MANAGED BY:
RABU
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Rabu, 07 Maret 2018 07:28
Kementerian ESDM Sudah Cabut 186 Regulasi dan Perizinan
DISEDERHANAKAN: Dari sektor hulu migas, Kementerian ESDM sejauh ini sudah mencabut 12 peraturan.

PROKAL.CO, JAKARTA  -   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 90 regulasi dan 96 sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan per awal Maret 2018. Penataan puluhan aturan yang dinilai tumpang-tindih dan tidak relevan lagi itu merupakan sebagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Regulasi yang dicabut atau direvisi totalnya 90. Sedangkan sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan ada 96. Jadi, totalnya 186,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konferensi pers Penataan Regulasi Sektor ESDM di kantornya, Senin (5/2) malam.

Regulasi dan perizinan tersebut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Jonan mengungkapkan, penyederhanaan perizinan merupakan amanat Presiden Joko Widodo guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

“Sesuai arahan Pak Presiden, bahwa kita (Indonesia) harus ramah terhadap dunia usaha dan investasi. Tujuannya, supaya kita dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa meningkat,” katanya.

Jika dirinci, dari total 90 regulasi yang telah disederhanakan, 18 regulasi di antaranya berasal dari sektor migas. Kemudian, 20 regulasi ketenagalistrikan, 32 pada minerba, 5 regulasi energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), 12 aturan pelaksanaan pada SKK Migas, dan 3 regulasi pada BPH Migas.

Sementara, dari 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan yang dicabut adalah 23 datang dari migas, 64 dari minerba, dan sembilan dari EBTKE. Perizinan sektor migas yang dihapus, misalnya yang terkait rekomendasi tenaga kerja asing (TKA), seperti izin mempergunakan tenaga kerja asing (IMTA) dan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), yang antara lain mencakup surat keterangan penyalur BBM, surat keterangan terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas, persetujuan desain, serta persetujuan penggunaan peralatan migas.

“Dalam menjalankan kegiatan usaha penunjang migas selama ini, diperlukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Itu dirasakan salah satu hambatan dalam investasi migas. Prosesnya saja sudah membutuhkan waktu berhari-hari dan dampaknya selama ini hanya men-delay (menunda) waktu saja, memperpanjang rantai birokrasi, itu kami cabut," ucap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial di tempat yang sama.

Di bidang ketenagalistrikan, dampak dari regulasi yang dicabut, antara lain memperlancar dwelling time pemindahan inspeksi dari border ke post border, dan memperjelas klasifikasi produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan. Selanjutnya, di bidang mineral dan batu bara, dari 64 perizinan yang dihapus antara lain tanda registrasi untuk perusahaan pengangkutan dan penjualan, izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, SKT minerba, dan rekomendasi tenaga kerja asing.

Berikutnya, di bidang EBTKE, perizinan yang dihapus misalnya izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi, rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi, rekomendasi pemusnahan bahan peledak panas bumi, rekomendasi RPTKA dan IMTA, penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan dan instalasi panas bumi dan surat keterangan terdaftar (SKT) jasa penunjang panas bumi.

Di SKK Migas, pencabutan dilakukan terhadap 12 regulasi atau pedoman tata kelola (PTK) yang dampaknya mempersingkat proses birokrasi pengadaan tanah, pengawasan pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL), monitoring dan evaluasi keandalan fasilitas operasi hulu migas. (man2/k15)


BACA JUGA

Selasa, 21 Agustus 2018 07:03

Sistem Kliring di Balikpapan Melejit

BALIKPAPAN - Meski sempat anjlok pada Juni lalu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan sepanjang…

Selasa, 21 Agustus 2018 07:00

Makin Sexy dengan Lexi

BALIKPAPAN – Pencinta otomotif di Tanah Air antusias menyambut hadirnya Yamaha Lexi. Diluncurkan…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:57

Rupiah Bertahan di Zona Hijau

JAKARTA – Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:56

APBD 2018 Diprediksi Surplus 32 Persen

SAMARINDA - Anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) Kaltim diprediksi mengalami surplus 32,1 persen.…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:54

Pilih Ekspor untuk Perkuat Devisa

SAMARINDA - Pemerintah berupaya menerapkan program mandatori biodiesel 20 persen (B20) pada 1 September…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:53

Harga Tiket Pesawat Merangkak Naik

BALIKPAPAN - Momentum Hari Raya Iduladha memaksa para pemudik harus merogoh kocek lebih dalam. Sejak…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:51

Perkuat Ekspor Pasar Timur Tengah

JAKARTA – Ekonomi Indonesia sedang dalam proses transisi. Satu tahapan menuju negara berbasis…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:50

Industri Sepatu Minta Kaji PPh Impor

SURABAYA – Pengusaha alas kaki di Tanah Air meminta pemerintah mengkaji ulang pajak penghasilan…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:49

Pengusaha Lebih Banyak Dilibatkan

JAKARTA – Pemerintah punya pekerjaan rumah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2019. Asosiasi…

Selasa, 21 Agustus 2018 06:49

Pembangkit 35 Ribu MW Beroperasi 7 Persen

KEPULAUAN SANGIHE - PT PLN (Persero) terus mengejar penyelesaian proyek jumbo pembangkit listrik 35…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .