MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Jumat, 02 Maret 2018 08:02
Melindungi Hak Konstitusional Calon Pilgub

PROKAL.CO, Oleh: Warkhatun Najidah SH MH
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarma)

PEMILIHAN Gubernur Kalimantan Timur 2018 diwarnai dengan duka mendalam salah satu dari pasangan calon yang telah ditetapkan meninggal dunia sehingga dapat dikategorikan sebagai berhalangan tetap. Takdir ini merupakan hal yang krusial dalam tahapan pemilihan kepala daerah mengingat berhalangan tetap adalah sebuah peristiwa yang dapat menghambat jalannya demokrasi.

Hal ini menyangkut banyak pihak, bukan hanya penyelenggara pilkada dalam memastikan pasangan kandidat yang turut serta dalam pilkada akan tetapi juga menyangkut partai pengusung dan pasangan calon yang masih ada. Tentunya bukan perkara mudah untuk mencari pengganti, tetapi tahapan pilkada harus tetap berjalan. Pilkada adalah wadah bagaimana hak konstitusional warga terwujud secara adil dan pasti dalam sebuah pesta demokrasi. Pergantian pasangan yang berhalangan tetap bukan sekadar kebijakan hukum (legal policy) tetapi lebih dari pada itu pergantian ini masuk fase konstitusional hukum.

Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai pelaksanaan dari konsep negara demokrasi harus dibatasi oleh hukum (nomokrasi), agar demokrasi tidak ‘kebablasan’. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done according to the law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, sehingga demokrasi di Indonesia dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Bahwa hal yang paling mendasar/esensial dari hukum (undang-undang) adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang untuk menjalankan hak dan kewajibannya hingga diharapkan dapat tercipta keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pergantian calon yang berhalangan tetap bukan sekadar peristiwa untuk mengganti pasangan semata tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang ada untuk tetap dapat mempergunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, yaitu hak untuk dipilih. Demikian juga pergantian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada partai pengusung pasangan calon. Di samping menjamin hak, di sinilah hukum juga berperan untuk  membatasi melalui prosedur dan peraturan yang berlaku.

Aturan soal pergantian kandidat yang meninggal dunia dengan tegas diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, di mana pasal tersebut memungkinkan adanya pergantian calon yang berhalangan tetap oleh parpol atau gabungan parpol paling lambat  7 hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu pasangan calon meninggal dunia.

Lebih lanjut, hal ini juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan KPU No 3 Tahun 2017. Berhalangan tetap karena meninggal harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen harus dibuktikan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Peraturan KPU ini juga mengatur penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan Pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan partai politik atau gabungan partai politik. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan partai politik atau gabungan partai politik bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti. Dalam hal partai politik atau gabungan parpol tidak mengusulkan pergantian maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti pemilihan.

Beginilah hukum menjamin hak konstitusional warga negara, hukum harus menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang diuntungkan sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan yang menyimpang atau hal yang di luar batas kekuasaan manusia. (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria) dalam hal ini terjadinya kondisi berhalangan tetap bukanlah suatu penyimpangan/pelanggaran, namun kondisi ini jelas akan berpotensi menimbulkan terganggunya tahapan pelaksanaan

pilkada bahkan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Penulis menekankan hal ini dengan harapan bahwa penegakan hukum saat ini bukan hanya terletak pada penyelenggara pilkada tetapi juga terletak di tangan parpol atau gabungan parpol. Pasal tersebut di atas memungkinkan seseorang kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih karena kematian pasangan dalam pilkada. Konsep hukum mengenal prinsip yang terkait dengan orang yang mengalami keadaan memaksa (force major) tidak dapat dihukum atau dihilangkan haknya. Keadaan memaksa (force majeure), yakni suatu kejadian yang: (1) tidak terduga, (2) tidak disengaja, (3) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan sehingga telah membuat seseorang terpaksa tidak dapat memenuhi suatu ketentuan hukum. Lebih singkat dalam tulisan ini ditekankan bahwa seseorang tidak dapat kehilangan hak konstitusionalnya karena takdir. Kematian salah satu pasangan kandidat adalah sebuah takdir tapi pasangan kehilangan hak konstitusional bukanlah takdir.

Kalimantan Timur menunggu gabungan partai politik untuk mengganti pasangan yang berhalangan tetap. Meski frasa dalam pasal-pasal  penggantian tersebut di atas menyatakan “dapat” namun melalui sprit menjaga konstitusionalitas hak warga negara dan juga hak partai politik itu sendiri tidak ada salahnya jika dalam kondisi takdir semacam ini partai politik menjadi wajib mengganti pasangan yang berhalangan tetap.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar, yakni nilai keadilan (gerechtigkeit/Justice), nilai kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan nilai kepastian (rechtssicherheit). Radbruch menyatakan nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. (*/one/k15)


BACA JUGA

Selasa, 23 Oktober 2018 06:59

Wajah Plastik Politik Kita

Oleh: Syamsuddin Juhran(Pegiat Samarendah Society) KESIMPULAN silogisme dari premis-premis politik partisan…

Selasa, 23 Oktober 2018 06:57

Peran Pemuda dalam Menopang Perekonomian Bangsa

Oleh: Muhamad Fadhol Tamimy(Ketua Umum Genbi Kalimantan Timur) PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:11

Berebut Suara Milenial di Pilpres 2019

PADA 20 September, KPU RI sudah menetapkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:10

Hari Pangan Sedunia dan Refleksi Pembangunan Ketahanan Pangan Kaltim

SETIAP 16 Oktober, dilakukan perayaan Hari Pangan Sedunia, termasuk Indonesia yang diselenggarakan di…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:14

Bekal untuk Para Caleg 2019

Oleh: RP Yohanes Antonius Lelaona, SVD(Rohaniwan di Tenggarong) KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:07

Wujudkan Balikpapan Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Islam

Oleh: Siti Subaidah(Pemerhati Lingkungan dan Generasi) KOTA Balikpapan di usia 121 tahun sudah menjadi…

Rabu, 17 Oktober 2018 06:54

Persyaratan Bahasa Inggris bagi Pejabat Pemerintah: Yay or Nay?

Oleh: Veronika Hanna Naibaho[Widyaiswara di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga…

Selasa, 16 Oktober 2018 06:51

Mitigasi Bencana melalui Pengenalan Bencana Geologi

Oleh: Muhammad Dahlan Balfas(Dosen Program Studi S-1 Teknik Geologi Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman)…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:11

Mana Tanah Rakyat? Refleksi Hari Tani Nasional

HARI Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang…

Sabtu, 13 Oktober 2018 00:10

Masihkah Sepak Bola Menjadi Alat Pemersatu Bangsa?

SEPAK  BOLA Indonesia kembali memakan korban. Duel klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .