MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

BALIKPAPAN

Senin, 26 Februari 2018 09:21
Gubernur Gaul Bisa Realisasikan Kebutuhan Kaltim

Diskusi Forum Kota Kaltim Post; Membedah Calon Pemimpin Ideal

SOLUSI KONKRET: Diskusi Forum Kota Kaltim Post dihadiri anggota MPR RI, DPRD Balikpapan, praktisi, akademisi, hingga tokoh masyarakat di Gedung Biru Kaltim Post, kemarin. Temanya mencari calon pemimpin Kaltim ideal agar bisa memberi solusi konkret untuk perubahan Kaltim.(anggi pradtha/kp)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Dari anggota MPR RI, DPRD Balikpapan, praktisi, akademisi, hingga tokoh masyarakat, Minggu (25/2) berkumpul di Gedung Biru Kaltim Post (GBK). Sebagai tuan rumah, Kaltim Post memberi ruang bagi para pakar dalam bidangnya untuk memberikan pandangan dan suara mereka. Memuaskan dahaga mencari calon pemimpin Kaltim ideal. Hingga bisa memberikan solusi yang konkret untuk menuju perubahan Kaltim yang lebih baik.

Sebagai pembuka, anggota MPR RI Hetifah Sjaifudian sebagai pembicara kunci memberikan gambaran gubernur Kaltim sebagai bagian dari sistem pemerintahan republik Indonesia. Gubernur harus yang memegang kendali provinsi harus bisa mengurangi kesenjangan antarkabupaten dan kota. Sekaligus mampu menghadapi tantangan Kaltim di empat sektor. Yakni ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan lingkungan. “Ingat, Kaltim bukan hanya Balikpapan yang dianggap lebih baik di antara 10 kabupaten atau kota lainnya,” ujar perempuan berjilbab itu.

Ekonomi Kaltim masih jauh dari harapan. Transformasi struktur ekonomi masih berjalan lambat. Akibat dari dominasi migas dan batu bara. Lalu munculnya kelesuan dan ketidakpastian ekonomi global. Berdampak pada melemahnya harga komoditas. Masih belum berjalannya hilirisasi komoditas unggulan Kaltim. Dan daya saing investasi yang terkendala faktor minimnya infrastruktur seperti transportasi dan energi.

Pemimpin Kaltim juga menghadapi sejumlah persoalan akibat pelimpahan kewenangan dari kabupaten dan kota ke provinsi. Pemimpin Kaltim harus memahami dan menguasai fiskal. Bisa menggandeng perwakilan Kaltim di pusat untuk bisa memperjuangan perubahan aturan yang menyangkut besaran dana perimbangan daerah. Hal ini penting karena selama aturan yang ada tidak diubah, maka Kaltim tetap akan mendapat porsi kecil dalam struktur APBN. “Jadi harus diubah dulu UU Nomor 33/2004. Dan kami, termasuk saya yang masuk dalam badan anggaran sudah berusaha agar dana transfer dan bentuk lainnya agar bisa dialokasikan ke Kaltim. Misal dana desa, dimana di sini kelurahan,” tuturnya.

Apalagi dalam sejumlah data dan fakta yang dia peroleh, Kaltim masih terpuruk dari sisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga 2017 kembali mengalami perlambatan. Dari tumbuh 3,6 persen di triwulan sebelumnya, hanya menjadi 3,5 persen. Kondisi ini, disebabkan perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan. Kemudian nilai APBD Kaltim di 2017 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Membuat kemampuan fiskal pemerintah menjadi terbatas.

Pemimpin Kaltim juga harus gaul. Artinya harus mampu meyakinkan pemerintah pusat dalam hal dana perimbangan yang dikucurkan ke daerah. Besaran anggaran dana transfer ke daerah Kaltim 2018 misalnya. Perempuan yang ahli di bidang perencanaan kota dan wilayah itu menyebut Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat ke Kaltim ada Rp 2,6 triliun. Kemudian ada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 767,6 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,1 triliun.

“Ada Rp 2.200 triliun APBN. Sementara kalau di total Kaltim hanya dapat Rp 4,5 triliun. Padahal jika gubernurnya gaul, bisa meyakinkan pusat maka Kaltim bisa dapat lebih. Ibarat pohon mangga yang banyak buahnya, itu harus di rojok-rojok (digoyang),” ucapnya.

Misal untuk DAK, Kaltim sebenarnya bisa dapat lebih. Melalui wilayah perbatasan seperti Mahakam Hulu (Mahulu), gubernur bisa meminta anggaran pembangunan kawasan perbatasan atau wilayah tertinggal. Namun mekanismenya harus jemput bola.

