MANAGED BY:
JUMAT
22 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 01 Maret 2018 11:29
Usut Tuntas Dalangnya!

PROKAL.CO, Oleh: Pradarma Rupang
(Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim)

KAPOLDA Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto kecolongan. Kasus tambang ilegal yang merusak kuburan muslimin harus jadi bahan evaluasi serius. Bagaimana nama institusinya tercoreng akibat perbuatan oknum polisi. Kepercayaan masyarakat jadi taruhan ketika oknum di lembaga penegak hukum justru terlibat pelanggaran hukum. Perlu sanksi dan jerat hukum yang sepadan.

Ini bukan persoalan normatif di masyarakat. Ini menyangkut pelanggaran korps yang tak mengayomi masyarakat. Segala tindakan di lokasi tambang pun sudah melanggar Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Pasal 158 jelas tertulis, "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (I), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar."

Pelaku memang sudah diamankan. Namun, hal ini belum cukup membuktikan kejahatan yang sudah dilakukan. Harus ada upaya lain, yakni mengusut tuntas dalang di balik maraknya tambang ilegal. Tak hanya yang merusak kuburan muslimin di Jalan Poros Lempake (Kebun Agung), Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, tapi semua aktivitas tambang ilegal di Samarinda dan Kaltim secara luas.

Kapolda Kaltim harus menginspeksi mendadak ke lapangan. Jangan hanya menunggu pengaduan masyarakat. Aktifkan patroli kampung. Buktikan Polda Kaltim bisa mengusut tuntas aktor di balik maraknya kasus tambang ilegal. Publik akan menilai kinerja kepolisian khususnya Kapolda.

Satgas Illegal Mining yang dibentuk tiga tahun lalu hingga kini juga seperti mati suri. Bak macan ompong. Tak ada pengungkapan hebat. Terbaru, Jatam Kaltim melaporkan aktivitas tambang ilegal di Kutai Kartanegara. Laporan ini akan jadi catatan penting sejauh mana keseriusan kepolisian Kaltim memberantas tambang ilegal.

Di sisi lain, kelemahan aparatur pemerintah daerah selama ini adalah kurangnya jumlah Inspektur Pengawas yang harus mengawasi 1.193 IUP. Itulah sebabnya, Jatam Kaltim mendesak Pemprov Kaltim mengakhiri seluruh IUP yang sudah habis masa waktunya serta mencabut IUP bermasalah. Harusnya, tahun ini 809 IUP yang digembar-gemborkan pemerintah sudah diakhiri dan dicabut. Dengan jumlah yang makin sedikit, setidaknya memudahkan proses pengawasan.

Selain itu, minimnya dukungan anggaran untuk operasional inspektur pengawas menyebabkan pengawasan di lapangan sangat minim. Sudah seharusnya DPRD mengubah paradigma kebijakan. Tidak hanya menganggarkan dalam kepentingan pengerukan kekayaan alam Kaltim namun menganggarkan untuk mempertahankan dan menjaganya bagi generasi masa mendatang.

Ada tiga dampak tambang ilegal. Dari sisi ekonomi, negara tidak mendapatkan apa-apa baik dari royalti maupun iuran tetap. Malah yang terjadi, cadangan batu bara hilang. Kaltim tekor. PAD sebagian dialokasikan untuk membiayai kerusakan yang dibuat oleh praktik kejahatan ini.

Dari sisi lingkungan, tidak ada reklamasi dan pemulihan lingkungan mengakibatkan kawasan tersebut sewaktu-waktu rentan bencana alam. Daya rusaknya sangat besar karena sumber air warga menghilang, sungai tercemar, dan air tak layak dikonsumsi. Banjir disertai longsor akan kerap terjadi dan berlangsung terus-menerus.

Terakhir dari sisi sosial masyarakat, tingkat kesejahteraan rakyat semakin menurun. Banyak warga yang mengandalkan ekonomi pertanian dan berkebun akan terdampak dari aktivitas kejahatan ini. Binatang dan hewan yang dirusak habitatnya akan terusir karena tempat makan dan tinggalnya dirusak. Lambat laun berubah menjadi hama yang mengganggu rusaknya sarana dan prasaran umum baik jalan, jembatan, sekolah, maupun jalan umum di sepanjang lokasi yang dilalui kendaraan dan alat berat tambang. (***)


BACA JUGA

Rabu, 13 Juni 2018 07:33
Lebaran Makin Dekat, Waspada Kejahatan di Jalan

Gunakan Nontunai, Hindari Perhiasan

JELANG Idulfitri, tak hanya pengeluaran yang harus dijaga. Keamanan juga. Aksi copet, jambret,…

Senin, 11 Juni 2018 09:21

THR Kutunggu, THR Kuhabiskan

Hari-hari terakhir Ramadan penuh berkah. Khususnya bagi pekerja, abdi negara atau pegawai swasta. Semua…

Senin, 11 Juni 2018 09:17

Cuti Bersama yang Dikeluhkan Pengusaha

ALFIN mengucap syukur. Kopi hitam diseruputnya dalam-dalam. Setelah puas, kedua sudut bibirnya ditarik…

Senin, 11 Juni 2018 09:15

Akselerasi Sektor Dagang dan Transportasi

TUNJANGAN Hari Raya menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kebutuhan juga…

Senin, 11 Juni 2018 09:07

Membagi Waktu dan Berkah THR

OLEH: MUHAMMAD RIDHUAN(Wartawan Kaltim Post) LAPORAN utama kali ini sengaja kami kemas ringan. Biar…

Jumat, 08 Juni 2018 09:09

Menggantung Asa di Program Pusat

GAP antara si kaya raya dan miskin papa masih terbentang lebar. Kesenjangannya tak hanya tentang pendapatan,…

Jumat, 08 Juni 2018 09:05

Teliti Developer sebelum Membeli Rumah

NEGARA mengatur rakyatnya memiliki hak terhadap papan yang memadai, sebagaimana tertulis dalam UUD 1945.…

Jumat, 08 Juni 2018 09:03

TAK MUDAH..!! Rumah yang Bisa Dikredit dengan Harga Bersahabat

SEPTIANI (23), kini berumah tangga dengan Ivandi (23). Tidak hanya berdua, mereka kini memiliki putri…

Jumat, 08 Juni 2018 09:01

Warga Susah dapat Rumah, Reduksi dengan DP Nol Persen

MENDIRIKAN jutaan unit hunian tak serta-merta mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah. Warga tetap…

Senin, 04 Juni 2018 22:00

Siraman Rohani untuk Generasi Menunduk

CATATAN: M RIDHUAN SAYA termasuk generasi menunduk. Pada zaman digital saat ini, khususnya pekerja media,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .