MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 01 Maret 2018 11:43
Minta Dihukum Berat
-Ilustrasi.

PROKAL.CO, KETERLIBATAN aparat penegak hukum dalam pelanggaran hukum menunjukkan anomali. Meskipun semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, hukuman lebih berat sepantasnya diberikan ketika pelanggar adalah penegak hukum.

Pengamat hukum Agus Amri mengatakan, kasus tambang ilegal di Samarinda yang melibatkan oknum polisi bernama Ponaryo menjadi contoh nyata. Perkara itu mencoreng nama baik institusi. Polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi justru menjadi aktor yang meresahkan masyarakat. "Bahkan, bukan kepada yang hidup, namun juga yang sudah meninggal,” terangnya.

Atas dasar itu, alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu mengatakan, kepolisian harus bersikap tegas kepada anggota yang terbukti bersalah. “Kalau bisa hukumannya lebih berat,” tegasnya.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Mulawarman Nur Arifudin turut berpendapat. Oknum polisi yang terlibat tambang ilegal, jelasnya, bisa disidang baik secara profesi maupun sipil. Ini untuk memastikan hukuman berat yang dikenakan kepada tersangka. “Polisi juga masyarakat sipil. Kecuali TNI, mereka ada sidang militernya sendiri,” jelasnya.

Jika perkaranya terbukti, Ponaryo akan menambah daftar “buku hitam” Polda Kaltim. Meminjam data dari polda, sudah 320 kasus yang melibatkan perwira, bintara, dan PNS Polri pada 2016 (lihat infografis). Dari laporan tersebut, pelanggaran disiplin paling banyak. Pada 2017, jumlah kasus menurun menjadi 311 perkara dengan kategori pelanggaran disiplin tetap sebagai jawara. Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana mengatakan, sanksi dari korps kepada Ponaryo masih menunggu putusan pengadilan.

Dia menyatakan, meskipun personel polisi terlibat kasus narkoba, belum tentu bisa langsung dipecat. Lazimnya, harus menunggu putusan pidana lantas berlanjut sidang kode etik. Pidana tak hanya narkotika, biasanya bergantung keterlibatan. “Pidana itu di luar kepolisian, nanti dari situ dilihat. Kasuistis, setiap perkara penanganannya berbeda,” katanya.

Dari data pelanggaran, sebagian besar polisi yang terlibat berasal dari golongan bintara. Ade mengatakan hal itu karena jumlah bintara paling banyak. Perwira melati tiga itu mengimbau, anggota kepolisian seharusnya mengerti nilai-nilai tribrata sebagai pedoman hidup anggota polisi. Ketiga nilai adalah rastrasewakottama atau polisi sebagai abdi utama nusa dan bangsa, lalu nagara janottama atau polisi sebagai warga negara teladan dari negara, dan terakhir jana anusasana dharma, polisi wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat.

Ada pula catur prasetia, yaitu meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum serta memelihara perasaan tenteram dan damai. “Saya kira semua anggota Polri wajib melaksanakan dalam hidupnya. Jadi, jika melanggar, tentu pedoman tersebut tak ditaati,” tegasnya.

BUKAN HAL BARU

Penambangan ilegal di Samarinda maupun wilayah lain di Kaltim bukan hal baru. Awal 2017, warga Kota Tepian sempat dibikin geleng kepala lantaran aktivitas tambang berdampingan RSUD IA Moeis.

Dari data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Samarinda Utara menjadi kecamatan dengan laporan tambang ilegal terbanyak. Kabid Pertambangan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, Goenoeng Djoko, telah memastikan penambangan di pemakaman Lempake adalah ilegal. Dinas ESDM sudah menghentikan kegiatan penambangan dan melaporkan kepada polisi. “Sampai situ, tugas kami selesai. Selanjutnya, tinggal kerja dari pihak berwajib,” terangnya, Senin pekan lalu.

Goenoeng menjelaskan, untuk pematangan lahan memang menjadi ranah Pemkot Samarinda sebagai penerbit izin. Bila dalam pematangan ditemukan batu bara, harus ada izin dari Dinas ESDM Kaltim jika ingin dijual. Izin yang dimaksud adalah izin angkut jual. Persetujuan diberikan sebagai tanda bahwa batu bara yang diambil dari sebuah pematangan lahan statusnya legal. Mekanisme itu berlaku untuk wilayah yang di luar IUP mana pun. Sementara bila lahan yang dimatangkan masuk izin usaha pertambangan (IUP), izin angkut jual diterbitkan harus atas nama perusahaan pemegang IUP. (tim kp)


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2018 08:46

Kaltim Juga Rawan Gempa

Kaltim memang tak karib dengan gempa, namun bukan berarti Bumi Mulawarman tak pernah mengalami guncangan.…

Senin, 08 Oktober 2018 12:34

Mengharamkan Nikah Siri

Menghalalkan hubungan cinta yang terjalin adalah mimpi bagi banyak pasangan. Namun, tak sedikit yang…

Senin, 08 Oktober 2018 12:32

Banyak Mudaratnya ketimbang Enaknya

RINI dan Joni, bukan nama sebenarnya, sudah saling kelewat sayang. Namun, restu orangtua sang pria tak…

Senin, 08 Oktober 2018 12:31

Penghulu Dadakan Tergoda Bayaran

SECARA hukum, negara melarang pernikahan siri terhadap setiap warganya. Namun, praktiknya masih cukup…

Senin, 08 Oktober 2018 12:29

Nikah Siri, Perempuan dan Anak Jadi Korban

OLEH: SUWARDI SAGAMA(Pakar Hukum Perlindungan Anak/Dosen Hukum Tata Negara IAIN Samarinda) NIKAH siri…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:26

Vegetarian= Jaga Tubuh, Jaga Bumi

Anda adalah apa yang Anda makan. Ungkapan itu menjadi tren seiring makin tingginya kepedulian gaya hidup…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:21

Pedang Bermata Dua

MESKI diklaim membuat tubuh fit, fresh dan awet muda, menjalani hidup sebagai vegetarian lebih tak selamanya…

Rabu, 03 Oktober 2018 09:10

Tren Menanjak Minat Menjadi Vegetarian

HASRAT menjadi vegetarian bahkan vegan trennya menanjak. Termasuk Kaltim. Berikut wawancara dengan Koordinator…

Kamis, 27 September 2018 09:19

Memangkas Emisi, Menjaga Bumi

Perubahan iklim yang kian buruk tak muncul begitu saja. Hujan yang tak tentu hingga kemarau yang terbilang…

Kamis, 27 September 2018 09:12

Ekonomi Menggiurkan dari Alam

RATANA Lukanawarakul begitu seksama mendengar penjelasan Agus, pemuda Desa Muara Siran, Muara Kaman,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .