MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 01 Maret 2018 11:43
Minta Dihukum Berat
-Ilustrasi.

PROKAL.CO, KETERLIBATAN aparat penegak hukum dalam pelanggaran hukum menunjukkan anomali. Meskipun semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, hukuman lebih berat sepantasnya diberikan ketika pelanggar adalah penegak hukum.

Pengamat hukum Agus Amri mengatakan, kasus tambang ilegal di Samarinda yang melibatkan oknum polisi bernama Ponaryo menjadi contoh nyata. Perkara itu mencoreng nama baik institusi. Polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi justru menjadi aktor yang meresahkan masyarakat. "Bahkan, bukan kepada yang hidup, namun juga yang sudah meninggal,” terangnya.

Atas dasar itu, alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu mengatakan, kepolisian harus bersikap tegas kepada anggota yang terbukti bersalah. “Kalau bisa hukumannya lebih berat,” tegasnya.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Mulawarman Nur Arifudin turut berpendapat. Oknum polisi yang terlibat tambang ilegal, jelasnya, bisa disidang baik secara profesi maupun sipil. Ini untuk memastikan hukuman berat yang dikenakan kepada tersangka. “Polisi juga masyarakat sipil. Kecuali TNI, mereka ada sidang militernya sendiri,” jelasnya.

Jika perkaranya terbukti, Ponaryo akan menambah daftar “buku hitam” Polda Kaltim. Meminjam data dari polda, sudah 320 kasus yang melibatkan perwira, bintara, dan PNS Polri pada 2016 (lihat infografis). Dari laporan tersebut, pelanggaran disiplin paling banyak. Pada 2017, jumlah kasus menurun menjadi 311 perkara dengan kategori pelanggaran disiplin tetap sebagai jawara. Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana mengatakan, sanksi dari korps kepada Ponaryo masih menunggu putusan pengadilan.

Dia menyatakan, meskipun personel polisi terlibat kasus narkoba, belum tentu bisa langsung dipecat. Lazimnya, harus menunggu putusan pidana lantas berlanjut sidang kode etik. Pidana tak hanya narkotika, biasanya bergantung keterlibatan. “Pidana itu di luar kepolisian, nanti dari situ dilihat. Kasuistis, setiap perkara penanganannya berbeda,” katanya.

Dari data pelanggaran, sebagian besar polisi yang terlibat berasal dari golongan bintara. Ade mengatakan hal itu karena jumlah bintara paling banyak. Perwira melati tiga itu mengimbau, anggota kepolisian seharusnya mengerti nilai-nilai tribrata sebagai pedoman hidup anggota polisi. Ketiga nilai adalah rastrasewakottama atau polisi sebagai abdi utama nusa dan bangsa, lalu nagara janottama atau polisi sebagai warga negara teladan dari negara, dan terakhir jana anusasana dharma, polisi wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat.

Ada pula catur prasetia, yaitu meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum serta memelihara perasaan tenteram dan damai. “Saya kira semua anggota Polri wajib melaksanakan dalam hidupnya. Jadi, jika melanggar, tentu pedoman tersebut tak ditaati,” tegasnya.

BUKAN HAL BARU

Penambangan ilegal di Samarinda maupun wilayah lain di Kaltim bukan hal baru. Awal 2017, warga Kota Tepian sempat dibikin geleng kepala lantaran aktivitas tambang berdampingan RSUD IA Moeis.

Dari data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Samarinda Utara menjadi kecamatan dengan laporan tambang ilegal terbanyak. Kabid Pertambangan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, Goenoeng Djoko, telah memastikan penambangan di pemakaman Lempake adalah ilegal. Dinas ESDM sudah menghentikan kegiatan penambangan dan melaporkan kepada polisi. “Sampai situ, tugas kami selesai. Selanjutnya, tinggal kerja dari pihak berwajib,” terangnya, Senin pekan lalu.

Goenoeng menjelaskan, untuk pematangan lahan memang menjadi ranah Pemkot Samarinda sebagai penerbit izin. Bila dalam pematangan ditemukan batu bara, harus ada izin dari Dinas ESDM Kaltim jika ingin dijual. Izin yang dimaksud adalah izin angkut jual. Persetujuan diberikan sebagai tanda bahwa batu bara yang diambil dari sebuah pematangan lahan statusnya legal. Mekanisme itu berlaku untuk wilayah yang di luar IUP mana pun. Sementara bila lahan yang dimatangkan masuk izin usaha pertambangan (IUP), izin angkut jual diterbitkan harus atas nama perusahaan pemegang IUP. (tim kp)


BACA JUGA

Senin, 14 Januari 2019 08:38

Nelayan Hanya Kaya Lautan

Takkan ada ikan gurih di meja makan, tanpa ada jerih…

Senin, 14 Januari 2019 08:23

Terancam Zonasi Segara

MENGGELUTI profesi nelayan di tengah gempuran pertambangan di Kaltim, bukan…

Senin, 14 Januari 2019 08:07

Nelayan Penjaga Kedaulatan

BERBAGAI persoalan ternyata dihadapi nelayan di Kaltim. Tak hanya persoalan…

Senin, 14 Januari 2019 07:56

Diklaim Bawa Perubahan

NELAYAN sebagai tulang punggung industri perikanan nasional memiliki fungsi penting.…

Jumat, 11 Januari 2019 09:24

Menangkal Kekalahan Durian Lokal

Musim hujan datang. Tiba pula musim durian. Kasar, berduri, kurang…

Jumat, 11 Januari 2019 09:20

Benarkah Durian Memicu Kolesterol Naik?

SELURUH penjuru dunia mengenal durian sebagai raja buah tropis. Namun,…

Jumat, 11 Januari 2019 09:19

Kontroversi Durian di Pesawat, Boleh Bawa, Redam Baunya

PENUMPANG Sriwijaya Air rute Bengkulu–Jakarta sempat heboh. Lantaran pesawat dengan…

Jumat, 11 Januari 2019 09:17

Buah Kerajaan, Penyubur bagi Perempuan

ALFRED Russel Wallace, seorang ahli botani yang kali pertama memberikan…

Senin, 07 Januari 2019 08:52

Jangan Fobia Disleksia

Setiap individu dilahirkan jenius dengan cara yang berbeda. Anda tak…

Senin, 31 Desember 2018 08:39

Tahun Baru, Yuk..!! Wujudkan Resolusi Baru

Tahun 2019 sudah di depan mata. Resolusi tahun baru pun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*