Kondisi ini oleh anggota DPRD Balikpapan yang diwakili anggota Komisi I Ali Munsir tak dipersoalkan. Berapa pun besaran dana perimbangan yang dikirim oleh pusat ke daerah itu menjadi kewenangan pusat sesuai aturan yang berlaku. Namun dia menyesalkan soal mekanisme penyaluran yang selama ini salah. Karena dalam prosesnya di akhir tahun, semua proyek dan kebijakan pemerintah sudah dalam tahap pengerjaan. Bahkan ada yang sudah dikerjakan. Namun begitu tahu pusat tak Rp 283 miliar, terjadi kepanikan.

Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Balikpapan Damanhuri menyebut, segala keputusan dan kebijakan pemerintah di daerah akan sia-sia jika tak sesuai dengan regulasi di pusat. Lobi pun akan membuat perubahan, kecuali Kaltim memiliki aspek khusus yang membuat pusat bisa mempertimbangkan celah adanya perubahan kebijakan.

“Pemimpin di tahun pertama harus melakukan komunikasi, kemudian di tahun kedua koordinasi, di tahun ketiga sosialisasi. Tahun keempat finalisasi dan tahun kelima eksekusi,” jelasnya dalam perputaran sistem pemerintahan.

Orientasi terhadap Pilgub Kaltim juga perlu dipertegas. Siapa pun yang maju sebagai calon, maka harus memahami regulasi. Jangan sampai dalam mengambil keputusan menabrak aturan yang ada.

Rektor Universitas Balikpapan, Piatur Pangaribuan menegaskan sistem yang bagus jika tak disertai kemampuan manusianya juga percuma. Ini yang menurutnya sedang terjadi di Kaltim. Masing-masing pengambil kebijakan harus mampu memilah mana keinginan, mana kebutuhan. Jangan sampai pemimpin justru mendahulukan keinginan.

“Harus berfikir out of the box,” ujarnya. Baik di daerah maupun di pusat harus bersinergi. Jangan sampai saling menyalahkan apabila terjadi persoalan di daerah. Jangan sampai masyarakat yang melakukan penilaian sendiri.

Sosok pemimpin ideal adalah praktikal dan analitikal. Berbicara secara baik menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tak perlu banyak bicara. Namun banyak melakukan aksi nyata. Dengan kondisi ekonomi Kaltim merosot akibat penurunan APBD. Jangan sampai terpilih pemimpin yang justru korup dan memanfaatkan jabatan. “Kaltim ini sudah uangnya makin sedikit, korupsinya makin banyak,” katanya. (*/rdh/one/k18)


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 08:18

Sepekan, Sudah Empat Tangkapan Narkoba

BALIKPAPAN – Memasuki pekan kedua 2019, kasus penyalahgunaan narkoba di…

Senin, 14 Januari 2019 07:35

Pelabuhan Somber Belum Masuk RIPN

BALIKPAPAN – Jalan bagi Pemkot Balikpapan untuk mengoperasikan kembali Pelabuhan…

Senin, 14 Januari 2019 07:32

Sepekan Hilang, Polisi Masih Cari Rika

BALIKPAPAN – Setelah menerima informasi seorang remaja 15 tahun bernama…

Minggu, 13 Januari 2019 06:53

Tahanan Perempuan Dipindah ke Kukar

BALIKPAPAN – Over kapasitas masih terjadi di Rutan Klas II…

Sabtu, 12 Januari 2019 07:05

Tak Direstui, Gadis Kabur Bersama Teman Perempuannya

BALIKPAPAN – Hadijah tak pernah menyangka. Anak gadisnya, Rika Kristina…

Jumat, 11 Januari 2019 10:00

Sabu Disimpan Dalam Bungkus Makanan Ringan

BALIKPAPAN - Peredaran narkoba di Balikpapan masih merajalela. Polsek Balikpapan…

Senin, 07 Januari 2019 08:43

Gara-Gara Ini, Kunjungan ke KRB Meningkat

BALIKPAPAN - Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2019 telah…

Senin, 07 Januari 2019 08:42

Tarik Minat Menikah di KUA

BALIKPAPAN - Tahun ini, Kementerian Agama Balikpapan melakukan beberapa renovasi…

Senin, 07 Januari 2019 08:39

Padam karena Gangguan Transmisi SUTT 150 kV

BALIKPAPAN - Sejumlah kota di Benua Etam harus mengalami pemadaman…

Senin, 07 Januari 2019 08:38

Awasi Restoran dengan Tapping Box

BALIKPAPAN – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul pajak dan retribusi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*