MANAGED BY:
SENIN
21 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Rabu, 07 Maret 2018 07:28
Kementerian ESDM Sudah Cabut 186 Regulasi dan Perizinan
DISEDERHANAKAN: Dari sektor hulu migas, Kementerian ESDM sejauh ini sudah mencabut 12 peraturan.

PROKAL.CO, JAKARTA  -   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 90 regulasi dan 96 sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan per awal Maret 2018. Penataan puluhan aturan yang dinilai tumpang-tindih dan tidak relevan lagi itu merupakan sebagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Regulasi yang dicabut atau direvisi totalnya 90. Sedangkan sertifikasi, rekomendasi, dan perizinan ada 96. Jadi, totalnya 186,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konferensi pers Penataan Regulasi Sektor ESDM di kantornya, Senin (5/2) malam.

Regulasi dan perizinan tersebut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Jonan mengungkapkan, penyederhanaan perizinan merupakan amanat Presiden Joko Widodo guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

“Sesuai arahan Pak Presiden, bahwa kita (Indonesia) harus ramah terhadap dunia usaha dan investasi. Tujuannya, supaya kita dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa meningkat,” katanya.

Jika dirinci, dari total 90 regulasi yang telah disederhanakan, 18 regulasi di antaranya berasal dari sektor migas. Kemudian, 20 regulasi ketenagalistrikan, 32 pada minerba, 5 regulasi energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), 12 aturan pelaksanaan pada SKK Migas, dan 3 regulasi pada BPH Migas.

Sementara, dari 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan yang dicabut adalah 23 datang dari migas, 64 dari minerba, dan sembilan dari EBTKE. Perizinan sektor migas yang dihapus, misalnya yang terkait rekomendasi tenaga kerja asing (TKA), seperti izin mempergunakan tenaga kerja asing (IMTA) dan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), yang antara lain mencakup surat keterangan penyalur BBM, surat keterangan terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas, persetujuan desain, serta persetujuan penggunaan peralatan migas.

“Dalam menjalankan kegiatan usaha penunjang migas selama ini, diperlukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Itu dirasakan salah satu hambatan dalam investasi migas. Prosesnya saja sudah membutuhkan waktu berhari-hari dan dampaknya selama ini hanya men-delay (menunda) waktu saja, memperpanjang rantai birokrasi, itu kami cabut," ucap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial di tempat yang sama.

Di bidang ketenagalistrikan, dampak dari regulasi yang dicabut, antara lain memperlancar dwelling time pemindahan inspeksi dari border ke post border, dan memperjelas klasifikasi produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan. Selanjutnya, di bidang mineral dan batu bara, dari 64 perizinan yang dihapus antara lain tanda registrasi untuk perusahaan pengangkutan dan penjualan, izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, SKT minerba, dan rekomendasi tenaga kerja asing.

Berikutnya, di bidang EBTKE, perizinan yang dihapus misalnya izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi, rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi, rekomendasi pemusnahan bahan peledak panas bumi, rekomendasi RPTKA dan IMTA, penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan dan instalasi panas bumi dan surat keterangan terdaftar (SKT) jasa penunjang panas bumi.

Di SKK Migas, pencabutan dilakukan terhadap 12 regulasi atau pedoman tata kelola (PTK) yang dampaknya mempersingkat proses birokrasi pengadaan tanah, pengawasan pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL), monitoring dan evaluasi keandalan fasilitas operasi hulu migas. (man2/k15)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 06:30

Toyota Kian Mantap Jadi Leader di Kelas LMPV

BALIKPAPAN  -   Mengawali 2019, Toyota menggebrak industri otomotif dengan meluncurkan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:27

Pacu Produksi Perikanan

SAMARINDA  -  Produksi ikan tangkap di Kaltim tahun ini ditarget…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:25

Pengusaha Masih Belum Disiplin

SAMARINDA  -   Pemerintah tampaknya perlu melakukan edukasi lebih intensif…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:23

Ekspansi ke Bisnis Kuliner

BALIKPAPAN  -  Telkom Property Area VI Regional Kalimantan menargetkan pendapatan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:23

Tekanan Inflasi di Triwulan I Mereda

SAMARINDA  -  Tekanan inflasi Kaltim pada triwulan I 2019 diperkirakan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:22

Suku Bunga Acuan Masih Bertahan

JAKARTA  –  Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:18

Optimistis Bersaing di Pasar LMPV

JAKARTA  –  Persaingan pasar kendaraan low multi-purpose vehicle (LMPV) kian…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:16

Tiket Terbatas, Buruan Beli sebelum Kehabisan

BALIKPAPAN  - Pemerintah tengah getol memasyarakatkan olahraga. Salah satu yang…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:15

Dorong Bangun SPBU di Luar Jawa

SURABAYA  –  Jumlah lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) atau…

Jumat, 18 Januari 2019 06:55

BEI Lanjutkan Tren Positif

BALIKPAPAN - Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencetak pertumbuhan investor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*