) tercatat mencapai 126 ribu orang pada tahun lalu. Angka itu meningkat 69,85 persen dibandingkan posisi akhir 2016 yang hanya 74.813 orang. Mayoritas penambahan pekerja impor itu berasal dari Tiongkok.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan, selain berasal dari Negeri Tirai Bambu, para pekerja asing itu juga banyak berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura. Kendati jumlahnya melesat, pemerintah masih berkeinginan untuk mempermudah masuknya TKA profesional, karena masih dibutuhkan di sektor-sektor tertentu.

Namun, Hanif menegaskan, permudahan perizinan TKA ini hanya ditujukan bagi tenaga kerja yang sudah ahli. Dia menjamin, kuota pekerja kasar dan jenis-jenis pekerjaan lain yang bisa diisi Warga Negara Indonesia (WNI) tetap dilindungi. Sayangnya, dia belum mau menyebut jenis-jenis pekerjaan yang dimaksud itu.

Adapun kemudahan tersebut diberikan guna menciptakan birokrasi ketenagakerjaan yang lebih responsif. Dia ingin berkaca dari kebijakan negara lain, yang memudahkan izin TKA, tapi pengawasannya tetap ketat.

“Intinya, persoalan perizinan TKA akan ditata, biar lebih cepat dan lebih baik. Tetapi, skema pengendaliannya jelas. Izin dibuat mudah, kemudian pengawasan diperkuat. Pengalaman di negara-negara lain seperti itu, izinnya simple (sederhana), tapi law enforcement-nya bagus,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (6/3).

TAK PERLU REKOMENDASI KEMENTERIAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, banyak perusahaan yang mengeluh akan rumitnya mempekerjakan TKA profesional di dalam negeri. Sementara di sisi lain, kualifikasi tenaga kerja domestik masih belum mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut.

“Memang, banyak yang mengeluh, karena mengurusi perizinan TKA itu lama. Apalagi, (TKA) yang mengurusi proyek strategis nasional, antara lain, ya itu. Makanya, prosedur yang harus pakai rekomendasi teknis dari lembaga, kami hilangkan saja,” ungkap Darmin.

Meski demikian, pemerintah tetap meminta perusahaan pemberi kerja untuk membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun, kedua dokumen nanti rencananya akan digabung ke dalam satu perizinan, sehingga perusahaan tak perlu repot-repot lagi menunggu pengesahan dua dokumen.

“Ada RPTKA dan IMTA, ya sudah disatukan saja. Memang arah kami adalah penyederhanaan,” jelasnya.

Permudahan masuknya TKA tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. "Prosedur dibuat lebih sederhana dari rencana pengajuan, izin penempatan, dan izin tinggal terbatas. Saya minta dijalankan lebih cepat dan berbasis online,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas, Rabu (7/3) kemarin. 

Presiden juga menginstruksikan kementerian saling berkoordinasi dan terintegrasi dalam menata masuknya TKA ke Indonesia. Hal ini kembali diingatkan, karena pemerintah masih menerima banyak keluhan dan ketidaknyamanan tenaga kerja asing. Antara lain terkait aksi sweeping (penyapuan secara beramai-ramai), khususnya di beberapa daerah.

“Sangat penting pengendalian dan pengawasan terpadu. Ini harus betul-betul dikonsolidasikan,” ucap Jokowi.

Dia juga menekankan, TKA dibutuhkan karena memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan di sektor tertentu. Ini penting, guna meningkatkan investasi di dalam negeri. (ant/man/k18)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 07:59

Obligasi Daerah Masih Wacana

BALIKPAPAN - Aturan terkait penerbitan obligasi daerah yang dinilai bertele-tele dan cukup lama membuat…

Rabu, 19 September 2018 07:03

Rupiah Kembali Bergolak

JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali tidak berdaya di hadapan dolar Amerika Serikat (USD). Berdasar…

Rabu, 19 September 2018 07:01

Transaksi Tunai Meningkat

SAMARINDA - Jumlah transaksi tunai di Kaltim pada triwulan II 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan…

Rabu, 19 September 2018 06:56

Siapkan 1,4 Juta Ton Pupuk

BONTANG – Kebutuhan pupuk dalam negeri dipastikan aman. Terutama saat musim tanam pada Oktober…

Rabu, 19 September 2018 06:54

Aduan Konsumen Kaltim Terbanyak di Kalimantan

SAMARINDA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim tampaknya harus bekerja ekstra memperbaiki literasi…

Rabu, 19 September 2018 06:54

Subsidi Energi Membengkak

JAKARTA – Realisasi subsidi energi tahun ini diperkirakan meningkat menjadi Rp 149 triliun. Angka…

Rabu, 19 September 2018 06:52

Sukses Kembangkan Lapangan Lama

BALIKPAPAN - Pertamina EP Asset 5 berhasil mencapai target lifting minyak mentah 2018. Produksi minyak…

Rabu, 19 September 2018 06:50

Andalkan Event Internasional

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi penanaman modal dalam…

Rabu, 19 September 2018 06:48

Binaan Pupuk Kaltim Ekspor Lobster ke Hong Kong

BONTANG – Melalui program Creating Shared Value (CSV), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mengekspor…

Rabu, 19 September 2018 06:46

Neraca Perdagangan Defisit, Kadin: Itu Sudah Lebih Baik

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total defisit neraca perdagangan Indonesia pada Agustus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .